SlideShare a Scribd company logo
PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DALAM
PENDIDIKAN TINGGI
KONTRIBUSIWAJIB
Kepada Negara
DAPATDIPAKSAKAN
berdasarkanUU
KONTRAPRESTASI
TIDAK LANGSUNG
MEMBIAYAIPENGELUARAN
Pemerintah untukKemakmuran
Rakyat
Pajakadalah . . .
PAJAK = FISCAL POLICY
PAJAKFUNGSI
BUDGETAIR
sumber Penerimaan
Negara untuk membiayai
pengeluaran negara
FUNGSI
REGULERAND
Mengatursesuatukeadaandi
masyarakatsesuaidengan
kebijakanpemerintah,con:
distribusipendapatandan
kekayaan;perlindungan
produkdalamnegeri
SUMBERPEMBIAYAANNEGARA
MenjualSDA
Pinjaman LNdan DN
Pajak
Utang luarnegeri dandalamnegeridapatmemberatkan posisi
APBN RI, karenautang luarnegeritersebutharusdibayarkan
besertadenganbunganya.Negaraakandicapsebagainegaramiskin
dantukangutang, karenatidakmampu untukmengatasi
perekonomiannegarasendiri
penjualansumberdayaalamsecaraberlebihandapat
menyebabkankerusakan lingkungan atau
ekosistem, sertamembuatsumberdayaalamtersebut
menjadilangka
Penerimaannegaramelalui pajakmerupakansatu-
satunyasumberpenerimaanNegarayangminim
risiko,sertadapatmeningkatkankemandirian
bangsa
UtangLuarNegeri
728,15 T
UtangDalamNegeri
5,31 T
SuratBerhargaNegara
2.815,71 T
162,76 T
62,58 T
SuratBerharga Negara Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Utang LN dan DN Jatuh
Tempo Pada Tahun 2017
Sumber:http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
65-75%
Penerimaan Negara selama 5 tahun
terakhir berasal daripenerimaan
pajak
Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total
Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
Sumber: APBN 2017
Sumber: APBN 2017
APBN
MEKANISME PENGELOLAAN APBN
PAJAK dan Sumber
Pendapatan Lainnya
Penyediaan Fasilitas dan
Layanan Publik
Pembahasan APBN
Pemerintah dan DPR
Warga Negara
(Pembayar Pajak dan Non
Pembayar Pajak)
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
Kas Negara
Sumber: APBN 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
BELANJA TRANSFER KE DAERAH
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rata-rata
pertumbuhan
penerimaan
perpajakan
2010-2016
257 JUTA
Populasi OP
WP OP Terdaftar
30,08 JUTA
WP yang Lapor
12,7 JUTAWP yang Bayar
1,55 JUTA
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
Kepatuhan WP
Badan relatif
rendah..
Lapor SPT
699 RIBU
WP Bayar
421 RIBU
2,68 JUTA
WP Terdaftar
Sumber: Data Dit. PKP tentang
Pemetaan Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahun 2016 s.d 2016
“Berarti, setiap ………………….. dari pemerintah,
¾ -nya berasal dari uang pajak..”
“Isilah titik-titik ini”
1.355 T
PENDIDIKAN
TINGGI
KEMDIKBUD KEMENRISTEKKEMENRISTEKDIKTI
Munculnya perilaku yang sadar tentang
kewajiban untuk membayar pajak
Memahami peraturan, jenis kewajiban
perpajakan, serta manfaat berbagai pajak
yang berkaitan dengan kehidupannya kelak
disesuaikan dengan perkembangan usia dan
psikologis anak
Memahami tata cara pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dikenakan kepada seorang
warga negara (wajib pajak) dan atau badan
usaha
UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a)
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
Menurut
Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)
Menurut
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
PENGUASAAN
PENGETAHUAN
SIKAP &
TATA NILAI
WEWENANG &
TANGGUNG JAWAB
KEMAMPUAN
KERJA
PENGETAHUAN SIKAP
KETERAMPILAN
KHUSUS
KETERAMPILAN
UMUM
1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahlian secara mandiri;
10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan
Menyusun muatan
materi kesadaran
pajak dalam mata
kuliah yang
wajib* diselenggarakan
oleh pendidikan tinggi
*Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012
Tentang Pendidikan Tinggi
Menjadi bagian dari
WP Masa Depan yang Patuh
Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi
Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi
Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi
Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi
Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi

More Related Content

What's hot

Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
Warnet Raha
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
rezekysholikhah
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaArief Anzarullah
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
Muslimin B. Putra
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Syifa Nadia
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Vallen Hoven
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Lestari Moerdijat
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 
Unsur unsur identitas nasional
Unsur unsur identitas nasionalUnsur unsur identitas nasional
Unsur unsur identitas nasionalYabniel Lit Jingga
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Pajeg Lempung
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasimaneicon22
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governanceKhuzain Achmed
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Doan Gabriel Silalahi
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
Riskiana Riskiana
 

What's hot (20)

Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Presentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragamaPresentasi kerukunan antar umat beragama
Presentasi kerukunan antar umat beragama
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
Politik dan Strategi Nasional (Kewarganegaraan)
 
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat IndonesiaKemajemukan Masyarakat Indonesia
Kemajemukan Masyarakat Indonesia
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Unsur unsur identitas nasional
Unsur unsur identitas nasionalUnsur unsur identitas nasional
Unsur unsur identitas nasional
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
 
Keuangan negara
Keuangan negaraKeuangan negara
Keuangan negara
 
Otonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasiOtonomi daerah dan demokrasi
Otonomi daerah dan demokrasi
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governance
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
Latar belakang pendidikan kewarganegaraan bg 1
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
 

Similar to Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi

Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Walid Umar
 
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKLPermendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Abdul Hafifudin
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Dadang Solihin
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Dadang Solihin
 
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006arvinefriani
 
Pengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2laPengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2la
Fezza Hafezza
 
Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2
Fezza Hafezza
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Dadang Solihin
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
NhaAnawati
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
dinkesmitra
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.ppt
AnsariMH
 
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Walid Umar
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
3327PEMALANG
 
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdfPROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
665KarmujiTubanJatim
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
sopyanbkkbn
 
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKLSalinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Guss No
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
Relawansatria
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
M. ALI AMIRUDDIN
 

Similar to Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi (20)

Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
Buku 1 - Akuntansi KTSP 2006
 
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKLPermendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
Permendikbud no. 54 th 2013 ttg SKL
 
04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende04 Gubernur Ende
04 Gubernur Ende
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP  dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010
 
Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006
 
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
 
Pengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2laPengajianampenggal2la
Pengajianampenggal2la
 
Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2Pengajianampenggal2
Pengajianampenggal2
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
Paper analisis kasus_korupsi_rapbn-1_baru[1]
 
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptxFormat Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
Format Persentasi Rakorev Sementer I 2021-DPPB.pptx
 
13886366.ppt
13886366.ppt13886366.ppt
13886366.ppt
 
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
Buku 1- Desain dan Produksi Kria Kayu - KTSP 2006
 
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2Regional ii  paparan plt_kepala bkkbn_2
Regional ii paparan plt_kepala bkkbn_2
 
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdfPROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
PROPOSAL KEGIATAN IKM DAN PPKB KKG PAI KAB. TUBAN 2022.pdf
 
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatanImplementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
Implementasi program kb di kel kelayan dalam kec banjarmasin selatan
 
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKLSalinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
Salinan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 ttg SKL
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
 
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
01. a.-salinan-permendikbud-no.-54-tahun-2013-ttg-skl
 

More from Pajeg Lempung

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Pajeg Lempung
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Pajeg Lempung
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Pajeg Lempung
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Pajeg Lempung
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Pajeg Lempung
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
Pajeg Lempung
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
Pajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Pajeg Lempung
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Pajeg Lempung
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Pajeg Lempung
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Pajeg Lempung
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Pajeg Lempung
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Pajeg Lempung
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Pajeg Lempung
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Pajeg Lempung
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pajeg Lempung
 

More from Pajeg Lempung (20)

Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desaPermendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
Permendagri no.83 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentiaan_perangkat_desa
 
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desaPermendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
Permendagri no.82 th_2015_tentang_pengangkatan_pemberhentian_kepala_desa
 
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdesPermendagri 84 2015 sotk pemdes
Permendagri 84 2015 sotk pemdes
 
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahanPermen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
Permen no81 th_2015_ tentang evaluasi_perkembangan_desa_kelurahan
 
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumdPermen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
Permen no 4_2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran bumd
 
Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016Permen.110 tahun 2016
Permen.110 tahun 2016
 
Permen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiranPermen no.47 th 2016 lampiran
Permen no.47 th 2016 lampiran
 
Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016Permen no.47 th 2016
Permen no.47 th 2016
 
Permen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiranPermen no.46 th 2016 lampiran
Permen no.46 th 2016 lampiran
 
Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016Permen no.46 th 2016
Permen no.46 th 2016
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desaPeraturan menteri desa no 5  tentang penetapan prioritas pembangunan desa
Peraturan menteri desa no 5 tentang penetapan prioritas pembangunan desa
 
Indeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desaIndeks desa membangun-kementerian-desa
Indeks desa membangun-kementerian-desa
 
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desaBuku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
Buku laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014 2
 
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
Undang undang desa nomor 06 tahun 2014
 
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des   nkri berbagiTata cara penyusunan apb des   nkri berbagi
Tata cara penyusunan apb des nkri berbagi
 
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...Salinan  -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
Salinan -skb_3_menteri_percepatan_penyaluran_pengelolaan_dan_penggunaan_dana...
 
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desaPp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
Pp 47-tahun-2015-tentang-desa kumpulan-uu_desa
 

Recently uploaded

SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 

Recently uploaded (20)

SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 

Slide peningkatan kesadaran pajak dalam perguruan tinggi

  • 1. PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DALAM PENDIDIKAN TINGGI
  • 3. PAJAK = FISCAL POLICY PAJAKFUNGSI BUDGETAIR sumber Penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran negara FUNGSI REGULERAND Mengatursesuatukeadaandi masyarakatsesuaidengan kebijakanpemerintah,con: distribusipendapatandan kekayaan;perlindungan produkdalamnegeri
  • 4. SUMBERPEMBIAYAANNEGARA MenjualSDA Pinjaman LNdan DN Pajak Utang luarnegeri dandalamnegeridapatmemberatkan posisi APBN RI, karenautang luarnegeritersebutharusdibayarkan besertadenganbunganya.Negaraakandicapsebagainegaramiskin dantukangutang, karenatidakmampu untukmengatasi perekonomiannegarasendiri penjualansumberdayaalamsecaraberlebihandapat menyebabkankerusakan lingkungan atau ekosistem, sertamembuatsumberdayaalamtersebut menjadilangka Penerimaannegaramelalui pajakmerupakansatu- satunyasumberpenerimaanNegarayangminim risiko,sertadapatmeningkatkankemandirian bangsa UtangLuarNegeri 728,15 T UtangDalamNegeri 5,31 T SuratBerhargaNegara 2.815,71 T 162,76 T 62,58 T SuratBerharga Negara Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Utang LN dan DN Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Sumber:http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
  • 5. 65-75% Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir berasal daripenerimaan pajak Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
  • 8. APBN MEKANISME PENGELOLAAN APBN PAJAK dan Sumber Pendapatan Lainnya Penyediaan Fasilitas dan Layanan Publik Pembahasan APBN Pemerintah dan DPR Warga Negara (Pembayar Pajak dan Non Pembayar Pajak) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kas Negara
  • 10. BELANJA PEMERINTAH PUSAT *dalam Triliun Rupiah Sumber: APBN 2017
  • 11. BELANJA TRANSFER KE DAERAH *dalam Triliun Rupiah Sumber: APBN 2017
  • 12. Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • 14. 257 JUTA Populasi OP WP OP Terdaftar 30,08 JUTA WP yang Lapor 12,7 JUTAWP yang Bayar 1,55 JUTA Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
  • 15. Kepatuhan WP Badan relatif rendah.. Lapor SPT 699 RIBU WP Bayar 421 RIBU 2,68 JUTA WP Terdaftar Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
  • 16. “Berarti, setiap ………………….. dari pemerintah, ¾ -nya berasal dari uang pajak..” “Isilah titik-titik ini”
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 22.
  • 23. Munculnya perilaku yang sadar tentang kewajiban untuk membayar pajak Memahami peraturan, jenis kewajiban perpajakan, serta manfaat berbagai pajak yang berkaitan dengan kehidupannya kelak disesuaikan dengan perkembangan usia dan psikologis anak Memahami tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada seorang warga negara (wajib pajak) dan atau badan usaha
  • 24. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pasal 4 huruf a) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria menimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (pasal 5 ayat [1])
  • 25. Menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) PENGUASAAN PENGETAHUAN SIKAP & TATA NILAI WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KEMAMPUAN KERJA PENGETAHUAN SIKAP KETERAMPILAN KHUSUS KETERAMPILAN UMUM
  • 26. 1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap relijius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain; 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri; 10.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
  • 27. Menyusun muatan materi kesadaran pajak dalam mata kuliah yang wajib* diselenggarakan oleh pendidikan tinggi *Pasal 35 ayat (1) UU 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36. Menjadi bagian dari WP Masa Depan yang Patuh