Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kesadaran pajak, di mana pendidikan tinggi diharapkan dapat menanamkan pemahaman mengenai kewajiban membayar pajak dan manfaatnya bagi negara dalam membiayai layanan publik.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara.
Dalam kedudukan ini pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum,maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundangan
Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang undang dasar negara.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Esai amatir selanjutnya, dibuat untuk memenuhi syarat menjadi keanggotaan "pusat study konsultasi hukum". Esai ini hanya sekedar menggambarkan, betapa berwarnanya sistem hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari sistem turunan dari para kolonial dahulu kala hingga sistem hukum adat dan agama (Islam). Semoga bermanfaat, Merdeka.
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPajeg Lempung
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
3. PAJAK = FISCAL POLICY
PAJAKFUNGSI
BUDGETAIR
sumber Penerimaan
Negara untuk membiayai
pengeluaran negara
FUNGSI
REGULERAND
Mengatursesuatukeadaandi
masyarakatsesuaidengan
kebijakanpemerintah,con:
distribusipendapatandan
kekayaan;perlindungan
produkdalamnegeri
4. SUMBERPEMBIAYAANNEGARA
MenjualSDA
Pinjaman LNdan DN
Pajak
Utang luarnegeri dandalamnegeridapatmemberatkan posisi
APBN RI, karenautang luarnegeritersebutharusdibayarkan
besertadenganbunganya.Negaraakandicapsebagainegaramiskin
dantukangutang, karenatidakmampu untukmengatasi
perekonomiannegarasendiri
penjualansumberdayaalamsecaraberlebihandapat
menyebabkankerusakan lingkungan atau
ekosistem, sertamembuatsumberdayaalamtersebut
menjadilangka
Penerimaannegaramelalui pajakmerupakansatu-
satunyasumberpenerimaanNegarayangminim
risiko,sertadapatmeningkatkankemandirian
bangsa
UtangLuarNegeri
728,15 T
UtangDalamNegeri
5,31 T
SuratBerhargaNegara
2.815,71 T
162,76 T
62,58 T
SuratBerharga Negara Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Utang LN dan DN Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Sumber:http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
5. 65-75%
Penerimaan Negara selama 5 tahun
terakhir berasal daripenerimaan
pajak
Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total
Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
8. APBN
MEKANISME PENGELOLAAN APBN
PAJAK dan Sumber
Pendapatan Lainnya
Penyediaan Fasilitas dan
Layanan Publik
Pembahasan APBN
Pemerintah dan DPR
Warga Negara
(Pembayar Pajak dan Non
Pembayar Pajak)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Kas Negara
14. 257 JUTA
Populasi OP
WP OP Terdaftar
30,08 JUTA
WP yang Lapor
12,7 JUTAWP yang Bayar
1,55 JUTA
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
15. Kepatuhan WP
Badan relatif
rendah..
Lapor SPT
699 RIBU
WP Bayar
421 RIBU
2,68 JUTA
WP Terdaftar
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
23. Munculnya perilaku yang sadar tentang
kewajiban untuk membayar pajak
Memahami peraturan, jenis kewajiban
perpajakan, serta manfaat berbagai pajak
yang berkaitan dengan kehidupannya kelak
disesuaikan dengan perkembangan usia dan
psikologis anak
Memahami tata cara pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dikenakan kepada seorang
warga negara (wajib pajak) dan atau badan
usaha
24. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a)
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
25. Menurut
Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
Menurut
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
PENGUASAAN
PENGETAHUAN
SIKAP &
TATA NILAI
WEWENANG &
TANGGUNG JAWAB
KEMAMPUAN
KERJA
PENGETAHUAN SIKAP
KETERAMPILAN
KHUSUS
KETERAMPILAN
UMUM
26. 1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahlian secara mandiri;
10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
27. Menyusun muatan
materi kesadaran
pajak dalam mata
kuliah yang
wajib* diselenggarakan
oleh pendidikan tinggi
*Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012
Tentang Pendidikan Tinggi