Keputusan Kepala Desa Dara Kunci membentuk lima kelompok masyarakat penerima bantuan pembangunan rumah korban gempa bumi untuk mengelola dana bantuan serta menentukan pengurus kelompok tersebut sampai serah terima proyek selesai.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun 2022 sebesar Rp2,03 miliar untuk pendapatan dan Rp2,15 miliar untuk belanja dengan defisit Rp115,78 juta yang akan ditutup dari pembiayaan.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Peraturan Desa ini membahas tentang pendirian Bank Sampah di Desa Kedungjaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Bank Sampah akan mengelola sampah rumah tangga dan produksi masyarakat dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Peraturan ini juga mengatur program Gerakan Desa Menabung untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat dengan memanfaatkan layanan BUMDes sebagai tempat menabung.
Keputusan Kepala Desa Sakurjaya mengangkat enam orang sebagai Ketua RW di desa tersebut untuk masa jabatan 2021-2026. Keputusan ini diambil berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan desa.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmalang Tahun 2022 sebesar Rp2,03 miliar untuk pendapatan dan Rp2,15 miliar untuk belanja dengan defisit Rp115,78 juta yang akan ditutup dari pembiayaan.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Peraturan Desa ini membahas tentang pendirian Bank Sampah di Desa Kedungjaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Bank Sampah akan mengelola sampah rumah tangga dan produksi masyarakat dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Peraturan ini juga mengatur program Gerakan Desa Menabung untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat dengan memanfaatkan layanan BUMDes sebagai tempat menabung.
Keputusan Kepala Desa Sakurjaya mengangkat enam orang sebagai Ketua RW di desa tersebut untuk masa jabatan 2021-2026. Keputusan ini diambil berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan desa.
Keputusan Kepala Desa Cilayung Nomor 04 Tahun 2014 membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Cilayung untuk menyusun rencana pembangunan desa tahun 2014. Tim ini terdiri atas 12 anggota yang mewakili unsur pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat.
Keputusan ini membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Seboro untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keputusan ini menetapkan lima poin utama tentang tugas dan tanggung jawab KPMD.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN LKMDPemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Wonoyoso periode 2019-2026 yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi untuk membantu pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa.
BUKU MEMORI SERAH TERIMA JABATAN PJ KADES kpd KADES TERPILIH.pdfSuwondo Chan
Memori ini memberikan ringkasan tentang serah terima jabatan Pj Kepala Desa Bhuana Jaya. Dokumen ini berisi tentang gambaran umum Desa Bhuana Jaya termasuk kondisi geografis, demografi penduduk, dan dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan memori ini.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Proposal ini berisi rencana penggunaan dana bantuan keuangan pemerintah desa tahap satu di Desa Santiri untuk tahun anggaran 2014. Terdapat rekomendasi dari camat, surat keputusan penunjukan ketua RT dan bendahara desa, serta surat pengantar daftar usulan rencana kegiatan kepada bupati melalui kepala BPMPD.
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri yang mengubah peraturan sebelumnya tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi prioritas penggunaan dana desa, penambahan kewajiban pelaksanaan kegiatan secara swakelola, serta penjabaran lebih lanjut tentang program prioritas yang dapat didanai dari dana desa.
Keputusan Kepala Desa Salo Dua menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) berdasarkan peraturan dan hasil musyawarah pembangunan desa, serta menugaskan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RKP-Desa.
Keputusan Kepala Desa Suppirang mengangkat Nikodemus sebagai Bendahara Desa berdasarkan hasil rapat BPD. Keputusan ini juga menetapkan penghasilan tetap bagi Bendahara dari APBD sesuai kemampuan Desa. Selanjutnya ada keputusan pengangkatan kepala dusun di Desa Suppirang.
1. KEPALA DESA DARA KUNCI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
K E P U T U S A N
KEPALA DESA DARA KUNCI
NOMOR : 413.6 / / DKI / 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH
KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI DESA DARA KUNCI TAHUN 2018
KEPALA DESA DARA KUNCI,
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan
rumah penduduk yang terdampak bencana gempa bumi Lombok di
wilayah Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia;
b. bahwa untuk memperlancar proses pengurusan dan
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pembangunan rumah
tahan gempa dari Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok
Masyarakat (Pokmas) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah
Korban Bencana Gempa Bumi di Desa Dara Kunci Tahun 2018 dengan
Keputusan Kepala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
2. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016
Nomor 27);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DARA KUNCI TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DI DESA
DARA KUNCI TAHUN 2018.
KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima bantuan
pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Desa Dara Kunci
Kecamatan Sambelia dengan nama sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Menetapkan Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Masa jabatan Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sampai dengan dilakukannya
serahterima pembangunan rumah bantuan korban bencana gempa bumi di
Desa Dara Kunci;
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing–masing yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Dara Kunci
Pada tanggal 17 September 2018
a.n. KEPALA DESA DARA KUNCI,
SEKRETARIS DESA
M A R D I
NIP. 19681231 200906 1 014
TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Lombok Timur
Cq. Kepala Dinas PUPR Kab. Lombok Timur di Selong;
2. Yth. Camat Sambelia di Sambelia;
3. Yth. Ketua BPD Desa Dara Kunci di Dara Kunci;
4. Masing – masing yang bersangkutan.
3. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DARA KUNCI
NOMOR : 413.6 / / DKI / 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Penerima Bantuan
Pembangunan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Desa Dara Kunci
Tahun 2018.
DAFTAR NAMA PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
PENERIMA BANTUAN RUMAH KORBAN BENCANA GEMPA BUMI
DI DESA DARA KUNCI TAHUN 2018
N
O
NAMA PENGURUS JABATAN
NAMA
POKMAS
JUMLAH
ANGG.
LOKASI (DUSUN)
1 2 3 4 5 6
1
2
3
ANHAR
SA’BAN
AISIYAH
Ketua
Sekretaris
Bendahara
LINDURI 15 org Sandongan
4
5
6
YAKUB KURNIAWAN
YUHIBULLAH
FATHURRAHMAN
Ketua
Sekretaris
Bendahara
ASSUKUR 11 org
Sandongan Barat
dan Dara Kunci
7
8
9
SOLAHUDIN
LALU AL IDRUS
NASRUDIN
Ketua
Sekretaris
Bendahara
BOYOTI 11 org
Menanga Reak dan
Menanga Reak Timur
10
11
12
PURNA
SAMSURIAH
SARIPAH
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Tibu Harapan 15 org Koloh Sepang
13
14
15
RAMDAN
NURIYANTO
RIASIM IDI SALIM
Ketua
Sekretaris
Bendahara
GEMPANI 11 org Koloh Sepang
16
17
18
JERAT HIDAYAT
ZAINUL HARIS
JAMILUDIN
Ketua
Sekretaris
Bendahara
AULA DUNA 21 org Batu Sela
Ditetapkan di Dara Kunci
Pada tanggal 17 September 2018
a.n. KEPALA DESA DARA KUNCI,
SEKRETARIS DESA
M A R D I
NIP. 19681231 200906 1 014