Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia mengatur pengiriman surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan secara tercatat melalui layanan pos. Ruang lingkup perjanjian mencakup pengiriman surat dari seluruh wilayah hukum Indonesia dengan standar penyerahan bervariasi untuk setiap layanan pos. Perjanjian ini mengatur tata cara pengiriman, pengantaran, penagihan biaya pengiriman, serta pelanggan

1. 1
PERJANJIAN KERJASAMA
PENGIRIMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023,
PKS 106/DIR-5/0523
Tanggal 22 MEI 2023

2. 2

3. 3
WILAYAH KERJA KCU PALU

4. PERMA NO.7 TAHUN 2022
4
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik.
 Pasal 17 ayat 1 “Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat
panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui
Domisili Elektronik pada SIP.”
 Pasal 17 ayat 2 “Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili
Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat
Tercatat.”
 Pasal 1 ayat 13 “Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan
kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari
penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.”

5. RUANG LINGKUP
5
Tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat. (SURAT PANGGILAN SIDANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PUTUSAN)
Ruang Lingkup Perjanjian
Pasal 2 Ayat (1) Pengiriman Surat milik PIHAK PERTAMA dari seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan dalam negeri dengan
menggunakan Layanan produk yaitu: Pos Sameday, Pos Nextday dan Pos Reguler.
Pasal 2 Ayat (4) Kiriman dapat dilakukan di seluruh Instansi Peradilan di bawah Mahkamah Agung se-Indonesia, yaitu:
a. Mahkamah Agung.
b. Peradilan Umum, yang meliputi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga,
Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.
c. Peradilan Agama, yang meliputi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah.
d. Peradilan Militer, yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer.
e. Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata
Usaha Negara.
Pasal 2 ayat (5) Kantor Pos Padanan yaitu Kantor Pos yang setara antar tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu:
a. Kantor Pos Cabang Utama (KCU)
b. Kantor Pos Cabang (KC)
c. Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP

6. RUANG LINGKUP
6
Ruang Lingkup Keterangan
Kiriman surat panggilan sidang dan/atau surat pemberitahuan putusan beserta dokumen persidangan
Hari Kerja hari Senin sampai dengan Jumat kecuali ditetapkan sebagai hari libur resmi
Hari H
hari pemrosesan kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja (termasuk hari sabtu) setelah tanggal pengambilan (Pick Up
Service)
Standar Waktu Penyerahan
a Pos Sameday SWP H+0 (pada hari yang sama)
b Pos Nextday SWP H+1 (pada keesokan hari)
c Pos Reguler SWP H+2 sampai dengan maksimal H+11
Batas Akhir Penyerahan H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang ditetapkan oleh Pengadilan yang tertera pada sampul Surat
a. Penyampaian kiriman surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan
dengan cara penyampaian langsung (on hand delivery) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman,
namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan
dengan menunjukan dokumen identitas.
b. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib
untuk dilakukan pengantaran ke lurah/kepala desa, dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dan di cap
oleh Kelurahan/Desa (bukti penerimaan tersebut di masukan sebagai foto status terkirim).
c. Pihak Kedua melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada hari yang sama setelah memperhatikan
informasi keberadaan pihak yang dituju.
d. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama, pengantaran dilakukan pada hari
selanjutnya.
e. Dalam hal tidak bertemu dengan pihak yang dituju, pengantaran terakhir diserahkan kepada lurah/kepala desa (sesuai
dengan domisili penerima) dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam dashboard.
f. Dalam hal alamat tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa
dimaksud tidak ada, maka status kiriman dinyatakan gagal antar/retur disertai dengan keterangan dari Kepala
Desa/Kelurahan.
4
No
1
2
3
4
Tata Cara Penyerahan
5

7. a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi
kiriman dari kerusakan.
b. Mencantumkan logo dan alamat Pengadilan pada sampul/kemasan Kiriman agar mudah dikenali.
c. Mencantumkan kode/tanda untuk dapat mengenali tipe/jenis surat/dokumen dan batas waktu
penyampaian Kiriman, antara lain :
1. Kode/tanda Surat Panggilan, Dokumen Persidangan dan Surat Pemberitahuan Putusan.
2. Tanggal batas akhir penyampaian kiriman (due date).
d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima sesuai dengan
surat gugatan, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini:
1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung
bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
2. Nama kelurahan/desa.
3. Nama kecamatan.
4. Nama kota/kabupaten dan nama Provinsi.
5. Nomor kodepos (jika diketahui).
6. Nomor telepon/hp (jika ada).
e. Daftar Pengantar Kiriman dari Pengadilan.
TATA CARA PENGIRIMAN
7

8. 8
PENGANTARAN
On Hand
Delivery
Kurir
Kepada penerima langsung /
orang dewasa serumah
Pengantaran I
Kepada penerima langsung /
orang dewasa serumah
Pengantaran II
Apabila rumah tidak berpenghuni,
maka dilakukan pengantaran ke
Kelurahan/Kepala Desa
Bukti penerimaan yang di
TTD dan di CAP sebagai
foto status kiriman
HUB
Retur/Gagal Antar apabila :
1. Ybs tidak berdomisili di alamat pengiriman
2. Ybs bukan merupakan penduduk dari
Kelurahan/Desa tsb
3. Meminta keterangan dari Kepala
Desa/Kelurahan tsb
Retur / Gagal
Antar
Pengadilan
Kelurahan / Desa
H-3 merupakan batas akhir penyampaian yang ditetapkan oleh Pengadilan (tertera pada sampul surat)

9. PENAGIHAN
9
Ruang Lingkup Keterangan
a. Pembuatan surat tagihan Biaya Pengiriman oleh PT Pos Indonesia dilakukan oleh Kantor Padanan masing-masing
sesuai dengan Daftar Pengantar Kiriman dan diserahkan kepada kantor Pengadilan setiap hari kerja berikutnya dengan
menggunakan bukti serah terima.
b. Surat tagihan dari PT Pos Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan
Kuitansi dan Daftar Pengantar Kiriman, serta mengikuti ketentuan permeteraian yang berlaku.
c. Pengadilan akan melakukan pencocokan antara Daftar Pengantar Kiriman dengan Resi yang diberikan PT Pos Indonesia
untukselanjutnya menentukan Pembayaran sesuai dengan Kuitansi.
Pelunasan Tagihan
Pengadilan melunasi seluruh tagihan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Bank an. PT Pos Indonesia sesuai dengan
masing-masing Kantor Pos Padanan.
No
1
2
Tata Cara Penagihan

10. ID PELANGGAN
1
0
ID PELANGGAN NAMA PELANGGAN
LNMAPT06940A MA_Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
LNMAPN06940F MA_Pengadilan Negeri Toli Toli
LNMAPN06940E MA_Pengadilan Negeri Buol
LNMAPN06940C MA_Pengadilan Negeri Poso
LNMAPN06940B MA_Pengadilan Negeri Donggala
LNMAPN06940A MA_Pengadilan Negeri Palu
LNMAPN06940D MA_Pengadilan Negeri Parigi
LNMAPN06947A MA_Pengadilan Negeri Luwuk

11. AGENPOS ALKHAIRAAT
1
1

12. 1
2
TERIMA KASIH