Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan selama masa darurat pandemi Covid-19, termasuk membatalkan Ujian Nasional 2020, melaksanakan pembelajaran daring, menggunakan nilai rapor lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas, serta mengatur mekanisme PPDB secara daring.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah di Kota Bekasi tahun pelajaran 2013/2014. Dokumen menjelaskan tentang penyelenggara, persyaratan calon siswa, dan daya tampung sekolah. Penerimaan dilakukan secara online berdasarkan nilai Ujian Nasional, dengan daya tampung 95% untuk siswa dalam kota dan 5% untuk luar kota.
SNMPTN memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk meneruskan pendidikan di PTN melalui seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi. Siswa memilih maksimal 2 PTN dan 3 program studi, lalu diseleksi berdasarkan urutan pilihan dengan prinsip adil. Sekolah dan siswa yang curang akan mendapat sanksi tegas seperti tidak diikutsertakan dalam SNMPTN berikutnya.
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah di Kota Bekasi tahun pelajaran 2013/2014. Dokumen menjelaskan tentang penyelenggara, persyaratan calon siswa, dan daya tampung sekolah. Penerimaan dilakukan secara online berdasarkan nilai Ujian Nasional, dengan daya tampung 95% untuk siswa dalam kota dan 5% untuk luar kota.
SNMPTN memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk meneruskan pendidikan di PTN melalui seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi. Siswa memilih maksimal 2 PTN dan 3 program studi, lalu diseleksi berdasarkan urutan pilihan dengan prinsip adil. Sekolah dan siswa yang curang akan mendapat sanksi tegas seperti tidak diikutsertakan dalam SNMPTN berikutnya.
Dokumen tersebut merupakan panduan akademik UNU-Sumut yang menjelaskan tentang prosedur pendaftaran mahasiswa baru, registrasi, perkuliahan, sistem sks, dan ketentuan lainnya seperti cuti kuliah dan non aktif.
Dokumen ini memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka tahun 2015 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (SPMB-N), termasuk jadwal pendaftaran, program studi yang ditawarkan, dan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas menyambut Tahun Ajaran Baru 2021/2022 dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan."
Petunjuk teknis ini mengatur tentang penerimaan peserta didik baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung untuk tahun pelajaran 2018/2019. Dokumen ini menjelaskan tata cara pendaftaran, persyaratan yang diperlukan, kuota penerimaan, pengumuman hasil seleksi, dan hari pertama masuk sekolah.
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021, mencakup peniadaan Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Sekolah oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk mengukur kompetensi lulusan SMK.
Dokumen tersebut berisi petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan untuk tahun ajaran 2023/2024. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan ketentuan-ketentuan PPDB untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang Selatan."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kondisi satuan pendidikan dan pelaksanaan ujian sekolah di masa kondisi khusus. Terdapat informasi mengenai amanat ujian sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan, keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan ujian sekolah, fleksibilitas yang diberikan dalam pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan ujian sekolah seperti prosedur
Prosedur Operasi Standar (POS) ini mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah di SD Negeri 1 Pidodowetan dalam masa pandemi Covid-19 untuk tahun pelajaran 2020/2021. Ujian ini menggantikan Ujian Nasional dan dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring/daring, serta bentuk penilaian lainnya. Ujian ini meliputi 9 mata pelajaran dan diikuti peserta didik kelas enam yang memenuhi syarat."
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 Di Kabupaten Cianjur memberikan panduan pelaksanaan PPDB meliputi pengumuman, jalur seleksi, persyaratan, dan panitia pelaksana untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
20200827 Materi Webinar BOS_Merdeka Belajar melalui Dana BOS.pdfEniWarti
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang (1) prinsip penggunaan dana BOS, (2) kebijakan penyaluran tahap III dana BOS, dan (3) peran pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan.
[Ringkasan]
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Kriteria dan perangkat akreditasi ini akan digunak
Dokumen tersebut merupakan panduan akademik UNU-Sumut yang menjelaskan tentang prosedur pendaftaran mahasiswa baru, registrasi, perkuliahan, sistem sks, dan ketentuan lainnya seperti cuti kuliah dan non aktif.
Dokumen ini memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka tahun 2015 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Nusantara (SPMB-N), termasuk jadwal pendaftaran, program studi yang ditawarkan, dan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas menyambut Tahun Ajaran Baru 2021/2022 dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan."
Petunjuk teknis ini mengatur tentang penerimaan peserta didik baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung untuk tahun pelajaran 2018/2019. Dokumen ini menjelaskan tata cara pendaftaran, persyaratan yang diperlukan, kuota penerimaan, pengumuman hasil seleksi, dan hari pertama masuk sekolah.
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021, mencakup peniadaan Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Sekolah oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk mengukur kompetensi lulusan SMK.
Dokumen tersebut berisi petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan untuk tahun ajaran 2023/2024. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan ketentuan-ketentuan PPDB untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang Selatan."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kondisi satuan pendidikan dan pelaksanaan ujian sekolah di masa kondisi khusus. Terdapat informasi mengenai amanat ujian sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan, keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan ujian sekolah, fleksibilitas yang diberikan dalam pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan ujian sekolah seperti prosedur
Prosedur Operasi Standar (POS) ini mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah di SD Negeri 1 Pidodowetan dalam masa pandemi Covid-19 untuk tahun pelajaran 2020/2021. Ujian ini menggantikan Ujian Nasional dan dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring/daring, serta bentuk penilaian lainnya. Ujian ini meliputi 9 mata pelajaran dan diikuti peserta didik kelas enam yang memenuhi syarat."
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 Di Kabupaten Cianjur memberikan panduan pelaksanaan PPDB meliputi pengumuman, jalur seleksi, persyaratan, dan panitia pelaksana untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
20200827 Materi Webinar BOS_Merdeka Belajar melalui Dana BOS.pdfEniWarti
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang (1) prinsip penggunaan dana BOS, (2) kebijakan penyaluran tahap III dana BOS, dan (3) peran pemerintah daerah dalam pendanaan pendidikan.
[Ringkasan]
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Kriteria dan perangkat akreditasi ini akan digunak
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan Ujian Madrasah (UM) Tahun Pelajaran 2020/2021 di madrasah, mencakup ketentuan peserta ujian, bentuk ujian, materi yang diujikan, jadwal, ruang ujian, pengolahan hasil, kriteria kelulusan, pengumuman kelulusan, dan pembiayaan ujian.
Kebijakan mendikbud Nadiem Makarim tentang Kebijakan MERDEKA BELAJARAhmed Husaery
Keenam kebijakan Kemendikbud selama masa darurat Covid-19 mencakup pembatalan Ujian Nasional, penggantian dengan Assessment of Competency dan Survey of Character, penyesuaian ujian sekolah dan kenaikan kelas, perubahan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru, penggunaan dana BOS untuk keperluan pandemi, serta pelaksanaan pembelajaran daring yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup.
Surat keputusan ini menetapkan kriteria kelulusan peserta didik SMA PGRI Ngoro Jombang tahun pelajaran 2019/2020. Kriteria tersebut meliputi menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimum 75 pada semua mata pelajaran, dan lulus ujian satuan pendidikan dengan nilai rata-rata minimal 7,00.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2021 yang meliputi reformasi sistem akreditasi, kerangka dasar Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, sistem akreditasi baru, dan proses akreditasi tahun 2021.
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Se menteri nomor 4 tahun 2020
1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RNPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2O2O
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT
PENYEBARAN CO RO NAVIRU S D/SEASE (COVID- 1 9)
Yth.
1 . Gubernur;
2. Bupati/Walikota,
di seluruh Indonesia.
Berkenaan dengan penyebaran Coronauirus Dkeose (Covid-19) yang semakin
meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan
seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan
kebijakan pendidikan.
Sehubungan dengan ha1 tersebut kami sampaikan kepada Saudara hal-hal
sebagai berikut:
1. Ujian Nasional (UN):
a. UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020
bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak
menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang
Iebih tinggi;
c. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka proses penyetaraan bagi
lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan
ditentukan kemudian.
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh
dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna
bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian
kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan;
b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan
hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi
antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk
mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik
yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan
memberi skor/ nilai kuantitatif.
2. 2
3 Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan
siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum
terbitnya surat edaran inii
b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan
prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau
bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang
bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum
secara menyeluruh;
d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan
nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah
yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai
berikut:
1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan
nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester
gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai
tambahan niiai kelulusan;
2l kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan
nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan
kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat '
ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan,
portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai
semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai
tambahan nilai kelulusan.
Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang
mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah
dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam
bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya,
penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk
mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu
mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB
yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran
Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua
secara {isik di sekolah;
b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester
terakhir; dan/ atau
2l prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
4
5
3. 3
6
c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang
memerlukan mekanisme PPDB daring.
Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan
dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah
termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-
19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan
masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran
daring/jarak jauh.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Maret 2O2O
idikan Kebudavaan
Tembusan Yth:
1 . Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.
L
Makarim
ente
P
F
2
t