Tampilan juknis pkh sip

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8
Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
No. Telp : 0215725501, email : subdit.kesetaraan2016@gmail.com

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuanii iiidan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
D
eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa se ap orang
berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa
memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu.
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak
asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling
menghargai, menghorma , tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi,
persahabatan, dan perdamaian.
Untukmemenuhihakmemperolehpendidikanbagikelompokmasyarakatremaja,
orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan
keaksaraandankesetaraandiharapkandapatmendorongtumbuhnyamasyarakat
pembelajar sepanjang hayat melalui berbagai layanan pendidikan keaksaraan
dan kesetaraan bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam
berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan
keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan,
pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program
lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
masyarakat maka perlu dirumuskan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan.
Melalui berbagai inisia f dan inovasi program yang dikembangkan se ap tahun
diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya
pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya
dapat dirasakan dan dinikma oleh masyarakat.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuaniv vdan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016
Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2016 ini, diharapkan sebagai acuan bagi PKBM, SKB, dan Yayasan sebagai
pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan
dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku
kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program
pendidikan masyarakat.
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya
untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas
ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat
secara terarah dan terpadu
Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal,
Harris Iskandar
NIP. 196204291986011001
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
P
engembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar
pendidikan formal, sebagai penambah, pelengkap, dan penggan .
Berbagai rujukan pen ng dalam pengembangan pendidikan masyarakat
mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Educa on for
All (Pendidikan Untuk Semua), Educa on for Sustainable Development
(pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan), Life Skills (Pendidikan
Kecakapan Hidup), Literacy Ini a ve For Empowerment (Prakarsa Keaksaraan
untuk Pemberdayaan), dan program lainnya.
Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang
diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk
setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih
bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.
Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat
yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan
nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan
mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat,
perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan
melaksanakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tahun 2016.

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuanvi viidan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ................................................................................... iii
KATA PENGANTAR................................................................................... v
DAFTAR ISI .............................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................... 1
B. Dasar Hukum...................................................................... 4
C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 4
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN......... 6
A. Ruang Lingkup Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan .............................................. 6
1. Penger an .................................................................. 6
2. Tujuan Program .......................................................... 7
3. Sasaran......................................................................... 7
B. Hasil yang Diharapkan ............................................................ 9
C. Penyelenggaraan Program ................................................ 9
BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN .............................. 16
A. Tujuan Bantuan ................................................................. 16
B. Sasaran dan Kriteria ................................................................. 16
C. Persyaratan .............................................................................. 17
D. Dana dan Pemanfaatannya .................................................. 18
E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ............................ 19
F. Peran Pemerintah ............................................................. 23
G. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................. 24
H. Pelaporan .......................................................................... 25
Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dari
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 ini,
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau
penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepen ngan
lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.
Sayaucapkanterimakasihdanpenghargaankepadaberbagaipihakataskontribusi
dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk
teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat
bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan
rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Direktur,
Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
Direktur,
Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuanviii 1dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016
BAB IV PENGENDALIAN MUTU ............................................................ 27
A. Indikator Keberhasilan ...................................................... 27
B. Supervisi dan Monitoring................................................... 28
BAB V PENUTUP ................................................................................ 29
CATATAN KHUSUS ................................................................................ 30
Lampiran–Lampiran ............................................................................... 31
Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ........................................................... 31
Lampiran 2. Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ... 37
Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat ............................ 38
Lampiran 4: Format Pakta Integritas ..................................................... 39
Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ............. 40
Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ............ 41
Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. 42
Lampiran 8. Contoh Laporan Awal ........................................................ 43
Lampiran 9. Contoh Laporan Akhir ........................................................ 44
Lampiran 10. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ..................... 46
Lampiran 11. Contoh Format Buku Kas Umum ...................................... 47
Lampiran 12. Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...... 48
Lampiran 13. Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) ............................................................................. 49
PENDAHULUAN
BAB I
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara besar yang memiliki kandungan Sumber Daya
yang banyak baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya
Alam (SDA). Kondisi ini tentunya menjadi potensi untuk menjadikan negara
Indonesia sebagai negara maju di dunia.
Namun demikian, hingga tahun 2015 Indonesia masih tergolong sebagai
negara berkembang yang masih berusaha membebaskan diri dari sejumlah
masalah domes k yang menghambat pembangunan. Tentunya pendidikan
menjadibidangprioritasutamadalammembangunSDMagarsemuasumber
daya yang ada dapat ditata dan dimanfaatkan dengan baik.
Untuk membangun SDM melalui pendidikan tentunya membutuhkan
berbagai unsur pendukung yakni prasarana dan sarana termasuk kesiapan
se ap individu untuk melibatkan diri dengan berpikir maju dan berkembang
ditengah-ditengah persaingan global yang semakin ketat.
Peningkatan mutu individu melalui pendidikan sangat berkaitan erat dengan
minatbacayangdimiliki.Saatini,minatbacamasyarakatIndonesia,dibanding
negara Asia lainnya sangat di bawah rata-rata. Kondisi ini diperparah dengan
lingkungan yang belum mendukung dalam meningkatkan budaya baca.
Data sta s k UNESCO pada 2012 juga menyebutkan indeks minat baca di
Indonesia baru mencapai 0,001. Ar nya, dari 1.000 penduduk, hanya satu
wargayangtertarikuntukmembaca.Menurutindekspembangunanpendidikan
UNESCO ini, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Dengan demikian,
rata-rata secara nasional se ap individu dak sampai satu judul buku perorang
pertahun yang dibaca. Sebagai pembanding daerah di Indonesia yang minat

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan2 3dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016
bacanya paling nggi menurut survey UNESCO adalah DIY yang indeks bacanya
0,049 dan di Singapura telah mencapai Indeks baca 0,45.
Survey di atas tentunya menjadi gambaran pen ng bagi seluruh elemen
yakni pemerintah, masyarakat maupun unsur-unsur swasta yang lain untuk
menyadari kondisi Indonesia sebagai negara dengan kuan tas penduduk
peringkat keempat di dunia yakni 270.234.842 jiwa namun masih jauh
ter nggal dibanding negara lainnya di dunia.
Selain data tersebut di atas, data lain yang menjadi faktor pendorong agar
kita “out of the box” dari kondisi saat ini adalahdata hasil sensus Badan Pusat
Sta s k (BPS) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015 yang merupakan
tahun pertama dari RPJMN 2015-2019, jumlah buta aksara di Indonesia
berjumlah 5.984.075 orang atau 3,70%.
Masyarakat Indonesia tersebar di daerah pedesan dan perkotaan mulai
dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya jauh lebih banyak bermukim
atau nggal didaerah pedesaan dengan berbagai keterbatasan. Suasana
demografi, letak geografi dan topografi wilayah nusantara Indonesia
dengan Tingginya angka tuna aksara angka kemiskinan, rendahnya ngkat
kesehatan, ngginya angka kema an, maraknya kriminalitas serta masalah-
masalah sosial lainnya.keterbatasan itu menjadi peluang dan konsep ideal
dibentuknya Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sebagai
poros pendidikan masyarakat
Tentu hal ini menjadi tugas bersama untuk memberdayakan semua elemen
dalam membangun kompetensi diri agar memiliki pengetahuan, wawasan,
dan krea vitas serta sikap sosial yang baik yang memiliki daya saing di ngkat
domes k, regional maupun global.
Berdasarkan data minat baca dan angka tuna aksara di atas berpengaruh
terhadap posisi Human Development Index (HDI) Indonesia yang oleh
Badan Pusat Sta s k (BPS) mencatat pada tahun 2014 nilai HDI mengalami
kenaikan pis menjadi 68,90 dari 68,4 pada 2013. Berdasarkan data yang
dirilis oleh United Na ons Development Program (UNDP), HDI Indonesia
tahun 2013 berada di peringkat ke 108 dari 187 negara. Angka HDI ini
menandakan bahwa nilai Indonesia masih jauh di bawah rata-rata sejumlah
negara di ASEAN.
Keadaan HDI di atas mendorong Indonesia untuk terus meningkatkan HDI
dengan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor karena HDI/IPM
(Indeks Pembangunan Manusia) diukur dari usia harapan hidup ( ngkat
kesehatan), pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pendidikan.
Atas dasar itu, pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan (Dik.Bindiktara) mengembangkan model
pembelajaran keaksaraan yang komprehensif bukan hanya sekedar belajar
membaca, menulis dan berhitung (calistung) akan tetapi dilakukan dengan
menyediakan layanan pendidikan nonformal yakni Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan . Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
masalah rendahnya pengetahuan akibat minat baca yang kurang, rendahnya
krea vitas, serta sulitnya akses informasi oleh masyarakat.
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan merupakan salah satu
program Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan
mandiri melalui kegiatan membaca dan berla h agar memiliki pemahaman
yang luas. Keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
akan memberikan perluasan akses informasi kepada masyarakat,
menumbuhkan dan membudayakan minat baca, mengembangkan sikap
posi f, danmengembangkan keterampilan. Hal ini juga sebagai wujud dalam
menciptakan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini menuntut tersedianya
berbagai fasilitas pendukung dengan hadirnya prasarana dan sarana yang
dapat memo vasi se ap individu untuk melakukan ak vitas yang beraksara.
Salah satu yang dilakukan adalah adanya linearitas antara isi koleksi dan
lokasi gerai baca sehingga mendaulat ap gerai-gerai baca untuk memiliki
keunikan dan kekhasan tersendiri. Keunikan itu pen ng agar sebuah
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan menjadi tempat bagi
lahir dan tumbuhnya simpul-simpul komunitas pembaca buku, sekaligus

prak si tema k, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi,
otomo f, industri rumah tangga, dan lainnya.
Dengan demikian, keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup se ap
anggota masyarakat dengan memiliki pandangan dan wawasan yang jauh
kedepanagar perencanaan dan kemampuan individu untuk merancang dan
mempersiapkan masa depan menjadi jauh lebih baik.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan
Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta
Aksara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
6. Permendikbud No 64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan
Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Anak Usia Dini;
7. PeraturanMenteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 168 /PMK.05/
2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga
8. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal.
C. Tujuan Juknis
Petunjuk teknis penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan ini bertujuan untuk:
1. Memberikan panduan bagi lembaga/organisasi penyelenggara program
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dalam hal:
a. Cara membuat proposal, dan kelengkapan persyaratan yang harus
dilampirkan;
b. Prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh
bantuan penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan ;
c. Pelaksanaan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan .
2. Sebagai panduan bagi Direktorat Bindiktara dalam:
a. Menyalurkan dana bantuan penyelenggaraan program;
b. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program.
3. Meningkatkantatakeloladanakuntabilitaspublikdalampenyelenggaraan
program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan pada
khususnya dan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan,
dan pendidikan masyarakat lainnya pada umumnya.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN
A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
1. Penger an
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Perempuan adalah ikh ar
memberdayakan perempuan marjinal melalui pendidikan. Perempuan
marjinal merupakan bagian dari masyarakat kurang beruntung yang
mengalami masalah dan/atau sangat rentan menerima dampak resiko
sosial yang diakibatkan oleh kondisi mereka yang marjinal. Atas dasar
per mbangan tersebut maka pemberdayaan perempuan marjinal
melalui PKH Perempuan diarahkan sebagai ndakan yang bersifat
memihak (aﬃrma ve ac on) yakni untuk menarik atau mengeluarkan
perempuan dari keadaan marjinal yang dialami.
Upaya memberdayakan perempuan marjinal melalui PKH Perempuan
dan GP3M dirancang untuk mengenali, menggali, dan mengembangkan
seop mal mungkin potensi perempuan pada empat aspek kecakapan
pen ng yaitu (i) kecakapan personal, (ii) kecakapan sosial, (iii) kecakapan
intelektual, dan (iv) kecakapan vokasional.Hasil yang diharapkan
melalui pembelajaran Program PKH Perempuan adalah perubahan
perilaku, yaitu meningkatnya pengetahuan, kerampilan, dan sikap diri.
Selanjutnya perempuan marjinal mampu menolong dirinya sendiri
untuk lebih berdaya dan keluar dari kondisi kemarjinalannya menuju
kualitas kehidupan dan ngkat kesejahteraan hidup yang lebih nggi.
Perempuanmarjinalmemilikisejumlahketerbatasanyangmembelenggu
danmenyulitkanmerekadalammemperoleh,harkatdanmartabathidup
yang wajar sebagimana warga masyarakat lainnya. Resiko yang lebih
besar yakni adanya kegagalan kelompok ini dalam mempertahankan
diri karena ke dakmampuannya memenuhi kebutuhan bertahan
hidup. Pada keadaan seper ini negara (pemerintah) wajib hadir untuk
mencegah dan membantu kelompok marjinal khususnya perempuan
agar sanggup mengatasi keadaan marjinal yang dialami dan menarik
merekakeluardarikemarjinalan.InilahurgensiProgramPKHPerempuan
sebagai upaya sistema s pemerintah untuk mengeliminir dampak dan
resiko sosial yang lebih besar bagi para perempuanmarjinal.
2. Tujuan Program
Penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini
bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kualitas kecakapan personal, sosial, keterampilan
vokasional, dan intelektual melalui peningkatan kemampuan
keberaksaraan perempuan marjinal;
b. Mereduksi potensi dampak resiko sosial kelompok perempuan
marjinal melalui diperolehnya keterampilan vokasional sebagai
sarana meningkatkan pendapatan berbasis usaha mandiri atau
berkelompok;
c. Memfasilitasi terciptanya situasi yang konduksif bagi perempuan
marjinal keluar dari kondisi marjinal yang dialami menuju kehidupan
yang lebih bermartabat.
d. Membangun mental mandiri dan wirausaha untuk pemberdayaan,
harkat dan martabat perempuan marjinal
3. Sasaran
Peserta didik Program PKH Perempuan dan GP3M adalah perempuan
dewasa dan marjinal. Jenis perempuan marjinal terdiri dari:
a. Kepala keluarga perempuan
b. Buta huruf Perempuan
c. Drop Out SD/SMP/SMA/SMK Perempuan
d. Miskin Perempuan
e. Buruh Perempuan
f. Akibat penyakit sosial (PSK, Tuna Wisma, dll)
Indikator perempuan marjinal digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Perempuan Marginal Calon Peserta Didik PKH Perempuan
No Aspek Indikator Utama/Sub Indikator Keterangan
1 Pendidikan 1. Pendidikan rendah (urutan prioritas):
1.1. Berkeaksaraan rendah
1.2. Putus sekolah dasar
1.3. Tamat sekolah dasar (setara)
1.4. Tidak tamat SMP (setara)
1.5. Tamat SMP (setara)
1.6. Tidak tamat SMA (setara)
Skala prioritas
calon peserta
didik PKH
Perempuan
ini sifatnya
berurutan.
2 Usia 2.1. Usia 18-45 Tahun (dewasa) Terhitung pada
saat dilakukan
iden fikasi calon
peserta didik
3 Status
Pekerjaan
3.1. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan
penghasilan yang dak pas :
3.1.1. Pekerja rumah tangga (PRT)
3.1.2. Perempuan pekerja migran;
3.1.4. Buruh dak tetap
3.1.5. Calon tenaga kerja luar negeri
3.1.6. Pasca-tenaga kerja luar negeri
3.1.7. Korban/rentan korban perdagangan
manusia
3.1.8. Korban/sedang mengalami dampak
pasca-bencana alam
Terhitung
saat mulai
dilaksanakan
kegiatan
pembelajaran
PKH Perempuan.
3.2. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS), atau Calon PNS;
3.3. Tidak berstatus Anggota Tentara Nasional
Indonesia & Kepolisian RI;
3.4. Tidak berstatus sebagai pegawai Badan
Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/
BUMD), atau yang sejenis;
4 Status
Ekonomi
Tidak mampu (miskin)
5 Geografis
domisili
5.1. Pedesaan dan/atau perkotaan;
5.2. Terpencil dan/atau terisolir,
5.3. Terluar, terdepan, ter nggal
6 Status
sosial
Perempuan penyandang dan/atau rentan
masalah sosial.
Lembaga calon penyelenggara diharapkan berlaku cermat dalam
menerapkan indikator untuk mengiden fikasi dan menyeleksi calon
peserta didik PKH Perempuan. Kecermatan tersebut sangat pen ng
karena kondisi lokal setempat masing-masing lokasi calon tempat
penyelenggaraan, calon peserta didik yang tersedia, dan ketersediaan
sumber daya diyakini berbeda-beda.
B. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan ini adalah:
1. Tersedianya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa
buku maupun non-buku yang tersedia pada Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan yang dilengkapi dengan teknologi informasi;
2. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan
sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik;
3. Tersedianya layanan informasi dan sumber akses informasi kepada
masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni,
hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan
teknologi-informasi.
C. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:
1. Prinsip dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
PrinsipdasardalampembentukanProgramPendidikanKecakapanHidup
Perempuan adalah “dari, oleh dan untuk Masyarakat” yang berar :
a. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dibentuk untuk
memberikan berbagai layanan didasarkan atas prakarsa berbagai
pihak yakni masyarakat, lembaga/organisasi/ perkumpulan dan
pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat;
b. program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan dilaksanakan oleh berbagai unsur
yakni lembaga/organisasi, masyarakat, pemerintah, dan tokoh-
tokoh masyarakat setempat; dan

c. semua program dan kegiatan tersebut pada dasarnya untuk
kepen ngan masyarakat setempat untuk membangun
lingkungannya dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
2. Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan adalah:
a. Adanya lokasitempat rin san Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan ;
b. Adanya jalinan kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung
proses terselenggaranya Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan ;
c. Adanya lembaga/organisasi maupun perkumpulan yang bersedia
mendirikan dan mengelola Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan yang dilengkapi dengan prasarana memadai seper
ruang sekretariat pengelola, ruang buku dan baca, ruang pela han
dan keterampilan, ruang teknologi informasi (TI), dan ruang-ruang
pendukung (musholla, ruang/taman bermain anak, dll) lainnya serta
dilengkapi dengan sarana pendukung pada masing-masing prasarana;
d. Adanya layanan informasi berupa buku maupun non-buku yang
disediakan yang dilengkapi dengan teknologi informasi;
e. Adanya kesediaan pengelola untuk melayani se ap pengunjung
dengan baik sesuai dengan layanan yang tersedia;
f. Memiliki program-program layanan keterampilan yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi masyarakat setempat khususnya berbasis
kearifanlokalyangdilengkapidenganalat-alatketerampilanpendukung.
g. Adanya usaha yang dijalankan oleh pengelola yang dapat digunakan
untuk operasionalisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan;
3. Unsur-unsur Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
a. Lokasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
Lokasi yang dapat dijadikan penyelenggaraan program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan memiliki kriteria sebagai berikut:
1) Adanya masyarakat yang berkelanjutan dan memiliki
pengetahuan dasar tentang kesetaraan;
2) Masyarakat yang tuna aksaranya masih rela f nggi di kamppng
tersebut dapat juga dijadikan prioritas sasaran
3) Terdapat komitmen pemerintah setempat dan anggota
masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan;
4) Terdapat potensi lokal untuk mengembangkan Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan yakni SDM, SDA, dan budaya;
5) Pengelola
Keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
membutuhkan pengelola dalam penyelenggaraanya. Pengelola
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan terdiri dari
sekelompok orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk
mengelola. Unsur yang dapat terlibat yaitu:
1) Pejabat pemerintah setempat;
2) Pejabat di lingkungan dinas pendidikan setempat;
3) Kepala desa/lurah dan kecamatan beserta jajarannya;
4) Pengelola lembaga pendidikan nonformal, lembaga
kemasyarakat dan kepemudaan setempat;
5) Tokoh-tokoh masyarakat setempat;
Kriteria untuk menjadi pengelola antara lain:
1) Sehat jasmani dan rohani;
2) Memiliki kesediaan untuk melayani masyarakat;
3) Memiki dasar pengetahuan tertentu untuk melayani kebutuhan
masyarakat;
4) Memiliki kompetensi berbagai keterampilan khususnya
berkaitan dengan potensi daerah;
5) Bersedia untuk memberikan sejumlah akses informasi yang
terdapat dalam program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan.

b. Sasaran Penerima Manfaat
Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat, pelajar, dan warga
belajar serta pengunjung layanan Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan lainnya.
c. Prasarana dan Sarana
Lembaga penyelenggara program dapat menyediakan prasarana
dan sarana yaitu:
1) Lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan;
2) Prasarana pendukung lainnya seper ruang yang dijadikan
sebagai sekretariat, tempat membaca, praktek keterampilan,
ruang IT, serta ruang pementasan, ruang pertemuan, dan ruang
pendukung lainnya;
3) Sarana pendukung lainnya seper alat-alat kelengkapan
sekretariat dan pendukung penyelenggaraan program;
4) Penunjang sumber informasi dan penyelenggaraan program.
4. Proses Pelaksanaan Program
a. Sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan setelah mendapat kepas an
untuk merin s pembentukan Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan. Kepas an ini dapat berupa:
1) Adanya izin tempat, dan waktu yang cukup dari pemerintah
setempat untuk mendirikan Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan ;
2) Adanya kelompok masyarakat yang bersedia menjadi pengelola
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan;
3) Adanyajalinankemitraandariberbagaipihakuntukmendukung
keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan .
Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui
publikasi di media masa, media sosial, maupun media cetak lainnya
termasuk seminar, brosur, spanduk, dan bentuk publikasi lainnya
yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang
keberadaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini.
b. Pembentuan Susunan Pengurus
Setelah mendapat kepas an tentang pendirian Program
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, selanjutnya pengelola
melakukan penyusunan pengurus sehingga masing-masing
pengurus mengetahui tugas dan fungsinya dalam persiapan dan
penyelenggaraanProgramPendidikanKecakapanHidupPerempuan.
c. Rapat Persiapan
Untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan , perlu adanya pertemuan berbagai
pihak terkait yakni pengelola lembaga, pengurus, pemerintah
setempat, dan mitra untuk menyamakan persepsi dan pemahaman
tentang tujuan dan hasil yang dicapai, dari pendirian Program
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan , dan berbagi fungsi dan
peran dalam penyelenggaraan program.
Fungsi dan peran:
1) Lembaga penyelenggara/pani a penyelenggara:
a) Sebagai penanggung jawab program;
b) Melakukan rekruitmen pengelola;
c) Melakukan instruktur;
d) Membuat pedoman pelaksanaan program;
e) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan;
f) Menyediakan sarana dan prasarana Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan ;
g) Melakukan fungsi kontrol dengan melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi;
h) Menyusun dan menyampaikan laporan.
2) Intruktur:
a) Menyusun pemetaan rencana pelayanan program;
b) Melakukan pembimbingan, baik dalam proses
pembelajaran dan pela han.

d. Pelaksanaan Program
Penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan
1) Menyediakan prasarana yang menjadi tempat penyelenggaraan
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ;
2) Menyediakan sarana pendukung;
3) Melakukan pemetaan layanan ;
4) Menyiapkan bahan-bahan sumber informasi (buku dan non
buku);
5) Melakukan pendataan terhadap potensi lokal yang dapat
dimanfaatkan dalam pengembangan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan ;
6) Melakukan pemetaan terhadap jenis keterampilan yang dapat
dila hkan kepada se ap pengunjung;
7) Menyiapkan sarana pendukung jaringan informasi (komputer,
jaringan internet, dll);
8) Penyiapan kelengkapan administrasi se ap pengunjung;
9) Pembukaan layanan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan pada masyarakat;
e. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan , perubahan mindset (pola pikir), ac on set (pola ndak)
masyarakat untuk berkunjung Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan, penjaminan mutu layanan, dan meningkatkan
fungsi pelayanan informasi.
5. Upaya Peningkatan Mutu Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan
Dalam proses berjalannya, pengelola terus berupaya meningkatkan
mutu layanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar memudahkan
se ap pengunjung dalam mengakses informasi yang terdapat dalam
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan . Selain itu, prasarana
dan sarana Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan terus
di ngkatkan sehingga minat masyarakat untuk berkunjung dan belajar
di Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan semakin nggi.
Berbagai variasi dalam menu program juga perlu dilakukan se ap
tahunnya sehingga rasa ingin tahu masyarakat terhadap program-
program yang diberikan tetap menjadi bagian yang dinan kan oleh
masyarakat/pengunjung.

A. Tujuan Bantuan
Tujuan dari bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini
adalah:
1. Mengentaskanperempuanmarjinalusia18-45tahundarikondisimarjinal
ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan
kelangsungan hidupnya;
2. Memberikan peluang perempuan marjinal usia 18-45 tahun untuk
melakukan kegiatan ekonomi produk f guna memperoleh penghasilan
dari kelompok usaha;
3. Mengentaskanperempuanmarjinalusia18-45tahundarikondisimarjinal
ekonomi, sosial, dan keterampilan, sehingga dapat mempertahankan
kelangsungan hidupnya;
4. Melindungi perempuan marjinal usia 18-45 tahun dari kemungkinan
dampak resiko sosial yang lebih besar, meningkatkan penghasilan dan
kesejeahteraan hidup.
B. Sasaran dan Kriteria
1. Sasaran Biaya PKH Perempuan
a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun
anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah tersebut
dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marjinal sebanyak
10.000 orang.
b. Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah)
BAB III
BANTUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN
c. Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah
yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan
biaya satuan peserta didik;
2. Kriteria Penggunaan Bantuan PKH Perempuan
a. Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH
Perempuansesuaikomponenbiayayangditetapkandalampetunjuk
teknis terkait;
b. Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH
Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang
terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1).
c. Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH
Perempuan diatur berikut.
C. Persyaratan
Lembaga yang dapat mengajukan usulan menjadi calon penyelenggara PKH
Perempuan wajib memenuhi persyaratan teknis. Dokumen teknis berikut ini
wajibdilampirkandalamproposalBantuanPenyelenggaaanPKHPerempuan.
1. Memiliki calon peserta didik PKH Perempuan sesuai kriteria yang
ditetapkan, (dibuk kan dengan da ar calon peserta didik sesuai format
dalam proposal pengajuan (lampiran 3);
2. Sanggup menyediakan pendidik/tutor/narasumber yang kompeten
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran PKH Perempuan (sesuai dengan
format Curiculum Vitae pada lampiran 8);
3. Memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PKH Perempuan
yang akan dilaksanakan (disusun mengacu format pada lampiran 4);
4. Memiliki Rencana Tindak Lanjut Pasca Pembelajaran PKH Perempuan
untuk dilaksanakan setelah kelas pembelajaran PKH Perempuan selesai
dilaksanakan, (disusun mengacu format lampiran 5);
5. Sanggup menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraanpembelajaranPKHPerempuanyangakandilaksanakan
(misalnya: media pembelajaran, dsb). Da ar ketersediaan sarana
dilampirkan/disertakan dalam proposal).

D. Dana dan Pemanfaatannya
1. Alokasi Biaya PKH Perempuan
a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun
anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan sebesar
Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah tersebut
dipergunakan untuk membelajarkan perempuan marjinal sebanyak
10.000 orang.
b. Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp
c. Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar adalah
yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan
biaya satuan peserta didik;
2. Ketentuan Penggunaan Bantuan PKH Perempuan
a. Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH
Perempuansesuaikomponenbiayayangditetapkandalampetunjuk
teknis terkait;
b. Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH
Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format yang
terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1).
c. Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH
No.
Komponen
Pembiayaan
Rincian Pembiayaan
Proporsi
Biaya
1 Persiapan a. Penyusunan panduan
Maks 2%
b. Penggandaan panduan
c. Sosialisasi
d. Rapat persiapan/ musyawarah kampung
e. Pengadaan media sosialisasi Program
PendidikanKecakapanHidupPerempuan
2 Pengadaan
Bahan/
mo vasi
Bacaan
a. Buku/brosur poster liﬂet
Minimal
40%
b. Majalah , komik,
c. Media pameran karya tulis
d. Mo vasi penghargaan prestasi
keberaksaraan
No.
Komponen
Pembiayaan
Rincian Pembiayaan
Proporsi
Biaya
3 Pengadaan
Sarana-
Prasarana
**(pilihan)
TV,DVDPlayer,CD PembelajaranRak Buku,
Lemari, meja kursi dll, Banner / papan
tulis, papan nama dll
Maks 25%
4 Kegiatan
Pembelajaran
dan Pela han
Honor narasumber /pani a
Maksimal
30%
Konsumsi peserta/pani a
ATK Kegiatan & Perlengkapan
Akomodasi /konsumsi pela han
5 Manajemen
Kegiatan
Koordinasiinstansi terkait
Minimal
3%
Penyusunan rencana tahunan
Evaluasi program
Laporan kegiatan
E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran
1. Sosialisasi
Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lembaga dan organisasi
masyarakat penyelenggara program pendidikan nonformal. Sosialisasi
dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan
petunjuk teknis, dan/atau melalui website:
www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.
2. Mengajukan Proposal
Lembaga/organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan
program, harus:
a. Membuat proposal yang disusun sebagaimana tertera dalam
lampiran petunjuk teknis ini;
b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan
sebagaimana diuraikan pada Bab II.
Proposal disampaikan kepada:
(u.p Kepala Subbagian Tata Usaha)
DitjenPAUDdanDikmas,KementerianPendidikandanKebudayaan
Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270.

Penerimaan proposal akan ditutup apabila kuota bantuan telah
terpenuhi, sehingga proposal yang diterima sesudahnya dak akan
dinilai dan diproses.
c. Foto copy proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Penilaian Proposal
Se ap proposal yang diterima Direktorat Bindiktara, diproses lebih
lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh
Direktur Bindiktara atau pejabat yang ditunjuk.
Penilaian proposal dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal,
dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan
kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program Program
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan .
Penilaian substansi dilakukan dengan cara:
a. Se ap proposal dinilai oleh 3 orang penilai secara mandiri dengan
menggunakan instrumen yang telah disediakan.
b. Berdasarkan hasil penilaian proposal individu, kemudian dilakukan
penjumlahan nilai dan selanjutnya dilakukan perankingan dari nilai
terbesar sampai terkecil.
4. Verifikasi Lembaga
Berdasarkan hasil penilaian m penilai proposal, kemudian dapat
dilakukan verifikasi terhadap lembaga.
Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan informasi
yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian
m penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat,
dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan
untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan
kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria
yang ditentukan.
Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara:
a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon
penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang
diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat
Bindiktara;
b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan
anggaran) terhadap lembaga yang lolos penilaian proposal untuk
memas kan kebenaran (objek fitas) kondisi dan keberadaan
lembaga serta lokasi kampung yang akan dijadikan tempat
penyelenggaraanProgramPendidikanKecakapanHidupPerempuan;
c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam
proposalmelaluisuratatauteleponkepadalembagacalonpenerima
bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat.
5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan
Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan
lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK
disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan
kabupaten/kota serta pejabat pemerintah setempat.
6. Pembekalan Lembaga Penyelenggara
dapat memberikan pembekalan penyelenggaraan Program Program
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan melalui kegiatan orientasi
atau bimbingan teknis.
7. Penandatanganan Akad Kerjasama
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan
Lembaga penerima bantuan melakukan penandatanganan akad
kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan dan dokumen lain yang terkait dengan
penyaluran dana bantuan.

8. Penyaluran Bantuan
Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/
organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program
sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksanaan Program
Lembaga melaksanakan menyelengarakan Program Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan sesuai proposal dan akad kerjasama yang
disepaka .
10. Monitoring dan Evaluasi
a. Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mencapai apa
yang diharapkan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan dapat melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi
terhadap lembaga penyelenggara Program Sasaran Biaya PKH
Perempuan
1) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
tahun anggaran 2016 mengalokasikan bantuan PKH Perempuan
sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).Jumlah
tersebut dipergunakan untuk membelajarkan perempuan
marjinal sebanyak 10.000 orang.
2) Biaya satuan seorang peserta didik PKH Perempuan yaitu Rp
3) Jumlah bantuan PKH Perempuan satu rombongan belajar
adalah yaitu jumlah peserta didik dalam satu rombongan
belajar dikalikan biaya satuan peserta didik;
b. Kriteria Penggunaan Bantuan PKH Perempuan
1) Lembaga wajib mematuhi ketentuan peruntukan bantuan PKH
Perempuan sesuai komponen biaya yang ditetapkan dalam
petunjuk teknis terkait;
2) Usulan pengajuan rencana biaya pembelajaran (RAB) PKH
Perempuan wajib disusun secara rinci menggunakan format
yang terdapat pada format proposal lembaga (lampiran 1).
3) Komponen-komponen peruntukan biaya pembelajaran PKH
11. Pelaporan
Lembaga penerima dana bantuan berkewajiban menyampaikan laporan
secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan program dan penggunaan
dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan.
F. Peran Pemerintah
Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan apa yang diharapkan,
perlu adanya keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dengan
pembagian peran sebagai berikut:
1. Peran Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Aanak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebuadayaan, melakukan peran:
a. Menyusun petunjuk teknis,
b. Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota;
c. Melakukan penilaian proposal;
d. Melakukan veriﬁkasi lembaga;
e. Menetapkan lembaga penerima bantuan;
f. Melakukan penandatanganan akad kerjasama dengan lembaga
penerima;
g. Melakukan penyaluran dana bantuan ke lembaga melalui transfer
bank;
h. Memberikan bekal pelaksanaan program melalui kegiatan orientasi
teknis;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi program.

2. Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten.
a. Pemerintah Provinsi berperan:
1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke dinas kabupeten di
wilayah kerjanya;
2) Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan kabupaten;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi program.
b. Pemerintah Kabupaten
1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke satuan pendidikan
nonformal dan lembaga lain seper : Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah
Pintar,dibidangpendidikan,danlembagalaindiwilayahkerjanya,
2) Melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga di wilayah kerjanya,
3) Melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi;
4) Memberikan rekomendasi,
5) Melakukan supervisi (bimbingan teknis lapangan)
6) Melakukan evaluasi penyelenggaraan program,
7) Melakukan monitoring dan evaluasi program.
G. Akuntabilitas Pengelolaan
1. Pakta Integritas
Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai.
Penandatanganan Pakta Integritas ini waktunya bersamaan dengan
penandatangan akad kerjasama.
Pakta Integritas adalah pernyataan dak akan melakukan korupsi,
kolusi, dan nepo sme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan
penggunaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah
dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum,
moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Pernyataan Kesanggupan
Perempuan wajib menandatangani Pernyataan Kesanggupan,
yang dimaksud adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk
melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan
mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis
pelaksanaan program.
3. Pertanggungjawaban Mutlak
PerempuanwajibmenandatanganiPertanggungjawabanMutlak,adalah
tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program
sesuai proses pembelajaran dan dana yang telah diterima.
Dana bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan yang telah diterima menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Lembaga penerima, dan apabila terjadi
penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana.
H. Pelaporan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, Lembaga penerima
bantuan berkewajiban membuat laporan, yaitu laporan awal dan laporan
akhir.
1. Pelaporan Awal
Laporan awal, dibuat setelah menerima dana bantuan dan
menginformasikan tentang:
a. Bantuan telah diterima,
b. Waktu dan jumlah dana bantuan yang diterima.
c. Kapan penyelenggaraan Program akan dilaksanakan.

Laporan awal dan dilengkapi foto copy buk penerimaan bantuan dan
jadwal kegiatan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan, dan ditembuskan ke dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten setempat sebelum pelaksanaan program
dimulai.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir dibuat setelah selesai melaksanakan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan, melaporkan tentang:
a. substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi
dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan dan barang yang dibeli,
dan
b. penggunaan dana bantuan program yang diterima dan disertai
rekapitulasi pengeluaran dana bantuan .
Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan dan ditembuskan ke dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten setempat dua minggu setelah selesainya
kegiatan.
A. Indikator Keberhasilan
Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai
berikut:
1. Meluasnya informasi masyarakat terhadap Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan;
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan;
3. Meningkatnya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal
berupa bahan ajar/ modul yang tersedia pada Lembaga dengan
teknologi informasi;
4. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan
sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik;
5. Meningkatnya ak vitas ekonomi setelah penyelenggaraan program
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan;
6. Tersedianya berbagai layanan informasi dan sumber akses informasi
kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya,
seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan
dan teknologi-informasi (sesuai potensi lokal daerah).
BAB IV
PENGENDALIAN MUTU

B. Supervisi dan Monitoring
Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan supervisi, yang
dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri oleh UPT Pusat dan
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
dan Penilik setempat. Selain itu dilakukan juga monitoring pelaksanaan
program,yangdapatdilakukansecarabersama-samadan/atausecarasendiri
oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan
Provinsi setempat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.
Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan supervisi
dan monitoring, antara lain adalah:
1. Kredibilitas lembaga penyelenggara program;
2. Perkembangan pelaksanaan program;
3. Kelengkapan prasarana dan sarana pendukung;
4. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan,;
5. Tingkat kehadiran/antusiasme masyarakat;
6. Dokumen penyelenggaraan program;
7. Penggunaan bantuan;
8. Layanan program dan layanan pengelola terhadap pengunjung;
9. Tingkat keamanan dan kenyamanan pengunjung;
10. Kompetensi pengelola dan instruktur;
11. Sumber keuangan pengelola;
12. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola.
Pelaksanaan supervisi dan monitoring bertujuan untuk:
1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program;
2. Memetakkan rencana prioritas;
3. Memaksimalkan potensi yang dimiliki pada masyarakat maupun di
lingkungan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan;
4. Mengetahui kendala dan solusi yang diambil;
5. Menentukan kebijakan lanjutan dari program.
P
etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum,
yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan
situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi
penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan krea vitasnya
untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat ﬂeksibel
dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan
tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak
bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat
memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk
menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan.
Selanjutnya,apabilaterdapathal-halyangperludidiskusikan,dapatmenghubungi
langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
dengan nomor Telepon 021-5725501, dapat juga mengunjungi website:
www.bindikmas.kemdikbud.go.id
dan/atau
www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/
email: subdit.kesetaraan2016@gmail.com
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di ndak lanju dengan
Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan.
BAB V
PENUTUP

CATATAN KHUSUS:
1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan
laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sangsi
berupa:
a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara;
b. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara
pada tahun-tahun berikutnya;
c. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan
penyelewengan.
2. DirektoratBindiktara dakmemungutbiayaapapundan dakmenerima
pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, untuk proses
pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan;
3. Lembaga/organisasi penerima bantuan Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap: (a)
pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara ter b dan
teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penggunaan dana
secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
(c) penyetoran pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
(d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan;
4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan,
sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara
program;
5. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari
proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara
program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari
Direktorat Bindiktara.
Lampiran 1. Contoh Isi Proposal
LAMPIRAN–LAMPIRAN
PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN
TAHUN 2016
Diajukan Kepada:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dengan alamat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta – 10270
Diajukan Oleh:
Nama Lembaga : ...............................................................
Alamat Lembaga : ...............................................................
Kabupaten/Kota : ...............................................................
Propinsi : ...............................................................
No. Telp./HP/Faks : ...............................................................
Alamat e-mail (wajib) : ...............................................................
No:.............../Pro-PKH-P/........../2016
*Perha an: (COVER PROPOSAL PKH-P BERWARNA BIRU)

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
KESETARAAN PAKET C VOKASIONAL/KEJURUAN
TAHUN 2016
I. PROFIL LEMBAGA
A. Iden tas Lembaga
1. Nama Lembaga
2. Alamat Lembaga
3. No. Telp /Fax/E-mail
4. Tahun Berdiri
5. Legalitas Lembaga
a. Badan hukum
b. Ijin operasional
6. Rekening Bank
7. NPWP
B. Visi dan Misi Satuan pendidikan nonformal
Visi : …..…………………………………………………………………
Misi: 1) …..…………………………………………………………………
2) …..…………………………………………………………………
3) …..…………………………………………………………………
4) …..…………………………………………………………………
5) …..…………………………………………………………………
C. Susunan Pengurus
JABATAN NAMA PENDIDIKAN HP
Ketua
Sekretaris
Bendahara
………….............……
………….............……
………….............……
………….............……
………….............……
D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki
1. Status Lahan/
Bangunan
• Luas tanah
• Jumlah bangunan
• Luas bangunan
.........m2
.........unit
.........m2
Milik sendiri/ sewa/ pinjam
pakai/milik warga / milik
pemerintah/ milik publik
2. Rincian
Bangunan
• Ruang Tamu
• Ruang Sekretariat
• Ruang Kantor Pengurus
• Ruang Belajar Teori
• Ruang Praktek Keterampilan
• Ruang Usaha/Produksi
• Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan
• .............
• .............
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
• .......... ruang
3. Sarana
Kesekretaritan
• Kursi Tamu
• Meja-kursi kerja
• Lemari arsip/ﬁling kabinet
• Komputer/laptop
• Printer
• Mesin faksimile/telepon
• .......... set
• .......... set
• .......... unit
• .......... unit
• .......... unit
• .......... unit
4 Sarana
Pembelajaran
• Meja-kursi belajar
• Papan tulis
• Buku/modul/bahan ajar
• Media pembelajaran
• ………… set
• ……….. buah
• ……….. set
• ……….. unit
5 Sarana
Keterampilan
• Alat keterampilan • …………… set
E. Pengelola Lembaga dan Pendidik
PENGELOLA LEMBAGA DAN
TUTOR
TINGKAT PENDIDIKAN ORANG
SMP SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH
• Unsur Pimpinan
• Tenaga Administrasi
• Tenaga pembantu
• Tutor bidang pengajaran
• Instruktur keterampilan
• Narasumber teknis (NST)
• ………
• ……..
Jumlah

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir
NO. NAMA KEGIATAN TAHUN PELAKSANAAN
JUMLAH
PESERTA
SUMBER
BIAYA
G. Kemitraan
1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir
NO.
NAMA/JENIS
PROGRAM
INSTANSI/LEMBAGA
PEMBERI DANA
TAHUN
JUMLAH DANA
BARANG/
JASA
DANA
RP
2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja
NO.
NAMA INSTANSI/
LEMBAGA/
ORGANISASI
BENTUK
KERJASAMA/
KEMITRAAN
BULAN & TAHUN
PELAKSANAAN
H. Prestasi yang pernah diraih
1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan
NO. BENTUK PENGABDIAN TUJUAN LAMA KEGIATAN
2. Penghargaan yang pernah diperoleh
NO. BENTUK PENGHARGAAN DIPEROLEH DARI TAHUN
II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Program
A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan:
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan akan dilaksanakan di ...
..................................................................................................................
dengan alamat .......................………………………………………..................………..
……………......………………………………………………...............................………………
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
(Gambarkan waktu kegiatan untuk menyelesaikan program)
C. Sasaran Program
NO. UNSUR PEKERJAAN
1
2
3
4
D. Prasarana dan Sarana yang akan digunakan
NO.
JENIS SARANA/
PRASARANA
KONDISI
UKURAN/
JUMLAH
STATUS PINJAM/
MILIK SENDIRI
1.
2.
3.
E. Instruktur
NO NAMA PENDIDIKAN PEKERJAAN UTAMA
BIDANG
KEAHLIAN
1.
2.
3.

F. Rencana (Tahapan) Kegiatan
Diuraikanlangkah-langkahpenyelenggaraankegiatandarimulaiperencanaan
(penentuan lokasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional/
Kejuruan, koordinasi dan sosialisasi), pelaksanaan (kegiatan pembelajaran
dan pela han, pembentukan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C
Vokasional/Kejuruan, pendampingan lanjutan), dan evaluasi kegiatan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan:
1. Salinan/fotocopy Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian
lembaga dari instansi berwenang.
2. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga.
3. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
4. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya.
5. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
6. Dokumen lain yang relevan.
Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)
SURAT REKOMENDASI
Nomor:………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ......................................................................
Jabatan : ......................................................................
Alamat : ......................................................................
Telpon/HP : ......................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:
Nama : ....................................................................
Ketua lembaga : ....................................................................
Alamat lembaga : ....................................................................
Nomor Telepon/HP/ Fax : ....................................................................
Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan
kemampuanuntukmelaksanakankegiatanpendidikanmasyarakat,danlayakmengajukan
bantuan penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mes nya.
.........................., 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota *)
....................
Tanda tangan
stempel
.........................................
NIP. .......................................
*) coret yang dak perlu

Lampiran 4: Format Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………….........................
Jabatan : Ketua
Nama Satuan pendidikan nonformal: ………………………………….........................
Alamat : Jl. ……………………………….........................
Kel. ........................................................
Kec. .........................................................
Kab/Kota: ...............................................
Provinsi: .................................................
dalam rangka penyelenggaraan bantuan Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Perempuan, dengan ini menyatakan:
1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan
nepo sme (KKN) dan dak melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme;
2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan
penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/
atau gra ﬁkasi kepada siapapun;
3. Akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan
secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang
terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum
dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS
ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam
da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana..
Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
digunakan sebagaimana mes nya.
.......................................... 2016
materai
Rp 6.000,00
..................................................
Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat
KOP SURAT PEMERINTAH SETEMPAT
SURAT PERNYATAAN
NOMOR: ..............................
Nama : ............................................................
NIP : ............................................................
Jabatan : ............................................................
Alamat : ...........................................................
Dengan ini menyatakan kesediakan kami atas nama pemerintah setempat untuk
penyelenggaraan program Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
di wilayah kami dan bersedia mendukung program-program yang terkandung
didalamnya yang dak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
..............................., 2016
Kepala Desa/Lurah/Camat/dst
Tanda tangan
stempel
.......................................
NIP. ...............................

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
1.Nama Lembaga Penerima : ......................................................................
2. Alamat Lembaga : ......................................................................
3. Nama Bantuan : ......................................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan menyatakan bahwa saya:
1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh
aparat pengawas fungsional Pemerintah.
Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..............................., 2016
Pimpinan/Ketua Lembaga
.......................................
Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Nama Lembaga : .........................................................................
Nama Ketua : .........................................................................
Alamat Lembaga : .........................................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas penggunaan dana Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Perempuan.
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Kampung tersebut di
atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggan an
kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima
bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.
Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.
..............................., 2016
.......................................

Format 8: Contoh Laporan Awal
LAPORAN PENERIMAAN DANA
Nama : ……………………………….........................
Jabatan : ……………………………….........................
Alamat Sat.pendidikan nonformal : ……………………………….........................
Nomor Telp./HP/Fax : Jl …………………………….........................
Kel. .................................................
Kec. ................................................
Kab/Kota: ..........................................
Provinsi: ............................................
dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami:
1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan
Kecakapan Hidup Perempuan sebesar Rp. ....................................
. (.......................................), melalui transfer bank pada rekening
lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada
tanggal: ...........................;
2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai
biaya penyelenggaran kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan, sesuai
perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani;
3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan
dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan, diakhir pelaksanaan program, paling
lambat dua minggu setelah akhir pelaksanaan program.
Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan
.......................................... 2016
Yang membuat melaporkan,
(…………..……………….)
Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
1.Nama Lembaga : .........................................................................
2. Nama Ketua : .........................................................................
3. Alamat Lembaga : .........................................................................
Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana
bantuan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan untuk menyelenggarakan
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
..............................., 2016
.......................................

II PELAKSANAAN KEGIATAN
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan;
2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran
program);
3) Tenaga pengelola dan instruktur yang mendukung pelaksanana
kegiatan;
4) Prasarana dan sarana yang digunakan;
5) Bidang layanan, instruktur dan jam pelayanan
6) Langkah dan proses pelaksanaan program
7) Rincian penggunaan dana
8) Dukunganyangdiperolehdaripihak-pihakterkaitdalampelaksanaan
program
9) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program
10) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program
11) Rencana ndak lanjut
III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI
IV PENUTUP
LAMPIRAN
1) Surat pernyataan bahwa buk -buk pengeluaran telah disimpan di
lembaga;
2) Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku
3) Foto dokumentasi pelaksanaan program dan foto barang yang dibeli
4) Dokumentasi pendukung lainnya yang diperlukan
5) Buk Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Setoran Pengembalian
Belanja (SSPB) (jika terdapat pengembalian)
Lampiran 9: Contoh Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN KEGIATAN
A. SAMPUL LAPORAN
LAPORAN AKHIR
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
TAHUN 2016
Disampaikan Kepada
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
• Nama Program : …….....................................….....
• Nama Lembaga : …….....................................….....
• Alamat Lengkap : …….....................................….....
• Nomor Telp/Fax/HP/Email : …….....................................….....
• Bulan/Tahun Laporan : …….....................................….....
B. SISTEMATIKA LAPORAN:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I PENDAHULUAN
1) Latar Belakang
2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan
3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan)

Lampiran 11: Contoh Format Buku Kas Umum
FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM
No Tanggal
Nomor
Bukti
Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
STEMPEL
LEMBAGA
Nama Jelas Nama Jelas
Lampiran 10: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana
No. Kegiatan Volume Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
(3) x (4)
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah

Lampiran 13: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan
prosedur berikut:
1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara
dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi
formulirSuratSetoranPengembalianBelanja(SSPB)untukpengembalian
yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
untuk pengembalian yang dilakukan melewa tahun 2016, bukan
mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat
diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat.
2. Pengisian formulir harap mengiku kode-kode pengisian yang telah
ditentukan dengan beberapa keterangan sebagai berikut:
• Isian jumlah setorandiisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk
angka dan uraian;
• Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran;
• Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan
Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan;
• Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri
bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap.
3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/SSBP
yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki
bank.
4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen
berikut:
• SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank;
• Buk penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang
memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN.
Lampiran 12: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak
FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK
No Tanggal
Nomor
Bukti
Uraian
Jenis Pajak
Jumlah Ket.
Ppn
PPh
21
PPh
22
PPh
23
Catatan:
1. Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%,
dan PPh 22 sebesar 1,5%.
2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar
....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan).
3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar
10%, dan PPh 23 sebesar 2%.
4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan
dengan Kantor Pajak setempat.
.........................,2016
Mengetahui Dibuat Oleh:
Ketua Lembaga Bendahara
STEMPEL
LEMBAGA
Nama Terang Nama Terang

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN
PENGEMBALIAN BELANJA
(SSPB)
Nomor : ...........................
Tanggal : ...........................
Lembar 1
Untuk
BENDAHARA
PENGELUARAN
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................
A. 1.NPWP wajib setor/Bend :
2. Nama Wajib setor/Bend : ..................................................................................
3. Alamat : ..................................................................................
..................................................................................
B. 1. Kementerian/Lembaga : ...............................................................
2. Unit Organisasi Eselon I : ...............................................................
3. Satuan Kerja : .....................................................
4. Fungsi/Subfungsi/Program : .........................
5. Kegiatan/Subkegiatan : ................................
6. Lokasi : ...........................................................
C. MAP dan Uraian Penerimaan : ................................................
D. Jumlah Setoran : Rp. ............................................................................
Dengan Huruf : ..................................................................................
..................................................................................
PERHATIAN
Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir
SSPB pada halaman belakang lembar ini
Untuk Keperluan:
............, Tanggal ..........................
......................................................
NIP. ..............................................
Diterima oleh:
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
Tanggal ..........................
Tanda Tangan ......................................
Nama Terang ......................................
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli, SSPB/SSBP
lembar 1-3 (asli), dan buk penerimaan negara (asli) harus dikirimkan
ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi buk penerimaan
negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan
ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan HIdup Perempuan52
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN
BUKAN PAJAK (SSBP)
Nomor : ...........................
Tanggal : ...........................
Lembar
Untuk
WAJIB SETOR/
BENDAHARA
PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................
A. 1.NPWP wajib setor/Bend :
2. Nama Wajib setor/Bend : ..................................................................................
3. Alamat : ..................................................................................
..................................................................................
B. 1. Kementerian/Lembaga : ...............................................................
2. Unit Organisasi Eselon I : ...............................................................
3. Satuan Kerja : .....................................................
4. Fungsi/Subfungsi/Program : .........................
5. Kegiatan/Subkegiatan : ................................
6. Lokasi : ...........................................................
C. MAP dan Uraian Penerimaan : ................................................
D. Jumlah Setoran : Rp. ............................................................................
Dengan Huruf : ..................................................................................
..................................................................................
E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: ..................................
Pemindahan Penagihan Piutang
Negara (SP3N) : KPPN .......................................................
PERHATIAN
Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir
SSBP pada halaman belakang lembar ini
Untuk Keperluan:
............, Tanggal ..........................
......................................................
NIP. ..............................................
............, Tanggal ..........................
Tanda Tangan ......................................
Nama Terang ......................................
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Tampilan juknis pkh sip

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Tampilan juknis pkh sip

Similar to Tampilan juknis pkh sip (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Tampilan juknis pkh sip