Isu – Isu Terkini
JASA PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
PROGRAM PENANGANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING
KAB. MEMPAWAH, PROV. KALIMANTAN BARAT TAHUN II s/d Bulan September 2022
Isu – Isu Terkini
JASA PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
PROGRAM PENANGANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
PROYEK PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING
KAB. MEMPAWAH, PROV. KALIMANTAN BARAT TAHUN II s/d Bulan September 2022
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Lampiran 4
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Lampiran 4
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
slide_tugas_DPL Coremap_2011.ppt
1. Free Powerpoint Templates
Page 1
REVIEW
Laporan Hasil Penyusunan dan Penetapan
Daerah Perlindungan Laut (DPL) COREMAP II Wakatobi Tahun 2008
Disusun oleh :
Iwan Alim Saputra & Hendri Putrananda
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2011
2. Free Powerpoint Templates
Page 2
COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program)
atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang
mempunyai tujuan untuk melindungi, merehabilitasi dan
memanfaatkan secara lestari terumbu karang Indonesia untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Marine Protected Area adalah Pengelolaan Kawasan Laut yang
lebih memfokuskan pada pemecahan terhadap isu-isu eksploitasi
sumberdaya alam yang dominan dilakukan oleh para pengguna
lokal, disamping pada potensi area utama biodiversity yang
penting. Kegiatan Marine Protected Area berisikan keputusan pada
ukuran pengelolaan dan penggunaan Sumber Daya Alam serta
batasan oleh masyarakat yang selanjutnya memperoleh legalitas
dari pemerintahan Desa
Salah satu strategi penting dalam konteks pengelolaan
sumberdaya alam, termasuk ekosistem terumbu karang yang
bersifat terpadu dengan pengelolaan ekosistem lainnya adalah
Daerah Perlindungan Laut / Marine Protected Area (MPA)
3. Free Powerpoint Templates
Page 3
Tujuan pelaksananaan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan
Daerah Perlindungan Laut (DPL):
1. Sebagai pembelajaran bagi masyarkat desa dalam melakukan
inisiasi penyusunan Daerah Perlindungan Laut
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah
Perlindungan Laut di masing-masing desa lokasi program
3. Pengambilan titik DPL yang telah di tetapkan berdasarkan
musyawarah masyarakat desa
4. Melakukan pengukuran luasan DPL yang telah ditetapkan oleh
masyarakat desa
5. Untuk mendapatkan daerah yang memiliki kewenangan
pengelolaan yang diperoleh secara partisipatif dengan dilindungi
dan terbatas untuk kegiatan tertentu
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daerah Perlindungan Laut
DPL dilkasanakan selama 2 bulan pada bulan Juli – Agustus 2008
di 40 Desa Lokasi Program COREMAP II Kab. Wakatobi
4. Free Powerpoint Templates
Page 4
Metodologi Kegiatan
Metodologi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah survey lansung
dan pertemuan dengan masyrakat Desa yang terdiri dari :
a. Pertemuan Tingkat Desa
b. Survey Lokasi
c. Analisis Data
d. Sosialisasi
e. Pelaporan
Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daerah Perlindungan Laut
(DPL) di 40 Desa Lokasi Program COREMAP II Kab. Wakatobi TA.
2008 dilaksanakan secara swakelola oleh PMU COREMAP II Kab.
Wakatobi dengan membentuk Tim survey dengan ketua Tim Teknis
oleh Koordinator MCS COREMAP II Kab. Wakatobi
5. Free Powerpoint Templates
Page 5
Hasil Kegiatan
1. DPL yang sudah terbentuk dan di tetapkan oleh masyarakat Desa adalah
sebanyak 35 DPL di 8 Kecamatan Survey Lokasi
2. Terdapat 7 Desa yang tidak memiliki atau memiliki DPL bersama
3. Desa Mola Selatan dan Desa Mola Utara tidak memiliki DPL karena ke dua
Desa tersebut tidak memiliki wilayah perairan
4. Desa Mola Utara dan Mola Selatan akan mendukung dan menjaga DPL Desa
tetangga yang memiliki DPL sebagai DPL bersama
5. Desa Ollo, Kel. Buranga dan Desa Balasuna Kec. Kaledupa memiliki DPL
bersama karena ke tiga desa terebut saling berdekatan
6. Desa Waitii Timur dan Lamanggau telah menyepakati DPL bersama yang
berada di perairan Kaonopape Desa Lamanggau karena saling berhadapan dan
di pisahkan selat yang sempit sehingga Desa Waitii Timur tidak memiliki wilayah
perairan yang luas
7. Dari 35 DPL ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria sebagai DPL karena
luasannya masih berada di bawah 10 Ha dan akan dilakukan revisi dan ditinjau
ulang untuk di perluas
8. Masih banyak DPL yang belum memiliki rambu-rambu batas DPL sehingga sulit
untuk diketahui DPL desa yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat
6. Free Powerpoint Templates
Page 6
Saran dan Tindak Lanjut
1.Perlu dilakukan revisi dan peninjauan ulang
terhadap DPL dengan luasan di bawah 10 Ha
2.Perlu dilakukan penandaan terhadap DPL
pada Tahun 2009 untuk DPL yang telah di
tetapkan untuk masing-masing desa
3.Dari 35 DPL yang telah ditetapkan di 40 desa
lokasi, perlu dilakukan penyusunan dan
pengesahan Peraturan Desa (Perdes) tentang
DPL dan Peraturan Bupati (Perbub) terhadap
DPL bersama yang telah di tetapkan
7. Free Powerpoint Templates
Page 7
PENDEKATAN
• Dalam pelaksanaan program tersebut, pendekatan yang
dilakukan berorientasi tujuan yaitu penetapan Daerah
Perlindungan Laut. Meskipun di dalam metodologi
kegiatannya terdapat unsur partisipasi masyarakat yang
difasilitasi oleh pihak luar (Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Wakatobi), namun masyarakat cenderung dijadikan
sebagai objek dalam proses kegiatannya, karena dalam
waktu yang relatif singkat mereka harus dapat merumuskan
dan menetapkan zonasi daerah perlindungan laut, walaupun
harus berbenturan dengan wilayah yang selama ini mereka
jadikan sebagai tempat untuk mencari hasil laut (pekerjaan)
8. Free Powerpoint Templates
Page 8
METODE
Dalam laporan kegiatan ini, metode yang
digunakan berupa RRA (Rapid Rural Aprasial),
dimana keberadaan fasilitator bersama
masyarakat setempat cenderung dalam waktu
singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena laporan
yang dibuat oleh institusi terkait juga terkendala
oleh waktu serta berorientasi pada hasil, selain itu
laporan ini lebih bersifat insidental tanpa adanya
keberlangsungan akan program tersebut
9. Free Powerpoint Templates
Page 9
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
• Laporan kegiatan ini meskipun
mempunyai kelebihan dalam hal deskripsi
potensi dan hambatan, namun terdapat
beberapa titik lemah pada intinya, yaitu
pada proses pembelajaran masyarakat
terhadap suatu program yang ditawarkan