Tindakan cyberbullying terhadap anak dan remaja didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan secara sengaja yang dilakukan melalui teknologi digital untuk merugikan orang lain. UU No. 19/2016 dan UU Perlindungan Anak No. 35/2014 memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku yang menyebarkan informasi memuat muatan kesusilaan, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, atau SARA.
Dokumen tersebut membahas dampak teknologi informasi terhadap perilaku kekerasan di kalangan generasi muda, serta pengaturan hukum terkait cybercrime dan cyber bullying di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk cybercrime dan cyber bullying serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang literasi digital dan perilaku online yang sehat, mencakup statistik pengguna internet dan media sosial, dampak buruk seperti cyberbullying dan ujaran kebencian, aturan yang berlaku berdasarkan UU ITE, serta upaya yang dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang literasi digital dan internet yang sehat.
Dokumen tersebut membahas dampak teknologi informasi terhadap perilaku kekerasan di kalangan generasi muda, serta pengaturan hukum terkait cybercrime dan cyber bullying di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai bentuk cybercrime dan cyber bullying serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang literasi digital dan perilaku online yang sehat, mencakup statistik pengguna internet dan media sosial, dampak buruk seperti cyberbullying dan ujaran kebencian, aturan yang berlaku berdasarkan UU ITE, serta upaya yang dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang literasi digital dan internet yang sehat.
Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online oleh teman sebaya melalui media sosial atau internet. Hal ini dapat berupa penghinaan, pemerasan, atau penyebaran berita bohong yang bertujuan menyakiti korban. UU No. 11/2008 mengatur tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp1 miliar.
Dokumen tersebut membahas tiga kasus cyber bullying yang berujung bunuh diri dan dampak negatif lainnya, serta upaya pencegahan seperti peran orang tua, sekolah dan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang bahaya hoaks di media sosial dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Hoaks dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menimbulkan kecemasan di masyarakat. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk membedakan berita palsu. Regulasi hukum seperti UU ITE dapat mencegah tindakan penyebaran berita bohong secara sengaja.
Pengguna media sosial perlu mengetahui bahwa mendistribusikan (mengirimkan/menyebarkan), mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi (buatan sendiri atau orang lain) yang mengandung unsur pornografi, berita bohong (hoax), penipuan, pencemaran nama baik, permusuhan, kekarasan (bullying) melalui media sosial atau sistem elektronik lainnya dapat dikenakan hukuman denda maksimum 750 juta/1 milyar dan/atau penjara maksimum 4/6 tahun. Wartawan atau jurnalis yang dilindungi oleh UU Pers juga perlu tahu UU ITE terkait media sosial ini agar tidak menjadi "korban" UU ITE.
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasijackpopo
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan hukum dalam penggunaan informasi, termasuk penjelasan mengenai cyberbullying, cybercrime, dan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU ITE. Tujuannya adalah memahami penggunaan informasi dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam mendorong budaya internet sehat dan aman (INSAN) di Indonesia, meliputi regulasi seperti UU ITE, sosialisasi, pengembangan konten lokal, dan software pengaman seperti Nawala, Trust Positif, dan Perisai Anak. Upaya-upaya tersebut bertujuan membatasi akses konten negatif serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan internet yang bertanggung jawab.
Netiket dan standar komunitas media sosial memberikan pedoman untuk berinteraksi secara etis di dunia maya. UU ITE melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, provokasi SARA, dan ancaman kekerasan. Pelanggar akan dijerat sanksi hukum berupa denda dan penjara.
Dokumen tersebut membahas tentang Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan berisi penjelasan singkat tentang definisi, fungsi, dan bidang tugas Kejaksaan. Selain itu, dokumen tersebut juga membahas mengenai dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dan game online serta ketentuan pidana dalam UU ITE dan KUHP terkait tindakan kriminal di dunia maya.
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk bullying, cyberbullying, kekerasan seksual seperti pedofilia, dan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut juga menyinggung masalah hoaks dan situasi di dunia maya yang berpotensi merugikan anak.
More Related Content
Similar to TRI WAHYUNI _21104251027_CYBER BULLYING.pptx
Cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online oleh teman sebaya melalui media sosial atau internet. Hal ini dapat berupa penghinaan, pemerasan, atau penyebaran berita bohong yang bertujuan menyakiti korban. UU No. 11/2008 mengatur tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp1 miliar.
Dokumen tersebut membahas tiga kasus cyber bullying yang berujung bunuh diri dan dampak negatif lainnya, serta upaya pencegahan seperti peran orang tua, sekolah dan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang bahaya hoaks di media sosial dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Hoaks dapat menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menimbulkan kecemasan di masyarakat. Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan untuk membedakan berita palsu. Regulasi hukum seperti UU ITE dapat mencegah tindakan penyebaran berita bohong secara sengaja.
Pengguna media sosial perlu mengetahui bahwa mendistribusikan (mengirimkan/menyebarkan), mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi (buatan sendiri atau orang lain) yang mengandung unsur pornografi, berita bohong (hoax), penipuan, pencemaran nama baik, permusuhan, kekarasan (bullying) melalui media sosial atau sistem elektronik lainnya dapat dikenakan hukuman denda maksimum 750 juta/1 milyar dan/atau penjara maksimum 4/6 tahun. Wartawan atau jurnalis yang dilindungi oleh UU Pers juga perlu tahu UU ITE terkait media sosial ini agar tidak menjadi "korban" UU ITE.
TIK_6. aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan legal dalam penggunaan informasijackpopo
Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, etika dan hukum dalam penggunaan informasi, termasuk penjelasan mengenai cyberbullying, cybercrime, dan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU ITE. Tujuannya adalah memahami penggunaan informasi dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam mendorong budaya internet sehat dan aman (INSAN) di Indonesia, meliputi regulasi seperti UU ITE, sosialisasi, pengembangan konten lokal, dan software pengaman seperti Nawala, Trust Positif, dan Perisai Anak. Upaya-upaya tersebut bertujuan membatasi akses konten negatif serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan internet yang bertanggung jawab.
Netiket dan standar komunitas media sosial memberikan pedoman untuk berinteraksi secara etis di dunia maya. UU ITE melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, provokasi SARA, dan ancaman kekerasan. Pelanggar akan dijerat sanksi hukum berupa denda dan penjara.
Dokumen tersebut membahas tentang Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan berisi penjelasan singkat tentang definisi, fungsi, dan bidang tugas Kejaksaan. Selain itu, dokumen tersebut juga membahas mengenai dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dan game online serta ketentuan pidana dalam UU ITE dan KUHP terkait tindakan kriminal di dunia maya.
Materi 3 (TOT Literasi Digital): Etika dan Aturan di Dunia SiberIndriyatno Banyumurti
Materi untuk TOT Literasi Digital untuk Guru
Bagian 3 dari 4 Serial Paparan Literasi Digital
Netiket
Standar/Panduan Komunitas Media Sosial
Tuntunan Agama
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk bullying, cyberbullying, kekerasan seksual seperti pedofilia, dan kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia. Dokumen tersebut juga menyinggung masalah hoaks dan situasi di dunia maya yang berpotensi merugikan anak.
Similar to TRI WAHYUNI _21104251027_CYBER BULLYING.pptx (20)
3. • Segala bentuk kekerasan (diejek, dihina,
diintimidasi, atau dipermalukan) yang
dialami anak / remaja dan dilakukan
teman seusia mereka melalui dunia cyber
/ internet, teknologi digital / telepon
seluler
Wikipedia
• Tindakan yang dilakukan secara sadar
untuk merugikan atau menyakiti orang
lain mlalui penggunaan komputer
(jejaring sosial dunia maya), telepon
seluler dan peralatan elektronik lainnya.
Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin dari
Cyberbullying Research Center
4.
5. Pelaku dan korban berusia di bawah 18
tahun dan secara hukum belum dianggap
dewasa
Salah satu pihak yang terlibat (atau
keduanya) sudah berusia di atas 18
tahun
Cyber Bullying
Cyber Harrassment
6. • Pelecehan
• Fitnah
• Meniru
• Penipuan
• Pengucilan
• Penguntilan di dunia
maya
• Perselisihan yang
menyebar
7. • Melakukan missed call berulang-ulang
• Mengirim email/ sms berisi hinaan/ ancaman
• Menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat sms, email,
komentar di jejaring sosial (Path, Facebook, Twitter, dsb)
• Pencurian identitas online (membuat profile palsu kemudian
melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang)
• Berbagi gambar pribadi tanpa izin
• Mengunggah informasi/ video pribadi tanpa izin
• Membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang
8.
9. • Megan Taylor Meeir (Missouri, Amerika Serikat)
Gantung diri setelah mengalami cyber bullying lewat
sosial media oleh teman-temannya
• Katie Webb (Worcestershire, Inggris)
Perempuan 12 tahun gantung diri di rumahnya karena
menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya
rambut dan pakaian yang tidak bermerk
• Amanda Todd (Canada)
Perempuan 15 tahun memposting video Youtube
tentang tindakan bully yang dialaminya sebelum ia
ditemukan tewas di rumahnya setelah menerima cyber
10. UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesna Informasi Elektronik yang memiliki muatan :
-melanggar kesusilaan
-penghinaan/ pencemaran nama baik
-pemerasan/ pengancaman
Sanksi [Pasal 45 ayat (1)] Pidana penjara paling lama 6
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
Pasal 27
11. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
Sanksi [Pasal 45 ayat (2)] Pidana penjara paling lama 6 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
Sanksi [Pasal 45 ayat (3)] Pidana penjara paling lama 12 tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-
Pasal 28 ayat (2)
Pasal 29
12. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Setiap orang yang melakukan kekejaman,
kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh
puluh dua juta rupiah)
Pasal 80 ayat (1)
13. • Jangan merespon
• Jangan membalas
• Adukan pada orang
yang dipercaya
• Simpan semua bukti
• Blokir pelaku