edu

1. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PKB), STR,
NIRA dan SIMK PPNI
Oleh : Iwan, SKep. Ns
Ketua DPD II PPNI Jakarta Selatan
Wakil Ketua Bid. Kesra PPNI DKI

2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi
keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui
oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Penyuluhan &
Konselor Klien
Pengelola Pelayanan
Keperawatan
Peneliti Keperawatan
Pelaksana Tugas
(Pelimpahan
Wewenang)
Pemberi Asuhan Keperawatan
1
2
3
5
4
6
TUGAS PERAWAT DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN
Pelaksana Tugas dalam
Keadaan Keterbatasan

4. LEGALITAS PERAWAT
 Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan
wajib memiliki Surat tanda Registrasi (STR)
 Perawat yang menjalankan Praktik wajib memiliki
Izin Praktik Perawat (SIPP)

5. SANKSI
 TEGURAN LISAN
 PERINGATAN TERTULIS
 DENDA ADMINISTRATIF
 PENCABUTAN IJIN PERAWAT
UUK Pasal 58 (Ayat 1-3)

6. UU NO. 36 Tahun 2014

7. SURAT TANDA REGISTRASI

9. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada
tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki
SERTIFIKAT KOMPETENSI.
Surat Tanda Registrasi

10. Tenaga Kesehatan yang akan
menjalankan PRAKTIK dan/atau
PEKERJAAN KEPROFESIANNYA wajib
memiliki izin dari Pemerintah dengan
syarat memiliki STR yang dikeluarkan
oleh MTKI dan berlaku secara nasional.

11. TENAGA
KESEHATAN
UJI
KOMPETENSI
SERTIFIKAT
KOMPETENSI STR
PERGURUAN TINGGI
& MTKI

12. Perawat,
Bidan,
Fisioterapi,
Perawat Gigi, Teknisi Gigi
Refraksionis Optisien,
Terapis Wicara,
Radiografer,
Okupasi Terapis,
Ahli Gizi,
Perekam Medis & Informasi Kesehatan
PAEI
PENERBITAN STR OLEH MTKI
Teknisi Kardiovaskuler
Sanitarian,
Elektromedis,
Analis Kesehatan,
Perawat Anestesi,
Akupunktur Terapis,
Fisikawan Medis,
Ortotis Prostetis,
Teknisi Transfusi Darah,
KESEHATAN MASY
Psikologi Klinis

13. STR
masa berlaku
TAHUN

14.  masa berlaku habis;
 dicabut atas dasar peraturan
perundang-undangan;
 atas permintaan yang bersangkutan;
 yang bersangkutan meninggal dunia.
STR
TIDAK berlaku

15.  Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan
kepada MTKI melalui MTKP; atau
 Tenaga Kesehatan yang baru lulus Uji
Kompetensi mengajukan permohonan secara
kolektif oleh Perguruan tinggi yang ditujukan
kepada MTKI melalui MTKP.
STR
Bagaimana
Mendapatkan

16. ALUR REGULASI MELALUI UJI
KOMPETENSI
SERTIFIKASI
UJI KOMPETENSI
(exit exam)
REGISTRASI LISENSI
STR SIP / SIK
SERKOM
UU 12/2012 PT PMK 46/2013 PERMENKES
PERGURUAN TINGGI* PEMDA
MTKI

17. ALUR REGULASI
MELALUI PORTOFOLIO
Re-SERTIFIKASI
Portofolio 
CPD
Re-REGISTRASI LISENSI
STR SIP / SIK
OP MTKPMTKI*
SERKOM MTKI PEMDA

18. AKTIVITAS DALAM TIAP RANAH CPD
Pembelajaran
Mengikuti seminar, workshop, kursus, penelusuran EBM session,
membaca artikel di jurnal terakreditasi, dll
Profesionalisme
Praktik/pelayanan kepada pasien/klien, menjadi pembicara/moderator
pada seminar/workshop, berpartisipasi dalam audit medik, dll
Pengabdian Masyarakat
Bakti sosial, penyuluhan, keaktifan dalam organisasi profesi, aktif dalam
pokja tertentu, dll
Publikasi Ilmiah
Menulis buku (dgn ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dgn
ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal ilmiah.
Pengembangan Ilmu Penelitian, mengajar, instruktur klinis/tutor, asesor kompetensi

19.  Ditetapkan 25 SKP dalam 5 tahun
 Ketentuan sudah ada
 Yang kurang adalah publikasi ilmiah
 Setiap OP  menerbitkan Jurnal Ilmiah, sebagai
wahana anggotanya untuk menampilkan publikasi
ilmiahnya
Satuan Kredit Profesi

20. REGISTRASI DAN RE-REGISTRASI
Dahulu Sekarang
 Registrasi manual
 Input dilakukan petugas,
sehingga sering salah
 Data terpisah antara MTKI,
MTKP dan OP
 Ditanda-tangani MTKI
 Pengajuan dan penyerahan STR
melalui MTKP
 Registrasi on line
 Data terintegrasi antara MTKI, MTKP dan
OP
 Ditanda-tangani MTKP setempat
 Pengajuan oleh nakes, otomatis tercatat di
OP, MTKP dan MTKI
 On line untuk re-registrasi dan
pengembangan profesi lainnya

21. PASAL 50:
1) Tenaga kesehatan HARUS MEMBENTUK ORGANISASI
PROFESI sebagai wadah untuk meningkatkan dan /
atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan,
martabat dan etika profesi nakes.
2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat
membentuk 1 (satu) organisasi profesi
UU NO 36/2014 tentang NAKES
BAB VII: ORGANISASI PROFESI

22.  Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah D3 yang telah melakukan
praktik sebelum ditetapkan Undang-Undang ini, TETAP DIBERIKAN
KEWENANGAN untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
 Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan
mengajukan permohonan mendapatkan STR TENAGA KESEHATAN.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 88

23. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komite Farmasi
Nasional (KFN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
sampai terbentuknya KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 89

24. KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 harus
dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
UU NO 36/2014 tentang NAKES
PASAL 93

25. PERLU DIPERHATIKAN
MASA BERLAKU NIRA
MASA BERLAKU STR
5 skp
2012 5 skp
2013 5 skp
2014 5 skp
2015 5 skp
2016 5 skp
2017
5 skp
2014 5 skp
2015 5 skp
2016 5 skp
2017 5 skp
2018 5 skp
2019
NIRA
STR

26. Tersedianya pedoman untuk pelaksanaan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan untuk perawat Indonesia.
Tujuan khusus
Pedoman ini memberikan penjelasan berupa :
1. Sistem kredensial perawat di Indonesia
2. Ketentuan Umum Berdasarkan Sistem Kredensial Perawat di Indonesia
3. Ketentuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) perawat Indonesia
4. Sistem evaluasi dan monitoring.
TUJUAN PKB

27. 1. SERTIFIKASI (SERKOM)
2. REGISTRASI DAN RE REGISTRASI (STR)
3. LISENSI (SIPP/SIKP)
4. AKREDITASI
KREDENSIALING

28. 1. Kegiatan praktik profesional : Memberikan pelayanan keperawatan, baik
berupa praktek di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktek keperawatan
mandiri, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat
2. Pendidikan berkelanjutan : mengikuti temu ilmiah ,seminar, workshop,
pelatihan.
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Meneliti, Publikasi hasil Penelitian di
jurnal, Menulis artikel di jurnal, Menulis buku dipublikasikan.
4. Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui
bentuk-bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat
aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian.
BENTUK PKB
PERAWAT INDONESIA
20%-40%
20%-40%
20%
40%

29. 1. Pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1
tahun = 1 SKP
2. Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik : 1 tahun = 1 SKP
( 0.5)
1. Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan: 1 tahun
= 1 SKP ( 0.5)
1. Pengalaman sebagai praktisi mandiri keperawatan : 1 tahun
= 1 SKP. (baru)
1. Kegiatan praktik profesional

30. A. Seminar
2. Pendidikan Berkelanjutan
Item Lokal Nasional Internasional
100% Profesi Perawat 2 SKP 3 SKP 4 SKP
50% pembicara perawat dan 50%
tenaga kesehatan lain
1 SKP 2 SKP 3 SKP
100% dilaksanakan profesi lain (
profesi serumpun)
1 SKP 1 SKP 2 SKP

31. Jumlah Jam
SKP Peserta Kegiatan
Lokal / Nasional Internasional
5- 10 jam 1 3
> 10 - 30 jam 2 4
> 30 - 60 jam 3 5
> 60 - 90 jam 4 6
> 90 - 120 jam 5 7
> 120 - 150 jam 6 8
> 150 - 210 jam 7 9
> 210 – 270 8 10
>270 – 330 9 11
> 330 – 390 10 12
> 390 – 450 11 13
> 450 12 14
B. Workshop, Loka karya/ Semi loka

32. Jumlah Jam
SKP Peserta Kegiatan
Lokal / Nasional Internasional
5 - 10 jam 1 3
> 10 - 30 jam 2 4
> 30 - 60 jam 3 5
> 60 - 90 jam 4 6
> 90 - 120 jam 5 7
> 120 - 150 jam 6 8
> 150 - 210 jam 7 9
> 210 – 270 8 10
>270 – 330 9 11
> 330 – 390 10 12
> 390 – 450 11 13
> 450 12 14
C. Pelatihan

33. 1). Emergency Nursing/BTCLS
2). Kamar Bedah Dasar
3). Hemodialisis
4). Kritical Care
5). Manajemen Bangsal dan Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional
6). Perawatan Luka
7). Kardiologi Dasar
9). Orthopedi Dasar
10). Gastroscopy
11). Endoscopy
12). Lainnya menyusul
PELATIHAN – SERTIFIKAT
PP PPNI

34. 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Kegiatan Peran SKP
a) Meneliti (kuantitatif & kualitatif
(BATAS KEPATUTAN MAKS 2 PER TAHUN)
1) Peneliti utama
2) Anggota
3 SKP /org
1 SKP / org
a) Publikasi ilmiah:
- Jurnal Internasional (1x pertahun)
- Jurnal Nasional Terakreditasi (1x per tahun)
- Jurnal Nasional tidak terakreditasi (2x per Tahun)
- Penulis utama
- Penulis anggota
- Penulis utama
- Penulis anggota
Penilus utama
Penulis anggota
4 SKP
2 SKP
3 SKP
1 SKP
2 SKP
1 SKP
a) Menulis Buku, menerjemahkan, dan menyunting Penulis, Penerjemah, dan penyunting:
a. Nasional
b. Internasional
2 SKP
4 SKP
a) Presentasi Oral Nasional 2 SKP

35. 4. Pengabdian kepada masyarakat
No Kegiatan Ketua Anggota/Pelaksana
1 Kegiatan Sosial Masyarakat
(RT RW, Lurah, Camat dll); kegiatan
kemasyarakan lainnya …. Ada SK
2 SKP 1 SKP
2 Penanggulangan Bencana 2 SKP 1 SKP
3 Pokja Keprofesian
(kolegium, Ikatan/himpunan)
2 SKP 1 SKP

36. cont ... Pengabdian kepada masyarakat
No Pengurus Jabatan
Pengurus Inti
(Pimpinan)
Pengurus
Bidang
Anggota
Pengurus
1 DPP PPNI 5 4 3
2 DPW. PPNI 4 3 2
3 DPD PPNI 3 2 2
4 DPK. PPNI 2 2 2
5 DPL. PPNI 2 2 2

37. SIMK ONLINE PPNI

38. Masukkan no NIRA yang
bersangkutan
Masukkan password

45. CARA INPUT STR ON LINE

55. Lanjutkan hingga Print Berkas, lalu gabungkan
dengan persyaratan lainnya dan bawa ke MTKP

56. LAMPIRAN

57. Syarat Menjadi Keanggotaan PPNI
 Wajib memiliki wadah komisariat (bagi Klinik atau individu harus bergabung di
komisariat terdekat).
 Mengisi Formulir keangotaan PPNI (terlampir)
 Foto Copy KTP 2 Lembar.
 Foto Copy Ijazah terakhir 1 Lembar.
 Foto Copy STR 1 lembar (bagi yang sudah memiliki STR)
 Pass Photo 4 x 6 Background Merah 2 lembar.
 Pass Photo 3 x 4 Background Merah 2 Lembar.
 Map Merah untuk berkas per anggota.
 Komisariat harus mengisi data-data calon anggota tersebut dalam bentuk format excel
NIRA (terlampir).

58. Alur Menjadi Anggota PPNI
• Bagi individu atau klinik yang anggotanya tidak mencapai 25 anggota wajib bergabung disalah satu komisariat
terdekat.
• Meyerahkan persyaratan yang sudah lengkap kepada pengurus komisariat.
• Lakukan pembayaran Iuran PPNI melalui jalur komisariat (Bendahara komisariat).
• Komisariat memberikan bukti pembayaran dalam bentuk kwitansi kepada anggota baru.
Hal yang dilakukan Komisariat
• Mengkordinir dan memeriksa kelengkapan berkas anggota baru.
• Mengisi format NIRA dalam bentuk Excel (Sekretaris Komisariat)
• Melakukan pembayaran iuran anggota baru (Bendahara komisariat harus berkordinasi dengan Bendahara PPNI
Kotamadya).
• Lampirkan bukti pembayaran tersebut via email ke ppni_jaksel@yahoo.com di cc ke iwan_Kecil73@yahoo.com
zrkarsini@yahoo.com tsuraya.lisadewi@gmail.com .
• Datang langsung Kesekretariatan PPNI Kotamadya Jakarta Selatan untuk menyerahkan berkas-berkas
keanggotaan baru.

59. Yang dilakukan Admin PPNI Kotamadya Jak-Sel dalam penerbitan NIRA
 Periksa email masuk perihal dari Komisariat.
 Chek kelangkapan email (Chek Format Excel NIRA dan Chek Bukti Pembayaran).
 Koordinasi dengan Bendahara PPNI Kotamadya Jakarta Selatan agar segera melakukan
pembayaran keanggotaan ke PPNI Provinsi dan PPNI Pusat.
 Jika Bendahara PPNI Jak-Sel sudah melakukan pembayaran via trasnfer ke PPNI Pusat,
Bendahara segera mengirim bukti transfer tersebut ke admin dalam bentuk email atau WA
(WhatsApp).
 Tunggu konfirmasi dari PPNI Pusat , Jika sudah terupload di Sim-k PPNI segera Verifikasi
keanggotaan.
 Ketika sudah diverifikasi semuanya segera konfirmasi kembali ke PPNI Pusat via email maupun
tlp langsung agar NIRA tersebut bisa segera di terbitkan,

60. Syarat Pembuatan SIKP dan SIPP di PTSP Kelurahan
Pembuatan SIKP
 Foto copi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli sebanyak 1 lembar.
 Foto copi STR yang dilegalisir asli dari MTKP.
 Foto copi KTP Jabodetabek (Jika tidak memiliki KTP JABODETABEK lampirkan surat
keterangan domisili).
 Pas Foto terbaru background merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
 Pas foto terbaru background merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
 Surat keterangan sehat dari dokter / individual.
 Surat keterangan bekerja dari instansi yang bersangkutan / individual.
 Gunakan map warna biru.

61. Syarat Pembuatan SIKP dan SIPP di PTSP Kelurahan
Pembuatan SIPP
 Foto copi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli sebanyak 1 lembar.
 Foto copi STR yang dilegalisir asli dari MTKP.
 Foto copi KTP Jabodetabek (Jika tidak memiliki KTP JABODETABEK lampirkan surat keterangan domisili).
 Pas Foto terbaru background merah ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
 Pas foto terbaru background merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
 Surat keterangan sehat dari dokter / individual.
 Foto copi izin sarana kesehatan.
 Proposal Pengajuan Pembukaan Klinik.
 Denah ruangan dan lokasi tempat praktik
 Surat persetujuan dari pemilik tempat praktik atau perjanjian sewa menyewa
 Gunakan map warna biru.

62. Rekomendasi SIKP akan diberikan dengan syarat :
 Sudah memiliki NIRA NASIONAL dari PPNI Pusat.
 Sudah memiliki STR yang dikeluarkan oleh MTKI.
 Komisariat mengisi format excel rek. SIKP.
 Sudah melunasi pembayaran keanggotaan hingga bulan berjalan.
NB :
 Jika mau proses cepat mendapatkan Rek. SIKP mohon komisariat segera
mengirim Format Excel Rek. SIKP via email 2 hari sebelum datang
kesekretariatan.
 Mengurus SIKP datang langsung ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
dikelurahan tempat bekerja.

63. Persyaratan Membuat STR
Pengajuan Kolektif
 Sebelum datang ke MTKP, lakukan setor tunai melalui kasir Bank BRI sebesar 100.000,- dengan No.Rek 0193
01 001 868 307 a/n BPn 182 PUSTANSERDIK (per orangan / per nama)
 Sertakan surat pengajuan pembuatan STR yang ditujukan kepada ketua MTKP DKI Jakarta yang di
tandatanganin oleh direktur rumah sakit bersangkutan.
 Sertakan surat permohonan Kepada Ketua MTKP DKI Jakarta untuk dibuatkan bukti STR dalam proses.
 foto 4 x 6 = 1 lembar background + fhoto copy ijazah terakhir (spk, D III keperawatan , untuk S1/S.Kep
harus ada ijazah ners, terkecuali S.Kp ) ijazah harus di cap basah (legalisir) dari institusi pendidikan
asal atau PPSDM KEMENKES RI ri atau DIKBUD.
 2 buah pass foto 4x6 background, yang telah dibuat dalam format foto.
 2 buah cd berisi data pemohon yang telah dimasukan dalam format.
 2 lembar print out format yang berisi data pemohon.
 Lampirkan bukti setor tunai pembayaran bank BRI dengan tujuan pustanserdik yang asli dan fhoto copy
sebanyak 2 lembar (dikelompokkan sendiri dan disusun dengan urutan yang sama dengan data.
 Rekap bukti setor (nama penyetor dan no bukti setor).
 Print Lembar pendaftaran On Line

64. Persyaratan Membuat STR
Pengajuan Individual
 Sebelum datang ke MTKP, lakukan setor tunai melalui kasir Bank BRI sebesar 100.000,-
dengan No.Rek 0193 01 001 868 307 a/n BPn 182 PUSTANSERDIK (per orangan / per nama).
 Foto Copi Ijazah dengan legalisir asli 1 lembar.
 Foto copi KTP 1 Lembar.
 Pas Fhoto 4x6 background 3 lembar.
 Sertakan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Direktur Instansi tempat
bekerja.
 Lampirkan bukti setor tunai pembayaran Bank BRI dengan tujuan PUSTANSERDIK yang asli
dan fhoto copy sebanyak 2 lembar.
 Print Lembar pendaftaran On Line

65. Terima Kasih