PROBITY AUDIT
Pengadaan Barang dan Jasa
Pokok Bahasan
1. Pengertian Probity Audit
2. Kriteria Paket PBJ yang di-Probity Audit
3. Tahapan Probity Audit
4. Risiko dan Program Kerja
…...…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….….
Latar Belakang
PBJ merupakan salah satu kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan/organisasi.
PBJ sering menjadi sumber permasalahan
hukum terkait dengan tindak pidana korupsi
atau kejadian-kejadian fraud lainnya
Pelaksanaan PBJ diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan pemerintah
secara ekonomis, efisien dan efektif
Salah satu upaya untuk meningkatkan
peran Sistem Pengawasan Internal dalam
melakukan pengawasan adalah
melaksanakan audit selama proses
pengadaan barang/jasa berlangsung (real
time) yang disebut probity audit.
Perkara
Jumlah
(2004-2022)
Pengadaan Barang/Jasa/KN 277
Perizinan 25
Gratifikasi/Penyuapan 904
Pungutan/Pemerasan 27
Penyalahgunaan Anggaran 57
TPPU 50
Merintangi Proses KPK 11
Jumlah 1351
Diolah dari https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-
perkara
…...………………………………………………………………………………………………………………..
REGULASI PROBITY AUDIT
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Pengertian Probity Audit
 Probity Audit adalah pengawasan independen terhadap suatu
proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau
simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan
barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (probity
requirement) yang telah ditetapkan.
 Probity secara harfiah berarti integrity, uprightness, dan honesty
(integritas, kebenaran, dan kejujuran)
 Probity secara harfiah berarti integrity, uprightness, dan honesty
(integritas, kebenaran, dan kejujuran)
…...…………………………………………………………………………………………
Probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan PBJ (real time) untuk
memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan
penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam
proses pengadaan barang/jasa.
Audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan
barang/jasa dimanfaatkan atau hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu
proses pengadaan barang/jasa.
Jenis dan Ruang Lingkup Probity Audit
Jenis audit pengadaan barang/jasa pemerintah adalah audit dengan tujuan
tertentu. ADTT ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan PBJ dan
Probity Requirement .
Efisien Efektif
Transparan Terbuka
Bersaing Adil
Akuntabel
Prinsip Pengadaan
Sasaran :
 Meyakinkan bahwa PBJ dilakukan secara benar sesuai
dengan kebutuhan, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan
nilai pengadaan yang menguntungkan negara;
 Meyakinkan bahwa prosedur PBJ telah sesuai ketentuan
perundang – undangan yang berlaku;
 Meyakinkan bahwa PBJ menghasilkan barang/jasa yang
tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari
aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan
penyedia;
 Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa;
 Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan
Manajemen Risiko atas pelaksanaan PBJ
Tujuan:
Meyakinkan bahwa PBJ telah
dilaksanakan sesuai dengan
probity requirement yaitu
mentaati prosedur
pengadaan sesuai
ketentuan, sesuai dengan
prinsip PBJ serta etika PBJ
berdasarkan hasil audit atas
data/ dokumen/ informasi
yang diterima auditor. Audit
probity
…...………………………………….………………………………………………………
TUJUAN DAN SASARAN PROBITY AUDIT
Tertib &
Tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri &
Menjaga
Rahasia
Tidak saling
mem-
pengaruhi
Menerima &
tanggung jawab
Menghindari
Conflict Of
Interest
Menghindari
dan Mencegah
Pemborosan
Menghindari dan
mencegah
penyalahgunaan
wewenang
Tidak menerima,
menawarkan/
menjanjikan
hadiah
Etika
Pengadaan
Hal Penting dalam Probity Audit - Tg Jawab dan Wewenang
.……………………………………………………………………………….…………..…………………………………………….
Harus jelas bahwa
manajemen tetap
bertanggung jawab
atas risiko
manajemen
Harus jelas bahwa
manajemen tetap
bertanggung jawab
atas risiko
manajemen
DILARANG
mengambil alih
risiko manajemen
DILARANG
mengambil alih
risiko manajemen
Kewenangan auditor
sebatas memberikan
simpulan dan
rekomendasi
Kewenangan auditor
sebatas memberikan
simpulan dan
rekomendasi
Pelaksanaan
Pengambilan
keputusan oleh
manajemen adalah
tanggung jawab
manajemen itu sendiri
Pengambilan
keputusan oleh
manajemen adalah
tanggung jawab
manajemen itu sendiri
Objektifitas
Independensi
Hal Penting dalam Probity Audit – Dua Pihak
.……………………………………………………………………………….…………..…………………………………………….
Jika auditor tidak
menyajikan laporan
audit secara
memadai,
kemungkinan besar
perbaikan
kekurangan yang
ada tidak akan
dilakukan
Jika pengelola
pengadaan tidak
percaya terhadap
maksud auditor
probity,
kemungkinan besar
pengelola
pengadaan tidak
akan memberikan
informasi yang
sesuai
Auditor harus
memperjelas
bahwa probity audit
merupakan proses
standar yang
bertujuan untuk
membantu, bukan
mempersulit
Kewenangan dan Tanggung Jawab Auditor
.……………………………………………………………………..….
Kewenangan Auditor antara lain:
- mengakses seluruh data dan
informasi, sistem informasi, catatan,
dokumentasi, aset, dan personil yang
diperlukan
- melakukan komunikasi secara
langsung dengan pejabat/pegawai
yang diperlukan
Tanggung Jawab Auditor, antara lain:
- menjaga kerahasiaan data dan
informasi terkait dengan pelaksanaan
tugas
- melakukan pemantauan dan penilaian
tindak lanjut hasil Pengawasan
Kewenangan dan Tanggung Jawab Auditi
.……………………………………………………………………..….
Kewenangan Auditi antara lain:
• Memperoleh informasi hasil audit
• Memberikan tanggapan atas hasil
audit
Tanggung Jawab Auditi, antara lain:
• menyajikan dan/ atau memberikan
akses terhadap data, informasi, sistem
informasi, catatan, dokumentasi, aset,
serta pejabat/pegawai yang
bersangkutan
• memberikan keterangan lisan dan/atau
tertulis
• melaksanakan tindak lanjut hasil
Pengawasan
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Pro & Cons Probity Audit
1. Adanya kesiapan organisasi yang
lebih baik;
2. Better early warning & problem
solution;
3. Meningkatkan % penyelesaian
proyek yang tepat BMW
4. Better Change management;
5. Maximise efficiency;
6. Memperkuat kemampuan fungsi
internal audit dan risk management
untuk memberikan solusi assurance
yang cermat.
Konsep probity audit belum sepenuhnya
dipahami oleh para responden
Adanya perbedaan persepsi dari para auditor
akan proporsi manfaat probity audit
dibandingkan risiko.
Pendekatan pelaksanaan
belum sama
Isu Auditor’s
Liabilities
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Kriteria Paket PBJ yang di-Probity Audit
Paket pekerjaan:
 Berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
 Memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan
permasalahan hukum.
 Sangat sensitif secara politis.
 Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
 Untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
 Nilai relatif besar.
…...…………………………………………………
Tahapan Probity Audit
Permintaan
dari Auditi
Dan Probity
Plan
Kesepakatan
Bersama
(KAK)
Pelaksanaan
Probity Audit
Komunikasi
Hasil Audit
Penyusunan
Probity Plan
……..…………………………………………
Isi Probity Plan
1. Deklarasi /pernyataan kesanggupan seluruh
pihak yang terlibat dalam proses pengadaan
untuk melaksanakan kegiatan pengadaan
sesuai dengan prinsip-prinsip probity
2. Langkah-langkah kegiatan pada setiap tahap
untuk memastikan terpenuhinya prinsip-
prinsip probity
Probity plan merupakan rencana
dan kerangka pengendalian untuk
memastikan bahwa pelaksanaan
PBJ memenuhi prinsip-prinsip
probity.
Probity plan disusun oleh
pelaksana pengadaan dengan
mempertimbangkan titik kritis
pada proses PBJ yang berpotensi
menimbulkan permasalahan dan
penyimpangan.
…...………………………………………………………………………………………………………………..
Penyusunan Kesepakatan Bersama Antara SPI dan Manajemen
SPI dan Manajemen menyusun Kesepakatan/KAK meliputi antara lain:
 Standar Audit Yang Digunakan oleh Auditor dalam Melakukan Audit
 Ruang Lingkup Pelaksanaan Probity Audit
 Persyaratan probity (probity requirement);
 Kewenangan dan Tanggung Jawab auditi dan Auditor;
 Jangka Waktu Penugasan Audit
 Mekanisme dan Waktu Pelaporan Audit
 Pembiayaan audit
PELAKSANAAN
PROBITY
AUDIT
Waktu
pelaksanaan
Audit
Management
Representation Letter
dan Surat Pernyataan
Probity
Metodologi Audit
Contoh Program
Kerja Audit
Management
Representation Letter
dan Surat Pernyataan
Probity
……..…………………………………………
Subtansi Surat Pernyataan Probity dari Auditi/Manajemen PBJ:
 Pemahaman bahwa tanggung jawab proses PBJ sepenuhnya berada
di manajemen.
 Probity dilakukan untuk membantu manajemen guna meyakinkan
bahwa isu-isu probity dan risiko fraud, serta dampaknya telah
diantisipasi dan dikendalikan
 Jaminan bahwa data dan informasi yang disampaikan telah lengkap
dan disajikan dengan jujur dan transparan.
 Komitmen manajemen PBJ untuk tidak melakukan kecurangan.
 Pemahaman bahwa hasil probity didasarkan pada data dan
informasi yang disampaikan.
 Pernyataan kesediaan untuk diaudit dan persetujuan pemberian
akses sepenuhnya kepada probity auditor atas seluruh data,
informasi, dokumen, sistem dan proses pengadaan barang/jasa
yang diaudit.
 Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil probity
audit sepenuhnya berada pada manajemen PBJ.
 Pernyataan bahwa PBJ yang akan dilakukan probity audit tidak
sedang dalam penanganan oleh aparat penegak hukum.
Management
Representation Letter
merupakan bentuk
komitmen dari
manajemen PBJ bahwa
tanggung jawab
melaksanakan PBJ
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
prinsip-prinsip serta
etika PBJ.
Desk Audit
Field audit
METODOLOGI AUDIT
.…………………..……………………………………………….
Benchmarking
Penggunaan tenaga ahli
Perbandingan dan Analisa
Waktu Pelaksanaan Audit
.………………………………….………………………...
Pelaksanaan Kegiatan oleh Manajemen
(per tahapan Kegiatan)
Kegiatan Probity Audit
Saat mulai
kegiatan
Saat mulai
Audit
Saat selesai
kegiatan/
sudah
terdapat
dokumen
output
Pelaporan
Hasil Audit
Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan
barang/jasa (Audit atas Proses) dan/atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa
terjadi (Audit atas Output).
Proses Pemilihan Penyedia
Perencanaan Pengadaan
Persiapan Pengadaan
Persiapan Pemilihan
Penandatangan dan
pelaksanaan Kontrak
Serah Terima Hasil pekerjaan
Waktu Pelaksanaan Audit- Proses PBJ
.………………………………….………………………...
Probity Audit:
• Penganggaran
• Proses Penyusunan dan
Penetapan Spek
• Penetapan pemaketan
Probity Audit:
• Proses Penyusunan dan
Penetapan dok.
pengadaan
Probity Audit:
• Proses Penyusunan dan
penandatanganan
Kontrak
• Pelaksanaan kontrak
Probity Audit:
• Proses Penyusunan dan
peentapan HPS
• Proses Penyusunan dan
penetapan Draft
Kontrak
Probity Audit:
• Proses Evaluasi dan
Negosiasi
• Penetapan pemenang
Probity Audit:
• Kesesuaian Output
Kebijakan
Pelaporan dan
Tindak Lanjut
Hasil Probity
Hasil audit dituangkan dalam laporan hasil audit berisi simpulan dan
rekomendasi auditor. Laporan hasil probity audit disampaikan oleh
auditor kepada auditi.
Apabila ditemukan permasalahan, auditor menyampaikannya kepada
pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan pembahasan dan
perbaikan/koreksi.
Apabila pihak auditi menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi
sebagaimana yang direkomendasikan auditor, maka auditor
melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan auditi, secara
berjenjang.
TERIMA KASIH

Sharing Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa

  • 1.
  • 2.
    Pokok Bahasan 1. PengertianProbity Audit 2. Kriteria Paket PBJ yang di-Probity Audit 3. Tahapan Probity Audit 4. Risiko dan Program Kerja
  • 3.
    …...…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…. Latar Belakang PBJ merupakansalah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan/organisasi. PBJ sering menjadi sumber permasalahan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi atau kejadian-kejadian fraud lainnya Pelaksanaan PBJ diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif Salah satu upaya untuk meningkatkan peran Sistem Pengawasan Internal dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time) yang disebut probity audit. Perkara Jumlah (2004-2022) Pengadaan Barang/Jasa/KN 277 Perizinan 25 Gratifikasi/Penyuapan 904 Pungutan/Pemerasan 27 Penyalahgunaan Anggaran 57 TPPU 50 Merintangi Proses KPK 11 Jumlah 1351 Diolah dari https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis- perkara
  • 4.
  • 5.
    …...……………………………………………………………………………………………………………….. Pengertian Probity Audit Probity Audit adalah pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (probity requirement) yang telah ditetapkan.  Probity secara harfiah berarti integrity, uprightness, dan honesty (integritas, kebenaran, dan kejujuran)  Probity secara harfiah berarti integrity, uprightness, dan honesty (integritas, kebenaran, dan kejujuran)
  • 6.
    …...………………………………………………………………………………………… Probity audit diterapkanselama proses pelaksanaan PBJ (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan atau hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa. Jenis dan Ruang Lingkup Probity Audit Jenis audit pengadaan barang/jasa pemerintah adalah audit dengan tujuan tertentu. ADTT ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan PBJ dan Probity Requirement .
  • 7.
    Efisien Efektif Transparan Terbuka BersaingAdil Akuntabel Prinsip Pengadaan
  • 8.
    Sasaran :  Meyakinkanbahwa PBJ dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang menguntungkan negara;  Meyakinkan bahwa prosedur PBJ telah sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;  Meyakinkan bahwa PBJ menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;  Mencegah penyimpangan/fraud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;  Mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan Manajemen Risiko atas pelaksanaan PBJ Tujuan: Meyakinkan bahwa PBJ telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement yaitu mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip PBJ serta etika PBJ berdasarkan hasil audit atas data/ dokumen/ informasi yang diterima auditor. Audit probity …...………………………………….……………………………………………………… TUJUAN DAN SASARAN PROBITY AUDIT
  • 9.
    Tertib & Tanggung Jawab Profesional, Mandiri & Menjaga Rahasia Tidaksaling mem- pengaruhi Menerima & tanggung jawab Menghindari Conflict Of Interest Menghindari dan Mencegah Pemborosan Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan hadiah Etika Pengadaan
  • 10.
    Hal Penting dalamProbity Audit - Tg Jawab dan Wewenang .……………………………………………………………………………….…………..……………………………………………. Harus jelas bahwa manajemen tetap bertanggung jawab atas risiko manajemen Harus jelas bahwa manajemen tetap bertanggung jawab atas risiko manajemen DILARANG mengambil alih risiko manajemen DILARANG mengambil alih risiko manajemen Kewenangan auditor sebatas memberikan simpulan dan rekomendasi Kewenangan auditor sebatas memberikan simpulan dan rekomendasi Pelaksanaan Pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tanggung jawab manajemen itu sendiri Pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tanggung jawab manajemen itu sendiri Objektifitas Independensi
  • 11.
    Hal Penting dalamProbity Audit – Dua Pihak .……………………………………………………………………………….…………..……………………………………………. Jika auditor tidak menyajikan laporan audit secara memadai, kemungkinan besar perbaikan kekurangan yang ada tidak akan dilakukan Jika pengelola pengadaan tidak percaya terhadap maksud auditor probity, kemungkinan besar pengelola pengadaan tidak akan memberikan informasi yang sesuai Auditor harus memperjelas bahwa probity audit merupakan proses standar yang bertujuan untuk membantu, bukan mempersulit
  • 12.
    Kewenangan dan TanggungJawab Auditor .……………………………………………………………………..…. Kewenangan Auditor antara lain: - mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan - melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat/pegawai yang diperlukan Tanggung Jawab Auditor, antara lain: - menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas - melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan
  • 13.
    Kewenangan dan TanggungJawab Auditi .……………………………………………………………………..…. Kewenangan Auditi antara lain: • Memperoleh informasi hasil audit • Memberikan tanggapan atas hasil audit Tanggung Jawab Auditi, antara lain: • menyajikan dan/ atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai yang bersangkutan • memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis • melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan
  • 14.
    …...……………………………………………………………………………………………………………….. Pro & ConsProbity Audit 1. Adanya kesiapan organisasi yang lebih baik; 2. Better early warning & problem solution; 3. Meningkatkan % penyelesaian proyek yang tepat BMW 4. Better Change management; 5. Maximise efficiency; 6. Memperkuat kemampuan fungsi internal audit dan risk management untuk memberikan solusi assurance yang cermat. Konsep probity audit belum sepenuhnya dipahami oleh para responden Adanya perbedaan persepsi dari para auditor akan proporsi manfaat probity audit dibandingkan risiko. Pendekatan pelaksanaan belum sama Isu Auditor’s Liabilities
  • 15.
    …...……………………………………………………………………………………………………………….. Kriteria Paket PBJyang di-Probity Audit Paket pekerjaan:  Berisiko tinggi dan bersifat kompleks.  Memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.  Sangat sensitif secara politis.  Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.  Untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.  Nilai relatif besar.
  • 16.
    …...………………………………………………… Tahapan Probity Audit Permintaan dariAuditi Dan Probity Plan Kesepakatan Bersama (KAK) Pelaksanaan Probity Audit Komunikasi Hasil Audit
  • 17.
    Penyusunan Probity Plan ……..………………………………………… Isi ProbityPlan 1. Deklarasi /pernyataan kesanggupan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip probity 2. Langkah-langkah kegiatan pada setiap tahap untuk memastikan terpenuhinya prinsip- prinsip probity Probity plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan PBJ memenuhi prinsip-prinsip probity. Probity plan disusun oleh pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses PBJ yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
  • 18.
    …...……………………………………………………………………………………………………………….. Penyusunan Kesepakatan BersamaAntara SPI dan Manajemen SPI dan Manajemen menyusun Kesepakatan/KAK meliputi antara lain:  Standar Audit Yang Digunakan oleh Auditor dalam Melakukan Audit  Ruang Lingkup Pelaksanaan Probity Audit  Persyaratan probity (probity requirement);  Kewenangan dan Tanggung Jawab auditi dan Auditor;  Jangka Waktu Penugasan Audit  Mekanisme dan Waktu Pelaporan Audit  Pembiayaan audit
  • 19.
    PELAKSANAAN PROBITY AUDIT Waktu pelaksanaan Audit Management Representation Letter dan SuratPernyataan Probity Metodologi Audit Contoh Program Kerja Audit
  • 20.
    Management Representation Letter dan SuratPernyataan Probity ……..………………………………………… Subtansi Surat Pernyataan Probity dari Auditi/Manajemen PBJ:  Pemahaman bahwa tanggung jawab proses PBJ sepenuhnya berada di manajemen.  Probity dilakukan untuk membantu manajemen guna meyakinkan bahwa isu-isu probity dan risiko fraud, serta dampaknya telah diantisipasi dan dikendalikan  Jaminan bahwa data dan informasi yang disampaikan telah lengkap dan disajikan dengan jujur dan transparan.  Komitmen manajemen PBJ untuk tidak melakukan kecurangan.  Pemahaman bahwa hasil probity didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan.  Pernyataan kesediaan untuk diaudit dan persetujuan pemberian akses sepenuhnya kepada probity auditor atas seluruh data, informasi, dokumen, sistem dan proses pengadaan barang/jasa yang diaudit.  Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil probity audit sepenuhnya berada pada manajemen PBJ.  Pernyataan bahwa PBJ yang akan dilakukan probity audit tidak sedang dalam penanganan oleh aparat penegak hukum. Management Representation Letter merupakan bentuk komitmen dari manajemen PBJ bahwa tanggung jawab melaksanakan PBJ sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, prinsip-prinsip serta etika PBJ.
  • 21.
    Desk Audit Field audit METODOLOGIAUDIT .…………………..………………………………………………. Benchmarking Penggunaan tenaga ahli Perbandingan dan Analisa
  • 22.
    Waktu Pelaksanaan Audit .………………………………….………………………... PelaksanaanKegiatan oleh Manajemen (per tahapan Kegiatan) Kegiatan Probity Audit Saat mulai kegiatan Saat mulai Audit Saat selesai kegiatan/ sudah terdapat dokumen output Pelaporan Hasil Audit Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa (Audit atas Proses) dan/atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (Audit atas Output).
  • 23.
    Proses Pemilihan Penyedia PerencanaanPengadaan Persiapan Pengadaan Persiapan Pemilihan Penandatangan dan pelaksanaan Kontrak Serah Terima Hasil pekerjaan Waktu Pelaksanaan Audit- Proses PBJ .………………………………….………………………... Probity Audit: • Penganggaran • Proses Penyusunan dan Penetapan Spek • Penetapan pemaketan Probity Audit: • Proses Penyusunan dan Penetapan dok. pengadaan Probity Audit: • Proses Penyusunan dan penandatanganan Kontrak • Pelaksanaan kontrak Probity Audit: • Proses Penyusunan dan peentapan HPS • Proses Penyusunan dan penetapan Draft Kontrak Probity Audit: • Proses Evaluasi dan Negosiasi • Penetapan pemenang Probity Audit: • Kesesuaian Output
  • 24.
    Kebijakan Pelaporan dan Tindak Lanjut HasilProbity Hasil audit dituangkan dalam laporan hasil audit berisi simpulan dan rekomendasi auditor. Laporan hasil probity audit disampaikan oleh auditor kepada auditi. Apabila ditemukan permasalahan, auditor menyampaikannya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan pembahasan dan perbaikan/koreksi. Apabila pihak auditi menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi sebagaimana yang direkomendasikan auditor, maka auditor melaporkan permasalahan tersebut kepada atasan auditi, secara berjenjang.
  • 25.