Rungan Dita
•
0 likes•727 views
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
Ruang Hampa Pasca Proklamasi
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Hutbun untuk wilayah Jabar, Jateng, DIY dan Jawa
Timur, 20 Mei 2015.
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakpastian hukum lahan hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten dimana hanya 8% lahan hutan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan karena izin eksploitasi lahan yang diberikan pemerintah melampaui kapasitas lahan. Dokumen juga membahas tentang dominasi lahan oleh 25 perusahaan kelapa sawit milik para ta
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
SIARAN PERS
Untuk diberitakan pada 17 Mei 2015 dan setelahnya
Audit Investigatif dan Audit Forensik atas Petral Mutlak Dilakukan
Rilis pwyp indonesia 10 mei 2015
Siaran Pers Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyikapi terpilihnya Dirjen Migas dan Minerba. PWYP Indonesia memandang terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi kedua pejabat eselon I itu yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan.
SIARAN PERS - Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pe...
SIARAN PERS - Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pe...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Koalisi masyarakat sipil meminta dirjen baru di Kementerian ESDM untuk menuntaskan beberapa pekerjaan rumah terkait tata kelola sumber daya ekstraktif, seperti merevisi UU Migas, merenegosiasi kontrak KK dan PKP2B, serta memulihkan status Indonesia sebagai negara patuh EITI.Cost Recovery Remains in State Budget
Opinion from Maryati Abdullah, National Coordinator of Publish What You Pay Indonesia, on Cost Recovery - Petrominer No. 04/ April 15 2014.
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sebanyak 129.654,04 Ha kawasan hutan lindung dan konservasi di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung, dan Banten) telah terbebani izin pertambangan.
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor minerba untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015.
Global Corporate Sustainability Standard - Focus on Extractive Industries
Global Corporate Sustainability Standard - Focus on Extractive IndustriesPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Materi Presentasi ini dibawakan oleh Jalal dari CSR+ Indonesia dalam acara PWYP Knowledge Forum edisi pertama. Jakarta, 28 Agustus 2015Recommended
Ruang Hampa Pasca Proklamasi
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Hutbun untuk wilayah Jabar, Jateng, DIY dan Jawa
Timur, 20 Mei 2015.
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakpastian hukum lahan hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten dimana hanya 8% lahan hutan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan karena izin eksploitasi lahan yang diberikan pemerintah melampaui kapasitas lahan. Dokumen juga membahas tentang dominasi lahan oleh 25 perusahaan kelapa sawit milik para ta
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
SIARAN PERS
Untuk diberitakan pada 17 Mei 2015 dan setelahnya
Audit Investigatif dan Audit Forensik atas Petral Mutlak Dilakukan
Rilis pwyp indonesia 10 mei 2015
Siaran Pers Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyikapi terpilihnya Dirjen Migas dan Minerba. PWYP Indonesia memandang terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi kedua pejabat eselon I itu yang harus diprioritaskan untuk dituntaskan.
SIARAN PERS - Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pe...
SIARAN PERS - Dirjen Migas dan Minerba Terpilih Diminta Tuntaskan Sejumlah Pe...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Koalisi masyarakat sipil meminta dirjen baru di Kementerian ESDM untuk menuntaskan beberapa pekerjaan rumah terkait tata kelola sumber daya ekstraktif, seperti merevisi UU Migas, merenegosiasi kontrak KK dan PKP2B, serta memulihkan status Indonesia sebagai negara patuh EITI.Cost Recovery Remains in State Budget
Opinion from Maryati Abdullah, National Coordinator of Publish What You Pay Indonesia, on Cost Recovery - Petrominer No. 04/ April 15 2014.
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sebanyak 129.654,04 Ha kawasan hutan lindung dan konservasi di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung, dan Banten) telah terbebani izin pertambangan.
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor minerba untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015.
Global Corporate Sustainability Standard - Focus on Extractive Industries
Global Corporate Sustainability Standard - Focus on Extractive IndustriesPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Materi Presentasi ini dibawakan oleh Jalal dari CSR+ Indonesia dalam acara PWYP Knowledge Forum edisi pertama. Jakarta, 28 Agustus 2015Kertas Posisi "Mengeruk Bumi, Menebar Korupsi"
Kertas posisi ini disusun sebagai bahan Rapat Koordinasi dan Supervisi (KorSup) Minerba KPK Medan, 25 Maret 2015.
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
This brief capture how Coordination and Supervision of Corruption Eradication Commission (KPK) running since 2014. At the first time, National Movement on Saving the Natural Resources covers several sectors, there are marine, fishery, forestry, mining, and plantation. Considering the complicated problem the Coordination and Supervision in mining sector expanded to other sectors such as: oil and gas, electricity, and renewable energy.
Publish What You Pay Coalition recommend to: first, Immediately curbing the non-CnC IUP and IUP which is operated in the conservation and protection forest. Second, Immediately issuing Presidential Decree on moratorium of mining permit. Three, Immediately revitalizing and developing permits database which is also integrated with national One Map policy. Four, Immediately improving mineral and coal mining permit mechanism both in national and sub-national. Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score Card
Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score CardPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Scores collected from community, local government, and company reveal appraisal gap among these three groups. Such gap; may exist because of different perception on
environment aspect (availability of SOP on HSE, air-water-sound pollution prevention and management, contingency plan, post-mining rehabilitation, and access to information and information openness) and social aspect (planning, programs scope, fund allocation,
multi stakeholder involvement, and access to information and information openness).
Appraisal gap occurs because of community’s information lacking –particularly information on HSE standard and Comdev program implementation- that should be provided by company to community, both by means of dissemination and opening community’s access to the
information. Local government’s role in facilitating community’s interests in company in environment and social aspects is not yet optimum, which makes it appear that company and community solve problems between them without local government’s concern.Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...
Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut merangkum tentang pembentukan Pusat Sumber Daya Kemiskinan (Poverty Resource Center/PRC) di Kabupaten Bojonegoro guna mengelola dan menyediakan data kemiskinan secara terintegrasi dan transparan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. PRC diimplementasikan melalui aplikasi interaktif berbasis peta yang menampilkan data kemiskinan secara visual.Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector
Illicit financial flows in Indonesia in 2014 is estimated reaching IDR 227.5 trilion ($2 billion), mainly derived from trade misinvoicing.
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Press release from PWYP Indonesia regarding the newly elected Directors in Energy and Mineral Ministry. PWYP Indonesia see that there is a mountain of outstanding tasks for both Directors that should be prioritized.First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP Indonesia
First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP IndonesiaPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
This narrative project report summarizes activities conducted from August 1, 2013 to July 31, 2014 to promote transparency and use of revenue from extractive industries for poverty alleviation in four Indonesian districts. Key activities included developing baseline data, educating policymakers, establishing community centers, and building capacity of local government teams and information centers. Progress was made in many areas, though some goals, like new regulations, were only partially achieved. The report reflects on lessons learned and challenges in organizational management.Carut Marut Tambang di Bumi Celebes
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang merasa penting untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Minerba ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan Korsup KPK Tahap-2 untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember 2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 3 (tiga) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara pada 8 Juni 2015. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Indonesia has announced its commitment to implement EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) through the release of Presidential Regulation 26/2010. EITI is a global standard where Companies and Government report their payments and receipts of extractive industry revenues, to be reconciled through multi-stakeholder working groups. Indonesia has, or will shortly, produce reconciliation reports covering the 2009, 2010, and 2011 fiscal (and calendar) years.
Papua is one of Indonesia’s richest natural resource regions, with mining, oil and gas operations as well as forestry and fisheries. Papua and West Papua provinces are both special autonomy regions which receive extra-high portion of oil and gas revenue sharing known in Indonesian as Dana Bagi Hasil (DBH), compared to other provinces in Indonesia. These revenue sharing funds are supposed to flow to both provincial and district governments.
To make the EITI Indonesia report more relevant to local audience in Papua, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) conduct a project that aims to create communications products in order to familiarize local audiences in Papua with EITI Indonesia report findings and other information about the extractive industries relevant for Papuans. AJI Papua collaborates with Publish What You Pay Indonesia, with support from Multi Donor Trust Fund (MDTF) administered by the World Bank.
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pokok-pokok pikiran koalisi masyarakat sipil dalam merevisi UU Migas 22/2001, terkait permasalahan produksi migas yang menurun, tata kelola yang kurang transparan, dan persoalan hukum kelembagaan pengelolaan migas.
2. Usulan revisi UU Migas menegaskan pentingnya perencanaan migas untuk ketahanan energiAsean Coal Trend
ASEAN plays a significant role in coal consumption and production in Asia Pacific. Using a value chain approach, coal producer countries in ASEAN have opportunities to maximize intra-ASEAN markets through bilateral trade or under the ASEAN Economic Community framework. The AEC can foster market integration and build infrastructure for energy sufficiency and clean coal technology. However, cooperation between ASEAN countries on technology, governance, transportation, and connectivity will be important for the coal sector to fully benefit from opportunities presented by the AEC.
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontaloPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten BojonegoroPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut membahas mekanisme transparansi tata kelola migas di Kabupaten Bojonegoro, termasuk kewajiban BUMD, pemerintah daerah, perusahaan, dan tim transparansi dalam menyediakan informasi terkait kegiatan migas seperti penerimaan daerah, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan."Mengeruk Bumi Memanen Ironi
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Mati di Tanah Kaya
Hampir 40% izin pertambangan di 3 provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat) masih berstatus non-clean and clear, menandakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemegang izin. Lebih dari 60.000 hektar hutan rusak akibat kegiatan pertambangan di 3 provinsi antara 2009-2013. Banyak izin diberikan di kawasan hutan lindung dan konservasi tanpa memperhatikan peraturan.
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas BumiPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...
Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dalam buku ini akan dibahas mengenai kesiapan negara-negara ASEAN dalam mengahdapi
AEC, khususnya di dalam perdagangan batubara dan tambang, strategi yang digunakan masing-masing negara maupun strategi kerjasama antar negara.Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
More Related Content
Viewers also liked
Kertas Posisi "Mengeruk Bumi, Menebar Korupsi"
Kertas posisi ini disusun sebagai bahan Rapat Koordinasi dan Supervisi (KorSup) Minerba KPK Medan, 25 Maret 2015.
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
This brief capture how Coordination and Supervision of Corruption Eradication Commission (KPK) running since 2014. At the first time, National Movement on Saving the Natural Resources covers several sectors, there are marine, fishery, forestry, mining, and plantation. Considering the complicated problem the Coordination and Supervision in mining sector expanded to other sectors such as: oil and gas, electricity, and renewable energy.
Publish What You Pay Coalition recommend to: first, Immediately curbing the non-CnC IUP and IUP which is operated in the conservation and protection forest. Second, Immediately issuing Presidential Decree on moratorium of mining permit. Three, Immediately revitalizing and developing permits database which is also integrated with national One Map policy. Four, Immediately improving mineral and coal mining permit mechanism both in national and sub-national. Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score Card
Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score CardPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Scores collected from community, local government, and company reveal appraisal gap among these three groups. Such gap; may exist because of different perception on
environment aspect (availability of SOP on HSE, air-water-sound pollution prevention and management, contingency plan, post-mining rehabilitation, and access to information and information openness) and social aspect (planning, programs scope, fund allocation,
multi stakeholder involvement, and access to information and information openness).
Appraisal gap occurs because of community’s information lacking –particularly information on HSE standard and Comdev program implementation- that should be provided by company to community, both by means of dissemination and opening community’s access to the
information. Local government’s role in facilitating community’s interests in company in environment and social aspects is not yet optimum, which makes it appear that company and community solve problems between them without local government’s concern.Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...
Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut merangkum tentang pembentukan Pusat Sumber Daya Kemiskinan (Poverty Resource Center/PRC) di Kabupaten Bojonegoro guna mengelola dan menyediakan data kemiskinan secara terintegrasi dan transparan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. PRC diimplementasikan melalui aplikasi interaktif berbasis peta yang menampilkan data kemiskinan secara visual.Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector
Illicit financial flows in Indonesia in 2014 is estimated reaching IDR 227.5 trilion ($2 billion), mainly derived from trade misinvoicing.
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Press release from PWYP Indonesia regarding the newly elected Directors in Energy and Mineral Ministry. PWYP Indonesia see that there is a mountain of outstanding tasks for both Directors that should be prioritized.First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP Indonesia
First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP IndonesiaPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
This narrative project report summarizes activities conducted from August 1, 2013 to July 31, 2014 to promote transparency and use of revenue from extractive industries for poverty alleviation in four Indonesian districts. Key activities included developing baseline data, educating policymakers, establishing community centers, and building capacity of local government teams and information centers. Progress was made in many areas, though some goals, like new regulations, were only partially achieved. The report reflects on lessons learned and challenges in organizational management.Carut Marut Tambang di Bumi Celebes
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang merasa penting untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Minerba ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan Korsup KPK Tahap-2 untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember 2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 3 (tiga) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara pada 8 Juni 2015. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Indonesia has announced its commitment to implement EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) through the release of Presidential Regulation 26/2010. EITI is a global standard where Companies and Government report their payments and receipts of extractive industry revenues, to be reconciled through multi-stakeholder working groups. Indonesia has, or will shortly, produce reconciliation reports covering the 2009, 2010, and 2011 fiscal (and calendar) years.
Papua is one of Indonesia’s richest natural resource regions, with mining, oil and gas operations as well as forestry and fisheries. Papua and West Papua provinces are both special autonomy regions which receive extra-high portion of oil and gas revenue sharing known in Indonesian as Dana Bagi Hasil (DBH), compared to other provinces in Indonesia. These revenue sharing funds are supposed to flow to both provincial and district governments.
To make the EITI Indonesia report more relevant to local audience in Papua, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) conduct a project that aims to create communications products in order to familiarize local audiences in Papua with EITI Indonesia report findings and other information about the extractive industries relevant for Papuans. AJI Papua collaborates with Publish What You Pay Indonesia, with support from Multi Donor Trust Fund (MDTF) administered by the World Bank.
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pokok-pokok pikiran koalisi masyarakat sipil dalam merevisi UU Migas 22/2001, terkait permasalahan produksi migas yang menurun, tata kelola yang kurang transparan, dan persoalan hukum kelembagaan pengelolaan migas.
2. Usulan revisi UU Migas menegaskan pentingnya perencanaan migas untuk ketahanan energiAsean Coal Trend
ASEAN plays a significant role in coal consumption and production in Asia Pacific. Using a value chain approach, coal producer countries in ASEAN have opportunities to maximize intra-ASEAN markets through bilateral trade or under the ASEAN Economic Community framework. The AEC can foster market integration and build infrastructure for energy sufficiency and clean coal technology. However, cooperation between ASEAN countries on technology, governance, transportation, and connectivity will be important for the coal sector to fully benefit from opportunities presented by the AEC.
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontaloPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten BojonegoroPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut membahas mekanisme transparansi tata kelola migas di Kabupaten Bojonegoro, termasuk kewajiban BUMD, pemerintah daerah, perusahaan, dan tim transparansi dalam menyediakan informasi terkait kegiatan migas seperti penerimaan daerah, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan."Mengeruk Bumi Memanen Ironi
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Mati di Tanah Kaya
Hampir 40% izin pertambangan di 3 provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat) masih berstatus non-clean and clear, menandakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemegang izin. Lebih dari 60.000 hektar hutan rusak akibat kegiatan pertambangan di 3 provinsi antara 2009-2013. Banyak izin diberikan di kawasan hutan lindung dan konservasi tanpa memperhatikan peraturan.
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas BumiPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan menjelaskan prosedur pembentukan undang-undang dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang.Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...
Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dalam buku ini akan dibahas mengenai kesiapan negara-negara ASEAN dalam mengahdapi
AEC, khususnya di dalam perdagangan batubara dan tambang, strategi yang digunakan masing-masing negara maupun strategi kerjasama antar negara.Viewers also liked (19)
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...
Policy Brief: Coordination and Supervision (Korsup) KPK and Mineral & Coal Mi...
Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score Card
Voice from Ring One - Case Study Report of Community Score Card
Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...
Poverty Resource Center (PRC) Pusat Informasi dan Data Kemiskinan (TKPK Kabup...
Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector
Illicit Financial Flows and Tax Crime in Mining Sector
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...
Mountain of Oustanding Tasks Waiting the Newly Elected Directors in Energy an...
First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP Indonesia
First Narrative Project Report - Reversing Resource Curse - PWYP Indonesia
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...
EITI for Local Audiences: Communications Efforts to Contextualize EITI Indone...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/...
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Torang Pe Kobong So Dapa Rampas (Land Grabbing) - Hutbun gorontalo
Formulir pengajuan Small Grant Activity PWYP Indonesia
Formulir pengajuan Small Grant Activity PWYP Indonesia
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Fact Sheet: Mekanisme Transparansi Tata Kelola Migas di Kabupaten Bojonegoro
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Kumpulan Putusan Uji Materi UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...
Tren Batubara ASEAN Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN...
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
Newsletter Voicing for Life April 2020
Omnibus Law dianggap memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja melemahkan proteksi lingkungan demi kepentingan investasi, dan menghilangkan mekanisme pengawasan seperti Komisi Penilai Amdal. Stranas PK berupaya meningkatkan tata kelola data perizinan sektor sumber daya alam melalui Kebijakan Satu Peta, namun menemui kendala karena ketersed
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Dokumen tersebut membahas tentang opsi-opsi yang diajukan Dewan EITI terkait keterbukaan kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif dalam standar EITI di masa depan, yaitu apakah kontrak tersebut harus dibuka secara umum, dibuka dengan pengecualian tertentu, atau hanya sebagai dorongan tanpa kewajiban."
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
This document discusses contract transparency in the extractive industries according to the 2019 EITI Standard. It provides background on EITI and how contract transparency has developed over time in the EITI standards from 2013 to 2019. The 2019 standard now requires EITI implementing countries, including Indonesia, to publish all contracts issued after 2021 and encourages publishing existing contracts. However, Indonesia has yet to fully comply. The document outlines the roles EITI can play in facilitating greater contract transparency at the national level through discussion, publishing contracts, and influencing regulatory changes.Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balancesNewsletter - Open Contracting - Juli 2020
Dokumen ini membahas tentang upaya keterbukaan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data, termasuk implementasinya di sektor kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral, serta pengalaman seorang wanita yang dulu terlibat pertambangan ilegal namun kini mengawasi aktivitas pertambangan.
Newsletter - Open Contracting - July 2020
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan data dan informasi pertambangan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. Meski merupakan langkah positif, masih diperlukan aturan turunan untuk memperjelas pelaksanaannya.
Newsletter - Open Contracting - May 2020
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
Newsletter - Open Contracting - April 2020
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintahKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum keterbukaan kontrak di sektor migas dan minerba Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, yang mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan sumber daya alam termasuk kontraknya. UU KIP juga mewajibkan keterbukaan dokumen publik seperti kontrak, meContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Recently uploaded
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
Inpres No 1 Tahun 2024, tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Recently uploaded (9)
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf