Proposal ini membahas rencana kerja praktek di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang selama 1 Agustus-28 September 2016. Dokumen ini menjelaskan profil perusahaan, tugas pokok dan fungsi BPBD serta struktur organisasinya yang terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa seksi.

1. PROPOSAL KERJA PRAKTEK
Deti Cahyati
A1.1400002
PROGRAM STUDI DIPLOMA-3
MANAJEMEN INFORMATIKA
STMIK SUMEDANG
2016

2. Lembar Persetujuan
Proposal ini telah disetujui sebagai Panduan Pelaksanaan Kerja Praktek bagi
Nama : Deti Cahyati
N I M : A1.1400002
Tempat Kerja Praktek : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sumedang
Rencana Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek : 1 Agustus 2016 – 28 september 2016
Sumedang, ....
Menyetujui,
Pembimbing, Ketua Jurusan
(........................................) ( ……………………………………….. )

3. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
1. PROFIL PERUSAHAAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang dibentuk
melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. Kantor Badan Penanggulanga n
Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Terletak di Komplek Jln. Pangeran Geusan Ulun No.
36 Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah
satu instansi dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu
kepada Visi Kabupaten Sumedang dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.
Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 yaitu :
“Terwujudnya Kabupaten Sumedang yang Sejahtera-Nyunda-Maju-Mandiri-Agamis”.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan
paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BPBD Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 adalah:
” TERWUJUDNYA KABUPATEN SUMEDANG YANG TANGGUH DALAM
MENGHADAPI BENCANA”.
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BPBD Kabupaten
Sumedang yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai.
Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok
dan fungsi BPBD.
Adapun rumusan Misi BPBD Kabupaten Sumnedang adalah sebagai berikut:
Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana
1. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam

4. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
mengantisipasi bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam
pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) Kabupaten Sumedang dipimpin
oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
3.2 Tugas pokok dan Fungsi
A. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang
1. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala dengan Titelatur Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanankan fungsi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan
bencana daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian
tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai
berikut :
a. Merumuskan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan,
rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;
b. Merumuskan kebijakan umum dan menyusun teknis pengelolaan
penanggulangan bencana skala Kabupaten;
c. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan

5. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka
kelancaran tugas
d. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan
RKPD;
e. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
f. Menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
g. Menyelenggarakan perencanaan, pemahaman, pengenalan, pengkajian
penangulangan bencana dan analisis kemungkinan dampak bencana.
h. Menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga,
organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang pendanaan serta
kegiatan persiapan penanggulangan bencana;
i. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bencana;
j. Menyelenggarakan penyedian dan penyiapan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana;
k. Menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi dan prosedur tetap
tanggap darurat bencana;
l. Menyelenggarakan penyedian dan penyiapan bahan, barang dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
m. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, kerugian dan sumber daya serta pentuan status keadaan darurat
bencana;
n. Menyelenggarakan rehabilitasi, perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana
dan sarana umum daerah bencana

6. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
o. Meyelenggarakan pemulihan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan publik;
p. Menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi bencana dan penerapan rancang
bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan
bencana;
q. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan penanggulangan bencana;
r. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan;
s. Melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala pelaksana di bantu oleh
Sekretaris.
B. Sekretaris
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris;
2. Sekrtetaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan di bidang administrasi keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian
tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan,
pemindahan pemberhentian pegawai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;
b. Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawain Badan
Penangulangan Bencana Daerah;
c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan karsipan Badan
Penangulangan Bencana Daerah;
d. Menyusun rencana kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana

7. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
Dearah;
e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan dan pembendaharaan
Badan Penangulangan Bencana Daerah;
f. Menyusun dan melaksanakan kegiatan hubungan msayarakat dan protokol
Badan Penanggulangan Bencana Dearah;
g. Menyusun dan melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga
Badan Penangulangan Bencana Daerah;
h. Menyusun laporan/kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok bidangnya.
C. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala dengan
titelatur Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian
tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional pencegahan dan kesiapsiagan bencana sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan
RKPD;
c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;
d. Mengelola, menganalisis urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
e. Melaksanakan pembangunan system mitigasi bencana dan penyusunandata

8. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
informasi rawan bencana;
f. Mengendalikan dan dan mengevaluasi urusan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana;
g. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara
bulanan, triwulan, tahunan yang dikoordinasikan Sekretariat Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan;
i. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap bawahan berdasarkan
pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas lain dengan tugas pokok dan
bidang tugasnya
D. Seksi Kedaruratan dan logistik
1. Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang oleh seorang kepala
dengan titelatur Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang Kedaruratan dan
Logistik.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian
tugas Kepala Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional seksi kedaruratan dan logistik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja Badana Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran
tugas;

9. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJMD, RPJMD dan RKPD bidang
penanggulangan Bencana sebagai bahan penyusunan RPJMD, RPJMD dan
RKPD;
d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan kedaruratan dan logistic
sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kepada Bupati;
e. Mengelola penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan
bencana;
f. Menyusun rencana kedaruratan atau rencana kontijensi;
g. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi
E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang oleh seorang Kepala
dengan titelatur Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan masyarakat
dan penanganan konflik.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian
tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :
a. Merencanakan operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
sebagai pedoman pelaksanaan ugas;
b. Menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang
Penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan PRJPD, RPJMD dan
RKPD;
d. Mengelola dan menganalisa urusan rehabilitasi dan rekonstrksi bencana;

10. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
e. Mengelola perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum daerah
bencana;
f. Mengelola pemulihan sosial psikologi dan pemberian bantuan perbaikan
rumah masyarakat yang terkena bencana;
g. Mengelola pelayanan kesehatan, pemulihan keamanan dan ketertiban;
h. Mengelola pemulihan fungsi pemerintah dan fungsi pelayanan publik;
i. Mengelola pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
j. Mengendalikan dan mengevaluasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi
bencana;
k. Mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup seksi rehabilitasi dan
rekonstruksi;
l. Membimbing dan memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
2. DESKRIPSI PEKERJAAN
2.1 Latar Belakang Pekerjaan
Sejak Berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang pada kasi
kedaruratan dan logistic pencatatan atau pengelolaan data logistic masih terbilang manual
dalam mencatat barang/bantuan yang masuk dan barang/bantuan keluar serta saldo/stock
akhir barang harian/minggua/bulanan/tahunan,sehingga dalam cross chek barang masih
mengalami kesulitan dan ketidak akuratan data .
2.2 Rumusan Masalah dan Solusi
Untuk mengatasi hal ini, dirasa perlu membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk
menginputkan data transaksi harian, merekap dan menghasilkan laporan bulanan yang
sangat diperlukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sumedang
khususnya kasi Kedaruratan dan Logistik. Dengan demikian diharapkan aplikasi dapat
membantu para pegawai untuk menginputkan data, pada saat cross chek barang lebih akurat
atau lebih sesuai dengan data dan kenyataan.
Dengan kata lain solusi yang ditawarkan adalah membuat aplikasi sederhana yang dapat
digunakan oleh Pegawai di Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sumedang
pada kasi kedaruratan dan logistik untuk memasukkan data barang masuk, barang keluar dan
saldo akhir barang. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi desktop .
2.3 Ruang Lingkup Pekerjaan
Adapun ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan pada Kerja Praktek ini adalah
membuat rancangan aplikasi Pengelolaan Data Barang/logistic pada Badan Penanggulangan

11. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 20
Bencana Daerah Kabupaten sumedang..
3. OUTPUT PEKERJAAN
Adapun hasil akhir dari Kerja Praktek ini adalah Perancangan Aplikasi Pengelolaan Data
Barang/Logistic di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang yang
kelak dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi pembangungan aplikasi
tersebut.
3.1 Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan dalam satuan waktu minggu
Petunjuk Tata Tulis Proposal :
1. Tipe Huruf : Times New Roman 12 pt, kecuali pada bagian-
bagian yang diberi ukuran khusus sebagaimana tertulis pada contoh di
atas.
2. Proposal Kerja Praktek maksimal terdiri dari 5 halaman, selain
halaman judul dan lembar pengesahaan.

12. D 3 T E K N I K I N F O R M A T I K A Page 12