Kata Remunerasi dan skala pengupahan semangkin sering di ucapkan oleh kalangan pengusaha, hrd serta pekerja belakangan ini, apa sebenarnya pengertian dari remunerasi itu sendiri?. Sederhanya, remunerasi adalah hak yang di terima oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Dimana remunerasi tersebut dapat diterima berupa sejumlah uang dan penghargaan lainnya. dan bagaimana hubungannya ke skala pengupahan/penggajian perusahaan dan seterusnya. untuk konsultasi tentang skala pengupahan , struktur penggajian atau pun remunerasi, silahkan menghubungi ahlinya. DP konsultan STC Senayan, Lt 4, Ruang 31-34 Jl. Asia afrika-pintu IX - gelora senayan-jakarta pusat Telp : 021 9279 5135 I 7388 3134 Mobile : 0813801 63185 I 087884 302987

1. JASA PENYUSUNAN SKALA DAN STRUKTUR UPAH
Struktur upah adalah susunan tingkat upah (dari yang terendah sampai yang tertinggi atau
sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah). Sedangkan, skala upah adalah kisaran
nilai nominal upah menurut kelompok jabatan (pasal 1 Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004
tentang Struktur dan Skala Upah atau Kepmen 49).
Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa pengusaha
menyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,
pendidikan dan kompetensi kerja (pasal 92 ayat [1] UUK). Demikian juga dalam Kepmen 49
disebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam rangka penetapan upah
– masing-masing - pekerja di perusahaan (pasal 2).
Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 92 ayat (1) UUK dijelaskan bahwa penyusunan struktur
dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah, guna adanya kepastian
hukum dalam penentuan upah dan akan mengurangi kesenjangan (gap) antara upah terendah
dan tertinggi. Demikian juga, dalam pasal 10 Kepmen 49 disebutkan kembali bahwa Petunjuk
Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah (dalam LAMPIRAN Kepmen) adalah merupakan
pedoman (acuan) dalam penyusunan struktur dan skala upah yang dilakukan (disusun) dengan
memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja serta dengan
mempertimbangkan kondisi (kemampuan) perusahaan.
Berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas, tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau
mengharuskan penyusunan struktur dan skala upah dengan pengenaan suatu sanksi tertentu.
Namun, dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmoni dan agar supaya ada
kepastian hukum dan tidak terjadi gap serta untuk menghindari adanya kecemburuan sosial
terstruktur di antara para pekerja, perlu diatur struktur dan skala upah berdasarkan golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi kerja, tanpa mengurangi hak pengusaha untuk
memberi reward berdasarkan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas serta kinerja
masing-masing pekerja, serta memberi sanksi (punishment) bila ada pekerja yang melanggar
atau wanprestasi (pasal 92 ayat [2] UUK).
Dengan demikian, menurut hemat kami, berdasakan azas kebebasan berkontrak (beginselen
der contractsvrijheid) boleh saja dilakukan penyusunan struktur dan skala upah (dalam
Peraturan Perusahaan/PP atau Perjanjian Kerja Bersama/PKB) tanpa mengacu pada peraturan
perundang-undangan, sepanjang dilakukan sesuai dengan mekanisme pembuatan PP atau
PKB yakni adanya saran dan masukan dari pekerja (dalam PP) atau disepakati di antara para
pihak (dalam PKB) dan tetap mengindahkan syarat sahnya perjanjian.
Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur

2. Dan Skala Upah
Bagaimana , apakan bapak ibu menbutuhkan struktur pengupahan juga disusun dalam
perusahaan anda, tetapi sumberdaya manusianya tidak memadai??, silahkan
menghubungi kami:
Dp konsultan
Telp : 021 92795135
Mobile : 081212814843