VISUALISASI DAN ANALISIS DATA, KEPENGURUSAN DAN KEBERADAAN KANTOR PARTAI POLITIK DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. VISUALISASI DAN ANALISIS DATA
KEPENGURUSAN DAN
KEBERADAAN KANTOR PARTAI
POLITIK
DI TINGKAT PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
BIRO FASILITASI
PENGAWASAN PEMILU
2022

2. PENDAHULUAN
 Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik harus memiliki
kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi
yang bersangkutan, dan mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.
 Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 menerangkan bahwa keberadaan partai Politik yang telah lulus
verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019
tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.

3. TUJUAN
 Melakukan pencegahan terhadap potensi sengketa proses pemilu
 Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024.

4. METODOLOGI
 Pengumpulan data menggunakan google form (kuisioner online) yang ditujukan kepada seluruh
Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota
 Variabel data:
 keberadaan kepengurusan partai politik; dan
 Keberadaan kantor partai politik
 Klasifikasi data:
 Partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold dalam Pemilu 2019;
 Partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilu 2019; dan
 Partai politik baru (tranding).

5. TEMUAN DATA
 Berdasarkan data hasil submit waktu Cut Off tanggal 11 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB, tercatat sebanyak 34
Provinsi dan 502 dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah mengirimkan data feedback
dari instrumen google form (kuisoner online) yang dimulai pada tanggal 6 Juni 2022.

6. KESIMPULAN
Tingkat Provinsi
 Tujuh partai politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, semuanya tidak ada yang memenuhi 100%
kepengurusan dan kantor di provinsi.
 11 partai politik yang tidak memenuhi syarat pada Pemilu 2019, semuanya tidak ada yang memenuhi 100% kepengurusan
dan kantor di provinsi.
 11 partai politik baru, semuanya tidak ada yang memenuhi 100% kepengurusan dan kantor di provinsi.
Tingkat Kabupaten/Kota
 Tujuh partai politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, sebagian besar memiliki kepengurusan dan
kantor di 75% kabupaten/kota.
 11 partai politik yang tidak memenuhi syarat pada Pemilu 2019, semuanya memiliki kepengurusan dan kantor kurang dari
75% di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
 11 partai politik baru memiliki kepengurusan dan kantor kurang dari 75% di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.