SlideShare a Scribd company logo
EVALUASI PERDA KOTA MAKASSAR
NOMOR 15TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAANTERMINAL PENUMPANG
OUTPUT
INPUT
OUTCOME
BENEFIT
IMPACT
GHAZIYAH GHANDY – GITHA STACY T. – MASYITA AMANI – RIFALDI RIFAI – IMAM NUR A.- ALIM GIASI – MUTAZAKI M.
Sesuatu yang dibutuhkan (dievaluasi) untuk
menghasilkan keluaran
Merupakan prasarana
transportasi jalan
untuk keperluan
• menurunkan dan
menaikkan
penumpang
• perpindahan intra
dan/atau antara
moda transportasi
• mengatur
kedatangan dan
pemberangkatan
kendaraan umum
Fungsi Terminal Penumpang Berdasarkan Juknis LLAJ, 1995
Bagi Penumpang
untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari
satu moda ke moda lain
Bagi Pemerintah
untuk menata lalulintas dan angkutan, sumber pemungutan
retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum
Bagi Operator/pengusaha
pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan
informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan
Terminal bayangan
banyak tersebar
Non fisik
Penegakkan hukum lemah
Fisik
Fasilitas terminal belum
nyaman dan aman
Pengelolaan terminal
belum optimal
Permasalahan Terminal
Karena
Karena
Terminal regional Daya
Melayani 34 trayek
Luas areal : 12 ha
Jarak : 23 km dari pusat kota Makassar
Terminal Malengkeri
Luas areal : 2,6 ha
Jumlah penumpang = 139 orang / jam
Data sekunder
Pasal 3 (a)
Utilitas
jalur
keberangk
atan
Pasal 3 (e)
Rehabilitas
i terminal
Pasal 10 (b)
Menempatka
n
kendaraan
secara
teratur
Pasal 9 (h)
Larangan
Bermukim
Pasal 10 (f)
Menaati
Ketentuan
Perizinan
Tujuan : Terminal dapat berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Pasal 3 (e)
Direksi berwenang memperbaiki/rehabilitasi sarana dan prasarana
terminal
Ruang tunggu menjadi tempat PKL
Suasana menjadi tidak nyaman
Bangunan telah menua
Pasal 3 (e)
Direksi berwenang memperbaiki/rehabilitasi sarana dan prasarana
terminal
Belum pernah direhabilitasi sejak pertama
kali dibangun
Beberapa fasilitas telah rapuh dan butuh
pembaharuan atau perbaikan
Pasal 3 (a)
Direksi berwenang menetapkan jalur-jalur keberangkatan
Terminal Daya
Tersedia tetapi belum efisien
Terminal Malengkeri
Angkutan umum parkir
kendaraan di sembarang tempat
Utilitas tidak tergunakan secara efisien
Pasal 10 (b)
Pemakai fasilitas terminal wajib menempatkan kendaraan dengan teratur
sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya
Terminal Daya
Lahan parkir telah tersedia Angkutan umum masih parkir pada jalan utama
Menyebabkan kemacetan pada ruas jalan perintis
kemerdekaan
Pasal 10 (b)
Pemakai fasilitas terminal wajib menempatkan kendaraan dengan teratur
sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya
Terminal Malengkeri
Parkir kendaraan di sembarang tempat
Failitas terminal belum memadai
Terminal terlihat semrawut oleh
kendaraan angkutan penumpang
Pasal 9 (h)
Di dalam terminal dilarang menjadikan kawasan/areal terminal sebagai
tempat tinggal atau hunian
Terdapat areal hunian di dalam kawasan
Terminal Daya maupun Terminal Malengkeri
Pasal 10 (f)
Pemakai fasilitas terminal wajib mentaati ketentuan
perizinan yang ditetapkan oleh Direksi.
Penegakkan hukum yang belum tegas
Menyebabkan : terminal bayangan merajalela
Sanksi hukum belum diberlakukan optimal
Dampak yang ditimbulkan
Terminal tidak terkelola dengan baik dari segi
fisik maupun non fisik
Sosial
Ekonomi
Tingkat
keamanan dan
kenyamanan
rendah
Terminal
menjadi sepi
pengunjung
Pemasukan dari
pelayanan
terminal
menurun
PAD dari sektor
terminal
menurun
Lingkungan
Terminal tidak terkelola dengan baik
Kemacetan tidak teratasi
Kendaraan angkutan tidak tertata
Polusi udara
Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
Terminal terkelola dengan baik
Terminal nyaman dan aman
Mendorong meningkatnya
penumpang atau
pengunjung terminal
Penumpang tidak lagi
turun atau naik di
sembarang tempat
Terminal bayangan
berkurang
Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
Teraktualisasi fungsi
terminal menurut Juknis
LLAJ, 1995
Bagi Penumpang
Bagi Pemerintah
Bagi Pengelola
Teraktualisasi Tujuan
Pengelolaan terminal
penumpang yang
tercantum di dalam perda
Pelaku pelanggaran
kebijakan
Wewenang pengelola
terminal
Pengelolaan : Fisik &
Non fisik
Optimalisasi kebijakan
Efektifitas manajemen stakeholder
Penegasanan sanksi
Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur
Luas areal = 9 ha
Lantai 1 :
Koridor bus
Lantai 2 :
Areal kedatangan
Lantai 3 :
Foodcourt
Areal keberangkatan
Lantai 4 :
Dinas perhubungan
Tempat istirahat
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-penTito Mizteriuz
 
A170727 Projek Akhir Pengangkutan Bandar
A170727 Projek Akhir Pengangkutan BandarA170727 Projek Akhir Pengangkutan Bandar
A170727 Projek Akhir Pengangkutan BandarFatinAdilaNisya1
 
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di IndonesiaStrategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di IndonesiaLarasati Sunarto
 
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumKm35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumtedy2629
 
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_201213353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012Tito Mizteriuz
 
Bab iv sistem transportasi darat
Bab iv   sistem transportasi daratBab iv   sistem transportasi darat
Bab iv sistem transportasi daratDianIndaSari
 
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...Firdaus Albarqoni
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhanDidik Purwiyanto Vay
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Bayu Ardiansyah
 
Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002tedy2629
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVYogga Haw
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB III
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIIPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB III
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIIYogga Haw
 
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricing
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricingEfektifitas penggunaan sistem elektronik road pricing
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricingReinhard Simarmata
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB I
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB I
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IYogga Haw
 

What's hot (20)

192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
192042 id-studi-kelayakan-pengembangan-dermaga-pen
 
Bab III Sistranas
Bab III   SistranasBab III   Sistranas
Bab III Sistranas
 
A170727 Projek Akhir Pengangkutan Bandar
A170727 Projek Akhir Pengangkutan BandarA170727 Projek Akhir Pengangkutan Bandar
A170727 Projek Akhir Pengangkutan Bandar
 
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di IndonesiaStrategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia
Strategi pelindo dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia
 
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumKm35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
 
Definisi pelabuhan peti kemas
Definisi pelabuhan peti kemasDefinisi pelabuhan peti kemas
Definisi pelabuhan peti kemas
 
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_201213353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012
13353 henrikus galih-irawan-pelabuhan_2012
 
Bab iv sistem transportasi darat
Bab iv   sistem transportasi daratBab iv   sistem transportasi darat
Bab iv sistem transportasi darat
 
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN SABUK SELATAN-TENGAH-UTARA SEBAGAI KOMPL...
 
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan4 benny   analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
4 benny analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelabuhan
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
 
Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IVPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IV
 
Laporan kulap teluk lamong
Laporan kulap teluk lamongLaporan kulap teluk lamong
Laporan kulap teluk lamong
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB III
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IIIPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB III
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB III
 
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricing
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricingEfektifitas penggunaan sistem elektronik road pricing
Efektifitas penggunaan sistem elektronik road pricing
 
Pelindo i
Pelindo iPelindo i
Pelindo i
 
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB I
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB IPERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB I
PERENCANAAN PELABUHAN PETI KEMAS - BAB I
 
Laporan bandar
Laporan bandarLaporan bandar
Laporan bandar
 
hhgyt
hhgythhgyt
hhgyt
 

Viewers also liked

Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...
Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...
Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...Mohammad Aang Suherman
 
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah SusunUU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah SusunPenataan Ruang
 
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan PermukimanUU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan PermukimanPenataan Ruang
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPenataan Ruang
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Cara Merekam Suara Menggunakan Fruityloops
Cara Merekam Suara Menggunakan FruityloopsCara Merekam Suara Menggunakan Fruityloops
Cara Merekam Suara Menggunakan Fruityloopsbheryadham
 
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah  sesua...Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah  sesua...
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninfosanitasi
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahDadang Solihin
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiArfan Fahmi
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 

Viewers also liked (12)

Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...
Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...
Teknik evaluasi perencanaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sadang Kabupat...
 
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah SusunUU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
 
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan PermukimanUU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
 
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Cara Merekam Suara Menggunakan Fruityloops
Cara Merekam Suara Menggunakan FruityloopsCara Merekam Suara Menggunakan Fruityloops
Cara Merekam Suara Menggunakan Fruityloops
 
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah  sesua...Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah  sesua...
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...
 
PARKIR
PARKIRPARKIR
PARKIR
 
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanUndang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat DaerahMembangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasi
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 

Similar to Teknik evaluasi perencanaan (terminal pernumpang makassar)

Prasarana sisi darat2
Prasarana sisi darat2Prasarana sisi darat2
Prasarana sisi darat2Mas Goen
 
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdf
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdfPROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdf
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdfNURADLIYANABINTIHASR
 
Uu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinUu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinSei Enim
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Muhammad Sirajuddin
 
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalan
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalanUu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalan
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalanDesi Nurwiyanti
 
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptx
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptxPERENCANAAN TERMINAL BUS.pptx
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptxZainul Akmal
 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUndang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPenataan Ruang
 
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajUu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajtedy2629
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Muhammad Sirajuddin
 
Landasanteoriparkir 180606145731
Landasanteoriparkir 180606145731Landasanteoriparkir 180606145731
Landasanteoriparkir 180606145731Khair Muhammad
 
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)aFIQAH58
 
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)aFIQAH58
 
Perancangan arsitektur 3
Perancangan arsitektur 3Perancangan arsitektur 3
Perancangan arsitektur 3Cep40049
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraTogar Simatupang
 

Similar to Teknik evaluasi perencanaan (terminal pernumpang makassar) (20)

Prasarana sisi darat2
Prasarana sisi darat2Prasarana sisi darat2
Prasarana sisi darat2
 
Projek Akhir
Projek AkhirProjek Akhir
Projek Akhir
 
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdf
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdfPROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdf
PROJEK AKHIR PEMBANGUNAN BANDAR.pdf
 
Uu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalinUu no.22 th 2009_lalin
Uu no.22 th 2009_lalin
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalan
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalanUu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalan
Uu no.22 tahun 2009.lalu lintas angkutan jalan
 
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptx
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptxPERENCANAAN TERMINAL BUS.pptx
PERENCANAAN TERMINAL BUS.pptx
 
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUndang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajUu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
 
Uu 22 tahun_2009
Uu 22 tahun_2009Uu 22 tahun_2009
Uu 22 tahun_2009
 
Uu 2009 22
Uu 2009 22Uu 2009 22
Uu 2009 22
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 
Sistem transportasi
Sistem transportasiSistem transportasi
Sistem transportasi
 
Projek akhir - A167952
Projek akhir - A167952Projek akhir - A167952
Projek akhir - A167952
 
Landasan teori parkir
Landasan teori parkirLandasan teori parkir
Landasan teori parkir
 
Landasanteoriparkir 180606145731
Landasanteoriparkir 180606145731Landasanteoriparkir 180606145731
Landasanteoriparkir 180606145731
 
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
 
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
PROJEK AKHIR LMCP2502 (A165510)
 
Perancangan arsitektur 3
Perancangan arsitektur 3Perancangan arsitektur 3
Perancangan arsitektur 3
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
 

Recently uploaded

Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfnimrodnapitu
 
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.pptMatematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.pptAzrilAld
 
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...MichaelBluer
 
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)hendriko8
 
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdfStudi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdfnovia73231
 
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptSUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptwartonowartono11
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfTsabitpattipeilohy
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.aldreyuda
 

Recently uploaded (8)

Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdfTugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
Tugas 01 Penjelasan Cara Melakukan Gasifikasi.pdf
 
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.pptMatematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
Matematika diskrit: metode pohon/trees.ppt
 
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
Metode Kerja Borepile utk Proyek Jembantan Hauling Blok III Utara PT AGM Kals...
 
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
Ukuran penyebaran data berkelompok (statistika)
 
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdfStudi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
Studi Kasus Pantai Kelan Provinsi Bali.pdf
 
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).pptSUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
SUPERVISOR K3 (MAULANA PANDU PERMANA).ppt
 
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdfDaftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
Daftar Lembaga Penyedia Jasa Linkungan.pdf
 
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
Panduan Logging Ringkas Nickel laterite.
 

Teknik evaluasi perencanaan (terminal pernumpang makassar)

  • 1. EVALUASI PERDA KOTA MAKASSAR NOMOR 15TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAANTERMINAL PENUMPANG OUTPUT INPUT OUTCOME BENEFIT IMPACT GHAZIYAH GHANDY – GITHA STACY T. – MASYITA AMANI – RIFALDI RIFAI – IMAM NUR A.- ALIM GIASI – MUTAZAKI M.
  • 2. Sesuatu yang dibutuhkan (dievaluasi) untuk menghasilkan keluaran Merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan • menurunkan dan menaikkan penumpang • perpindahan intra dan/atau antara moda transportasi • mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum
  • 3. Fungsi Terminal Penumpang Berdasarkan Juknis LLAJ, 1995 Bagi Penumpang untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda ke moda lain Bagi Pemerintah untuk menata lalulintas dan angkutan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum Bagi Operator/pengusaha pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan
  • 4. Terminal bayangan banyak tersebar Non fisik Penegakkan hukum lemah Fisik Fasilitas terminal belum nyaman dan aman Pengelolaan terminal belum optimal Permasalahan Terminal Karena Karena
  • 5. Terminal regional Daya Melayani 34 trayek Luas areal : 12 ha Jarak : 23 km dari pusat kota Makassar Terminal Malengkeri Luas areal : 2,6 ha Jumlah penumpang = 139 orang / jam Data sekunder
  • 6. Pasal 3 (a) Utilitas jalur keberangk atan Pasal 3 (e) Rehabilitas i terminal Pasal 10 (b) Menempatka n kendaraan secara teratur Pasal 9 (h) Larangan Bermukim Pasal 10 (f) Menaati Ketentuan Perizinan Tujuan : Terminal dapat berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  • 7. Pasal 3 (e) Direksi berwenang memperbaiki/rehabilitasi sarana dan prasarana terminal Ruang tunggu menjadi tempat PKL Suasana menjadi tidak nyaman Bangunan telah menua
  • 8. Pasal 3 (e) Direksi berwenang memperbaiki/rehabilitasi sarana dan prasarana terminal Belum pernah direhabilitasi sejak pertama kali dibangun Beberapa fasilitas telah rapuh dan butuh pembaharuan atau perbaikan
  • 9. Pasal 3 (a) Direksi berwenang menetapkan jalur-jalur keberangkatan Terminal Daya Tersedia tetapi belum efisien Terminal Malengkeri Angkutan umum parkir kendaraan di sembarang tempat Utilitas tidak tergunakan secara efisien
  • 10. Pasal 10 (b) Pemakai fasilitas terminal wajib menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya Terminal Daya Lahan parkir telah tersedia Angkutan umum masih parkir pada jalan utama Menyebabkan kemacetan pada ruas jalan perintis kemerdekaan
  • 11. Pasal 10 (b) Pemakai fasilitas terminal wajib menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan lainnya Terminal Malengkeri Parkir kendaraan di sembarang tempat Failitas terminal belum memadai Terminal terlihat semrawut oleh kendaraan angkutan penumpang
  • 12. Pasal 9 (h) Di dalam terminal dilarang menjadikan kawasan/areal terminal sebagai tempat tinggal atau hunian Terdapat areal hunian di dalam kawasan Terminal Daya maupun Terminal Malengkeri
  • 13. Pasal 10 (f) Pemakai fasilitas terminal wajib mentaati ketentuan perizinan yang ditetapkan oleh Direksi. Penegakkan hukum yang belum tegas Menyebabkan : terminal bayangan merajalela Sanksi hukum belum diberlakukan optimal
  • 14. Dampak yang ditimbulkan Terminal tidak terkelola dengan baik dari segi fisik maupun non fisik Sosial Ekonomi Tingkat keamanan dan kenyamanan rendah Terminal menjadi sepi pengunjung Pemasukan dari pelayanan terminal menurun PAD dari sektor terminal menurun
  • 15. Lingkungan Terminal tidak terkelola dengan baik Kemacetan tidak teratasi Kendaraan angkutan tidak tertata Polusi udara
  • 16. Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Terminal terkelola dengan baik Terminal nyaman dan aman Mendorong meningkatnya penumpang atau pengunjung terminal Penumpang tidak lagi turun atau naik di sembarang tempat Terminal bayangan berkurang
  • 17. Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan Teraktualisasi fungsi terminal menurut Juknis LLAJ, 1995 Bagi Penumpang Bagi Pemerintah Bagi Pengelola Teraktualisasi Tujuan Pengelolaan terminal penumpang yang tercantum di dalam perda
  • 18. Pelaku pelanggaran kebijakan Wewenang pengelola terminal Pengelolaan : Fisik & Non fisik Optimalisasi kebijakan Efektifitas manajemen stakeholder Penegasanan sanksi
  • 19. Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur Luas areal = 9 ha Lantai 1 : Koridor bus Lantai 2 : Areal kedatangan Lantai 3 : Foodcourt Areal keberangkatan Lantai 4 : Dinas perhubungan Tempat istirahat