Caveat - Volume July-August 2012 - LBH MasyarakatLBH Masyarakat
The relationship between ethnic and religious groups in Indonesia is vulnerable to conflict and has often lead to violence. The intensity of conflicts that has lead violence in the past few years is alarming. Take, for example, the
brutal attacks on Ahmadiyah followers in Cikeusik, Banten province, in early 2011; persistent assaults against the HKBP Filadelfia church in Bekasi, West Java, this year; and also this year, aggressive harassment of Shi’ite followers in Madura, East Java. These are but a few cases of conflicts involving violence between groups in Indonesia. The question remains, however, were these violent conflicts caused or perhaps triggered because of the different group
identities involved? In other words, such question assumes that that the violence is driven by ethnic or religious identity.
Indonesia has been attempting to address drug issues in many ways, which apparently and regrettably, has been more of a failure rather than a success. The government seems to be somewhat confused as to how it should tackle this problem. The number of drug dependents has not decreased despite the punitive approaches and extensive campaigns that demonize people who use drugs.
The third article seeks to provide an overview of how Indonesian drug policies have failed to respect human rights of drug users. However, a detailed analysis of the problems is beyond the scope of this article. It will, therefore, only seek to evaluate fundamental issues of the policies. At the end of this article, it will offer some key recommendations to address the problems that emerged.
United Board for Christian Higher Education in Asia reports its activities and accomplishments and their impact with Colleges and University Partners across Asia
A ReviSE é a Revista Segunda Empregável que contem diversas ofertas de emprego das principais listas de tecnologia (Brasília e Região) e dicas para garantir uma boa empregabilidade.
Caveat - Volume July-August 2012 - LBH MasyarakatLBH Masyarakat
The relationship between ethnic and religious groups in Indonesia is vulnerable to conflict and has often lead to violence. The intensity of conflicts that has lead violence in the past few years is alarming. Take, for example, the
brutal attacks on Ahmadiyah followers in Cikeusik, Banten province, in early 2011; persistent assaults against the HKBP Filadelfia church in Bekasi, West Java, this year; and also this year, aggressive harassment of Shi’ite followers in Madura, East Java. These are but a few cases of conflicts involving violence between groups in Indonesia. The question remains, however, were these violent conflicts caused or perhaps triggered because of the different group
identities involved? In other words, such question assumes that that the violence is driven by ethnic or religious identity.
Indonesia has been attempting to address drug issues in many ways, which apparently and regrettably, has been more of a failure rather than a success. The government seems to be somewhat confused as to how it should tackle this problem. The number of drug dependents has not decreased despite the punitive approaches and extensive campaigns that demonize people who use drugs.
The third article seeks to provide an overview of how Indonesian drug policies have failed to respect human rights of drug users. However, a detailed analysis of the problems is beyond the scope of this article. It will, therefore, only seek to evaluate fundamental issues of the policies. At the end of this article, it will offer some key recommendations to address the problems that emerged.
United Board for Christian Higher Education in Asia reports its activities and accomplishments and their impact with Colleges and University Partners across Asia
A ReviSE é a Revista Segunda Empregável que contem diversas ofertas de emprego das principais listas de tecnologia (Brasília e Região) e dicas para garantir uma boa empregabilidade.
Analisis Peta Narasi Keberagamaan di MedsosIsmail Fahmi
The term ‘hijrah’ is getting very popular in Indonesia, not only virtually but also offline.
In the religious cluster, the term is accompanied with other words to express the goals of the hijrah.
Some goals of the ‘hijrah’ are too strick or narrow. This has invited netizen from other clusters to explain the true meaning of ‘hijrah’ according to their references.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)soe sumijan
Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya
Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan
Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global
Peningkatan daya saing
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
Mekanisme Sertifikasi Produk Halal (Materi Pak Nas_Satgas Halal).pptx
Tugas t i k 3 anton
1. TUGAS T I K 3
WEB AGAMA,WEB PEMERINTAHAN,BERITA,PENDIDIKAN,
MEDIA SOSIAL, SEARCH ENGINE
NAMA : ANTON IRAWAN
FAKULTAS : FTIK
JURUSAN : T.PERKAPALAN
NIM :2014.021.0006
3. 2. Situs-situs pemerintahan
NO.
NAMA INSTANSI
ALAMAT WEBSITE
1
Portal Republik Indonesia
www.ri.go.id
2
Mahkamah Konstitusi RI
www.mahkamahkonstitusi.go.id
3
Majelis Permusyawaratan Rakyat
www.mpr.go.id
4
Dewan Perwakilan Rakyat
www.dpr.go.id
5
Dewan Perwakilan Daerah
www.dpd.go.id
6
Badan Pemeriksa Keuangan
www.bpk.go.id
7
Bank Indonesia
www.bi.go.id
8
Departemen Perindustrian
www.dprin.go.id
9
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
www.bappenas.go.id
10
Departemen Keuangan
www.depkeu.go.id
11
SJDI Hukum Departemen Keuangan
www.sjdih.depkeu.go.id
12
Badan Pengawas Pasar Modal
www.bapepam.go.id
13
Badan Koordinasi Penanaman Modal
www.bkpm.go.id
14
Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id
15
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
www.beacukai.go.id
16
Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan
www.bpkp.go.id
17
Sekretariat Negara RI
www.setneg.go.id
18
Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
www.mesdm.go.id
19
Direktorat Jenderal Listrik
www.djlpe.go.id
20
Ditjen Geologi Dan Sumber Daya Mineral
www.djgsm.esdm.go.id
21
Portal LIN
www.portal.lin.go.id
22
Departemen Pertahanan
www.dephan.go.id
23
Departemen Kesehatan
www.depkes.go.id
24
Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
www.nakertrans.go.id
25
Departemen Dalam Negeri
www.depdagri.go.id
26
Departemen Agama
www.depag.go.id
27
Departemen Luar Negeri
www.deplu.go.id
28
Departemen Pertanian
www.deptan.go.id
29
Departemen Hukum & Ham
www.depkumham.go.id
30
Direktorat Jenderal Haki
www.dgip.go.id
31
Ditjen Permasyarakatan
www.correct.go.id
32
Direktorat Perlindungan Hak Asasi Manusia
www.ham.go.id
33
Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham
www.balitbangham.go.id
34
Badan Pembinaan Hukum Nasional
www.bphn.go.id
35
Sistem Administrasi Badan Hukum
www.sisminbakum.go.id
36
Direktorat Jenderal Imigrasi
www.imigrasi.go.id
37
Departemen Kehutanan RI
www.dephut.go.id
38
Kejaksaan Agung RI
www.kejaksaan.go.id
39
Departemen Perhubungan
www.dephub.go.id
40
Direktoral Jenderal Postel
www.postel.go.id
4. 41
Badan Pertahanan Nasional
www.bpn.go.id
42
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
www.kppu.go.id
43
Departemen Pekerjaan Umum
www.pu.go.id
44
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
www.depkop.go.id
45
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
www.menlh.go.id
46
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
www.menegpp.go.id
47
Kementerian Riset Dan Teknologi
www.ristek.go.id
48
Badan Pengembangan & Pengkajian Teknologi
www.bppt.go.id
49
Badan Tenaga Atom Nasional
www.batan.go.id
50
Lembaga Administrasi Negara
www.lan.go.id
51
Badan Kepegawaian Negara
www.bkn.go.id
52
Kepolisian Republik Indonesia
www.polri.go.id
53
Komisi Pemilihan Umum
www.kpu.go.id
54
Biro Pusat Statistik
www.bps.go.id
55
Badan Urusan Logistik
www.bulog.go.id
56
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
www.bapeten.go.id
57
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
www.pikas.bkkbn.go.id
