Persyaratan Perubahan Perguruan

1. Tujuan
 Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi
pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah
serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
pembangunan nasional.
 Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau
pencabutan izin Program Studi bertujuan:
melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh
layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang tidak bermutu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dasar Hukum (1)
 PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Pasal 7 ayat (1) huruf a
Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan
dan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang
meliputi:
a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi
dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi:
1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin
PTS; dan
2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin
Program Studi pada PTN dan PTS;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Dasar Hukum (2)
 Pasal 92 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
 PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan
pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan
izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.
 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Permendikbud
No. 7 Tahun
2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4. Buku Pedoman
Untuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka
Dirjen Dikti telah menerbitkan Keputusan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dapat diunduh di
silemkerma.kemdikbud.go.id

5. Perubahan PTS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan