3. Pendidik
an
Berbasis
Standar
Kuriku-
lum
Buku
Teks
Guru
Ujian
Nasion
al
Empat
SNP
SKL, SI, S. Proses
dan S. Penilaian
menjadi acuan
pengembangan
kurikulum
KI dan KD dalam struktur
kurikulum mengacu pada
SKL dan SI Buku teks mengacu
pada KI, KD, dan
lingkup materi.
Guru melakukan penilaian
melalui Classroom
Assessment
Satuan pendidikan
melakukan penilaian melalui
School Assessment
Pemerintah melakukan
Penilaian melalui
National Assessment
(Ujian Nasional)
1
2
3
4
5
3
6. Moda
Ujian
Mengutamakan UN berbasis komputer (UNBK)
• SMA sederajat 100%
UN berbasis Kertas-Pensil (UNKP)
• Maks 30% SMP, Paket B, Paket C, Pesantren
8. Satuan Pendidikan Pelaksana UN
1. Satuan Pendidikan terakreditasi
2. Satuan pendidikan belum terakreditasi menginduk pada satuan
pendidikan yang terakreditasi sebagai pelaksana UN.
Satuan pendidikan pelaksana UN
(harus terakreditasi)
Satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN
(tidak mesti terakreditasi)
9. A. Kebijakan UN 2017
1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan.
2. UN Tidak menentukan kelulusan.
3. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib mengikuti UN.
4. Mutu Ujian Sekolah ditingkatkan menjadi USBN (Ujian Sekolah Berstandar
Nasional) untuk beberapa mata pelajaran.
5. Menjadikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai main stream
pelaksanaan UN.
10. • Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika; dan
• Satu mata pelajaran untuk diujikan dari jurusan/peminatan (IPA, IPS,
Bahasa, Keagamaan)
• UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai
• PPKn, Agama, sesuai jurusan
• Mapel tertentu, soal dikembangkan oleh MGMP
• Menentukan kelulusan
• Dilaksanakan dengan moda UNBK
• Ada UN Susulan
• Tidak ada USBN
• UN Gelombang II hanya untuk perbaikan nilai
10
BSNP: Sosialisasi UN 2017
11. • Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi
• Sesuai kewenangan yang ditetapkan UU Otonomi Daerah,
namun tetap ada koordinasi.
Peran Panitia
UN Daerah
• Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti UN.
• Tidak ada USBN
UN untuk SLB
• SMA sederajat oleh LPMP
• SMP sederajat oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Pemindaian
LJUN
11
BSNP: Sosialisasi UN 2017
12. •Tidak ada UN Gel. 2
•Peserta UN 2016/2017 yang ingin
memperbaiki, mendaftar melalui
sekolah asal dan jadwalnya saat
UN Susulan utk SMA Sederajat
UN untuk
Perbaikan
12
BSNP: Sosialisasi UN 2017
13. B. Kebijakan UN untuk Pendidikan Kesetaraan
1. Hasil UN berfungsi untuk penyetaraan.
2. Mapel yang diujikan dalam UN Pendidikan Kesetaraan:
a. 7 Mapel untuk Paket C
b. 6 Mapel untuk Paket B
3. Tidak ada USBN untuk Pendidikan Kesetaraan.
4. Peserta didik dari pendidikan kesetaraan dapat mengikuti UN di satuan pendidikan formal atau
satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.
5. Pendaftaran peserta UN dilakukan secara terintegrasi melalui DAPODIK.
6. Pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan BUKAN lagi Dinas Pendidikan tetapi
satuan pendidikan.
7. Moda pelaksanaan UN dengan UNBK dan UNKP.
8. Jadwal UN untuk Pendidikan Kesetaraan pada hari Sabtu dan Minggu.
9. Ada UN susulan, UN gelombang kedua hanya untuk perbaikan nilai
14. Isu Teknis UN 2018
1. Perbandingan jumlah teknisi terhadap server atau client
2. Optimalisasi help desk provinsi dan kabupaten
3. Konfigurasi (jarak dan letak) client di ruang ujian
4. Headset client saat bukan ujian listening
5. Penggunaan wifi di ruang ujian (client ke server)
6. Sosialisasi teknis kepada Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk
mendukung kerja proktor dan teknisi
16. Ø Dinas Pendidikan Provinsi
Ø Kantor Wilayah Kementerian Agama (Bidang yang menangani pendidikan
madrasah, pendidikan keagamaan, dan Pendidikan Keagamaan Kristen
dan Katolik)
Ø Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Ø Dewan Pendidikan Provinsi
Ø Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
16
BSNP: Sosialisasi UN 2017
17. Ø Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Ø Kantor Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(Seksi yang menangani pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan,
dan seksi yang menangani pendidikan nonformal: Program Paket
B/Wustha, dan Program Paket C).
18. Pendidikan Formal termasuk SPK*
Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan Informal (sekolah rumah)
Peserta UN 2015/2016 yang ingin memperbaiki nilai
18
BSNP: Sosialisasi UN 2017
*) Permendikbud No. 3 Tahun 2017 Pasal 6: Setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus tidak wajib
mengikuti UN dan USBN.
19. Persyaratan Peserta UN
ü Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada
suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu.
ü Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada
suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu mulai
semester I tahun pertama sampai dengan semester pertama pada
tahun terakhir.
ü Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada
Pendidikan Kesetaraan.
20. Peserta UN dari Pendidikan Formal
ü …Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
sebelum mengikuti US, atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk
peserta program SKS.
ü Peserta UN dari program SKS harus berasal dari satuan pendidikan yang
terakreditasi A dan memiliki izin penyelenggaraan program SKS.
ü Peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) pada Satuan Pendidikan
Kerjasama (SPK) wajib mengikuti UN untuk seluruh mata pelajaran yang
diujikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pendidikan formal.
ü …SPK mendaftar dan mengikuti UN pada satuan pendidikannya yang atau
satuan pendidikan pelaksana UN terakreditasi A yang ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
21. KRITERIA KELULUSAN
•85 < nilai ≤ 100
Sangat baik
•70 < nilai ≤ 85
Baik
•55 < nilai ≤ 70
Cukup
•≤ 55
Kurang
22. Pelanggaran berat oleh Peserta Ujian:
ü membawa contekan ke ruang ujian;
ü kerjasama dengan peserta ujian;
ü menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
ü membawa HP ke dalam ruang ujian.
23. Pelanggaran berat oleh Pengawas Ujian:
ü memberi contekan;
ü membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
ü menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
ü mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK;
ü Lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan
pengulangan ujian;
ü menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat
elektronik yang dapat merekam gambar; dan/atau
ü memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas
UNKP).
24. Investigasi
ü Investigasi dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama oleh:
• Inspektorat Jenderal Kemdikbud/Kemenag.
• Badan Standar Nasional Pendidikan.
• Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud.
ü Bentuk investigasi
• Peninjauan ke tempat kejadian perkara.
• Analisis pola jawaban per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
25. PENGATURAN KHUSUS
• Pelaksanaan UN bagi peserta UN yang memerlukan layanan
khusus dan/atau berbeda dapat diberikan kepada:
• Peserta UN yang menyandang disabilitas tunanetra, tunarungu,
tunalaras, dan tunadaksa;
• Peserta UN yang berada di Lembaga Pemasyarakatan; dan/atau
• Peserta UN yang dirawat di rumah sakit atau di tempat lain yang
ditentukan oleh petugas kesehatan.
26. PENGATURAN KHUSUS
• Pelaksanaan UN dengan layanan khusus/berbeda dapat diberikan apabila:
• Peserta UN penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturan khusus telah
melaporkan kondisinya kepada Panitia UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota dan
atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan
UN;
• Peserta UN yang sakit atau di LP telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN
Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau tingkat Satuan Pendidikan selambatnya 1
(satu) minggu sebelum pelaksanaan UN.
• Peserta UN yang sakit telah dilaporkan kondisinya kepada Panitia UN
tingkat Satuan Pendidikan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan UN
dan kondisi kesehatannya memungkinkan untuk mengikuti ujian di tempat
perawatannya.
27. Peserta UN Penyandang Disabilitas
ü Peserta UN tunanetra dapat memperoleh naskah soal UN dalam huruf
Braile; atau
ü Peserta UN tunanetra dapat mengerjakan soal UN dengan pendamping
pembaca soal terlatih yang telah mendapat persetujuan tertulis oleh
Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan; atau
ü Peserta UN tunarungu akan mendapat naskah soal tertulis sebagai
pengganti soal Listening Comprehension (LC) untuk Bahasa Inggris; atau
ü Peserta UN tunadaksa mendapat bantuan dari pendampingnya yang telah
mendapat persetujuan tertulis oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.
