tata kelola rm

1. RS. PROKLAMASI KARAWANG
Jl. Raya Rengas Dengklok, Km 2
Telp.( 0267) 482192, 483658, Fax (0267) 484495
KARAWANG
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PROKLAMASI KARAWANG
Nomor : 23 b/ SK-DIR./ VI/2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKAM MEDIS
DI RS PROKLAMASI KARAWANG
DIREKTUR RUMAH SAKIT PROKLAMASI KARAWANG
Menimbang : bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan RS Proklamasi
Karawang yang aman dari segi hukum dan sesuai dengan peraturan perlu
ditetapkan pedoman pengelolaan rekam medis di rumah sakit.
Mengingat :
1. Undang Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran
2. Undang Undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1333./MenKes/SK/XII/1999 tahun 1999, tentang
standard pelayanan RS.
4. Peraturan Menkes No 269 tahun 2008 tentang rekam medis
5. Keputusan Direksi PT.Bumi Proklamasi Karawang No
001/BP/SK-Dirut/I/2011,Tanggal 1 Januari, tentang
pengangkatan DR Djoni Darmadjaja, SpB,MARS sebagai
direktur RS Proklamasi Karawang.
6. Keputusan Direktur RS Proklamasi No 01/RSUP/SK-
Dir/I/2011,tanggal 17 Januari 2011 tentang Kebijakan
umum RS Proklamasi.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Proklamasi Karawang tentang
Pedoman pengelolaan Rekam Medis di RSU Proklamasi

2. PERTAMA : Kelengkapan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Proklamasi
Karawang merupakan bukti otentik kegiatan staf klinis rumah sakit (staf
medis, staf keperawatan dan staf non keperawatan, staf farmasi) yang
melakukan pelayanan klinis pada pasien di RS Proklamasi.
KEDUA : Tatakelola rekam medis serta kewajiban masing masing staf klinis dalam
melengkapi dokumen rekam medis ditetapkan dalam pedoman
pengelolaan rekam medis terlampir.
KETIGA : Ketentuan pada pedoman ini dipakai untuk mengevaluasi kelengkapan
dokumen rekam medis, dan untuk menganalisis Angka Ketidak Lengkapan
Pengisian Rekam Medis.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari
ditemukan adanya kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal : 17 Juni 2011
Direktur
RS Prokamasi Karawang
Dr. Djoni darmadjaja, SpB,MARS

3. Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Proklamasi Karawang
Nomor : 23 b/SK-DIR/VI/2011
Tanggal : 17 Juni 2011
Tentang
Pedoman Pengelolaan Rekam Medis
Rumah Sakit Umum Proklamasi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Sejarah Rekam Medis
1. Lahirnya Rekam Medis = Lahirnya Ilmu Kedokteran
Dimulai dengan pada Zaman Batu (Paleolithic) lebih kurang 2500 SM di Spanyol yaitu
adanya pahatan pada dinding gua.
2. Abad ke XX
Rekam medis baru menjadi perhatian secara khusus pada beberapa rumah sakit,
perkumpulan ikatan dokter/ rumah sakit di negara-negara barat.
Tahun 1902 American Hospital Association untuk pertama kalinya melakukan
diskusi rekam medis. Tahun 1905 beberapa dokter George Wilson seorang dokter
kebangsaan Amerika dalam rapat tahunnya American Medical Association ke 56
mebacakan naskahnya ”Aplication chart for the record of patient in small hospital” yang
kemudian diterbitkan dalamJournal of American Association terbit 23-9-1905. Isi naskah
itu adalah tentang pentingnya nilai medical record yang lengkap isinya demi kepentingan
pasien maupun bagi pihak rumah sakit. Berikut adalah perkembangannya :
a. Tahun 1935 di USA muncul 4 buah sekolah rekam medis.
b. Tahun 1955 Sekolah berkembang menjadi 26 sekolah terdapat 1000 lulusan.
c. Tahun 1948 Inggris membuat 4 sekolah rekam medis
d. Tahun 1944 Australia membuat sekolah rekam medis oleh seorang ahli RM
Amerika yang bernama Ny. Huffman.
e. Di Australia ada 2 sekolah, yakni di Sydney dan Melbourne.
B. Perkembangan Rekam Medis di Indonesia

4. Semenjak masa pra kemerdekaan rumah sakit di Indonesia sudah melakukan
kegiatan pencatatan, hanya saja penataan masih belum dilaksanakan dengan baik atau
mengikuti sistem informasi yang benar. Penataan masih tergantung pada selera
pemimpin masing-masing rumah sakit.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, kepada semua
petugas kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran, termasuk berkas
rekam medis. Kemudian pada tahun 1972, ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut
kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Bab 1 pasal 3 menyatakan guna
menunjang terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik. Maka setiap rumah
sakit :
a. Mempunyai dan merawat statistik yang up to date.
b. Membuat medical record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan.
Maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar di institusi
pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, penyelenggaraan rekam medis dapat
berjalan dengan baik. Gejala kurun waktu 1972-1989 penyelenggaraan rekam medis di
rumah sakit belum berjalan sebagai mana yang diharapkan, maka melalui Permenkes No.
749a dipertegas lagi tentang pengelolaan rekam medis. Diharapkan dengan
diberlakukannya Permenkes No. 749a/menkes/per/XV/tahun 1989 tentang rekam medis
yang merupakan landasan hukum, semua tenaga dan para ahli di rumah sakit yang
terlibat didalam penyelenggaraan rekam medis dapat melaksanakannya. Dalam Pasal 22
permenkes No. 749a tahun 1989 tersebut disebutkan bahwa hal-hal teknis yang belum di
atur dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jendral sesuai
dengan bidang masing-masing. Sejalan dengan pasal 22 tersebut maka Direktoral Jendral
Pelayanan Medik No. 78 tahun 1991 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis
Rumah Sakit. Dengan berjalannya waktu diperlukan pengaturan kembali
penyelenggaraan rekam medis sehingga diberlakukan Permenkes No.
269/Menkes/Per/III/2008 untuk mengganti Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XV/1989.