Teks ini membahas sistem perbankan syariah di Indonesia dan mekanisme pengawasannya. Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil, serta hanya melakukan investasi yang halal. Pengawasan perbankan syariah dilakukan secara multilayer oleh pengawasan internal bank dan eksternal oleh OJK, DSN, dan auditor. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di bank.

1. SISTEM PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAWASAN LKS
DOSEN PENGAMPU :
SITI KADARIAH, S.H.I, M.E
DISUSUN OLEH KELOMPOK I :
INTAN SARI (1942000022)
DANDI WICAKSONO (1942000031)
.

2. .
Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling
menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang di dukung
oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan
dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan
yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.
Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia semakin mudah di
temukan oleh masyarakat, dengan mengenali logo iB di bank-bank
terkemukan terdekat. iB memudahkan masyarakat untuk mengenali
tersedianya jasa perbankan syariah di manapun di seluruh Indonesia. Logo
iB merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia,
yang merupakan kritalisasi dari nilai-nilai utama sistem perbankan syariah
yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretikan. Dengan
adanya iB sebagai penanda, masyarakat akan merasa lebih nyaman karena
produk dan jasa layanan perbankan yang diberikan akan mengutamakan
nilai-nilai keadilan, transparan, keseimbangan etika, dan kebaikan sosial
bersama.

3. Bank Syariah Bank Konvensional
a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil
b. Menggunakan prinsip jual-beli
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan
kemitraan
d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan
fatwa Dewan Syariah
f. Dilarangnya gharar dan maisir
g. Menciptakan keserasian diantara keduanya.
h. Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan
barang yang dibutuhkan (finance the goods and services)
i. Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva.
a. Berdasarkan tujuan membungakan uang
b. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan
kreditur-debitur
d. Investasi yang halal maupun yang haram
e. Tidak mengenal Dewan sejenis itu.
f. Terkadang terlibat dalam speculative FOREX dealing
g. Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor
riel dengan sektor moneter.
h. Memberikan peluang yang sangat besar untuk sight
streaming (penyalah gunaan dana pinjaman)
i. Rentan terhadap negative spread
Berikut daftar perbedaan antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional
Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

4. BEBERAPA PRODUK JASA YANG DISEDIAKAN OLEH
BANK BERBASIS SYARIAH ANTARA LAIN:
Titipan atau simpanan
 Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa
penitipan dana dimana penitip dapat mengambil
dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem
wadiah Bank tidak berkewajiban, namun
diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada
nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul
Maal.
 Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan
dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu.
Keuntungan dari investasi terhadap dana
nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan
antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi
hasil tertentu.

5. .
 Bagi hasil
 Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada
model partnership atau joint venture
 Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal
dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi
menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian
ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang
diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan
penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan,
kecurangan dan penyalahgunaan.
 Al-Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi
nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan
atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
 Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari
muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas
penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya
nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

6. .
 Jual beli
 Bai' Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli.
Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa
kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang
dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank.
 Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di
kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
 Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana
harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran,
atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing
kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam
di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula.
 Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang itu sendiri.

 Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah adalah akad
pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran
upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan
kepemilikan atas barang sewa.

7. .
 Pengawasan bank syariah (termasuk pula pengaturannya) pada
dasarnya memiliki dua sisim, yaitu pengawasan dari aspek: (i) kondisi
keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip
kehati-hatian bank, dan (ii) pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan
operasional bank. Berkaitan dengan hal itu maka struktur pengawasan
perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri
dari : (1) Sistem Pengawasan Internal, yang memiliki unsur-unsur; RUPS,
Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKAI - Internal
Syariah Reviewer, dan (2) Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri dari
unsur BI, Akuntan Publik (termasuk external syariah auditor), DSN dan
Stakeholder/Masyarakat Pengguna Jasa. Sistem pengawasan internal
lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme
dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.

8. .
Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
terhadap Bank Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional
 Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan
merupakan keuni-kan tersendiri bagi perbankan syariah.
Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan
aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat
besar dalam penetapan dan pengawa san pelaksanaan prinsip-
prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan
syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syari’ah
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

9. .
Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia Terhadap
Bank Syariah
 Pada pokoknya Bank Indonesia se-bagai Bank
Sentral mempunyai tiga bidang tugas, yaitu (1)
menetapkan dan melak-sanakan kebijakan moneter, (2)
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pem- bayaran,
dan (3) mengatur dan mengawasi bank.

10. SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
.