Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi pelaksanaan Ujian Madrasah (UM) Tahun Pelajaran 2020/2021 di madrasah, mencakup ketentuan peserta ujian, bentuk ujian, materi yang diujikan, jadwal, ruang ujian, pengolahan hasil, kriteria kelulusan, pengumuman kelulusan, dan pembiayaan ujian.
Prosedur Operasi Standar (POS) ini mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah di SD Negeri 1 Pidodowetan dalam masa pandemi Covid-19 untuk tahun pelajaran 2020/2021. Ujian ini menggantikan Ujian Nasional dan dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring/daring, serta bentuk penilaian lainnya. Ujian ini meliputi 9 mata pelajaran dan diikuti peserta didik kelas enam yang memenuhi syarat."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kondisi satuan pendidikan dan pelaksanaan ujian sekolah di masa kondisi khusus. Terdapat informasi mengenai amanat ujian sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan, keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan ujian sekolah, fleksibilitas yang diberikan dalam pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan ujian sekolah seperti prosedur
Prosedur Operasi Standar (POS) ini mengatur pelaksanaan Ujian Sekolah di SD Negeri 1 Pidodowetan dalam masa pandemi Covid-19 untuk tahun pelajaran 2020/2021. Ujian ini menggantikan Ujian Nasional dan dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes luring/daring, serta bentuk penilaian lainnya. Ujian ini meliputi 9 mata pelajaran dan diikuti peserta didik kelas enam yang memenuhi syarat."
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kondisi satuan pendidikan dan pelaksanaan ujian sekolah di masa kondisi khusus. Terdapat informasi mengenai amanat ujian sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan, keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan ujian sekolah, fleksibilitas yang diberikan dalam pelaksanaan ujian sekolah di masa pandemi, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan ujian sekolah seperti prosedur
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021, mencakup peniadaan Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Sekolah oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk mengukur kompetensi lulusan SMK.
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 Di Kabupaten Cianjur memberikan panduan pelaksanaan PPDB meliputi pengumuman, jalur seleksi, persyaratan, dan panitia pelaksana untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan. Dokumen tersebut mengatur tentang persyaratan peserta dan satuan pendidikan pelaksana UPK, tata cara penyelenggaraan UPK oleh dinas pendidikan, atase pendidikan, dan satuan pendidikan, pelaksanaan UPK meliputi penyusunan soal dan kisi-kisi, mata pelajaran yang diujikan, serta pemeriksaan dan
Informasi Sistem Seleksi Masuk PTN Tahun 2021 v.1 11 Desember.pdfGmPonorogo
LTMPT menyelenggarakan tiga jalur seleksi masuk PTN yaitu SNMPTN berdasarkan prestasi, SBMPTN melalui UTBK, dan seleksi mandiri. SNMPTN memerlukan siswa memiliki NISN dan data akademik di PDSS yang diisi sekolah, serta memilih dua program studi. UTBK terdiri atas soal TPS dan TKA untuk prodi saintek/soshum, diselenggarakan dalam dua gelombang selama 14 hari.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2022 untuk menilai kompetensi literasi dan numerasi siswa SD, SMP, dan SMA. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, bukan menilai prestasi
Dokumen ini menjelaskan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. POS ini mengatur tentang lingkup peserta, pelaksana, dan tahapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022.
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan selama masa darurat pandemi Covid-19, termasuk membatalkan Ujian Nasional 2020, melaksanakan pembelajaran daring, menggunakan nilai rapor lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas, serta mengatur mekanisme PPDB secara daring.
Permen 5 tahun 2015 - Kriteria Kelulusan Peserta Didik tahun 2015Rudy Hendrawan
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan pencapaian kompetensi lulusan dalam Ujian Nasional. Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan pembelajaran, memperoleh nilai sikap baik, dan lulus Ujian Sekolah/Madrasah. Kriteria kelulusan ditetapkan berdasarkan Nilai Sekolah/Madrasah yang diperoleh dari gabungan nilai rapor dan Ujian Sekolah/Madras
Dokumen tersebut membahas pedoman pelaksanaan Ujian Sekolah dan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021, mencakup peniadaan Ujian Nasional, pelaksanaan Ujian Sekolah oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian untuk mengukur kompetensi lulusan SMK.
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2021 Di Kabupaten Cianjur memberikan panduan pelaksanaan PPDB meliputi pengumuman, jalur seleksi, persyaratan, dan panitia pelaksana untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan. Dokumen tersebut mengatur tentang persyaratan peserta dan satuan pendidikan pelaksana UPK, tata cara penyelenggaraan UPK oleh dinas pendidikan, atase pendidikan, dan satuan pendidikan, pelaksanaan UPK meliputi penyusunan soal dan kisi-kisi, mata pelajaran yang diujikan, serta pemeriksaan dan
Informasi Sistem Seleksi Masuk PTN Tahun 2021 v.1 11 Desember.pdfGmPonorogo
LTMPT menyelenggarakan tiga jalur seleksi masuk PTN yaitu SNMPTN berdasarkan prestasi, SBMPTN melalui UTBK, dan seleksi mandiri. SNMPTN memerlukan siswa memiliki NISN dan data akademik di PDSS yang diisi sekolah, serta memilih dua program studi. UTBK terdiri atas soal TPS dan TKA untuk prodi saintek/soshum, diselenggarakan dalam dua gelombang selama 14 hari.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2022 untuk menilai kompetensi literasi dan numerasi siswa SD, SMP, dan SMA. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, bukan menilai prestasi
Dokumen ini menjelaskan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. POS ini mengatur tentang lingkup peserta, pelaksana, dan tahapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022.
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan pendidikan selama masa darurat pandemi Covid-19, termasuk membatalkan Ujian Nasional 2020, melaksanakan pembelajaran daring, menggunakan nilai rapor lima semester terakhir untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas, serta mengatur mekanisme PPDB secara daring.
Permen 5 tahun 2015 - Kriteria Kelulusan Peserta Didik tahun 2015Rudy Hendrawan
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan pencapaian kompetensi lulusan dalam Ujian Nasional. Peserta didik dinyatakan lulus setelah menyelesaikan pembelajaran, memperoleh nilai sikap baik, dan lulus Ujian Sekolah/Madrasah. Kriteria kelulusan ditetapkan berdasarkan Nilai Sekolah/Madrasah yang diperoleh dari gabungan nilai rapor dan Ujian Sekolah/Madras
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SE dan SK Dirjen Ujian Madrasah.pptx
1. Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
RAKOR SOSIALISASI
1. SE. DIRJEN PENDIS NOMOR B-298/DJ.I/PP.00/02/2021 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KELULUSAN DAN
KENAIKAN KELAS
2. SK. DIRJEN PENDIS NOMOR 752 TAHUN 2021 TENTANG
POS UJIAN MADRASAH TP. 2020/2021
2. Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
SOSIALISASI
SE DIRJEN PENDIS
TENTANG PENYELENGGARAAN KELULUSAN
DAN KENAIKAN KELAS
3. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
1. UN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2020/2021
ditiadakan.
2. UAMBN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran
2020/2021 ditiadakan
4. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
Peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah;
1. Menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19
yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal Baik;
3. Mengikuti Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan oleh satuan
Pendidikan dalam hal ini madrasah.
5. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
1. Bentuk dan teknis pelaksanaan Ujian Madrasah (UM) diatur
melalui SK Dirjen Pendidikan Islam tentang POS Ujian
Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan
memperhatikan POS Ujian Madrasah dan menyesuaikan waktu
penetapan kelulusan berdasarkan koordinasi Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kanwil Kemenag Provinsi
6. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
Jika Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021 tidak bisa dilaksanakan
secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan
Penyebaran Virus Covid-19, maka kenaikan kelas dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam
bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh
sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring dan/ atau bentuk
kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
7. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
Jika Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021 tidak bisa dilaksanakan
secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan
Penyebaran Virus Covid-19, maka kenaikan kelas dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam
bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh
sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring dan/ atau bentuk
kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
8. SE Dirjen Pendis tentang Kelulusan
dan Kenaikan Kelas
2. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk
mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu
mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
3. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan
madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.
10. Komponen
Penilaian/Asesmen
Pendidik
Satuan Pendidikan
(Madrasah)
Pemerintah
Bentuk penilaian • Penilaian
Harian (PH)
• Penilaian Akhir Semester
(PAS)
• Penilaian Akhir Tahun
(PAT)
• Ujian Madrasah (UM)
• Asesmen
Kompetensi
Minimum (AKM)
• Asesmen
Kompetensi Siswa
Indonesia (AKSI)
Aspek yang dinilai • Aspek sikap,
pengetahuan dan
keterampilan
• Aspek pengetahuan dan
keterampilan
• Linterasi Membaca
• Literasi Numerasi
• Literasi Sains
• Literasi Sosial Budaya
Cakupan Mengukur pencapaian KD dan SKL Kurikulum
(Menentukan prestasi siswa)
Tidak terkait dengan
pencapaian KD/SKL
Kurikulum
Pendahuluan
11. PENGERTIAN:
Ujian Madrasah (UM) adalah ujian yang diselenggarakan
oleh Satuan Pendidikan (madrasah), berupa kegiatan
pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan
mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
TUJUAN UM:
UM bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi
peserta didik sesuai SKL pada akhir jenjang pendidikan
pada MI, MTs, MA dan MAK.
3
4
PENDAHULUAN
12. PESERTA UJIAN MADRASAH
1. Persyaratan Peserta UM MI:
a. Terdaftar pada tahun terakhir pada MI
b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas IV
semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu).
2. Persyaratan Peserta UM MTs/MA/MAK:
a. Terdaftar pada tahun terakhir pada MTs/MA/MAK.
b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1
(satu) tahun pertama sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
d. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1
(satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk siswa MTs/MA
penyelenggara program SKS.
13. PENDATAAN PESERTA UJIAN
3. Pendataan Peserta:
a. Pendataan peserta UM dilakukan oleh satuan pendidikan.
b. Kepala Madrasah penyelenggara UM menetapkan daftar peserta
ujian dalam bentuk surat keputusan.
c. Kepala madrasah mengatur dan menetapkan nomor peserta
UM dengan ketentuan urutan sebagai berikut:
Kode provinsi-kode kab/kota-kode madrasah-nomor urut peserta.
Contoh: 13-31-501-0001
13 : kode provinsi Jawa Timur
31 : kode kab. Blitar
501 : kode MTsN 1 Blitar
0001 : nomor urut peserta
(Urutan dimulai dari peminatan MIPA, IPS, Bahasa, Keagamaan dan
dilanjutkan Madrasah yang menggabung).
14. PERSYARATAN MADRASAH
PENYELENGGARA UM
a. Penyelenggara UM adalah Madrasah Terakreditasi dari BAN-
S/M
b. Madrasah yang belum terakreditasi dapat melaksanakan UM
dengan cara bergabung dengan madrasah terakreditasi pada
jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan tempat
pelaksanaan UM dapat berlangsung di madrasah masing-
masing.
c. Madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang
proses perpanjangan akreditasi, tetap dapat
menyelenggarakan UM, dibuktikan dengan surat usulan
perpanjangan akreditasi.
15. BENTUK UJIAN MADRASAH
1. Bentuk Ujian Madrasah dapat berupa:
1. ujian tulis
2. ujian praktek
3. penugasan, dan/atau
4. portofolio
2. Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata
pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur.
3. Madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas
dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk
menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi
Covid-19.
4. Mata pelajaran Penjas Orkes, Seni Budaya, Prakarya, Kewirausahaan,
Informatika, serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu
pengukuran, diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan.
16. PENYUSUNAN KISI-KISI DAN SOAL UM
A. Kisi-Kisi UM
1. Kisi-kisi mapel umum disusun oleh guru pada madrasah
2. Kisi-kisi mapel PAI dan Bhs Arab disusun oleh Kemenag pusat
B. Naskah Soal UM
1. Naskah soal UM disusun oleh Guru pada Madrasah
2. Naskah soal mengacu pada kisi-kisi UM.
3. Dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka
guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing
pengetahuan dengan madrasah lain pada forum KKG/MGMP.
4. Naskah soal tidak boleh mengandung unsur SARA, politik praktis,
radikalisme, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka
Tunggal Ika dan NKRI.
17. PENGGANDAAN NASKAH SOAL
Penggandaan Naskah Soal UM:
Penggandaan naskah soal UM beserta
kelengkapannya dilakukan oleh
masing-masing Madrasah.
18. MATERI UJIAN MADRASAH
A. Mata Pelajaran Yang Diujikan
Mata pelajaran yang diujikan dalam UM meliputi seluruh mata
pelajaran yang diajarkan pada kelas akhir.
B. Materi UM
1. Materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013
yang ditetapkan Kemendikbud.
2. Materi ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa
Arab mengacu pada KMA 183 Tahun 2019
3. Materi ujian MI meliputi materi kelas IV, V dan VI
4. Materi ujian MTs meliputi materi kelas VII, VIII dan IX
5. Materi ujian MA meliputi materi kelas X, XI dan XII
6. Materi ujian MTs dan MA penyelenggara SKS meliputi materi semester I
sampai dengan materi semester VI
19. PELAKSANAAN UJIAN MADRASAH
C. Jadwal UM:
1. Jadwal UM ditentukan oleh masing-masing satuan
pendidikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Ketuntasan kurikulum.
Kalender pendidikan.
Hari libur nasional/keagamaan.
Jadwal pengumuman kelulusan.
2. Rentang waktu pelaksanaan UM
mulai tgl 15 Maret s.d. 10 April 2021
20. MODA UJIAN
1. Pada masa pandemi covid-19, madrasah dapat
menyelenggarakan UM secara daring dan/atau tatap
muka, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
2. Madrasah sesuai kemampuan infrastruktur yang
dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda
Ujian Berbasis Komputer (UBK), Ujian Berbasis Kertas
Pencil (UKP) dan/atau bentuk lain yang ditetapkan oleh
madrasah.
21. RUANG UJIAN & PENGAWAS RUANG UJIAN
1. Peserta ujian setiap ruangan maksimal 50% dari daya
tampung ruangan
2. Setiap ruang ujian diawasi oleh 1 orang pengawas
3. Pengawas ruang ujian adalah guru yang mata
pelajarannya tidak sedang diujikan.
4. Peserta dan Pengawas ruang ujian mematuhi protokol
kesehatan
5. Pengawas ruang ujian harus mematuhi tata tertib
22. PENGOLAHAN HASIL UJIAN
1. Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK)
Bila ujian berbasis komputer, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian dilakukan
secara komputerisasi. Dalam kaitan dengan hal tersebut, madrasah dapat
memanfaatkan aplikasi “e-Learning Madrasah”.
2. Ujian Madrasah Berbasis Kertas Pensil (UMKP)
Soal Bentuk Pilihan Ganda
Soal UM bentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual atau
menggunakan alat pemindai.
Soal Bentuk Uraian
Soal bentuk uraian diperiksa secara manual oleh guru sesuai mata pelajarannya,
mengacu pada pedoman penskoran.
3. Ujian bentuk lainnya
Ujian yang dilaksanakan dalam bentuk praktik, penugasan, portofolio, dan/atau
lainya, pemeriksaan dan pengolahan hasil ujian mengacu pada pedoman penskoran
yang diatur oleh madrasah.
23. KRITERIA KELULUSAN
A. KRITERIA KELULUSAN:
Berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, kriteria kelulusan
dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut.
1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
3. Mengikuti Ujian Madrasah yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan.
B. PENETAPAN KELULUSAN:
1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah ditetapkan
melalui rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan.
2. Kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk Surat
Keputusan.
3. Kepala madrasah melaporkan kelulusan peserta didik kepada Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota.
24. PENGUMUMAN KELULUSAN
Pengumuman kelulusan peserta didik dari madrasah
diatur sebagai berikut;
1. Pengumuman kelulusan MA diperkirakan tanggal
21 Mei 2021
2. Pengumuman kelulusan MTs diperkirakan tanggal
4 juni 2021
3. Pengumuman kelulusan MI diperkirakan tanggal
11 Juni 2021
25. PEMBIAYAAN UJIAN
A. Biaya pelaksanaan UM bersumber dari Komite Madrasah,
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN, dan/atau sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
B. Biaya pelaksanaan UM di satuan pendidikan antara lain
mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
1) Honor kepanitiaan
2) Honor pengawas ruang ujian
3) Honor proktor dan teknisi
4) Honor Penguji Praktik
5) Konsumsi
6) Biaya pembuatan soal
7) Biaya penggandaan naskah soal/input soal pada aplikasi ujian
8) Kebutuhan lain yang terkait dengan ujian