SlideShare a Scribd company logo
SIMULASI KDRT
TOPIK PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SUB TOPIK : PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
START
SANKSI PESAN
SANKSI
PESANSANKSI
PESAN
P2TP2A
START
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Menurut Pasal 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT)).
Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:
a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di
atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan),
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,
dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).
Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga
dijelaskan sebagai berikut.
GAMBAR 1
KEKERASAN FISIK
kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar,
menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam
dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh.
GAMBAR 2
KEKERASAN PSIKIS
Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan
perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di
rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya,
pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
GAMBAR 3
SANKSI
GAMBAR 4
KEKERASAN EKONOMI
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini
adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni
tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi
harta benda korban.
Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban
tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
GAMBAR 5
PESAN
Adapun dalam Pasal 10, UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT memberikan batasan hak-hak
kepada korban yang dapat dituntut terhadap pelaku KDRTyaitu:
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak
lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi
pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing
rohani.
GAMBAR 6
KEKERASAN SEKSUAL
Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa
melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Adapun
bentuk kekerasan seksual berat, berupa:
a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa,
merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya
dilindungi.
f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau
cedera.
Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau
menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual
berat.
GAMBAR 7
PERKOSAAN
Merupakan salah satu dari kekerasan seksual berat, dengan memaksa melakukan hubungan
seksual, memaksa selera seksual kepada orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5
jo 8), yang meliputi:
- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
GAMBAR 8
SANKSI
GAMBAR 9
PELECEHAN SEKSUAL
Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar
verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi
wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak
dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan
seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 10
PESAN
Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja
sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Ps 14).
Kewajiban Masyarakat (Ps 15)
Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGETAHUI terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upayaupaya untuk:
o mencegah berlangsungnya tindak pidana;
o memberikan perlindungan kepada korban;
o memberikan pertolongan darurat; dan
o membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 26)
Korban berhak melaporkan secara:
• langsung; atau
• memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain; kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada
kepolisian, baik:
• di tempat korban berada; maupun
• di tempat kejadian perkara.
• Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak
yang bersangkutan (Ps 27).
GAMBAR 11
INGKAR JANJI
Pada kekerasan ingkar janji termasuk ke dalam kekerasan psikologis/emosional. Karena
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau
penderitaan psikis berat pada seseorang termasuk mengancam dengan mengingkari janji dengan
orang lain. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan penganiayaan secara emosional
adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri,
mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan
kehendak.
GAMBAR 12
DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH
(PACARAN)
Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan
termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban
bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan
dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 13
SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA)
GAMBAR 14
KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK
Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan,
peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami
depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah
karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang
dilakukan oleh orang tuanya.
GAMBAR 15
PESAN
Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu :
a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard
dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
GAMBAR 12
DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH
(PACARAN)
Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan
termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban
bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan
dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 13
SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA)
GAMBAR 14
KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK
Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan,
peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami
depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah
karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang
dilakukan oleh orang tuanya.
GAMBAR 15
PESAN
Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu :
a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard
dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

More Related Content

What's hot

MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
MardiaHanis
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
Suwondo Chan
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerasruldikmen
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007
Jusa Erza
 
Sop monitoring
Sop monitoringSop monitoring
Sop monitoring
SangidYahya
 
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam KeluargaPola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
NimahAzizah
 
Sk bok 2021
Sk bok 2021Sk bok 2021
Sk bok 2021
PuskesmasSurian
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Jeffry Vantheangan
 
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiSurat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Ocy Partilova
 
Kuesioner survei
Kuesioner surveiKuesioner survei
Kuesioner survei
Diliawati Tanjung
 
Buku saku-posyandu
Buku saku-posyanduBuku saku-posyandu
Buku saku-posyandu
Eko Sugeng Pambudi
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)Kiki Kino
 
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
pjj_kemenkes
 
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan rayaSurat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Operator Warnet Vast Raha
 
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdfpencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
AchmadMaoly1
 
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docxKERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
DARLINGBALAWALA2
 
Contoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiContoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiAdi Yamin
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
masriani mahmud
 
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdfRAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
WidiaPranata
 

What's hot (20)

MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptx
 
Sk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan PanwasSk.TPK dan Panwas
Sk.TPK dan Panwas
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputer
 
Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007 Sk posyandu 2007
Sk posyandu 2007
 
Sop monitoring
Sop monitoringSop monitoring
Sop monitoring
 
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam KeluargaPola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga
 
Sk bok 2021
Sk bok 2021Sk bok 2021
Sk bok 2021
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
 
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambiSurat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
Surat perintah tugas Puskesmas rawang kota sungai penuh provinsi jambi
 
Kuesioner survei
Kuesioner surveiKuesioner survei
Kuesioner survei
 
Buku saku-posyandu
Buku saku-posyanduBuku saku-posyandu
Buku saku-posyandu
 
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
 
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
 
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
 
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan rayaSurat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
Surat permohonan izin penggunaan ruas jalan raya
 
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdfpencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
pencegahan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah.pdf
 
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docxKERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
KERANGKA ACUAN POSYANDU REMAJA DAN BKR.docx
 
Contoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiContoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupati
 
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.pptKEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
KEKERASAN TERHADAP ANAK.ppt
 
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdfRAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
RAB TA. 2022 BOK DAK NON FISIK.pdf
 

Similar to Simulasi kdrt

kdrt.ppt
kdrt.pptkdrt.ppt
Kekerasaan dalam Rumah Tangga
Kekerasaan dalam Rumah TanggaKekerasaan dalam Rumah Tangga
Kekerasaan dalam Rumah Tangga
angelaxmi
 
Makalah kdrt
Makalah kdrtMakalah kdrt
Makalah kdrt
Septian Muna Barakati
 
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptxFatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
ZulfaNh1
 
kesehsatan reproduksi
kesehsatan reproduksi kesehsatan reproduksi
kesehsatan reproduksi
calvin riko
 
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
EndangDaruqutni1
 
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptxPROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
girlaesthetic
 
Kekerasan pada anak
Kekerasan pada anakKekerasan pada anak
Kekerasan pada anakAlex Susanto
 
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.pptPERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
LilaArlina
 
Tolak Kekerasan Seksual Pada Anak
Tolak Kekerasan Seksual Pada AnakTolak Kekerasan Seksual Pada Anak
Tolak Kekerasan Seksual Pada AnakNeni Sholihat
 
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan SeksualPerlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
NimahAzizah
 
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptxKesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
IanRossalia
 
15 Bentuk kekerasan seksual
15 Bentuk kekerasan seksual15 Bentuk kekerasan seksual
15 Bentuk kekerasan seksual
CIkumparan
 
Pelanggaran hak
Pelanggaran hakPelanggaran hak
Pelanggaran hak
Vero Nika
 
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi
 

Similar to Simulasi kdrt (20)

kdrt.ppt
kdrt.pptkdrt.ppt
kdrt.ppt
 
Kekerasaan dalam Rumah Tangga
Kekerasaan dalam Rumah TanggaKekerasaan dalam Rumah Tangga
Kekerasaan dalam Rumah Tangga
 
Makalah kdrt
Makalah kdrtMakalah kdrt
Makalah kdrt
 
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptxFatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptx
 
kesehsatan reproduksi
kesehsatan reproduksi kesehsatan reproduksi
kesehsatan reproduksi
 
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
ppt tayang bahan materi untuk edukasi sosialisasi kekrasan seksual pada peser...
 
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptxPROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
PROKER FH SUMPUR KUDUS.pptx
 
5. kdrt
5. kdrt5. kdrt
5. kdrt
 
Ppm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrtPpm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrt
 
Kekerasan pada anak
Kekerasan pada anakKekerasan pada anak
Kekerasan pada anak
 
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.pptPERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
PERMASALAHAN_KESEHATAN_WANITA_DALAM_DIME-58187801.ppt
 
fdfgh
fdfghfdfgh
fdfgh
 
Tolak Kekerasan Seksual Pada Anak
Tolak Kekerasan Seksual Pada AnakTolak Kekerasan Seksual Pada Anak
Tolak Kekerasan Seksual Pada Anak
 
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan SeksualPerlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual
 
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptxKesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Krisis.pptx
 
15 Bentuk kekerasan seksual
15 Bentuk kekerasan seksual15 Bentuk kekerasan seksual
15 Bentuk kekerasan seksual
 
Pelanggaran hak
Pelanggaran hakPelanggaran hak
Pelanggaran hak
 
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
 
Kdrt1
Kdrt1Kdrt1
Kdrt1
 
Kdrt
KdrtKdrt
Kdrt
 

Recently uploaded

TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Dedi Dwitagama
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
muhammadriza64
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 

Recently uploaded (13)

TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 

Simulasi kdrt

  • 1. SIMULASI KDRT TOPIK PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SUB TOPIK : PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA START SANKSI PESAN SANKSI PESANSANKSI PESAN P2TP2A
  • 2. START Kekerasaan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)). Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT). Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan sebagai berikut. GAMBAR 1 KEKERASAN FISIK kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. GAMBAR 2 KEKERASAN PSIKIS Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. GAMBAR 3 SANKSI
  • 3. GAMBAR 4 KEKERASAN EKONOMI Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. GAMBAR 5 PESAN Adapun dalam Pasal 10, UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT memberikan batasan hak-hak kepada korban yang dapat dituntut terhadap pelaku KDRTyaitu: 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ; 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ; 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ; 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan 5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. GAMBAR 6 KEKERASAN SEKSUAL Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Adapun bentuk kekerasan seksual berat, berupa: a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. GAMBAR 7 PERKOSAAN Merupakan salah satu dari kekerasan seksual berat, dengan memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual kepada orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: - pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; - pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  • 4. GAMBAR 8 SANKSI GAMBAR 9 PELECEHAN SEKSUAL Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. GAMBAR 10 PESAN Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Ps 14). Kewajiban Masyarakat (Ps 15) Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGETAHUI terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upayaupaya untuk: o mencegah berlangsungnya tindak pidana; o memberikan perlindungan kepada korban; o memberikan pertolongan darurat; dan o membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 26) Korban berhak melaporkan secara: • langsung; atau • memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain; kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik: • di tempat korban berada; maupun • di tempat kejadian perkara. • Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Ps 27). GAMBAR 11 INGKAR JANJI Pada kekerasan ingkar janji termasuk ke dalam kekerasan psikologis/emosional. Karena Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang termasuk mengancam dengan mengingkari janji dengan orang lain. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
  • 5. GAMBAR 12 DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH (PACARAN) Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. GAMBAR 13 SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA) GAMBAR 14 KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. GAMBAR 15 PESAN Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu : a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
  • 6. GAMBAR 12 DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH (PACARAN) Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. GAMBAR 13 SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA) GAMBAR 14 KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. GAMBAR 15 PESAN Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu : a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.