2. Sumber dana pendidikan adalah semua
pihak-pihak yang memberikan bantuan
subsidi dan sumbangan yang diterima oleh
lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber
resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara
teratur. Contoh dari sumber dana atau biaya
yang berasal dari lembaga resmi adalah
sumbangan dari pemerintah pusat Anggaran
(APBN), pemerintah daerah (APBD),
sselanjutnya ada dari wali murid berupa
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan
dari masyarakat (Jariyah).
3. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20 tahun 2003 ditegaskan secara
jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan
sumber daya pendidikan dilakukan oleh
semua pihak, termasuk didalamnya adalah
pemerintah, masyarakat, serta keluarga
peserta didik untuk mempermudah dalam
memberikan kesempatan belajar bagi semua
warga negaranya
4. Penerimaan dari pemerintahan umum
meliputi penerimaan dari sector pajak,
pendapatan dari sector nonpajak, pajak
pendidikan dari perusahaan, iuran
pembangunan daerah, keuntungan dari
sector barang dan jasa, usaha-usaha negara
lain termasuk investasi saham dan BUMN.
Penerimaan dari pemerintah khusus untuk
pendidikan biasanya berupa bantuan dalam
bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri
seperti dari Badan Internasional dan Bank
Dunia
5. Sumber dana dari masyarakat dapat berupa
sumbangan yang tidak mengikat baik dari
perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau
perusahaan-perusahaan yang ada di dalam
maupun di luar negeri yang mempunyai
perhatian besar dan berkepentinan terhadap
pengembangan bidang pendidikan dan
kebudayaan. Sumber dana ini sangat efektif
untuk menunjang pelaksanaan program
pembangunan pendidikan, khususnya untuk
kelancaran pelaksanaan program pendidikan
yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah
swasta). Dana dari Masyarakat yang berupa
bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP)
yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk
pembayaran seragam, buku, ATK, transport.
6. Penerimaan iuran sekolah berupa Sumbangan
Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Badan Pembina
Penyelenggara Pendidikan (BP3).
Dasar hukum penyusunan SPP adalah keputusan tiga
menteri yaitu:
1. Mentri P&K (No. 0257/K/1974),
2. Menteri dalam negeri (no. 221 tahun 1974), dan
3. Menteri keuangan no.kep. 1606/MK/II/1974)
tertanggal 20 November 1974.
SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan
pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal 12
keputusan tersebut yakni membantu
penyelenggaraan sekolah, kesejahteraan personel,
perbaikan sarana dan kegiatan supervise
7. Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah
dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang
Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah
Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah
dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan
yang berasal dari luar negeri.
sumber dana dari bantuan luar ngeri adalah berupa
pinjaman(loan) dan hibah (grant) dari negara asing atau dari badan-
badan yang berada diluar negeri. Dan dana bantuan luar negeri
digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan
progarm-program pembangunan pendidikan di Indonesia. Bantuan
dalam bentuk pinjaman merupakan penerimaan negara baik dalam
bentuk devisa, jasa maupun barang atau peralatan yang diperoleh
dari negara asing, dari lembaga keuangan Internasional, dan dari
badan internasional lainnya yang harus dibayar kembali. Sedangkan
bantuan dalam bentuk hibah adalah setiap penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa, dalam bentuk jasa maupun barang atau
peralatan yang diperoleh dari negara asing, dari lembaga keuangan
Internasional, dan dari badan internasional lainnya yang tidak harus
dibayar kembali
