Dokumen ini membahas tentang hukum pembajakan hak cipta, menjelaskan terminologi hak kekayaan intelektual, dan perbedaan pandangan ulama tentang harta dan manfaatnya. Hukum pembajakan dikaitkan dengan pencurian dan pelanggaran hak, serta pentingnya perlindungan hak cipta untuk mendorong inovasi dan menjaga keadilan di masyarakat. Terdapat juga argumen tentang dampak negatif dari pematenan dan monopoli, serta saran solusi dari perspektif maqāshid al-syarī’ah.

1. HUKUM PEMBAJAKAN HAK CIPTA Membahas Terminologi Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Membajak Hak Cipta, Hukum Memanfaatkan Barang Bajakan serta Dalilnya. Oleh: Hj. Marhamah Saleh, Lc. MA Presentasi Ke-11

2. Prolog Para penemu, pencipta, pengarang karya-karya besar Islam zaman dulu tidak banyak membahas hak cipta, karena mereka berkarya bertujuan untuk mendapat ridha dan pahala dari Allah serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, bukan malah menyembunyikan ilmu, serta jauh dari tujuan materi dan kekayaan. Mereka tidak menjadikan karya mereka sebagai tambang uang. Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi. Lalu didirikan lembaga untuk mematenkan sebuah “penemuan” dimana orang yang mendaftarkan akan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru / membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak. Kemudian hal itu menjalar pula di tengah masyarakat Islam dan akhirnya dimasa ini, kita mengenalnya sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dimiliki haknya sepenuhnya oleh penemunya.

3. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HAMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Adalah Corpus Juris yang pertama kali menyadari kehadiran hak milik baru yang merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas. Namun demikian pendapatnya belum sampai kepada pembeda antara benda nyata (materielles eigentum) dan benda tidak nyata (immaterielles eigentum) yang merupakan produk kreatifitas manusia. Istilah immaterielles eigetum inilah yang sekarang disebut dengan hak milik intelektual (HAMI), atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang merupakan terjemahan dari dari kata “geistiges eigentum”, atau “intellectual property right” . Prolog

4. Terminologi Hak Cipta UU No. 19 tahun 2002 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara. Pencipta dapat mengalihkan haknya kepada seseorang atau lembaga, badan atau perusahaan untuk memanfaatkannya, mengumumkan, memperbanyak atau menyiarkannya. Pihak kedua ini dinamakan pemegang atau pemakai hak cipta.

5. Hak Cipta = Harta ? Jika hak cipta = harta, apa itu harta? Secara etimologi , harta ( al-Mâl) berasal dari kata مال يميل ميلا mempunyai arti condong, cenderung atau miring. al-Mâl juga diartikan segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Dalam kamus Lisan al-’Arab diterangkan, kata مال berasal dari fi’il موّ ل ، ملت ، تما ل ، ملت . Jadi ما ل didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang dimiliki”. Berkata Imam Sibawaih, "Diantara bentuk imalah yang asing dalam bahasa Arab ialah مال ( m â l ) yang bentuk jamaknya أموال ( amw â l).” Dalam Mukhtar al-Qamus , kata al-m â l berarti ’apa saja yang dimiliki’. Secara terminologi , al-Mâl menurut ulama Hanafiyah: ما يميل اليه طبع الإنسان ويمكن إدخاره إلى وقت الحاجة، او كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عاد ة Segala yg diinginkan oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga saat dibutuhkan Menurut Jumhur ulama , al-Mâl (harta) : كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه Segala yg mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yg merusak atau melenyapkannya

6. Penjelasan Definisi Harta Menurut Hanafiyah: Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur, yaitu: Harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta; atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan sesuatu yang lain. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat diraba , seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain hanafiyah (jumhur) , manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Jadi , perbedaan esensi harta antara ulama Hanafiyah dan Jumhur: 1. Bagi jumhur ulama harta tidak saja bersifat materi, namun juga nilai manfaat yang terkandung di dalamnya. 2. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi harta hanya menyangkut materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian hak milik.

7. Hak Cipta = Harta Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pekerjaan (a’mal) termasuk sesuatu yang dianggap harta, dari segi nilainya. Ringkasnya, hasil ciptaan ilmiah adalah pekerjaan akal dan merupakan karya yang memiliki nilai manfaat, maka ia adalah harta. Jika manfaat dikategorikan sebagai harta, maka terhadap manfaat berlaku juga hak milik seperti terhadap benda, selama pemanfaatannya itu mubah secara syar’i. Dalam jual beli dan tukar menukar dasarnya adalah hak milik. Jika hak cipta tidak diakui sebagai harta dan sebagai hak milik bagi penciptanya, akan membawa dampak terputusnya usaha ulama / ilmuan untuk mencipta, dan mengakibatkan rusaknya lkemashlahatan umum. Pendaftaran hak cipta berfungsi menjaga harta itu, yang merupakan penjagaan harta yang bersifat maknawi. Syari’at juga mengakui UU yang dibuat untuk menjaga hak milik dalam rangka menegakkan keadilan dan mewujudkan mashlahah.

8. Pembajakan = pencurian? Syari’at Islam menegaskan untuk tidak melanggar hak orang lain, dan tidak mengambil sesuatu tanpa ada hak, dan tanpa ada imbalan kecuali yang disebut oleh nash, seperti hibah dan wasiat. Unsur pencurian terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersil sudah terpenuhi, yaitu: (1) hak cipta merupakan harta yang mempunyai nilai (mutaqawwim) dan berlaku akad jual beli terhadapnya. (2) Hak cipta sudah dilindungi UU yang berfungsi sebagai penyimpanan/penjagaan. Secara ‘urf, UU tsb juga dapat diterima oleh syari’at.

9. Ragam Pembajakan Pembajakan Software. Pembajakan CD musik, VCD, DVD dsb. Pembajakan karya seni, desain, dll. Pembajakan buku. Namun dalam UUHC ada beberapa pengecualian dalam memperbanyak karya cipta yang tidak digolongkan pembajakan. Memperbanyak suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersil tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

10. Dalil Pengakuan Atas HKI يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (Qs. An Nisa': 29). Ayat ini dengan tegas mensyaratkan agar tidak menggunakan harta kekayaan orang lain kecuali lewat perniagaan yang didasari atas asas suka-sama suka. Kekayaan intelektual adalah salah satu bentuk harta kekayaan seseorang. Pemilik kekayaan intelektual tentu tidak rela bila kita menggandakan hasil karyanya tanpa izin. QS. al-Syu’ara`: 183 وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ . "Sesungguhnya hal yang paling layak untuk engkau pungut upah karenanya ialah kitabullah." Bila kita dibolehkan memungut upah karena mengajarkan bacaan atau hafalan Al Qur'an, maka lebih layak lagi bila memungut upah karena mengajarkan berbagai kandungan ilmu yang tersurat dan tersirat padanya, baik pengajaran tersebut dilakukan secara lisan atau melalui tulisan.

11. Secara global, ada 2 pendapat : Pertama, menyatakan bahwa hak milik intelektual (Intellectual Property Rights - IPR) harus dilindungi karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Kalau tidak dilindungi, orang akan malas menemukan sesuatu, akibatnya inovasi terhambat, dan pembangunan akan terhambat pula. Penemu telah menginvestasikan waktu, tenaga, uang, dan sumberdaya lainnya, sehingga sangat pantas jika apa yang sudah dikeluarkan itu dihargai. Pencurian terhadap hak milik intelektual sama dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam melarang tindakan zalim suatu pihak terhadap pihak lain. Pendapat kedua, hak milik intelektual justru merugikan kepentingan publik (kemaslahatan umum) karena akan semakin memperkecil hak-hak publik menjadi hak-hak private (individu atau perusahaan). Rezim patent hanya menguntungkan segelintir perusahaan swasta bukan masyarakat umum. Perlindungan HKI

12. Menurut pendapat kedua tadi, tidak benar kalau patent tidak dilindungi maka inovasi akan terhambat. Contoh: Swiss dan Belanda, dua negara yang dalam sejarahnya tidak mau menerapkan UU patent, banyak industrinya yang mencuri patent, namun justru saat itulah berkembang penemuan dan perusahaan besar dari sana. Beberapa perusahaan Swiss seperti Nestle dan Ciba; juga perusahaan Belanda seperti Unilever dan Philips, adalah perusahaan yang tumbuh karena 'berkah' mencuri patent atau tidak adanya aturan patent itu. Namun perusahaan itu kini berbalik melakukan lobi-lobi untuk memperketat aturan patent. Kalau mengikuti pendapat kedua ini, maka adanya perlindungan hak milik intelektual justru akan merugikan masyarakat luas. Pada dimensi ini, kalau dikembalikan kepada hukum Islam maka kita bisa memakai kaidah: "Idza Ta‘aradhal Mashlahatan, Quddima A'dlamuhuma" ( apabila terjadi dua maslahat yang bertentangan, maka ambillah yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar). Fakta

13. Beberapa kasus Kasus Perampasan Pematenan Kasus pematenan pembuatan tempe oleh pihak asing adalah contoh hal yang naif tentang dampak negatif pematenan ini. Bagaimana mungkin tempe yang entah sudah berapa generasi menjadi makanan orang Indonesia, tiba-tiba dipatenkan oleh orang dari luar negeri atas namanya. Jadi bila nanti ada orang Indonesia membuat pabrik tempe yang besar dan bisa mengekspor, harus siap-siap diklaim sebagai pembajak oleh mereka. Karena patennya mereka yang miliki. Monopoli Produk Yang perlu dicermati pula adalah kecenderungan ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi. Otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada 2 pilihan, bayar royalti atau didenda. Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak.

14. Solusi Pelanggaran HKI Hak milik intelektual dalam khazanah diskursus ilmu keIslaman termasuk dalam bidang mu’amalah. Salah satu alternatif pemecahan masalah pelanggaran HKI adalah dengan mempertimbangkan aspek maqāshid al-syarī’ah. al-Syatibi menjelaskan bahwa penekanan maqāshid al-syarī’ah secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, penentuan hukum pembajakan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode mashlahah mursalah. Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum tiada lain kecuali bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di masyarakat. Kemashlahatan ini tidak diartikan sebagai pema’afan terhadap praktik pembajakan, juga tidak sepenuhnya menghukum total setiap aksi peniruan hak cipta. Jadi perlu membaca situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

15. Dalam konteks sejarah, permasalahan mashlahah mursalah juga pernah diterapkan oleh para sahabat. Misalnya, dikisahkan ketika suatu ketika terjadi paceklik, ada kasus pencurian yang dilaporkan kepada Umar untuk dihukum, tetapi Umar menolak menghukumnya, alasannya karena musim paceklik mungkin orang itu terpaksa mencuri karena takut mati kelaparan. Sebaliknya Umar malah pernah mengancam, "Kalau kamu terus menerus melaporkan pencuri hartamu padahal kamu kaya, malah nanti tangan kamu yang akan saya potong, karena kamu yang menjadi sebab orang ini lapar." Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, hukum itu melihat konteks atau pre-kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut sebagai 'illat (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu ditetapkan). Jadi kalau pre-kondisinya tidak terpenuhi maka hukum itu tidak bisa dijalankan.

16. Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain لاضرر ولاضرار DR. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan thd hak pengarang. Pelakunya dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa. "Ini sama dengan praktik pencurian, harus ada ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar“. Setidaknya ada tiga pedoman, pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan الضرر يزال . Kedua, menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram, adalah haram. Sebagaimana harta, maka hak cipta dapat dijadikan objek akad. Akad ini mencakup akad mu’awadhah (pertukaran, komersial) dan akad tabarru’at (non komersial), bisa pula diwakafkan dan diwarisi. Larangan Pembajakan

17. Hukum Memakai Barang Bajakan Al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta` (Komisi Tetap Riset dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) tidak membenarkan seseorang untuk menggandakan program-program komputer yang pemiliknya melarang untuk digandakan kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra. المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ " Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka. “Juga berdasarkan sabda Nabi Saw لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبة من نَفْسٍ " Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya ". مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " Barang siapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal) maka dialah yang lebih berhak atasnya ". Hukum ini berlaku baik pencetus program adalah seorang muslim atau kafir selain kafir harbi (yang dengan terus terang memusuhi umat Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi dihormati layaknya hak-hak seorang muslim.

18. المُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ Tatkala kita membeli suatu karya ilmiah atau program, atau yang serupa, berarti kita telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadits ini, maka kita berkewajiban untuk memenuhi persyaratan itu. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ . "Barang siapa mendambakan dirinya dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia memperlakukan orang lain dengan perilaku yang ia suka untuk diperlakukan dengannya." Kita pasti tidak rela dan tidak suka bila hasil jerih payah berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun digunakan orang lain tanpa izin. Apalagi bila kita mengetahui bahwa orang itu mendapatkan keuntungan dari hasil karya kita, baik dengan memperjual-belikannya atau cara lain tanpa memberikan imbalan sedikitpun atas jerih payah tsb. Bila demikian adanya, sudah sepantasnya bila anda juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Dalam pepatah dinyatakan: كَمَا تَدِينُ تُدَان

19. Hukum Pelanggaran HKI Lembaga Kajian Fiqih Islam (Majma’ al-Fiqh Al-Islami), dalam Muktamar ke-5 di Kuwait, 10-15 Desember 1988 memutuskan: Nama, lambang dan merek dagang, karya tulis, dan penemuan adalah hak privat yang menjadi milik para pemiliknya dan telah diakui oleh tradisi kontemporer sebagai nilai harta yang sah sebagai simpanan harta orang. Hak-hak ini diakui secara syara' dan tidak boleh dilanggar. Diperbolehkan melakukan transaksi pada nama, lambang dan merek dagang atau apapun dari hal itu dengan penukaran financial jika tidak terdapat gharar (ketidakjelasan), pemalsuan dan penipuan karena hal itu telah menjadi hak yang bersifat harta. Hak karya tulis dan penemunan dilindungi secara syara' dan para pemiliknya dibolehkan melakukan transaksi atasnya. Dan tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran atas hak tersebut. Dan khususnya dimasa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi.

20. Hukum Membeli Bajakan Dalam kasus buku bajakan, jika kita membeli buku bajakan berarti kita telah ikut membantu menyuburkan praktek pembajakan tersebut. Para ulama sepakat bahwa membeli barang yang diketahui hasil curian adalah haram. Firman Allah SWT: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah; 2) Buku-buku yang dilarang untuk diperbanyak atau dibeli pada penjelasan di atas adalah buku-buku yang mencantumkan larangan memperbanyak atau mengedarkannya, atau secara kebiasaan umum dilarang memperbanyaknya. Sedangkan jika dalam buku itu tidak terdapat suatu larangan untuk memperbanyaknya bahkan ada tulisan yang memperbolehkan memperbanyaknya, maka kita boleh memperbanyak, mengedarkan dan membelinya.

21. Fatwa al-Syaikh al-’Utsaimin ketika ditanya tentang hukum meng-copy program komputer : Pertama: kita bertanya, apakah perusahaan tersebut yang menerbitkan berbagai program ini, apakah secara jujur dia yang menjaga haknya atau tidak? Jika tidak benar bahwa dia yang membuatnya sendiri dan memeliharanya, maka boleh bagi setiap orang menyalin darinya, sama saja apakah untuk dirinya, atau untuk dibagikan kepada teman-temannya, atau dia jual. Sebab tidak terjaga (haknya). Adapun jika ia mengatakan: hak penyalinan terpelihara, maka disini wajib bagi kita untuk menegakkan apa yang wajib. Dan merupakan hal yang telah diketahui bahwa peraturan telah menetapkan bahwa jika dia sendiri yang membuat pemeliharaannya, maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk melanggarnya. Sebab jika dibuka pintu ini, maka akan rugilah perusahaan yang menerbitkannya tersebut, dengan kerugian yang besar, boleh jadi (software) komputer ini tidak dihasilkan oleh perusahaan tersebut kecuali dengan biaya yang sangat besar. maka jika disalin lalu disebarkan, maka jadilah yang dijual seharga 500 (riyal) menjadi berapa? 5 (riyal), dan ini kemudharatan, sedangkan Nabi Saw bersabda: “tidak ada kemudharatan yang tanpa disengaja maupun yang disengaja”. Dan hadits ini umum. Tinggal yang menjadi masalah bagiku, apabila seseorang hendak menyalinnya untuk dirinya sendiri saja, tanpa mendatangkan kemudharatan terhadap perusahaan tersebut, apakah boleh atau tidak? Yang nampak bahwa hal ini tidak mengapa, selama engkau tidak menginginkan keuntungan darinya, namun engkau sendiri saja yang mengambil manfaat, maka saya berharap hal ini tidak mengapa, walaupun menurut saya bahwa ini berat, saya berharap tidak mengapa. Insya Allah.

22. MUI dalam Munas VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005 M. MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Fatwa MUI