SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Pemekaran
Kabupaten: Membuka
Peluang Baru
Pemekaran kabupaten merupakan upaya untuk mempercepat
pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat di daerah baru. Hal ini dapat membuka peluang ekonomi, sosial,
dan politik yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
by bwi tpp
Definisi Pemekaran Kabupaten
Pemekaran Administratif
Pemekaran kabupaten adalah
pemisahan sebuah kabupaten menjadi
dua atau lebih kabupaten baru.
Tujuan Utama
Untuk meningkatkan efektivitas
pelayanan publik dan mempercepat
pembangunan di daerah baru.
Landasan Hukum
Pemekaran kabupaten diatur dalam berbagai perundang-undangan, terutama UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tujuan dan Manfaat Pemekaran Kabupaten
Tujuan
Meningkatkan efektivitas pelayanan publik,
mempercepat pembangunan, dan memperkuat
otonomi daerah.
Manfaat
• Pembangunan infrastruktur yang lebih merata
• Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
• Pengembangan potensi ekonomi lokal
• Peningkatan partisipasi politik masyarakat
Proses Pemekaran Kabupaten
1 Inisiasi
Gagasan pemekaran berasal dari aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
2 Kajian Kelayakan
Dilakukan analisis komprehensif terkait aspek administratif, teknis, dan fiskal.
3 Pembentukan
Jika dinyatakan layak, diajukan rancangan undang-undang pembentukan
kabupaten baru.
Tantangan dalam Pemekaran Kabupaten
1 Keterbatasan
Anggaran
Pemekaran
membutuhkan biaya yang
besar untuk infrastruktur
dan kelembagaan baru.
2 Konflik Kepentingan
Adanya potensi konflik
antara daerah induk dan
daerah pemekaran.
3 Kapasitas Aparatur
Dibutuhkan sumber daya
manusia yang kompeten
untuk mengelola daerah
baru.
Dampak Sosial-Ekonomi Pemekaran
Kabupaten
Peningkatan Pelayanan
Publik
Masyarakat mendapatkan
akses yang lebih baik ke
fasilitas kesehatan,
pendidikan, dan infrastruktur.
Pembangunan Ekonomi
Lokal
Terbukanya peluang usaha
baru dan pengembangan
potensi ekonomi daerah.
Peningkatan
Kesejahteraan
Perbaikan kondisi sosial-
ekonomi masyarakat di
daerah baru.
Peran Pemerintah dalam Pemekaran
Kabupaten
Regulasi
Menyusun kebijakan dan
peraturan terkait pemekaran
kabupaten.
Pendanaan
Mengalokasikan anggaran untuk
mendukung pembangunan
daerah baru.
Pengembangan Kapasitas
Meningkatkan kompetensi
aparatur pemerintah daerah
baru.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pemekaran kabupaten merupakan upaya strategis untuk mempercepat
pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, terdapat
tantangan yang harus dikelola dengan baik, seperti keterbatasan anggaran
dan kapasitas aparatur.
Pemerintah perlu memperkuat regulasi, pendanaan, dan pengembangan
kapasitas untuk menjamin keberhasilan pemekaran kabupaten dan
memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

More Related Content

Similar to proses d4n mek4nisme Pemekrn K4bupten b4nyuwngi .pptx

PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
SupliyerJakarta
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
pikipardede1
 
Brief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desaBrief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desa
primahendra
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
Astri Yulia
 
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kotaKesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
Ardiyanto Maksimilianus
 
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
Niela7
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Indriati Dewi
 
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
armanmasri
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
Ahmad Tien
 

Similar to proses d4n mek4nisme Pemekrn K4bupten b4nyuwngi .pptx (20)

Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah
Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerahReformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah
Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah
 
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdfPERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
PERWAL_32_Pedoman_Teknis_Prodamas_Plus_TA_2022__27_MEI.pdf
 
Strategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padStrategi peningkatan pad
Strategi peningkatan pad
 
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxMANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
 
konsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publikkonsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publik
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Brief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desaBrief Note-23-2016-dana desa
Brief Note-23-2016-dana desa
 
Makalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publikMakalah akuntansi sektor publik
Makalah akuntansi sektor publik
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kotaKesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
Kesiapan maumere menjadi kota otonom jurnal tata kota
 
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
 
Orientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptxOrientasi Dewan.pptx
Orientasi Dewan.pptx
 
Hukum PEMDA
Hukum PEMDAHukum PEMDA
Hukum PEMDA
 
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
1 Regulasi Inovasi Kota Tidore Kepulauan.pptx
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Masalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi DaerahMasalah Otonomi Daerah
Masalah Otonomi Daerah
 
(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah(7)pembangunan ekonomi daerah
(7)pembangunan ekonomi daerah
 
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
 
Akuntansi publik2
Akuntansi publik2Akuntansi publik2
Akuntansi publik2
 

Recently uploaded (7)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

proses d4n mek4nisme Pemekrn K4bupten b4nyuwngi .pptx

  • 1. Pemekaran Kabupaten: Membuka Peluang Baru Pemekaran kabupaten merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di daerah baru. Hal ini dapat membuka peluang ekonomi, sosial, dan politik yang lebih luas bagi masyarakat setempat. by bwi tpp
  • 2. Definisi Pemekaran Kabupaten Pemekaran Administratif Pemekaran kabupaten adalah pemisahan sebuah kabupaten menjadi dua atau lebih kabupaten baru. Tujuan Utama Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah baru. Landasan Hukum Pemekaran kabupaten diatur dalam berbagai perundang-undangan, terutama UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • 3. Tujuan dan Manfaat Pemekaran Kabupaten Tujuan Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat otonomi daerah. Manfaat • Pembangunan infrastruktur yang lebih merata • Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan • Pengembangan potensi ekonomi lokal • Peningkatan partisipasi politik masyarakat
  • 4. Proses Pemekaran Kabupaten 1 Inisiasi Gagasan pemekaran berasal dari aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. 2 Kajian Kelayakan Dilakukan analisis komprehensif terkait aspek administratif, teknis, dan fiskal. 3 Pembentukan Jika dinyatakan layak, diajukan rancangan undang-undang pembentukan kabupaten baru.
  • 5. Tantangan dalam Pemekaran Kabupaten 1 Keterbatasan Anggaran Pemekaran membutuhkan biaya yang besar untuk infrastruktur dan kelembagaan baru. 2 Konflik Kepentingan Adanya potensi konflik antara daerah induk dan daerah pemekaran. 3 Kapasitas Aparatur Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola daerah baru.
  • 6. Dampak Sosial-Ekonomi Pemekaran Kabupaten Peningkatan Pelayanan Publik Masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pembangunan Ekonomi Lokal Terbukanya peluang usaha baru dan pengembangan potensi ekonomi daerah. Peningkatan Kesejahteraan Perbaikan kondisi sosial- ekonomi masyarakat di daerah baru.
  • 7. Peran Pemerintah dalam Pemekaran Kabupaten Regulasi Menyusun kebijakan dan peraturan terkait pemekaran kabupaten. Pendanaan Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah baru. Pengembangan Kapasitas Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah baru.
  • 8. Kesimpulan dan Rekomendasi Pemekaran kabupaten merupakan upaya strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, terdapat tantangan yang harus dikelola dengan baik, seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas aparatur. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, pendanaan, dan pengembangan kapasitas untuk menjamin keberhasilan pemekaran kabupaten dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.