Dokumen ini membahas tentang Republik Bataaf yang dibentuk di Belanda setelah invasi Perancis pada tahun 1795 dan masa pemerintahan Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1808 hingga 1811. Daendels melakukan berbagai kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur melalui kerja paksa dan penjualan tanah rakyat, yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Akhir pemerintahan Daendels diakhiri dengan kritik terhadap tindakan diktatorisnya dan penyerahan kekuasaan kepada Inggris pada tahun 1811.

1. Republik Bataaf dan
Pemerintahan Daendels
• Allison Ardianto/XI MIA 5/1
• Gabrielle Deanella /XI MIA 5/14
• Geyyaratana Wirasutta/XI MIA 5/16
• Samantha Geraldine/XI MIA 5/32
• Yasmine Nathania/XI MIA 5/39

2. Republik Bataaf
Masa Pemerintahan Republik Bataaf
• Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah
kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot.
• Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte
(kemerdekaan), egalite (persamaan), dan
fraternite(persaudaraan).
• Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi
Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara
kesatuan.
• Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795
pasukan Perancis menyerbu Belanda.

3. • Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis.
• Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis
yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1806).
• Pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara dari
Napoleon Bonaparte.
• Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh
pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V
kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-
Surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri
jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan
kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris
bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di
Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai
Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat
armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.

4. Latar Belakang Pemerintahan
Daendels
 Herman Willem Daendels (lahir di Hattem, Gelderland, Republik Belanda,
21 Oktober 1762 – meninggal di Elmina, Belanda Pantai Emas, 2 Mei 1818
pada umur 55 tahun), adalah seorang politikus Belanda yang merupakan
Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara
tahun 1808 – 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis.
 Pada tahun 1780 dan 1787 ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda
dan kemudian melarikan diri ke Perancis. Di sana ia menyaksikan dari
dekat Revolusi Perancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan
Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat Jenderal dan pada
tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batavia dengan
pangkat Letnan-Jenderal. Sebagai kepala kaum Unitaris, ia ikut mengurusi
disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan ia
mengintervensi secara militer selama dua kali. Tetapi invasi orang Inggris
dan Rusia di provinsi Noord-Holland berakibat buruk baginya. Ia dianggap
kurang tanggap dan diserang oleh berbagai pihak. Akhirnya ia kecewa
dan mengundurkan diri dari tentara pada tahun 1800. Ia memutuskan
pindah ke Heerde, Gelderland.

5.  Pada tahun 1806 ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis
(Koning Lodewijk) untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia
ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan
Groningen dari serangan Prusia.
 Setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807 atas saran Kaisar
Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai
Gubernur-Jenderal menggantikan Gubernur-Jenderal
Albertus Wiese dan untuk mengisi kekosongan kekuasaan
akibat dibubarkannya VOC .
 Dijuluki sebagai Tangan Besi

7. 
Daendels Memiliki Dua Tugas Utama, yaitu:
1. Mengisi kekosongan kas negara
2. Menjaga pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris
Tugas Utama Daendels

8. Kebijakan Daendels di
Nusantara
Beberapa Kebijakan yang dibuat Daendels :
 Bidang Ekonomi dan Keuangan
 Bidang Pertahanan dan Keamanan
 Bidang Pemerintahan
 Bidang Hukum dan Peradilan
 Bidang Sosial

9. Bidang Ekonomi dan Keuangan
 Mengeluarkan mata uang kertas.
 Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga
muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang
Cina, Arab, dan Belanda.
 Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara
(Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan
korupsi dengan keras.
 Pajak In Natura (Contingenten) dan sistem penyerahan wajb
(Verplichte Leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC
tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.
 Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat
Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor
(kopi).

10. Bidang Pertahanan dan
Keamanan
• Membangun Jalan Raya dari Anyer sampai
Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang
diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja
paksa/rodi dan di setiap 7 kilometer dibangun pos
jaga.
• Membangun Benteng di beberapa kota dan
pusat pertahananya di Kalijati Bandung.
• Meningkatkan jumlah tentara.

11.  Membangun pabrik senjata di Gresik dan
Semarang. Hal ini dilakukan Daendels sebab tidak
lagi dapat mengharapkan bantuan dari Eropa.
Hubungan Belanda dan Indonesia sangat sukar
sebab ada blokade Inggris di lautan.
 Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung
Kulon dan Surabaya.

12. Bidang Pemerintahan
o Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang
masing-masing dikepalai seorang kepala daerah.
o Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda
Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung
Mahkamah Agung di Jakarta).
o Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif
pendamping Gubernur Jendral dibubarkan dan
diganti dengan Dewan Penasehat.
o Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan
Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan
ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.

13. Bidang Hukum dan Peradilan
 Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis
pengadilan, yaitu :
a. Pengadilan untuk orang Eropa
b. Pengadilan untuk orang Pribumi
c. Pengadilan untuk orang Timur Asing
 Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk
terhadap bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri malah
melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus
penjualan tanah kepada pihak swasta.

14. Bidang Sosial
 Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk
membangun jalan Anyer – Panarukan.
 Menghapus upacara penghormatan kepada
residen, sunan atau sultan.
 Membuat jaringan pos distrik dengan
menggunakan kuda pos.

15. Akibat Pemerintahan Daendels
Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yg
sangat hebat. Selain dituntut untuk
membayar pajak-pajak pemerintah, mereka
juga diharuskan terlibat dalam kerja paksa
(rodi) membangun jalan raya anyer-
panarukan. untuk menutupi biaya
pembangunan, tanah-tanah rakyat dijual
kepada orang-orang partikelir Belanda dan
Tionghoa.

16. Penjualan tanah juga termasuk penduduk
yang mendiami wilayah tersebut, sehingga
penderitaan rakyat kecil semakin bertambah
akibat dari tindakan sewenang-wenang para
pemilik tanah.
Ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam
pembuatan jalan raya anyer-panarukan.
Dikarenakan kerja yang sangat berat
sedangkan mereka tidak dibayar & tidak
diberi makan yang layak.

17. Akhir Pemerintahan Daendels
0 Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di
Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak
kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya
banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun luar
negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda.
0 Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai
gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen
ternyata tidak mampu menahan serangan-serangan Inggris
sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani
penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh
karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi
Tuntang (18 September 1811).