PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...Riyan Hidayatullah
Oleh: Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd.
Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diturunkan menjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
Dasar indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan didasari oleh Surat Kepala Badan, Standar, dan Asesmen Pendidikan nomor 012/H/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah
Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...Riyan Hidayatullah
Oleh: Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd.
Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diturunkan menjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
Dasar indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan didasari oleh Surat Kepala Badan, Standar, dan Asesmen Pendidikan nomor 012/H/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah
Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
Pemanfaatan hasil asesmen national dan bagaimana membaca hasil raport pendidikan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi. Disampaikan di Palembang pada 23 September 2023. Pemanfaatan hasil asesmen nasional memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain:
Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Hasil asesmen nasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pendidikan. Dengan mengetahui dimana siswa atau sekolah yang perlu perbaikan, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menyusun Kebijakan Pendidikan: Data hasil asesmen nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Misalnya, hasil asesmen dapat digunakan untuk menentukan program pelatihan guru yang lebih baik atau menyesuaikan kurikulum sekolah.
Mengukur Kemajuan: Dengan hasil asesmen nasional, pemerintah dapat melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam mengukur kemajuan pendidikan dalam jangka panjang dan mengidentifikasi tren positif atau negatif.
Mengidentifikasi Kesenjangan Pendidikan: Hasil asesmen nasional juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan pendidikan antara berbagai kelompok siswa. Hal ini dapat membantu dalam merancang program khusus untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Membantu Pengambilan Keputusan: Data hasil asesmen nasional dapat digunakan oleh guru, sekolah, dan orang tua untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pendidikan siswa. Hasil asesmen dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kebutuhan individu siswa.
Akuntabilitas: Hasil asesmen nasional dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana sekolah atau sistem pendidikan mencapai standar tertentu. Ini membantu dalam memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
Perbandingan Internasional: Hasil asesmen nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja pendidikan suatu negara dengan negara-negara lain. Ini dapat memberikan wawasan tentang posisi suatu negara dalam skala global. Pemanfaatan hasil asesmen nasional sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan berimbang, tanpa mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan individu. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data hasil asesmen digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada siswa dan sekolah yang memerlukannya.
BAHAN SOSIALISASI AN PENDATAAN BANDUNG 1.pdfmtsn4clp
contoh KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAHARJO
NOMOR: 421/270/2013
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMABAHARJO
Tahun Pelajaran 2013/2014
Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo UPTD DIKPORA Unit Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen:
Menimbang : a. Bahwa untuk mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. Untuk menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses;
c. Untuk menjamin komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
d. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014, maka sangat perlu membentuk Tim Pengelola SIM.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah, Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.
Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/V/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
Kedua : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
1. Melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
2. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
Ketiga : Segala biaya yang tibul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Sekolah Tahun 2013/2014 dan sumber dana lain yang relevan.
Keempat : Keputusan ini mul
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2
Kemdikbudristek telah menetapkan Visi Pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam
merumuskan kerja pendidikan
“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang
bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan
berkebinekaan global.”
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 3
Dasar Hukum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah
PP No 57 Tahun 2021
Pasal 28
● Perencanaan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk peningkatan
kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan
berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
● Perencanaan kegiatan Pendidikan dituangkan dalam rencana
kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah.
Permendikbudristek No 09 tahun 2022
Pasal 24
● Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan profil
pendidikan daerah.
● Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Pasal 26
Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program
dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 28
Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:
● mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas
berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program
pendidikan kesetaraan;
● mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan untuk menemukan akar
masalah dan merumuskan langkah perbaikan; dan
● melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah
Pasal 48
3. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. pendidikan
anak usia dini; dan b. pendidikan dasar dan menengah.
4. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perluasan akses dan
peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai
kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Bentuk Evaluasi
4
Asesmen Nasional
(AKM, Survei Karakter, &
Survei Lingkungan Belajar)
Sumber Data
Profil Pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan
PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan
Dapodik
Data Pendidikan Kemenag
Platform Digital
Guru dan Kepala Sekolah
Tracer Study SMK
Data GTK
BPS, dll.
Laporan Evaluasi
Platform Rapor Pendidikan
PROFIL
Profil Satuan Pendidikan
Profil Pendidikan Daerah
(isi komprehensif, bersifat diagnostik)
RAPOR
Rapor Satuan Pendidikan
Rapor Pendidikan Daerah
(bagian dari indikator Profil Pendidikan)
Evaluasi Diri Satuan Pendidikan
(mandiri, bagian siklus perencanaan)
Evaluasi Diri Pemda
(mandiri, bagian siklus perencanaan)
Evaluasi Diri Internal
Evaluasi Eksternal
Evaluasi Pendidikan Daerah
(re)akreditasi Sekolah
oleh BAN (visitasi hanya pada sekolah dengan
kriteria tertentu)
Insentif Kinerja Sekolah
dari Kemendikbud
RKTS
RKPD
SPM
Akredit
asi
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 7
Definisi Profil Pendidikan, Rapor Pendidikan, dan Platform Rapor Pendidikan
laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari
Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk
peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan
Profil Pendidikan
indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas
Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan
satuan pendidikan. Rapor Pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai
indikator antar tahun (akan ditampilkan mulai tahun 2023).
Rapor Pendidikan
aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor
Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun
belajar sesuai dengan kewenangannya.
Platform Rapor
Pendidikan
8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8
Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan
sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya
8 Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi Lulusan
1 Standar Isi
2
Standar Proses
3
Standar Penilaian
4
Standar Pengelolaan
5
Standar GTK
6
Standar Pembiayaan
7
Standar Sarpras
8
A. Mutu dan relevansi hasil belajar
peserta didik
B. Pemerataan pendidikan
yang bermutu
D. Mutu dan relevansi pembelajaran
C. Kompetensi dan kinerja GTK
E. Pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
Rapor Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan delapan Standar Nasional Pendidikan dan
mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran
Output Proses Input
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 9
Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa tingkatan
Dimensi
Indikator
Level 1
Indikator
Level 2
Indikator
Level 3
Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2, dan indikator level 2 terdiri
dari beberapa indikator level 3. Beberapa indikator level 2 tidak memiliki indikator level 3, dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki
indikator level 2.
10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 10
Struktur Profil Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah dan SMK
Kualitas Capaian Pembelajaran Siswa
Kualitas Proses
Belajar Siswa
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sekolah
Mutu dan relevansi hasil
belajar murid
Pemerataan pendidikan
yang bermutu
Mutu dan relevansi
pembelajaran
Kompetensi dan kinerja
PTK
Pengelolaan sekolah yang
partisipatif, transparan,
dan akuntabel
Output Proses Input
Dimensi A Dimensi B Dimensi D Dimensi C Dimensi E
12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 12
Indikator DASMEN
Dimensi
Mutu dan Relevansi Hasil
Belajar
Kemampuan literasi
A.
Indikator Level 1
Pemerataan Pendidikan
Yang Bermutu
B.
Kemampuan numerasi
Indeks Karakter
Penyerapan Lulusan SMK
Pendapatan Lulusan SMK
Kompetensi Lulusan SMK
Kesenjangan literasi
Kesenjangan numerasi
APS SD/MI/Paket A/SDLB
APK SMP/MTS/Paket B/SMPLB
Kesenjangan karakter
APK SD/MI/Paket A/SDLB
APS SMP/MTS/Paket B/SMPLB
APK SMA/K/MA/Paket C/SMALB
APS SMA/K/MA/Paket C/SMALB
Output
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 13
Dimensi
Mutu dan Relevansi
Pembelajaran
Kualitas pembelajaran
D.
Indikator Level 1
Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru
Iklim inklusivitas
Kesenjangan Iklim inklusivitas
Kepemimpinan instruksional
Iklim keamanan sekolah
Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah
Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar
wilayah
Kesenjangan iklim keamanan sekolah
Iklim kesetaraan gender
Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi
Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring
Kesenjangan Iklim kesetaraan gender Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran
Iklim kebinekaan Link and match dengan Dunia Kerja
Kesenjangan Iklim kebinekaan
Indikator DASMEN
Proses
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 14
Dimensi
Kompetensi dan Kinerja
GTK
Proporsi GTK bersertifikat
C.
Indikator Level 1
Proporsi GTK penggerak
Pengelolaan sekolah
yang Partisipatif,
Transparan, dan
Akuntabel
E.
Kehadiran guru di kelas
Indeks distribusi guru
Pengalaman pelatihan guru
Kualitas GTK penggerak
Pemenuhan Kebutuhan Guru
Proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi
Nilai UKG
Partisipasi warga sekolah Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran
Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk
peningkatan mutu
Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan
Indikator DASMEN
Input
Hanya ada di level
daerah
Di level daerah dan
satuan pendidikan
15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 15
Permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari akar masalahnya dari
indikator yang lain
Hasil belajar murid
(dimensi A dan B)
●Memiliki kompetensi literasi, numerasi,
dan karakter melebihi level yang
diharapkan
●Hasil belajar merata untuk semua
kelompok gender, sosial ekonomi
Kualitas Proses Pembelajaran
(dimensi D)
● Berpusat pada peserta didik
● Suasana kelas kondusif untuk pembelajaran
● Penerapan disiplin positif
● Peserta didik merasa kompeten dan dihargai sebagai
bagian dari kelas
● Mendukung siswa membangun pemahaman baru
Lingkungan Belajar
(dimensi D)
●Peserta didik merasa aman dan nyaman
(secara fisik dan psikologis)
●Satuan pendidikan menerima perbedaan dan
keberagaman
Kompetensi guru dan kepala
sekolah
(dimensi C)
Tata kelola dan perbaikan
pembelajaran
(dimensi E)
● Seluruh GTK bersertifikat pendidik
● Guru mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan
● Melakukan pengimbasan
● Menyusun perencanaan, anggaran, dan
kebijakan berbasis data
● Pelibatan masyarakat dalam perbaikan
pengelolaan satuan pendidikan