Dokumen tersebut membahas tentang simulasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencakup definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan sanksi-sanksi terkait KDRT. Dokumen tersebut juga membahas upaya pencegahan KDRT yang dilakukan pemerintah.
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMardiaHanis
Materi disampaiakn pada acara sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia anak di Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Tahun 2022 Bersama dengan STAIN Majene
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMardiaHanis
Materi disampaiakn pada acara sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia anak di Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Tahun 2022 Bersama dengan STAIN Majene
Fatayat NU dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .pptxZulfaNh1
PPT ini berisi konsep tindak pidana kekerasan seksual dan peran yang dapat diambil oleh Fatayat NU dalam rangka berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
1. SIMULASI KDRT
TOPIK PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SUB TOPIK : PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
START
SANKSI PESAN
SANKSI
PESANSANKSI
PESAN
P2TP2A
2. START
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Menurut Pasal 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT)).
Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:
a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di
atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan),
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,
dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT).
Sedangkan yang menjadi bentuk-bentuk atau klasifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga
dijelaskan sebagai berikut.
GAMBAR 1
KEKERASAN FISIK
kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar,
menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam
dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh.
GAMBAR 2
KEKERASAN PSIKIS
Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis
berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan
perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di
rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya,
pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
GAMBAR 3
SANKSI
3. GAMBAR 4
KEKERASAN EKONOMI
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini
adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni
tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi
harta benda korban.
Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban
tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
GAMBAR 5
PESAN
Adapun dalam Pasal 10, UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT memberikan batasan hak-hak
kepada korban yang dapat dituntut terhadap pelaku KDRTyaitu:
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak
lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi
pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing
rohani.
GAMBAR 6
KEKERASAN SEKSUAL
Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa
melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Adapun
bentuk kekerasan seksual berat, berupa:
a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa,
merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya
dilindungi.
f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau
cedera.
Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau
menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual
berat.
GAMBAR 7
PERKOSAAN
Merupakan salah satu dari kekerasan seksual berat, dengan memaksa melakukan hubungan
seksual, memaksa selera seksual kepada orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5
jo 8), yang meliputi:
- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup
rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. GAMBAR 8
SANKSI
GAMBAR 9
PELECEHAN SEKSUAL
Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar
verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi
wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak
dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan
seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 10
PESAN
Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja
sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Ps 14).
Kewajiban Masyarakat (Ps 15)
Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGETAHUI terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upayaupaya untuk:
o mencegah berlangsungnya tindak pidana;
o memberikan perlindungan kepada korban;
o memberikan pertolongan darurat; dan
o membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 26)
Korban berhak melaporkan secara:
• langsung; atau
• memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain; kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada
kepolisian, baik:
• di tempat korban berada; maupun
• di tempat kejadian perkara.
• Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak
yang bersangkutan (Ps 27).
GAMBAR 11
INGKAR JANJI
Pada kekerasan ingkar janji termasuk ke dalam kekerasan psikologis/emosional. Karena
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau
penderitaan psikis berat pada seseorang termasuk mengancam dengan mengingkari janji dengan
orang lain. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan penganiayaan secara emosional
adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri,
mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan
kehendak.
5. GAMBAR 12
DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH
(PACARAN)
Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan
termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban
bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan
dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 13
SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA)
GAMBAR 14
KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK
Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan,
peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami
depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah
karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang
dilakukan oleh orang tuanya.
GAMBAR 15
PESAN
Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu :
a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard
dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
6. GAMBAR 12
DATING VIOLENCE / KEKERASAN DALAM HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH
(PACARAN)
Hubungan sebelum menikah diantara remaja merupakan perbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri maupun orang lain. Namun, remaja di sekitar kita belum memahami pentingnya suatu hubungan
termasuk kekerasan secara emosional dan kekerasan seksual ringan seperti komentar verbal, gurauan
porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan
tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban
bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan
dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
GAMBAR 13
SANKSI (KEKERASAN SEKSUAL DAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA)
GAMBAR 14
KEKERASAN PADA ANAK/ PENGANIAYAAN PADA ANAK
Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan,
peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami
depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah
karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang
dilakukan oleh orang tuanya.
GAMBAR 15
PESAN
Pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengn cara ntara laian yaitu :
a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard
dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.