Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan desa di Bali, yang terdiri dari desa adat, desa sinas, dan desa berdasarkan peraturan pemerintah. Secara historis, desa adat merupakan bentuk pemerintahan desa yang paling awal di Bali, sebelum kemudian dibentuk desa sinas sebagai penghubung antara kerajaan dan desa adat. Saat ini, struktur pemerintahan desa diatur oleh peraturan pemerintah yang men

5. WARNA ADAT
DALAM BIROKRASI
DI BALI
rena reno

6. 2 Jenis Desa Di Bali

7. Merupakan
kelanjutan jaman
Hindia
Belanda
Politik Etis
Pemerintah
Kolonial
Pemberlakuan wajib
kerja yang lebih Feodal
atas petani yang sudah
sangat miskin
Awalnya hanya
ada desa adat
Peranan Tokoh
Puri dalam konteks
dinamika budaya politik
khususnya dalam suksesi
kepemimpinan di Bali
dalam era reformasi sejak
tahun 1998
Desa sinas
terbentuk dari perbekelan
sebagai penghubung antara
kerajaan dengan desa adat
dalam mengatur
pemeerintahan dan
penarikan upeti
Sejarah Desa Bali
rena reno

8. 1. Artikel 7 vol. 1 > desa
sebagai wahana aktivitas
umat Hindu di daerah ini
(halaman 413)
Fungsi Desa Adat
1
2
3
Pasal 5 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001
Desa Pakraman mempunyai tugas
sebagai berikut:
- membuat awig-awig;
- mengatur krama desa;
- mengatur pengelolaan harta kekayaan
desa;
- -bersama-sama pemerintah
melaksanakan pembangunan di segala
bidang terutama di bidang keagamaan,
kebudayaan, dan kemasyarakatan;
- membina dan mengembangkan
nilai-nilai budaya Bali dalam
rangka memperkaya,
melestarikan, dan
rnengembangkan kebudayaan
nasional pada umumnya dan
kebudayaan daerah pada
k.hususnya berdasarkan “paras-
paros”, sagilik-sagu-luk,
salunglung-sabayantaka”
(musyawarah-mufakat)
- mengayomi krama desa.

9. rena
PP Nomor 43 Th. 2014 -
Sebagaimana diubah dengan
PP No.47 Tahun 2015
tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Th.
2014
Perda Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2001
Tentang Desa Pakraman
dasar aturan pemerintahan desa
Permendagri No.84 Th.
2015
Susunan organisasi &
Tata Kerja Pemerintah

10. UU No. 6 Tahun 2014
mengatur tentang
Desa
dasar aturan pemerintahan desa

11. Prajuru Adat
Demangku
Luanan/Penasehat
Bahan
Tebanan/Calon
Pengganti Kelinan
Desa
Bahan Duluan/Kelinan Desa Tambalapu Duluan/Juru Arah
Tambalapu
Tebanan/Calon Pengganti
Juru Arah
Pangluduhan
Struktur Pemerintahan Desa Homogen

12. Sesepuh
Bendesa Adat
Petajuh
Petengen Penyarika
Kelihan
Banjar
KRAMA DESA
Struktur Pemerintahan Desa Heterogen

13. Kepala Seksi
Kepala Urusan
Sekretariat Desa
Kepala Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun
Kepala Desa
Struktur Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri

14. Daftar Pustaka
Adharinalti.2012.Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional):
Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali. No.
3. Vol. 1. PP 409-4-18
Sucana, Wayan Gede. 2011. Jurnal Kajian Bali : Budaya Demokrasi dalam
Kehidupan Masyarakat di Bali. No. 01. Vol. 1. PP 93-151
UU no 6 tahun 2014 tentang desa

15. Rena Dea Rinto Adi Dian