Download to read offline
TS PROBITY Pengadaan Barang dan Jasa TANTO.pptx
- 1. PROBITY AUDIT DALAM PENGADAANBARANG /JASA AUDIT ATAS KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KETULUSAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 2.
- 3. PROSES BISNIS PBJ PelakuPBJ Proses PBJ Barang/Jasa Pelaksanaan Tusi Pemerintah Pelayanan Publik (VFM) Integritas, Prinsip/Etika Kepatuhan Kuantitas, Kualitas, waktu, tempat Kepuasan Kesejahteraan Masyarakat Risk : FRAUD (intent, Curang, dll) - TERSEMBUNYI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Ekonomis – Efisien – Efektifitas) Real Time Audit – Probity Audit Real Time/Post Audit – Performance Audit APIP HADIR & BERKONTRIBUSI
- 4. 1 - KONSEPPROBITY
- 5. KONSEP PROBITY-DEFINISI Probity didefinisikansebagai Honesty, Integrity, Uprightness • Honesty : kejujuran, ketulusan, dan ketulusan hati • Integrity : kejujuran, mutu, sifat, keutuhan Kewibawaan • Uprightness : kebenaran/menujukkan hal sebenarnya
- 6. KONSEP PROBITY –VALUES – PRINCIPLES - ACTION
- 7. KONSEP PROBITY -GOOD PROCESS • pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip: • penegakkan integritas, kebenaran, dan kejujuran • untuk memenuhi ketentuan peraturan/ perundangan yang berlaku
- 8. KONSEP PROBITY INSUBSTANCE Secara substansi, dengan probity diharapkan : tahapan-tahapan dalam suatu proyek atau kegiatan (Pengadaan Barang/Jasa ) dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: ethically, honestly, impartially, and with fairness to all participants
- 9. PROBITY DALAM PENGADAANBARANG/JASA Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Suatu pola pikir (mindset), sikap (attitude) dan tindakan- tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip probity yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran/probity (kejujuran, kebenaran dan integritas) untuk mencapai tujuan suatu organisasi/entitas. KONSEP PROBITY (Probity Concept) Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa: Probity dapat juga diartikan sebagai ’good process’ yaitu proses PBJ dilakukan dengan prinsip dan etika PBJ (Principles/probity requirement) yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran (Values) untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- 10. Best value for company’smoney Identification and resolution of conflict of interest Accountability Ethically, honestly, impartially and fairness Monitoring and evaluating performance Prinsip Probity Prinsip PBJ Etika PBJ
- 11. PRINSIP 1: BESTVALUE FOR MONEY Tidak sekedar untuk mendapatkan harga yang paling murah Kualitas, Experience, Reliability, Kebutuhan organisasi, Kontinuitas, Kualifikasi personel, Referensi dari organisasi lain terkait kinerja sebelumnya, Contoh-contoh dari pekerjaan-pekerjaan lain yang relevan Spesifikasi dan kriteria yang jelas Kompetisi terbuka dan melakukan pengetesan pasar untuk mengidentifikasikan apakah sebuah layanan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif PRINSIP PBJ: 1. Efisien 2. Efektif 3. Bersaing 4. Transparan ETIKA PBJ: • Tidak saling mempengaruhi yang berakibat persaingan usaha tidak sehat • Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
- 12. PRINSIP 2: ETHICALLY, HONESTLY,IMPARTIALLY & FAIRNESS Perlakuan yang setara dan adil pada semua peserta lelang pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa Mengurangi kesempatan terjadinya fraud/korupsi Proses yang tidak transparan dan tidak adil mengurangi kualitas kompetensi dan berdampak pada value for money PRINSIP PBJ: 4. Transparan 5. Terbuka 6. Adil ETIKA PBJ: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- 13. PRINSIP 3: IDENTIFICATION& RESOLUTION OF CONFLICT OF INTEREST • Staf/personel pengadaan melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak bias, serta dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menguntungkan keluarga/teman baik langsung maupun tidak langsung. • Penanganan yang tidak memadai terhadap conflict of interest ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud/korupsi (misalnya: suap). • Organisasi mengimplentasikan sistem, kebijakan dan prosedur yang bisa meyakinkan bahwa conflicy of interest diungkapkan dan ditangani ETIKA PBJ: • Mencegah dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan yang berakibat persaingan usaha tidak sehat • Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi • Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk meberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ
- 14. PRINSIP 4: ACCOUNTABILITY •Memiliki mekanisme yang menunjukkan bahwa organisasi sudah akuntabel dalam melaksanakan proses bisnis dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal ini dalam pengadaan barang/jasa • Mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan, dan dasar pengambilan keputusan. • Dapat mengurangi kesempatan fraud/korupsi, menghemat uang, waktu dan sumber daya lain, serta mengurangi permasalahan-permasalahan dalam jangka panjang PRINSIP PBJ: 7. Akuntabel ETIKA PBJ: • Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ • Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ • Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan tertulis
- 15. PRINSIP 5: MONITORINGAND EVALUATING PERFORMANCE • Monitoring yang sistematis dilakukan secara regular untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk meyakinkan bahwa target kinerjanya tercapai sesuai kriteria dan jadwal yang telah ditetapkan pada saat perencanaan • Pada akhir pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan evaluasi untuk meyakinkan bahwa kontraktor telah memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa dan menyediakan output sesuai yang ditetapkan dalam kontrak • Identifikasi pendekatan yang inovatif, spesifikasi yang menguntungkan, kriteria evaluasi, dan pengalaman dalam menangani permasalahan yang muncul selama proses pengadaan barang/jasa akan membantu meningkatkan proses pengadaan di masa mendatang ETIKA PBJ: • Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ • Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ
- 16. Tujuan proses probity Korporasi3. Menjamin kesesuaian proses dengan kriteria/standar/ pedoman/peraturan perundangan 8. Menghindari potensi kecurangan/fraud dan korupsi 1. Menyediakan Akuntabilitas 2. Menjaga integritas organisasi 4. Menyakinkan semua penawaran dievaluasi dengan kriteria yang sama 6. Memberikan keyakinan pada publik dan pemasok atas proses yang dilakukan oleh perusahaan 5. Meminimalkan potensi konflik dan permasalahan hukum 7. Meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan B/J menghasilkan keluaran terbaik Tujuan Proses Probity
- 17. PROBITY IN PROCUREMENT •Probity is the evidence of ethical behaviour in a particular process • Maintaining probity involves more than simply avoiding corrupt or dishonest conduct. • It involves Applying public sector values such as impartiality, accountability and transparency. Ensuring probity in public sector activities is part of every public official’s duty to adopt processes, practices and behaviour that enhance and promote public sector values and interests (Queensland Govt)
- 18. • Probity principlesshould be integrated into all procurement planning • Procurement must be conducted with probity in mind • Probity to enable purchasers and suppliers to deal with each other on the basis of mutual trust and respect • Probity to enable business to be conducted reasonably and with integrity • Achieving an ethical, transparent approach requires that the procurement rules be clear, open, well understood and applied equally to all parties to the process PROBITY IN PROCUREMENT
- 19. KEEP IN MIND •Even the best probity processes do not guarantee that a project or activity will be immune from problems or criticism • Mistakes, delays and disputes can still arise despite the best efforts to ensure good management of probity risks. • However, adopting best practice procurement procedures will minimize such situations and limit the potential adverse consequences
- 20. 2 - KONSEPPROBITY AUDIT
- 21. PENGERTIAN AUDIT Audit adalah prosesidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (Standar Audit AIPI) Evaluasi Identifikasi Masalah Analisis Independen Objektif Profesional Kebenaran, Kecermatan, Kredibilitas, Efektif, Efisien, Keandalan Informasi
- 22. PENGERTIAN PROBITY AUDIT •Probity Audit merupakan assurance engagement atau penugasan pemberian keyakinan, • Auditor menyediakan pemeriksaan independen secara mendalam terhadap proses pengadaan dan menyatakan pendapat secara objektif tentang apakah persyaratan probity yang ditentukan telah benar-benar ditaati. • Kesimpulan yang diungkapkan oleh auditor didasarkan pada bukti yang dikumpulkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kriteria Probity (Probity Requirement) Bukti-Bukti Probity Audit Asurance Engagement Proses Bisnis PBJ DITAATI
- 23. PENGADAAN BARANG/JASA Perencanaan Pengadaan Persiapan Pemilihan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Kontrak Penyerahan Barang/jasa (sebelum dibayar 100%) Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel dan Terhindar dari Korupsi tupimpinan27april2012@hw ProsesPBJ (Perpres 16/2018 & Peraturan Pelaksanaannya) Peraturan lain terkait pengadaan barang/jasa Prinsip PBJ Etika PBJ Integrity, Uprightness, Honesty Probity Audit Audit secara Real Time pada Seluruh Tahapan PBJ Peran APIP (Assurance & Consulting) Meyakinkan:Probity Requirement
- 24. PROBITY REQUIREMENT Persyaratan kejujuranyang akan diuji oleh Auditor Probity adalah bahwa Proses PBJ: 1. telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, 2. memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, 3. menerapkan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 25. TUJUAN & RUANGLINGKUP TUJUAN • untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen telah sesuai dengan probity Requirement • untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan yang diperlukan agar proses PBJ = Probity Requirement RUANG LINGKUP • Seluruh Proses PBJ mulai dari Identifikasi Kebutuhan sampai dengan Penyerahan BJ atau : • Membatasi tahapan terpilih dari proses PBJ; (Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan tahapan sebelumnya telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku)
- 26. BATASAN TANGGUNGJAWAB AUDITORPROBITY Keyakinan Memadai; Bukan Kebenaran Mutlak • Simpulan auditor terbatas pada data/dokumen/informasi yang diterima auditor probity Tidak mengalihkan kewajiban memastikan kejujuran dari manajemen kepada auditor probity • Manajemen tetap bertanggungjawab atas kejujuran proses PBJ=probity requirement; Auditor sebagai pelengkap dalam Proses Probity
- 27. RISIKO PENGGUNAAN PROBITYAUDIT -1 Auditi mengandalkan temuan auditor untuk memastikan kejujuran, integritas, kebenaran Auditi menggunakan auditor probity sebagai “asuransi or Kambing Hitam” jika ada masalah Auditi dan auditor memiliki pandangan berbeda tentang peran auditor probity Pengunaan auditor probity sebagai justifikasi langkah auditi tidak melakukan proses kompetitif ketidakberpihakan dan independensi auditor dipertanyakan
- 28. RISIKO PENGGUNAAN PROBITYAUDIT -2 beberapa orang (atau organisasi) yang sama digunakan berulang kali untuk melakukan probity audit penunjukan orang yang berkualifikasi tidak tepat sebagai auditor probity dokumentasi dan pelaporan yang tidak memadai oleh auditor probity penggunaan auditor probity pada tahap pengadaan yang tidak sesuai
- 29. KRITERIA PENGGUNAAN PROBITYAUDIT ICAC • Integritas proyek telah dipertanyakan • Terdapat sejarah kontroversi dan litigasi • Proyek sensitif secara politik dan rentan terhadap kontroversi • Diperkirakan bahwa mungkin ada penawaran internal dan pengawasan independen sangat penting untuk menghindari persepsi bias dan favoritisme • Ada taruhan besar yang terlibat untuk penawar • proyek inovatif dan memiliki beberapa alternatif teknologi dan atau metodologi untuk mencapai outcome yang ditargetkan • Proyek yang sangat kompleks BPKP • Paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks • Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontro- versial atau berhubungan dengan permasalahan hukum • Paket pekerjaan sangat sensitif terkait isu politis • Paket pekerjaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan • Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas • Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masy. • Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.
- 30. FOKUS & KRITERIAPENGUJIAN Kepatuhan Kebijakan Prosedur PBJ 1. Penyusunan Struktur Organisasi & Pejabat 2. Proses Perencanaan 3. Proses Persiapan 4. Proses Pemilihan Penyedia 5. Manajemen Kontrak 6. Proses swakelola Prinsip-Prinsip Pelaksanaan PBJ 1. Efektif 2. Efisisen 3. Terbuka 4. Transparat 5. Adil Tidak/ Diskri minatif 6. Bersaing 7. Akuntabel Pelaksanaan Etika PBJ 1. Tertib,tg-jawab 2. Prof, mandiri, Rahasia 3. Tdk saling pengaruhi 4. Menerima bertgjwb 5. Hindari COI 6. Cegah Bocor Boros KN 7. Cegah Kolusi 8. Tidak menerima
- 31. Kebijakan PBJ Meningkatkan Kualitas PerencanaanPBJ Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ Mengembangkan E-marketplace PBJ Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik Mendorong penggunaan b/j dalam negeri & SNI Memberikan kesempatan UMKM Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan Pasal 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 33. Pasal 7 Tertib &Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidak saling mem-pengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan Menghindari dan mencegah penyalah- gunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan Etika Pengadaan 32
- 34. PROBITY AUDIT DALAM PENGADAANBARANG /JASA AUDIT ATAS KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KETULUSAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 35. 3 - PENDEKATAN& TAHAPAN PROBITY AUDIT
- 36. PENGERTIAN AUDIT Evaluasi Identifikasi Masalah Analisis •Kebenaran • Kecermatan • Kredibilitas • Efektivitas • Efisiensi • Keandalan KRITERIA Penyimpangan KONDISI Memerinci atau mengurai akar masalah/ PENYEBAB UTAMA/ CAUSA PRIMA Menilai DAMPAK/AKIBAT penyimpangan terhadap tujuan Independen : Organisasi Objektif : Auditor Profesional : Etik & Standar INFOR MASI PENG AMBI LAN KEPU TUSA N
- 37. PROSES AUDIT LAPORAN HASILAUDIT Bentuk BAB Bentuk SURAT Tindak Lanjut PROSEDUR AUDIT Teknik Audit Bukti Audit Kertas Kerja Audit TAHAPAN AUDIT Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan METODOLOGI Control Base Audit Process Based Audit Risk Based Audit AUDIT Tujuan Ruang lingkup LHA menjawab TUJUAN AUDIT
- 38. PENDEKATAN AUDIT Control Based Process Based Risk Based Risk Management Based Ketaatan Efektivitas & EfisiensiProses Operasi Kunci Efektivitas & Pengendalian Mitigasi Risiko Efektivitas & MR untuk Pencapaian Tujuan
- 39. PENDEKATAN PROBITY AUDIT RealTime Audit • Bila tujuan audit pencegahan & membangun pengendalian Post Audit • Bila tujuan audit membuktikan pelanggaran prosedur, prinsip & etika
- 40. PENDEKATAN : EVALUASIGRC TUJUAN Governance RISK control LINGKUP MANAJEMEN Struktur & Proses Dikomunikasikan, Diarahkan, Dikelola, Dipantau LINGKUP INTERNAL AUDIT Indepen- dence Objective Assurance & Consulting Add Value & Operation Evaluate & Improve GRC Systematic Decipline design to By approach G – R - C
- 41. PERSIAPAN PROBITY AUDIT Mendapatkanmandat probity audit Penelaahan Awal Mendapatkan Surat Pernyataan Probity dan Surat Representasi Manajemen Penyusunan Kerangka Acua Kerja Probity Audit Penyusunan Tim Audit probity dan Surat Tugas
- 42. 1. MANDAT PROBITYAUDIT Probity Audit kebutuhan manajemen; Probity Audit Perlu Mandat Tertulis sebagai bentuk KOMITMEN MANDAT sebagai dasar Pelaksanaan Probity Audit
- 43. 2. PENELAAHAN AWAL •Memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh dari kegiatan PBJ yang akan/sedang dilaksanakan, serta ruang lingkup audit yang akan diaudit Tujuan • Membahas : tujuan, ruang lingkup, rencana waktu audit, batasan tanggung jawab auditor, Probity Requirement dan mekanisme jika ditemukan masalahan penyimpangan.- Naskah Notulen Pelaksanaan Ekspose • tujuan mengidentifikasikan dan memitigasi risiko-risiko dalam penugasan probity audit • Output : Hasil penilaian Risiko Penugasan PA Penilaian Risiko Penugasan PA
- 44. 3. SURAT PERNYATAANPROBITY DAN SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN Surat Pernyataan Probity/Representasi manajemen Memuat : Pemahaman bahwa tanggung jawab proses PBJ sepenuhnya berada pada manajemen. Probity audit yang dilakukan adalah proses untuk membantu manajemen. Jaminan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam rangka probity audit telah lengkap dan disajikan dengan jujur dan transparan. Komitmen manajemen PBJ untuk tidak melakukan kecurangan selama proses pengadaan barang dan jasa. Pemahaman bahwa hasil probity audit semata-mata didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan oleh manajemen. Pernyataan kesediaan untuk diaudit dan persetujuan pemberian akses sepenuhnya Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil probity audit sepenuhnya berada pada manajemen Pernyataan bahwa PBJ yang akan dilakukan probity audit tidak sedang dalam penanganan oleh aparat penegak hukum.
- 45. PROBITY REQUIREMENT -PERENCANAAN Prinsip & Etika Langkah Penerapan (Instructions) Sarana (Tools) Risiko 1 : Identifikasi kebutuhan B/J yang ditetapkan PA/KPA tidak mencerminkan kebutuhan riil Prinsip Probity Langkah Penerapan Dalam PBJ Prinsip 1. Best VFM Identifikasi kebutuhan B/J didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKT. Spesifikasi & jumlah B/J didasarkan pada data yang akurat dalam RKBU dan telah dikonfirmasikan ke unit kerja yang membutuhkannya (user) 1. Efektif-Efisien 2. Spesifikasi & Kriteria yang jelas Prinsip 2. Etically Menghindari penyalahgunaan wewenang & Kolusi Identifikasi kebutuhan ditetapkan secara mandiri & independent dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan calon penyedia ataupun pihak lainnya. Prinsip 3. menghinda-ri COI Tidak menerima sesuatu yang patut diduga terkait dengan identifikasi kebutuhan Prinsip 4 & 5 Bekerja tertib dan profesional Identifikasi kebutuhan secara professional didasarkan data yang akurat dan terdokumen- tasikan dengan tertib Sarana Pendukung (Tools); Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Efektif-Efisien
- 46. 4-5. KUALIFIKASI AUDITOR& KAK PROBITY AUDIT Kualifikasi Auditor Probity • Pengetahuan (knowledge) dan Ketrampilan (skill) • Kemandirian dan Objektivitas • Kompetensi Profesional dan due care (kehati- hatian) • Integritas • Kerahasiaan • Kualifikasi Formal & Personal (BPKP) KAK Probity Audit • Standar Audit yang digunakan oleh Auditor dalam melakukan audit; • Ruang lingkup pelaksanaan Probity Audit; • Persyaratan probity (probity requirement); • Kewenangan dan tanggung jawab penanggung jawab pengadaan barang/jasa dan Auditor; • Jangka waktu penugasan audit dan pembiayaan; • Mekanisme dan waktu pelaporan audit; • Pembiayaan audit
- 47. DISKUSI KELOMPOK IDENTIFIKASI KELENGKAPANPENUGASAN NO URAIAN Ada Tidak PENJELASAN 1 Mandat Probity Audit 2 Manajemen Representative Letter 3 KAK Probity Audit (termasuk di dalamnya Probity Requirement) 4 Surat Tugas : Tujuan & Ruang Lingkup 5 Penelaahan Awal Proses PBJ (Sasaran Audit)
- 48. DISKUSI KELOMPOK PENYSUNAN PROBITYREQUIREMENT NO PRINSIP & ETIKA RUMUSAN PROBITY REQUIREMENT DOKUMENTASI KETERANGAN A PRINSIP 1 Efektif 2 Efisien 3 Transparan 4 Terbuka 5 Bersaing 6 Adil 7 Akuntabel
- 49. DISKUSI KELOMPOK PENYSUNAN PROBITYREQUIREMENT NO PRINSIP & ETIKA RUMUSAN PROBITY REQUIREMENT DOKUMENTASI KETERANGAN B ETIKA 1 Tertib Tanggung Jawab 2 Profesional 3 Tidak saling mempengaruhi 4 Menerima & Tanggung Jawab 5 Menghindari Conflic Interest 6 Menghindari Mencegah pemborosan 7 MenghindariPenyalahgunaan Kewenangan 8 Tidak Menerima/Menjanjikan
- 50.
- 51.
- 52. PROSES PERENCANAAN PBJ& IDENTIFIKASI RISIKO
- 53. PROSES PERENCANAAN PBJ& IDENTIFIKASI RISIKO
- 54. PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN& IDENTIFIKASI RISIKO
- 55. PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN& IDENTIFIKASI RISIKO
- 56. PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN& IDENTIFIKASI RISIKO
- 57. PROBITY REQUIREMENT –PERSIAPAN PEMILIHAN Prinsip & Etika Langkah Penerapan (Instructions) Sarana (Tools) Risiko 6 : Penggelembungan Harga dalam HPS Prinsip Probity Langkah Penerapan Dalam PBJ Prinsip 1. Best VFM Penetapan harga dalam perhitungan HPS didasarkan pada harga standar yang berlaku dan/atau survey harga pasar yang dilakukan secara objektif dan independen dan terdokumentasi dengan tertib Menghindari & mencegah pemborosan keuangan negara Prinsip 2. Etically Menghindari penyalahgunaan wewenang & Kolusi Penyusunan HPS ditetapkan secara mandiri & independent dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan calon penyedia ataupun pihak lainnya. Prinsip 3. menghinda-ri COI Tidak menerima sesuatu yang patut diduga terkait dengan penyusunan HPS Prinsip 4 & 5 Bekerja tertib dan profesional HPS dihitung berdasarkan harga standar yang berlaku serta harga pasar yang wajar, dan dilakukan secara keahlian dengan dokungan data dan dokumen yang lengkap. Sarana Pendukung (Tools); Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Efektif-Efisien
- 58. RISK BASED PROBITYAUDIT : PERENCANAAN Probity Penyusunan HPS: 1. Pengumpulan Data 2. Survey Harga 3. Menghitung HPS 4. Total HPS diumumkan Proses Bisnis 1. Data harga tidak update 2. Tidak melakukan survey harga 3. Kesalahan rumus & aritmetika 4. Pertemuan PPK dg Calon Pemenang 5. Tidak disampaikan aanwizjing Identifikasi Risiko 1. PPK sertifikasi PBJ 2. Pakta Integritas Identifikasi Pengendalian Kunci Evaluasi Pengendalian Kunci PKA 1. Perhitungan HPS tidak dilakukan reviu. 2. Pakta Integritas sekedar tandatangan dokumen. Pengendalian Lemah Tujuan Pengujian Langkah Kerja Auditor & HP
- 59. PENYUSUNAN PROBITY REQUIREMENT NO KEGIATAN/ TAHAPANPROSEDUR PRINSIP ETIKA RUMUSAN PROBITY REQUIREMENT 1. Penyusunan HPS PPK Menyusun HPS secara keahlian (Perpre 16, pasal……) akuntabel Tertib bertanggung- jawab PPK Menyusun HPS denagn menggunakan data yang bersumber dari hasil survey pasar dan didokumentasikan Survey pasar dilakukan dengan terjun ke lapangan oleh PPk dan tim HPS telah dihitung sesuai dengan Pedoman dan dihitung denga akurat Tidak saling mempengaruh i Penyusunan HPS dilakukan mandiri tanpa dipengaruhi pihak yang terlibat dalam pengadaan Tidak melakukan pertemuan dengan calon penyedia B/J
- 60. DISKUSI KASUS SUSUN PROBITYREQUIREMENTS
- 61. DISKUSI KELOMPOK • Kelompok1 : Persiapan • Kelompok 2 : Perencanaan • Kelompok 3 : Pemilihan Penyedia • Kelompok 4 : pelaksanaaan Kontrak • Kelompok 5 : Penerimaaan Hasil Pengadaan • Tugas kelompok • 1. menysuun Probity Requirement • 2. Menyusun PKA
- 62. TAHAP : PROBITYREQUIREMENT- PERSIAPAN PBJ No Kegiatan Prinsip / Etika Terkait Langkah Penerapan Sarana Adminitrasi 1. Perencanaan Kebutuhan Prinsip: 1….. 2….. 3….. ………………………………………………………….. …………………………………………………………… …………………………………………………………… Etika 1……. 2……. 3…….. …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… . Prosedur ……………………………………………………………
- 63. PROGRAM KERJA AUDIT NOURAIAN AUDITOR WAKTU KERTAS KERJA AUDIT Renca na Realis asi Renca na Realis asi A. Tujuan Pengujian 1. Meyakinkan bahwa perencaan sudah sesuai dengan probity Requiremen 2. B. Langkah Kerja 1. Peroleh…. 2. Bandingkan… 3. Wawancara….. …. Susun Simpulan Tujuan Pengujian : Menguji hasil Matriks Risk/control yang nilai Risikonya masih tinggi > Risk Appetite Langkah 1,2,3, ……Prosedur Audit…. Langkah kerja berisi : Teknik audit (Perintah) Terakhir ditutup susun simpulan Hasil pelaksanaan Teknik Audit di dokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit AUDITOR : Diisi Nama Auditor Waktu : Disisi dalam JAM
- 64.
- 65. PELAKSANAAN PROBITY AUDIT •Tujuan Audit • Waktu Pelaksanaan Audit Skema Audit • Tujuan Pengujian • Langkah Kerja Program Kerja Audit • Alat Bantu Simpulan Hasil Audit Daftar Uji Hasil Audit 1. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 3. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 4. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi; 5. Audit atas Tahap Pelaksanaan dan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha; 6. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya; 7. Audit atas Swakelola.
- 66. PELAKSANAAN PROBITY AUDIT TujuanAudit: • Meyakinkan bahwa Proses PBJ telah sesuai dengan Probity Requirement (integrity, Honesty, uprightness) Pengumpulan & Evaluasi Bukti Audit (Relevan, Kompeten, Cukup) • Identifikasi Risk PBJ; Titik Kritis dan Pelaksanaan PKA Simpulan Hasil Audit • Tools : Daftar Uji Hasil Audit
- 67. PELAKSANAAN PROBITY AUDIT AuditorProbity Proses Bisnis PBJ Pengumpulan & Evaluasi Bukti Audit Simpulan Hasil Audit Persiapan Perencanaan Pelaksanaan Tujuan PA Risiko Penugasan Probity PBJ : • Honesty • Integrity • Uprightness Probity Requirement Kepatuhan Prinsip & Etika PBJ Assurance bahwa PBJ telah = Nilai-2 Probity (Honesty, Integrity, Uprigtness) Daftar Uji Hasil Audit
- 68. CONTOH : PROBITYAUDIT DALAM PROSES HPS DPA Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Spesifikasi Teknis Penyusunan HPS Evaluasi Penawaran Penyusunan Kontrak Ruang Lingkup Probity Audit • Penyusunan HPS tergantung pada Proses sebelumnya. • Probity Audit seharusnya meliputi selueuh proses. • Teteapi jika proses sebelumnya tidak dilakukan probity audit, maka Auditor Probity meminta Surat pernyataan Representasi manajemen • Surat Representasi menyatakan bahwa Proses sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan Nilai-nilai Probity
- 69. PELAKSANAAN PROBITY AUDITHPS PPK Menyusun HPS Kepatuhan Prosedur: HPS dihitung secara keahlian Prinsip Transparan : Nilai Total HPS diumumkan secara terbuka Pelaksanaan Etika Tidak dipengaruhi pada saat penysunan HPS Probity Requirement 1. Dasar Survey Pasar 2. Perhitungan akurat 3. Dokumnetasi lengkap 4. Nilai Total HPS diumumkan 5. Seluruh Peserta dapat mengakses HPS Total 6. PPK tidak bertemu dengan Calon penyedia Program kerja Audit 1. Peroleh Dokumen HPS lengkap dengan KK perhitungannya 2. Peroleh sumber harga sebagai dasar perhitungan HPS 3. Bandingkah perhitungan HPS dengan data survey pasar 4. Wawancara dengan PPK atas proses penyusunan HPS 1. Peroleh pengumuman pelaksanaan pelelangan 2. Uji apakah nilai Total HPS dicantumkan dalam Pengumuman 3. Observasi apakah Nilai Total HPS disampaikan dalam aanwizjing 4. Konfirmasi kepada seluruh perserta apakah dapat akses nilai toal HPS 1. Peroleh surat pernyataan bahwa PPK tidak mengadakan pertemuan dengan Penyedia selama proses PBJ 2. Wawawnca dengan PPK dan beberapa staf PPK yang terkait 3. Konfirmasi seluruh calon peserta baik pemenang maupun yang kalah 4. Bandingkan HPS Total & Rician dengan Penawaran Pemenang
- 70. BUKTI AUDIT PROBITY •Dokumen HPS beserta kertas Kerjanya (KKA-1) • Dokuemen pengumuman dan Berita Acara aanwijzing (KKA-2) Bukti Dokumen • Hasil Wwaancara dengan PPK, Staf PPK, calon penyedia (baik pememneg maupun yang kalah) -- KKA 3 Bukti Keterangan • Analisis perhitungan HPS dibandingkan dengan peraturan/Pedoman, sumber harga (KKA-4) • Perbandingan Rincian HPS dengan harga penawaran penawaran pemenang (KKA-5) Bukti Analisis • Observasi pelaksanaan aanwijzing (KKA-6) Bukti Fisik
- 71. SIMPULAN HASIL AUDITPROBITY 1. Penyusunan HPS tidak didasarkan pada datayang update (informasi harga yang dipakai adalah harga tahun lalu/kontrak sejenis) 2. PPK tidak melakukan survey harag ke pasar 3. Perhitungan HPS mengandung duplikasi dalam pembenbanan PPN dan PPh 22 4. Perhitungan HPS tidak direviu oleh tim independent ataupun ahli Perhituhgan HPS tidak dilakukan secara keahlian (X Prosedur – tidak professional) 1. PPK sudah menandatangani Pakta integritas yang menyatakan akan indeoenden dalam pelaksanaan proses PBJ, tidak menerima, tidak memberikan janji dll. 2. PPK mengadakan pertemuan dengan calon penyedia yang menang (Pemenang) yang memberikan data dalam perhitungan HPS Adanya unsur mempengaruhi dalam penyusunan HPS (X Etika) 1. Tidak seleuruh peserta lelang (calon penyedia) memeroleh akses informasi Nilai Total HPS. 2. Informasi Nilai Total HPS tidak disampaikan keselueuh peserta pada saat aanwijzing Tidak menerapkan prinsip Transparansi (X prinsip)
- 72. TEMUAN HASIL AUDITPROBITY Kondisi: Pelanggaran Nilai probity Kriteria: Probity Requirement Akibat: HPS Overstated/ Kemahalan harga Rekomendasi: Perbaikan pengendalian Sebab: Kelemahan pengendalian Kunci Jika probity dilakukan Real Time, maka temuan audit bisa digunakan untuk mencegah kerugian (koreksi HPS, atau Koreksi kontrak sebelum kontrak disusun/ditandatangani) Jika probity dilakukan Post Audit, maka temuan audit bisa digunakan untuk membuktikan penyimpangan (fraud)/kemahalan harga dan dugunakan sebagai dasara perbaikan yad dan pemulihan kerugian keuangan negara
- 73. DISKUSI / LATIHANKASUS
- 74. KASUS DIKUSI • TETAPKAN1 TAHAPAN/PROSES PBJ (Perencanaan, persiapan, pemilihan, Pelaksanaan, Serah terima) • Identifikasikan dalam tahapan tersebut : Prosedur, Prinsip dan Etika. • Rumuskan Probity Requirment nya atas Prosedur, Prinsip dan Etika • Tetapkan langkah kerja pengumpulan Bukti Audit (PKA) • Identifiaksikan Bukti Audit yang Diperoleh • Susun Simpulan.
- 75. PKA A. Tujuan Pengujian 1.meyakinkan bahwa PPK tidak melakukan pertemuan dengan calon penyedia B/J B. Langkah Kerja : 1. Dapatkan Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) yang ditandatangi PPK 2. Dapatkan Jadwal agenda kerja PPK pada periode pelelangan (pemilihan penyedia) 3. Teliti agenda pertemuan yang dilakan oleh PPK selama proses pelelangann (Buku Tamu) 4. Bandingkan Buku Tamu dengan agenda kerja PPK 5. Wawancara dengan sfat PPK 6. Wawancara dengan PPK 7. Susun Simpulan
- 76.
- 77. STANDAR KOMUNIKASI AUDITINTERN (STANDAR AUDIT AAIPI_2014) Standar Komunikasi Komunikasi Hasil PAI Kriteria Komunikasi HPAI Kualitas Komunikasi Metodologi, Bentuk, Isi, Frekueunsi Tanggapan Auditi Kesesuaian dengan Standar Audit Pendistribusisan Pemantauan Tindak Lanjut
- 78. 4000 MANFAAT KOMUNIKASIHPAI • mengomunikasikan HPAI kepada auditi dan pihak lain yang berwenang; • menghindari kesalahpahaman atas HPAI; • menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait; dan • memudahkan pemantauan tindak lanjut
- 79. 4010. KRITERIA KOMUNIKASIHPAI • Komunikasi HPAI harus mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan AI kesimpulan, rekomendasi, dan rencana aksi. • Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi • Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).
- 80. KOMUNIKASI HASIL PENUGASANAI • Komunikasi HPAI, auditor mempertimbangkan : Harapan auditi dan pemangku kepentingan lainnya Harus didukung dengan informasi yang Relevan, KOmpeten, CUkup dan BerguNA. auditor mengakui kinerja yang memuaskan auditi pembatasan distribusi dan penggunaan hasil • Komunikasi Kelemahan SPI : Kelemahan signifikan HPAI laporan Kelemahan tidak signifikan ML • Komunikasi Ketidakpatuhan, kecurangan dan abuse : tanpa menunggu audit selesai dapat menggunakan konsultan hukum
- 81. 4020 KUALITAS KOMUNIKASI IndikatorKualitas Penjelasan Komunikasi yang tepat waktu tepat dan bijaksana, tergantung pada pentingnya masalah, memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang tepat. Komunikasi yang lengkap tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan serta pengamatan untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan Komunikasi yang akurat bebas dari kesalahan dan distorsi dan sesuai kepada fakta-fakta yang mendasari Komunikasi yang obyektif adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan.
- 82. 4020 KUALITAS KOMUNIKASI IndikatorKualitas Penjelasan Meyakinkan hasil penugasan audit intern harus dapat menjawab sasaran audit, menyajikan fakta, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis Konstruktif yang membantu auditi dan mengarah pada perbaikan yang diperlukan. Jelas mudah dipahami dan logis, menghindari bahasa teknis yang tidak perlu dan menyediakan semua informasi yang signifikan dan relevan. Ringkas Tidak lebih panjang daripada yang diperlukan untuk menyampaikan atau pendukung pesan Singkat langsung ke titik masalah dan menghindari elaborasi yang tidak perlu, detail berlebihan, redundansi, dan membuang-buang kata.
- 83. 4030 METODOLOGI, BENTUK,ISI, FREKEUEUNSI • Komunikasi audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit. • Tujuan : menghindari kemungkinan salah tafsir atas kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor. • Komunikasi secara tertulis tidak berarti membatasi atau mencegah komunikasi lisan dengan auditi selama proses audit. • Pembuatan komunikasi hasil audit secara tertulis dilakukan : segera setelah selesainya pekerjaan lapangan secara berkala (interim) sebelum selesainya pekerjaan lapangan untuk memenuhi kebutuhan informasi hasil pengawasan yang mendesak bagi stakeholders.
- 84. 4030 METODOLOGI, BENTUK,ISI, FREKEUEUNSI • Komunikasi audit intern melalui laporan hasil audit intern, harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. • Bentuk laporan : berbentuk surat atau bab. • Bentuk surat : apabila dari hasil audit tidak diketemukan banyak fakta yang signifikan. • Bentuk bab : apabila dari hasil audit ditemukan banyak fakta dan/atau signifikan.
- 85. 4030 METODOLOGI, BENTUK,ISI, FREKUENSI Laporan HPAI (bentuk Surat /Bab), setidaknya harus memuat: • dasar melakukan audit intern; • identifikasi auditi; • tujuan/sasaran, lingkup, dan metodologi audit intern; • pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit; • kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi; • hasil audit intern berupa kesimpulan, fakta, dan rekomendasi; • tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab; • pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; • pelaporan informasi rahasia apabila ada.
- 86. 4040 TANGGAPAN AUDITI •Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab. • Tanggapan harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan HPAI. • Tanggapan berupa janji atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan, tetapi tidak untuk menghilangkan fakta dan rekomendasi. • Reviu dan Tanggapan Auditi : Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan HPAI dipandang adil, lengkap, dan objektif
- 87. 4040 TANGGAPAN AUDITI Tanggapan Auditi Benar Auditor memperbaiki simpulannya TidakBenar Auditor menyatakan ketidaksetujuanny a secara seimbang dan objektif
- 88. 4050 KESESUAIAN DGSTANDAR AUDIT • Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatankegiatannya “dilaksanakan sesuai dengan standar”. • Jika terdapat ketidaksesuaian dengan Standar Audit AAIPI, komunikasi hasil audit harus mengungkapkan: Prinsip atau aturan pelaksanaan yang tidak tercapai; Alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian; dan Dampak atas ketidaksesuaian pada penugasan dan HPAI
- 89. 4060 PENDISTRIBUSIAN HPAI •Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusi -kan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an. • Dalam hal yang diaudit merupakan rahasia negara maka auditor dapat membatasi pendistribusian hasli audit (untuk tujuan keamanan atau atas dasar ketentuan per- UU-an). • Jika suatu penugasan audit dihentikan sebelum berakhir, maka auditor harus mengikhtisarkan hasil auditnya sd tanggal penghentian auditor menjelaskan alasan penghentian audit tersebut. Auditor harus mengomunikasikan tertulis alasan penghentian.
- 90. 4100 PEMANTAUAN TINDAKLANJUT • Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. • Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkannya. • Manfaat audit intern terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. • Jika TL auditi berlainan dengan rekomendasi : Auditor harus menilai efektifitas penyelesaian TL. --- Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya, namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.
- 91. 4100 PEMANTAUAN TINDAKLANJUT Pada saat pelaksanaan audit intern, auditor : • Memantau pelaksanaan TL rekomendasi tahun sebelumnya • Memperoleh penjelasan penyebab tidak terlaksnaanya TL • Mempertimbangkan dalam program kerja audit selanjutnya • menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan
- 92. PELAPORAN HASIL PROBITYAUDIT PELAKSANAAN PROBITY AUDIT PENGKOMUNIKASIAN HASIL PROBITY AUDIT Atensi Manajemen Apabila dalam pelaksanaan probity audit ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa, yg memuat: Pokok/kondisi permasalahan dan ketidaksesuaiannya dengan probity requirement, penyebab, dampak/potensi dampak, serta saran perbaikkan LAPORAN HASIL PROBITY AUDIT
- 93. Format Standar LHA HasilAudit : 1. Simpulan & saran 2. Efektivitas Pengendalian Internal 3. Temuan Audit : Penyimpangan Prosedur, Prinsip, Etika KOMUNIKASI HASIL PROBITY AUDIT Laporan Hasil Probity Audit Pembahasan Hasil Audit Atensi Manajemen Selama Proses Probity Audit Early Warning bagi Auditi untuk dilakukan perbaikan segera. • Kondisi Tidak sesuai Probity Requirement • Penyebab • Dampak/ potensi dampak terhadap proses PBJ • Rekomendasi • Di ttd penangung jawab atau yang diberikan delegasi kewenangan Akhir Proses Audit Dibahas Temuan, Simpulan termasuk Surat Atensi Manajemen sebelumnya BERITA ACARA PPEMBAHSAN HASIL PROBITY AUDIT
- 94. TUJUAN LAPORAN HASILPROBITY AUDIT 1 2 3 Informasi yg Obyektif ttg Pelaksanaan PBJ Penilaian Pelaksanaan PBJ (Pelaksanaan Prinsip2 Pengadaan Quality, Economy, eficiency, transparancy, Non- discrimination, dan Etika serta memberikan rekomendasi perbaikan) Pengambilan Keputusan - memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PBJ
- 95. SUBSTANSI LAPORAN HASILAUDIT DASAR AUDIT TUJUAN DAN SASARAN AUDIT RUANG LINGKUP AUDIT BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENUGASAN METODOLOGI INFORMASI UMUM AUDITAN DAFTAR DATA/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM AUDIT HASIL AUDIT
- 96. FORMAT LAPORAN HASILAUDIT LAMPIRAN LAPORAN HASIL AUDIT
- 97. FORMAT LAPORAN HASILAUDIT
- 98. NO PROSES PROBITY REQUIREMENT PENGUJIANPENYEBAB AKIBAT A PENYUSUNAN HPS 1 PROSEDUR Penyusunan HS dilakukan secara keahlian PPK memiliki sertifikasi keahlian PBJ (cq Menyusun HPS) Didampingi Ahli Dokumen HPS v Sertifikasi v Wawancara ttg penyusunan HPS x Dampingan Ahi X Analisis HPS x dokumen vs hasil wawancara x Analisis HPS dengan data harga yang digunakan v Wawancara proses penghitungan X Konfirmasi kepada staf PPK x Wawancara dengan Pimpinan PPK v Anggaran Ahli tidak dialokasikan. Potensi adanya markup dalam penetapan harga kontrak 2 PRINSIP Akuntabilitas PPK mampu mempertangungjawabka n kebenaran, keakuratan dan kebenaran data dalam penyusunan HPS Supervisi penyusuan HPS tidak dilaksanakan oleh Atasan Langsung 3 ETIKA Tidak saling mempengaruhi PPK Menyusun HPS secara mandiri, tidak mendapatkan pengaruh dari pihak lain Aturan perilaku utuk tidak berhubungan langsung dengan enyedia salaam proses PBj tidak dilaksanakan SIMPULAN HPS tidak disusun secara keahlian PPK tidak dapat mempertanggungjawabk an hasil perhitungan HPS PPK dipengaruhi Pihak lain dalam Menyusun HPS
- 99. TEMUAN HASIL AUDIT PenyusananHPS Pekerjaan XXX Senilai Rp. 30 Milyar tidak didampingi oleh Tim Ahli dan tidak dapat ditelusuri kebenaran perhitungannya Berdasarkan hasil pengujian terhadap proses penysuuna HPS diperoleh informasi bahwa: - PPK tidak didapingi oleh Ahli - PPK tidak dapat menjelasakan kebenaran perhituangannnya - PPK mengadakan pertemuan dengan caloan rekanan pada tanggal 10 sept 2021 Kondisi diatas, tidak sesuai dengan Probitu Requirement, nomor…butir…. Yang menyatakan bahwa……….(kutip_ Penyimpangan dar PR disebkna karena, tidak adana alokasi anggaran untuk ahli, tidak adan supervise atasn langsung atas proses penyusuann HPS dan ketidakataaan PPK melaksanakn Aturan Perilaku. HPS yang telah disusun tidak sesuai tersebut dapat menimbulkan protensi kemahalan harga dalam penetapan nilia kontrak pada proses selanjutnya. Rekomendasi: 1. Alokasikan anggran ahli dalam melalui revisi DIPA 2. PPK agar menysuun kertas kerja perhitungan HPS 3. kenakan sanksi atas pelanggatan aturan perilaku 4. koreksi HPS