Produk Hukum Pengawasan Logistik Pemilu

1. “Peran Pengawas Kecamatan & Kelurahan/Desa Mengawasi Logistik Pemilu”

2. Dasar Hukum
• UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun2022 Menjadi Undang-undang
• Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
Dalam Pemilihan Umum
• PKPU Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan PKPU NOmor 14 Tahun
2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya

3. URGENSI PENGAWASAN LOGISTIK
• Pemilu Indonesia masih bersifat Manuak bukan Elektronik
• Memerlukan perlengkapan yang banyak
• Potensi Kecurangan karena factor logistic
• Potensi Chaos karena logistic tidak beres
• Anggaran Logistik sangat besar

4. KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2024
• Kotak Suara : 4.164.552 Unit
• Bilik Suara : 3.280.644 Unit
• Tinta (40 ml) : 1.640.322 Botol
• Segel Plastik : 24.364.423 Buah
• Segel : 93.850.362 Keping
• Surat Suara : 1.208.921.320 Lembar
• Sampul : 61.161.473 Lembar
• Formulir : 8.137.230 Lembar
• Alat Bantu Tunanetra : 1.640.322 Lembar
• DPC dab DCT : 820.161. Lembar

5. PENGAWASAN PEMILU
Segala upaya untuk melakukan pencegahan serta
penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa
proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan
persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

6. APA YANG DIAWASI ?
• Pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu
• Mutarlih hingga penetapan DPT dan Pemungutan suara
• Penetapan daerah pemilihan DPRD Kab/Kota
• Pencalonan anggota legislative hingga penetapan calon
• Kampanye dan dana kampanye
• Pengadaan dan distribusi logistic
• Pengawasan seluruh proses pungut dan penghitungan suara
• Pergerakan surat suara dari tingkat TPS hingga PPK
• Proses rekapitulasi penghitungan suara
• Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara ulang
• Penetapan hasil pemilu

7. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU
• Pengawasan Perencanaan
• Pengawasan Pengadaan
• Pengawasan Distribusi & Penarikan
• Pengawasan sortir, lipat, packing
• Pengawasan Penyimpanan & Pengamanan

8. KETENTUAN PENGAWASAN LOGISTIK PEMILU
• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dalam Pemilu;
• Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kel. melakukan pengawasan
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan
pendistribusiannya di masing-masing wilayahnya
• Pengawas TPS melakukan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara di TPS

9. FOKUS PENGAWASAN LOGISTIK
• Tepat jumlah
• Tepat jenis
• Tepat bentuk
• Tepat ukurandan spesifikasi
• Tepat kualitas
• Tepat waktu
• Tepat tujuan

10. STRATEGI PENGAWASAN PANWAS (CAMDESKEL)
• penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan
pendistribusiannya di wilayah kecamatan;
• penentuan fokus pengawasan;
• koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah
kecamatan;
• pengawasan secara langsung;
• analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan
• penelusuran / investigasi Ketika terdapat dugaan pelanggaran
• Dapat Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Strategi Pengawasan
Panwas Desa/Kel.
Strategi Pengawasan
Panwas TPS

11. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
• kotak suara;
• surat suara;
• tinta;
• bilik pemungutan suara;
• segel;
• alat untuk mencoblos pilihan; dan
• TPS/TPSLN.

12. DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
• sampul kertas;
• tanda pengenal KPPS, petugas
ketertiban TPS, dan
• saksi;
• tanda pengenal KPPSLN, petugas
ketertiban TPSLN, dan saksi;
• karet pengikat surat suara;
• lem/perekat;
• kantong plastik;
• bolpoin;
• gembok atau alat pengaman
lainnya;
• spidol;
• formulir untuk berita acara
dan/atau sertifikat;
• stiker nomor kotak suara;
• tali pengikat alat pemberi
tanda pilihan;
• alat bantu tunanetra; dan
• formulir lainnya, jika ada.

13. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
• salinan daftar pemilih tetap;
• salinan daftar Pemilih tambahan;
• daftar Pasangan Calon;
• daftar calon tetap anggota DPR;
• daftar calon tetap anggota DPD;
• daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
• daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
• label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

14. TINDAK LANJUT
• Pengawas Pemilu wajib tuangkan hasil pengawasan dalam
formular Model A
• Dalam hal hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran,
pengawas pemilu melakukan:
1. Saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrative
2. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
• Pembagian tugas Pengawasan Logistik: Bawaslu RI, Bawaslu Prov,
Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, PKD hingga PTPS

15. TERIMAKASIH
“Kesuksesan Pemilu adalah Kesuksesan Kita Bersama”