Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, unsur, tujuan, fungsi, dan landasan negara Indonesia sebagai dasar negara berdasarkan Pancasila. Secara historis, sosiologis, yuridis, dan politis, Pancasila dipandang mampu menjadi ideologi yang menyatukan keragaman bangsa Indonesia.
Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Krakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup :
• Perasaan akan identitas
• Pemilikkan hak-hak tertentu
• Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai
• Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik
• Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewargnegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban ini sahabat, maka seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut.
Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identias yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik(negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Pancasila sbg dasar yang digunakan untuk mengatur kehidupan negara sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara.Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Krakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup :
• Perasaan akan identitas
• Pemilikkan hak-hak tertentu
• Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai
• Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik
• Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar
Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewargnegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memilki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban ini sahabat, maka seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut.
Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identias yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik(negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Pancasila sbg dasar yang digunakan untuk mengatur kehidupan negara sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara.Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.
Similar to Sesi 4 Pancasila sebagai Dasar Negara, Ganjil 2023-2024.pdf (20)
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
3. PENGERTIAN NEGARA
adalah kelompok sosial yang menduduki suatu
wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dan
dikelola dibawah lembaga politik dan
pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan
politik, berdaulat sehingga berhak menentukan
tujun nasionalnya.
UNSUR NEGARA
1. Ada Rakyat dan Penduduk
2. Ada Daerah atau wilayah
3. Ada pemerintahan yang berdaulat
4. Ada pengakuan oleh Negara lain
KONSEP, TUJUAN, DAN
URGENSI DASAR NEGARA
4. TUJUAN NKRI
PEMBUKAAN UUD NRI 1945
1. Melindungi setiap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial
KONSEP, TUJUAN, DAN
URGENSI DASAR NEGARA
5. URGENSI DASAR NEGARA
1. Merupakan landasan kehidupan bernegara
2. Kedudukan dasar negara adalah sebagai
norma tertinggi dalam penyusunan perundangan
dan tata hukum negara. Menjadi sumber dari
segala sumber hukum negara.
FUSNGSI DASAR NEGARA
1. Sebagai dasar beridirinya dan tegaknya suatu negara
2. Sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara
3. Dasar pratisipasi warga negara
4. Dasar pergaulan antara warga negara
5. Dasar dan sumber hukum nasional
KONSEP, TUJUAN, DAN
URGENSI DASAR NEGARA
6. LANDASAN HISTORIS
Sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan penjajah. Bangsa
sudah berjuang untuk menemukan jati diri sebagai
bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang
tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di
dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang
berbeda dengan bangsa lain
Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap
sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi
dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah
dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa
teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia,
kemudian diberi nama “Pancasila” yang artinya lima dasar
LANDASAN HISTORIS, YURIDIS,
SOSIOLOGIS. DAN POLITIS PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
7. LANDASAN YURIDIS
UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal
39. Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib
memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan
Kewarganegaraan
.
SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa, pasal 10 ayat 1. Wajib setiap prodi ada mata kuliah
Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan
No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Pasal 3 kompetensi
MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional
dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual.
Rambu-rambu MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis,
filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara
serta etika politik
.
LANDASAN HISTORIS, YURIDIS,
SOSIOLOGIS. DAN POLITIS PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
8. LANDASAN SOSIOLOGIS
Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa
Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik,
bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan,
menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai
ideologi pemersatuk
Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis
membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh
karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari
generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan
masyarakat bangsa
.
LANDASAN HISTORIS, YURIDIS,
SOSIOLOGIS. DAN POLITIS PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA
9. LANDASAN POLITIS
Hetrogenitas kehidupan politik di Indonesia,
harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Tujuan adalah menciptakan politik yang
kondusif, demokatis, dalam mencapai cita-cita
dan tujuan Indonesia (Pembukaan UUD 1945
Alenea Ke-4).
.
LANDASAN HISTORIS, YURIDIS,
SOSIOLOGIS. DAN POLITIS PANCASILA
SEBAGAI DASAR NEGARA