SISTEM PENJAMU STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI UST.pdf

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017
STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI
Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

Nomor Dokumen : LPM-UST-SPEG-06
Berlaku Sejak : 2017
Revisi : 2
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
YOGYAKARTA
2017

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh:
Kepala LPM
(Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)
Wakil Rektor II,
(Dra. Hj. Trisharsiwi, M.Pd.)
Rektor,
(Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
2017

YOGYAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
STANDAR KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
Revisi : 2
1
A. Visi dan Misi
Universitas
1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi
tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa
UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan
perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan
martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam
”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan
Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh
karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan
visi tersebut adalah seluruh sivitas akademika memiliki
dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat
memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan
menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat
mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan
ajaran Tamansiswa.
2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan
tinggi nasional berbentuk universitas melalui
pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
pembudayaan yang luhur.”
3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional,
dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur,
mengabdi kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak
canggung di tingkat internasional”.
B. Rasional Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas
dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan
Universitas, maka Universitas perlu menyusun Standar
Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna.
Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan
kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga
akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.
C. Pihak yang
bertanggung
jawab
1. Pengurus Yayasan
2. Rektor
3. Wakil Rektor II
4. BAU
5. Kepegawaian

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
PEGAWAI
Revisi : 2
2
D. Definisi Istilah 1. Pegawai UST adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai,
dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Pegawai tetap terdiri atas Pamong Tetap dan Karyawan
Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Pamong dan
Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas
Pamong Tidak Tetap, Pamong Ahli, dan Karyawan
Tidak Tetap;
3. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok,
Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap
bulan kepada setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Nafkah
Pegawai ke-13, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah
Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Pegawai Tidak
Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap
Pegawai dan Calon Pegawai, Dana Purna Tugas dan
Dana Silaturahmi bagi Pegawai yang telah mencapai
batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Pegawai
dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan
tugas bagi Calon Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap,
serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pegawai
dan Calon Pegawai.
4. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk
setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan
Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur
dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan
Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan
Rektor.
E. Pernyataan Isi
Standar
1. UST melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai;
2. Kesejahteraan Pegawai terdiri atas nafkah pokok dan
tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada
Pegawai dan Calon Pegawai;
3. Kesejahteraan Pegawai tentang nafkah untuk setiap
jenjang pangkat, Golongan, dan Jabatan sesuai masa
kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan
dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan
Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatiakn
usulan Rektor;
4. Kesejahteraan Pegawai tentang nafkah Pegawai bagi

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
PEGAWAI
Revisi : 2
3
Pamong Tetap Negeri Dipekerjakan diatur dengan Surat
Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan
usulan Rektor;
5. Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium diberikan
berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat
Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan
Langsung;
6. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif dan uang makan
harian diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai
yang bekerja dan menaati jam kerja;
7. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif lembur dan/atau
insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai,
Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja
melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas
tambahan dengan beban kerja tertentu;
8. Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif khusus diberikan
kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai
Tidak Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah
mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan, berhak atas
insentif khusus;
9. Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah
mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Dana
Purna Tugas, Dana HariTua/Pensiun, dan Dana
Silaturahmi;
10. Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan
kepada Setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu
tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;
11. Kesejahteraan Pegawai berupa Perlindungan rasa aman
dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan
ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan
hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;
12. Kesejahteraan Pegawai berupa penyampaian pendapat,
masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada
Pejabat yang Berwenang.
13. Kesejahteraan Pegawai refreshing bagi Pegawai, PTT
yang dilaksanakan setiap tahun.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
PEGAWAI
Revisi : 2
4
F. Strategi 1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun
Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan
pemangku kepentingan internal (stakeholders internal);
2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan
Pegawai kepada pemangku kepentingan internal
(stakeholders internal);
3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan
Pegawai;
4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar
Kesejhateraan Pegawai;
5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.
G. Indikator 1. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UST mendapat
nafkah dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai
dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa
Kerja;
2. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UST mendapat
Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
3. Pegawai UST Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas
dan Dana Silaturahmi;
4. Setiap Pegawai UST dengan masa kerja tertentu
mendapat cuti;
5. Setiap Calon Pegawai UST mendapat izin tidak
menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;
6. Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UST mendapat
perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja, serta perlindungan hukum dari
Universitas.
H. Dokumen
terkait
1. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan
Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
3. Dokumen Standar Kesejahateraan Pegawai.
I. Referensi 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-
undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
PEGAWAI
Revisi : 2
5
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang juncto
Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan DIrektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan
Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan
Tinggi Tahun 2016.
17. Akta Pendirian Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
PEGAWAI
Revisi : 2
6
Nomor 35 tahun 1959.
18. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
Sarjanawiyata Tamansiswa.
19. Statuta UST Tahun 2012 dan Amandemennya.
20. Surat Keputusan Pembina Yayasan Sarjanawiyata
Tamansiswa Yogyakarta Nomor 02/SK/Pembina/TS-
HP/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.
21. Peraturan Pokok Kepegawaian UST tahun 2014.
22. Surat Keputusan Rektor Nomor: 010/YSW/SK/AS-
YS/III/2015 Tentang Perubahan Tabel Nafkah Pokok,
Tunjangan-tunjangan, Insentif dan Ketentuan-ketentuan
lain bagi Pegawai Tetap/Calon Pegawai Tetap Yayasan
Sarjanawiyata Tamansiswa.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PENETAPAN
Revisi : 2
7
A. Tujuan Manual
Penetapan
Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan
menetapkan Standar Kesejahteraan Pegawai.
B. Luas Lingkup
Manual Penetapan
Manual penetapan Standar Kesejahteraan Pegawai ini
berlaku ketika merancang, merumuskan, dan
menetapkan Standar Kesejahteraan Pegawai.
C. Definisi Istilah Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Pegawai
adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar
Kesejahteraan Pegawai.
D. Langkah-Langkah
Manual Penetapan
1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak
dan tujuan akhir, mulai dari merancang,
merumuskan hingga menetapkan Standar
2. Menganalisis semua peraturan perundangan yang
relevan dengan penyusunan Standar Kesejahteraan
Pegawai seperti yang tercantum di dalam referensi
standar.
3. Melakukan evaluasi diri melalui dengan
menerapkan analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats) terkait dengan
sistem Kesejahteraan Pegawai;
4. Menganalisis hasil dari langkah butir (2) hingga
butir (3) dengan mengujinya terhadap visi dan misi
UST.
5. Merumuskan draf awal Standar Kesejahteraan
Pegawai dengan menggunakan rumus A
(Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D
(Degree) atau dengan rumus Key Performan
Indicator (KPI).
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar
dengan mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
7. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan
standar dengan memperhatikan hasil dari butir (6).
8. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui
penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E. Kualifikasi Pejabat
yang Menjalankan
Manual Penetapan
Rektor mengusulkan Standar Kesejahteraan Pegawai
kepada Yayasan. Pengurus Yayasan mengeluarkan
Surat Ketetapan setelah memperhatikan usulan Rektor.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PENETAPAN
Revisi : 2
8
F. Catatan dan
Dokumen terkait
1. Hasil analisis SWOT dan evaluasi diri;
2. Hasil uji publik atau sosialisasi;
3. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PELAKSANAAN
Revisi : 2
9
A. Tujuan Manual
Pelaksanaan
Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi
B. Luas Lingkup
Manual Pelaksanaan
Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar
Kesejahteraan Pegawai telah ditetapkan.
C. Definisi Istilah Manual pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai
adalah langkah-langkah untuk melaksanakan,
memenuhi, dan melampaui Standar Kesejahteraan
Pegawai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D. Langkah-Langkah
Manual Pelaksanaan
1. Rektor mengusulkan ketentuan tentang bentuk
Nafkah, Bantuan, Honorarium, Insentif Khusus,
Dana Purna Tugas, dan Dana Silaturahmi kepada
Pengurus Yayasan.
2. Yayasan mengeluarkan Surat Keputusan tentang
Kesejahteaan Pegawai setelah memperhatikan
usulan Rektor.
3. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk Nafkah.
a. Menetapkan Nafkah pegawai yang terdiri atas
nafkah pokok dan tunjangan.
b. Menetapkan Nafkah Calon Pegawai adalah 80%
dari Nafkah Pegawai
c. Menetapkan Tunjangan-tunjangan pada nafkah
Pegawai, sebagai berikut:
1) tunjangan anak dan istri/suami;
2) tunjangan sandang pangan;
3) tunjangan transportasi;
4) tunjangan perbaikan penghasilan;
5) tunjangan tabungan hari tua;
6) tunjangan hari raya keagamaan;
7) tunjangan jabatan struktural bagi pegawai
yang menjabat;
8) tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai
yang menjabat.
d. Menetapkan nafkah ke-13 bagi Pegawai dan
Calon Pegawai yang telah mengabdi sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun setiap pertengahan
tahun.
e. Menetapkan kenaikan nafkah Pegawai secara
berkala setiap 2 (dua) tahun.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PELAKSANAAN
Revisi : 2
10
f. Menetapkan Nafkah Pegawai tidak tetap yang
terdiri atas nafkah pokok dan insentif uang
makan yang diberikan setiap bulan yang diatur
berdasarkan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan
setelah memperhatikan usulan Rektor.
4. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk Bantuan,
Honorarium, dan Insentif.
a. Menetapkan bantuan sebagai berikut:
1) bantuan Jaminan Kesehatan dan/atau
Ketenakerjaan sesuai peraturan pemerintah
yang berlaku;
2) bantuan perkawinan pertama
3) bantuan persalinan/kelahiran sampai dengan
anak kedua;
4) bantuan santunan kematian untuk
istri/suami, anak kandung, dan orang tua
kandung berupa uang duku dan karangan
bunga; dan
5) bantuan pinjaman dana dari Lembaga
Kesejahteraan Pegawai dan/atau Koperasi
Pegawai.
b. Menetapkan honorarium bagi setiap Pegawai
dan Calon Pegawai yang melaksanakan tugas
berdasarkan Surat Keputusan atau Surat
Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung.
c. Menetapkan uang makan harian bagi setiap
Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan
menaati jam kerja.
d. Menetapkan Insentif lembur dan/atau Insentif
beban kerja bagi setiap Pegawai, Calon Pegawai,
dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi
jam kerja dan/atau melaksanakan tugas
tambahan dengan beban kerja tertentu.
e. Menetapkan Insentif Khusus bagi setiap
Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak
Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah
mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan.
5. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk Dana Purna
Tugas dan Dana Silaturahmi.
a. Menetapkan Dana Purna Tugas bagi setiap

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PELAKSANAAN
Revisi : 2
11
Pegawai yang telah mencapai batas usia Purna
Tugas.
b. Menetapkan Dana Silaturahmi bagi setiap
Pegawai yang telah mengabdi sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan telah purna
tugas yang diberikan setiap bulan mulai sejak
purna tugas.
c. Menetapkan batas usia Purna Tugas sesuai jenis
Pegawai.
6. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk Cuti dan Izin
a. Menetapkan bentuk Cuti bagi Setiap Pegawai
dengan masa kerja tertentu untuk jangka waktu
tertentu, sebagai berikut:
1) Cuti Tahunan;
2) Cuti Besar;
3) Cuti Sakit;
4) Cuti Bersalin;
5) Cuti Melaksanakan Ibadah Haji;
6) Cuti karena Alasan Penting; atau
7) Cuti di Luar Tanggungan Universitas.
b. Menetapkan bentuk izin tidak menjalankan
tugas untuk jangka waktu tertentu kepada Calon
Pegawai dan Pegawai Tetap.
7. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk Perlindungan
a. Menetapkan bentuk perlindungan rasa aman dan
jaminan keselamatan bagi Pegawai dan Calon
Pegawai dalam menjalankan tugas.
b. Menetapkan bentuk pemberian Jaminan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta
perlindungan hukum bagi Pegawai dan Calon
Pegawai dalam menjalankan tugas.
8. Kesejahteraan Pegawai dalam Berpendapat
a. Menetapkan bentuk hak menyampaikan
pendapat bagi Pegawai dan Calon Pegawai, baik
secara individu maupun berkelompok terhadap
masalah yang dihadapi Unit Kerja dan/atau
Universitas.
b. Menetapkan bentuk pemberian masukan,
pertimbangan, saran, dan/atau nasehat-nasehat
secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PELAKSANAAN
Revisi : 2
12
9. Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk tempat dan
10.Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk ibadah.
yang Menjalankan
Manual Pelaksanaan
1. Wakil Rektor II bertanggung jawab terhadap
tersusunnya Manual Pelaksanaan Kesejahteraan
Pegawai.
2. BAU bertanggung jawab terhadap terselenggaranya
Manual Pelaksanaan Kesejahteraan Pegawai.
3. Kepegawaian bertanggung jawab terhadap
terselenggaranya Manual Pelaksanaan Kesejahteraan
Pegawai.
F. Catatan dan
Dokumen terkait
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop
penyusunan Manual Pelaksanaan Kesejahteraan
Pegawai.
2. Daftar hadir sosialisasi Manual Pelaksanaan

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL EVALUASI
STANDAR KESEJAHATERAAN PEGAWAI
Revisi : 2
13
A. Tujuan Manual
Evaluasi
Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses,
keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan
B. Luas Lingkup
Manual Evaluasi
Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar
Kesejahteraan Pegawai, telah dirumuskan,
disosialisasikan dan diimplementasikan.
C. Definisi Istilah 1. Manual evaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai
adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi
proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari
pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah
ditetapkan sebagai standar.
3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan
untuk mengevaluasi proses, keluaran (output), dan
hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar
D. Langkah-Langkah
Manual Evaluasi
1. Wakil Rektor II bersama Badan Pertimbangan
Pegawai mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai
dengan isi Standar Kesejahteraan Pegawai.
Pegawai menentukan pihak yang akan melakukan
evaluasi sesuai dengan isi Standar Kesejahteraan
Pegawai.
3. Kepegawaian memberitahukan pihak-pihak
(Audiences) yang akan dilakukan evaluasi.
yang Menjalankan
Manual Evaluasi
Pegawai sebagai penanggung jawab evaluasi.
2. Kepegawaian sebagai koordinator kegiatan evaluasi.
F. Catatan dan
Dokumen terkait
Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan
ketersediaan:
1. Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Instrumen Evaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.
3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Kesejahteraan
Pegawai.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PENGENDALIAN
Revisi : 2
14
A. Tujuan Manual
Pengendalian
Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari
evaluasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai.
B. Luas Lingkup
Manual
Pengendalian
Manual ini berlaku jika:
1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan
Standar Kesejahteraan Pegawai telah sesuai dengan
apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi
standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya
hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap
dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan
standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan,
kekurangan atau kelemahan yang dapat
menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau
tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah
pengendalian.
C. Definisi Istilah Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan Pegawai
adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk
memastikan bahwa Standar Kesejahteraan Pegawai
telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D. Langkah-Langkah
Manual
Pengendalian
1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar
2. Menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi
sesuai dengan isi standar Kesejahteraan Pegawai.
3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut
(RTL) kepada pihak-pihak terkait.
4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
yang Menjalankan
Manual
Pengendalian
1. Wakil Rektor II sebagai Penanggung Jawab kegiatan
pengendalian.
2. Kepegawaian sebagai Koordinator Pelaksana
Kegiatan Pengendalian
F. Catatan dan
Dokumen terkait
Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan
ketersediaan:
1. Dokumen hasil analisi evaluasi Standar
2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi.
3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PENINGKATAN
Revisi : 2
15
A. Tujuan Manual
Peningkatan
Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau
melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah
berakhirnya siklus Standar Kesejahteraan Pegawai.
B. Luas Lingkup
Manual Peningkatan
1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar
Kesejahteraan Pegawai telah mencapai satu siklus
yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi;
Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP).
2. Selanjutnya Standar Kesejahteraan Pegawai perlu
ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C. Definisi Istilah 1. Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan
Pegawai adalah upaya untuk meningkatkan dan
memperbaiki mutu dari Standar Kesejahteraan
Pegawai, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai adalah
tindakan menilai isi Standar Pengangkatan Pegawai
didasarkan, antara lain pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu
sebelumnya;
b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas,
dan masyarakat pada umumnya, dan
c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas
3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya
suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di
dalamnya.
D. Langkah-Langkah
Manual Peningkatan
Standar
Kesejahteraan
Pegawai
1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar
penyusunan Standar Kesejahteraan Pegawai.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk
mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan
mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan revisi isi Standar sehingga menjadi
standar baru.
4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan
Standar.
yang Menjalankan
Manual Peningkatan
Standar
Kesejahteraan
Pegawai
1. Wakil Rektor II sebagai penanggung jawab
peningkatan Standar.
2. LPM sebagai koordinator penyusun peningkatan
Standar
3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai
dengan isi Standar.

YOGYAKARTA
Kode
Dokumen
: LPM-UST-SPEG-06
Tanggal :
MANUAL PENINGKATAN
Revisi : 2
16
F. Catatan dan
Dokumen terkait
Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan
ketersediaan dokumen:
1. Hasil RTL dari analisis evaluasi Standar.
2. Formulir /template Standar baru.

SISTEM PENJAMU STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI UST.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to SISTEM PENJAMU STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI UST.pdf

Similar to SISTEM PENJAMU STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI UST.pdf (20)

SISTEM PENJAMU STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI UST.pdf