Analisis Peta Narasi Keberagamaan di MedsosIsmail Fahmi
The term ‘hijrah’ is getting very popular in Indonesia, not only virtually but also offline.
In the religious cluster, the term is accompanied with other words to express the goals of the hijrah.
Some goals of the ‘hijrah’ are too strick or narrow. This has invited netizen from other clusters to explain the true meaning of ‘hijrah’ according to their references.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)soe sumijan
Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya
Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan
Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global
Peningkatan daya saing
Analisis Peta Narasi Keberagamaan di MedsosIsmail Fahmi
The term ‘hijrah’ is getting very popular in Indonesia, not only virtually but also offline.
In the religious cluster, the term is accompanied with other words to express the goals of the hijrah.
Some goals of the ‘hijrah’ are too strick or narrow. This has invited netizen from other clusters to explain the true meaning of ‘hijrah’ according to their references.
Sulit dipungkiri bahwa di masa depan tidak ada bangsa yang dapat bersembunyi dari arus tanpa batas di era globalisasi. Era dimana pergaulan dunia semakin terbuka lebar yang bukan saja membawa keuntungan, namun juga diikuti dengan dampak yang sulit dikendalikan. Masa depan menjadi semakin sulit ditebak dan terkadang terjadi diluar dugaan sehingga memberikan kejutan-kejutan yang mengancam kehidupan masyarakat baik dari dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Arus lintas batas di era globalisasi pun masuk dalam ranah-ranah yang sulit dikendalikan, termasuk pornografi yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bahkan, pornografi anak menjadi ladang bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar sehingga anak-anak kerap dijadikan target baik sebagai objek maupun sebagai konsumen. Maraknya pornografi yang melibatkan anak-anak ini tidak terlepas dari pengaruh internet dan pengaruh media sosial yang menggandrungi kehidupan anak-anak.
Meskipun belum tersedia data secara global, namun beberapa lembaga yang melakukan pendataan menemukan pornografi yang melibatkan anak-anak meningkat secara tajam. The NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) Cybertipline, lembaga yang berada di Amerika Serikat dan menangani laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber memaparkan, telah lebih dari 7,5 juta laporan eksploitasi seksual anak di ranah siber tercatat sejak tahun 1998. Menariknya, laporan meningkat tajam sejak tahun 2015 dengan jumlah laporan mencapai sekitar 4,4 juta atau lebih dari separuhnya. Pada tahun 2016, INHOPE, asosiasi pengaduan
konten melalui internet, menemukan bahwa terdapat 8,4 juta URL/situs yang mengandung konten pornografi anak dan tersebar di seluruh dunia.
Terdapat juga indikasi bahwa konten pornografi anak diedarkan oleh pelaku melalui platform yang lebih tersembunyi, seperti jaringan berbagi file online (termasuk peer-to-peer) atau melalui ‘Dark Net’ atau teknik perangkat lunak yang di enkripsi. Dalam konteks Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami dua hal yaitu menjadi target kejahatan pornografi dan terpapar pornografi. Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak di Indonesia dijadikan objek pornografi baik oleh pelaku kejahatan yang tidak terorganisir maupun oleh pelaku kejahatan yang terorganisir untuk dikomersialisasikan. Sebut saja kasus
Tjandra di Surabaya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 gambar yang mengandung konten pornografi anak yang dia dapat melalui media sosial yang kemudian diketahui bahwa beliau menyebarkan dan memperjual belikan gambar-gambar tersebut ke jaringan pedofil internasional.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakk menginisiasi lahirnya Desa/Kelurahan Bebas Pornografi
anak. Desa/Kelurahan Bebas Pornografi anak adalah suatu kawasan desa/ kelurahan yang pemerintah, penduduk, dan pihak yang berkepentingan memiliki komitmen dan program konkret dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi pornografi anak.
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)soe sumijan
Dorongan terhadap diwujudkannya Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya
Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan
Ancaman digital divide, terkucil dari kecenderungan global
Peningkatan daya saing
Hoaks, Teori Konspirasi, dan Keuntungan EkonomiIsmail Fahmi
Terdapat banyak sekali konten propaganda, hoax, hate speech di media sosial.
• Sebagian pembuat hoaks mendapat keuntungan finansial yang cukup besar dari: adsense (iklan), fee kampanye politik, dan jualan produk alternatif.
• Mudahnya informasi beresonansi dari satu kanal media sosial ke kanal lain menyebabkan konten tersebut menyebar dengan cepat.
• Belum ada tool AI yang bisa otomatis mendeteksi hoaks dengan akurasi tinggi. Tools AI yang ada hanya sebagai alat bantu untuk menemukan informasi yang tepat guna mendebunk informasi hoaks. Misal untuk mendapatkan sumber artikel, image, atau video yang relevan.
• Sikap Kita?
“Saring sebelum Sharing”
Media Sosial untuk Advokasi Publik (CSO dan Komunitas)ICT Watch
Jika butuh file yg high-resolution (hires) untuk dicetak lebih jelas, silakan unduh di http://s.id/bukusosmedhires
Melakukan advokasi kebijakan publik ataupun mendorong inisiasi gerakan sosial, sebagaimana kerap menjadi kegiatan prioritas sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dan komunitas di Indonesia, kini tak bisa lagi lepas dari kebermanfaatan platform media sosial yang ada di Internet.
Namun di sisi lain, CSO dan komunitas dituntut untuk memiliki kapasitas dan kapabiltas yang memadai dalam menyusun strategi, menyiapkan taktik dan melakukan aksi untuk menggunakan media sosial tersebut. Hanya dengan demikian maka upaya dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan dampak yang efektif.
Untuk itulah maka buku kerja ini disusun oleh ICT Watch, dengan dukungan penuh Research Center Stikom LSPR Jakarta, Relawan TIK, Global Partners Digital, Citizen Lab Universitas Toronto dan Ford Foundation, untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan seluasnya oleh CSO dan komunitas di Indonesia.
Buku kerja ini dibagi atas 3 (tiga) bab utama secara runut yaitu STRATEGI, TAKTIK dan AKSI, dengan dilengkapi sejumlah aktivitas maupun praktik online. Kemudian disiapkan pula bab PRIVASI & SEKURITI untuk dapat memberikan pemahaman dan kemampuan mendasar bagi CSO dan komunitas untuk menjaga keamanan data / informasi.
1. TUGAS T I K 3
WEB AGAMA,WEB PEMERINTAHAN,BERITA,PENDIDIKAN,
MEDIA SOSIAL, SEARCH ENGINE
NAMA : DENI EKO WAHYU NASUTION
FAKULTAS : FTIK
JURUSAN : T.PERKAPALAN
NIM :2014.021.0012
3. 2. Situs-situs pemerintahan
NO.
NAMA INSTANSI
ALAMAT WEBSITE
1 Portal Republik Indonesia www.ri.go.id
2 Mahkamah Konstitusi RI www.mahkamahkonstitusi.go.id
3 Majelis Permusyawaratan Rakyat www.mpr.go.id
4 Dewan Perwakilan Rakyat www.dpr.go.id
5 Dewan Perwakilan Daerah www.dpd.go.id
6 Badan Pemeriksa Keuangan www.bpk.go.id
7 Bank Indonesia www.bi.go.id
8 Departemen Perindustrian www.dprin.go.id
9 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional www.bappenas.go.id
10 Departemen Keuangan www.depkeu.go.id
11 SJDI Hukum Departemen Keuangan www.sjdih.depkeu.go.id
12 Badan Pengawas Pasar Modal www.bapepam.go.id
13 Badan Koordinasi Penanaman Modal www.bkpm.go.id
14 Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id
15 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai www.beacukai.go.id
16 Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan www.bpkp.go.id
17 Sekretariat Negara RI www.setneg.go.id
18 Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral www.mesdm.go.id
19 Direktorat Jenderal Listrik www.djlpe.go.id
20 Ditjen Geologi Dan Sumber Daya Mineral www.djgsm.esdm.go.id
21 Portal LIN www.portal.lin.go.id
22 Departemen Pertahanan www.dephan.go.id
23 Departemen Kesehatan www.depkes.go.id
24 Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi www.nakertrans.go.id
25 Departemen Dalam Negeri www.depdagri.go.id
26 Departemen Agama www.depag.go.id
27 Departemen Luar Negeri www.deplu.go.id
28 Departemen Pertanian www.deptan.go.id
29 Departemen Hukum & Ham www.depkumham.go.id
30 Direktorat Jenderal Haki www.dgip.go.id
31 Ditjen Permasyarakatan www.correct.go.id
32 Direktorat Perlindungan Hak Asasi Manusia www.ham.go.id
33 Badan Penelitian Dan Pengembangan Ham www.balitbangham.go.id
34 Badan Pembinaan Hukum Nasional www.bphn.go.id
35 Sistem Administrasi Badan Hukum www.sisminbakum.go.id
36 Direktorat Jenderal Imigrasi www.imigrasi.go.id
37 Departemen Kehutanan RI www.dephut.go.id
38 Kejaksaan Agung RI www.kejaksaan.go.id
39 Departemen Perhubungan www.dephub.go.id
40 Direktoral Jenderal Postel www.postel.go.id
4. 41 Badan Pertahanan Nasional www.bpn.go.id
42 Komisi Pengawas Persaingan Usaha www.kppu.go.id
43 Departemen Pekerjaan Umum www.pu.go.id
44 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah www.depkop.go.id
45 Kementerian Negara Lingkungan Hidup www.menlh.go.id
46 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan www.menegpp.go.id
47 Kementerian Riset Dan Teknologi www.ristek.go.id
48 Badan Pengembangan & Pengkajian Teknologi www.bppt.go.id
49 Badan Tenaga Atom Nasional www.batan.go.id
50 Lembaga Administrasi Negara www.lan.go.id
51 Badan Kepegawaian Negara www.bkn.go.id
52 Kepolisian Republik Indonesia www.polri.go.id
53 Komisi Pemilihan Umum www.kpu.go.id
54 Biro Pusat Statistik www.bps.go.id
55 Badan Urusan Logistik www.bulog.go.id
56 Badan Pengawas Tenaga Nuklir www.bapeten.go.id
57 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional www.pikas.bkkbn.go.id
