Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Pedoman ini memberikan ketentuan dan tata cara terkait pengaturan rumah negara mulai dari pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, hingga pengalihan hak atas rumah negara.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Prasarana, sarana, dan utilitas harus diserahkan paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. Penyerahan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, dan harus memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administr
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Penyerahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah dibangun setelah masa pemeliharaan selesai dan sesuai dengan rencana tapak yang disetujui.
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
Dokumen tersebut membahas syarat dan ketentuan pembangunan berbagai jenis bangunan seperti gedung, perumahan, rumah susun, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perkantoran. Terdapat beberapa tahapan seperti izin lokasi, rencana kota, izin penggunaan tanah, status hak atas tanah, serta perizinan seperti IMB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Pedoman ini memberikan ketentuan dan tata cara terkait pengaturan rumah negara mulai dari pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, hingga pengalihan hak atas rumah negara.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Prasarana, sarana, dan utilitas harus diserahkan paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan sesuai dengan rencana tapak yang disetujui. Penyerahan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, dan harus memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administr
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah. Penyerahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah dibangun setelah masa pemeliharaan selesai dan sesuai dengan rencana tapak yang disetujui.
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
Dokumen tersebut membahas syarat dan ketentuan pembangunan berbagai jenis bangunan seperti gedung, perumahan, rumah susun, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan perkantoran. Terdapat beberapa tahapan seperti izin lokasi, rencana kota, izin penggunaan tanah, status hak atas tanah, serta perizinan seperti IMB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat (Rs Sehat) untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman ini memperhatikan potensi bahan bangunan dan budaya lokal di setiap daerah untuk menurunkan biaya pembangunan rumah.
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukimanmuhfidzilla
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaannya. Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai rencana tapak yang disetujui dan penyerahannya dapat dilakukan secara bertahap.
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
Dokumen ini memberikan panduan mengenai peraturan penggunaan rumah kediaman kerajaan dan bangunan pejabat kerajaan bagi pegawai kerajaan. Ia menjelaskan definisi istilah, kelayakan pegawai menduduki rumah tertentu, tanggungjawab penghuni, dan tanggungjawab ketua jabatan terhadap bangunan pejabat. Dokumen ini bertujuan untuk mengurus penggunaan aset kerajaan secara teratur dan bert
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...infosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial perumahan dari PERUM PERUMNAS dan perusahaan pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah. Penyerahan dilakukan setelah pembangunan selesai dan masa pemeliharaan selama satu tahun, dengan pemeriksaan oleh tim verifikasi yang dibentuk pemerintah daerah.
Bab e rumah dan bangunan pejabat kerajaanuhisyam sriib
Dokumen ini berisi peraturan-peraturan mengenai rumah dan bangunan pejabat kerajaan. Ia menjelaskan tentang (1) rumah-rumah kediaman yang boleh disediakan kerajaan untuk pegawai tertentu, (2) tanggungjawab pegawai yang mendiami rumah kerajaan, dan (3) peraturan-peraturan lain seperti kadar sewa dan tanggungjawab jabatan kerja raya.
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukimanmuhfidzilla
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk menjamin pemeliharaan dan pengelolaannya. Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai rencana tapak yang disetujui dan penyerahannya dapat dilakukan secara bertahap.
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
Dokumen ini memberikan panduan mengenai peraturan penggunaan rumah kediaman kerajaan dan bangunan pejabat kerajaan bagi pegawai kerajaan. Ia menjelaskan definisi istilah, kelayakan pegawai menduduki rumah tertentu, tanggungjawab penghuni, dan tanggungjawab ketua jabatan terhadap bangunan pejabat. Dokumen ini bertujuan untuk mengurus penggunaan aset kerajaan secara teratur dan bert
Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan,...infosanitasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial perumahan dari PERUM PERUMNAS dan perusahaan pembangunan perumahan kepada pemerintah daerah. Penyerahan dilakukan setelah pembangunan selesai dan masa pemeliharaan selama satu tahun, dengan pemeriksaan oleh tim verifikasi yang dibentuk pemerintah daerah.
Bab e rumah dan bangunan pejabat kerajaanuhisyam sriib
Dokumen ini berisi peraturan-peraturan mengenai rumah dan bangunan pejabat kerajaan. Ia menjelaskan tentang (1) rumah-rumah kediaman yang boleh disediakan kerajaan untuk pegawai tertentu, (2) tanggungjawab pegawai yang mendiami rumah kerajaan, dan (3) peraturan-peraturan lain seperti kadar sewa dan tanggungjawab jabatan kerja raya.
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. Pendahuluan
Berdasarkan undang-undang, telah
diatur mengenai perumahan dan
kawasan pemukiman untuk
menjamin hak bertempat tinggal
setiap orang sebagai kebutuhan
dasar. Pemerintah telah mengatur
hal tersebut dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Di dalam undang-undang
tersebut telah diatur
mengenai hal-hal yang
terkait dengan rumah
yang dikuasai oleh
Negara.
4. Rumah negara dalam Kawasan Pusat
Penelitian Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (PUSPIPTEK) diperuntukkan
bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di
Kawasa PUSPIPTEK
Kebijakan yang mengatur rumah negara
yang ada di Kawasan PUSPIPTEK adalah
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58
TAHUN 2017 TENTANG PENGHUNIAN
RUMAH NEGARA
Namun dalam
pelaksanaannya masuh
banyak pegawai yang
melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan
dalam kebijakan tersebut.
5. Teori
• Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
Pegawai Negeri.
• Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara
yang dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak
penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu
tersebut.
6. Kebijakan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak
atas Rumah Negara
Dalam pasal 3 disebutkan bahwa:
• Pengadaan Rumah Negara dapat dilakukan dengan cara
o pembangunan;
o pembelian;
o tukar menukar atau tukar bangun; atau
o hibah.
• Pengadaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, tukar bangun, atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan
huruf d dapat dilakukan secara langsung dengan masyarakat atau badan usaha.
• Pengadaan Rumah Negara dengan cara tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap bangunan
dan/atau tanah milik negara pada instansi pengguna barang.
• Dalam hal bangunan dan/atau tanah milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan dipertukarkan berupa Rumah Negara beserta
tanahnya, bangunan penggantinya diperuntukan kembali untuk Rumah Negara sesuai dengan status golongan semula dan selebihnya dapat berupa
rumah dan/atau bangunan lainnya.
• Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c harus sesuai dengan standar tipe dan kelas Rumah Negara bagi pejabat dan Pegawai Negeri.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
7. PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA
GOLONGAN I DI KAWASAN PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
Dalam pasal 2 disebutkan bahwa:
• Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
Pegawai Negeri.
• Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara
yang dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak
penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu
tersebut.
Kebijakan
Dalam peraturan Menteri ini juga disebut kan
larangan-larangan dan ketentuan apa saja yang
berlaku bagi penghuni rumah negara golongan I yang
ada di Kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota
Tangerang Selatan. Dan juga syarat apa saja yang
dibutuhkan untuk menempati rumah negara ini.
8. Pasal 3 menyebutkan tipe-tipe
rumah apa saja dan peruntukannya
sesuai dengan jabatan yang dimiliki
oleh penghuni Rumah Negara
Golongan I di Kawasan Puspiptek
Kebijakan • tipe A dengan luas bangunan 160 m2 (seratus enam puluh meter
persegi) dan luas tanah 600 m2 (enam ratus meter persegi)
diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan
tinggi madya, dan jabatan fungsional golongan IV/e dan IV/d;
• tipe B dengan luas bangunan 120 m2 (seratus dua puluh meter
persegi) dan luas tanah 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi)
diperuntukkan bagi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan
fungsional golongan IV/c dan IV/b;
• tipe C dengan luas bangunan 98 m2 (sembilan puluh delapan meter
persegi) dan luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi)
diperuntukkan bagi administrator, jabatan fungsional dan pelaksana
golongan IV/a;
• tipe D dengan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) dan
luas tanah 200 m2 (dua ratus meter persegi) diperuntukkan bagi
pengawas, jabatan fungsional, dan pelaksana golongan III/d; dan
• tipe E dengan luas bangunan 50 m2 (lima puluh meter persegi) dan
luas tanah 100 m2 (seratus meter persegi) diperuntukkan bagi jabatan
fungsional dan pelaksana golongan III/d ke bawah yang karena tugas
dan fungsinya dibutuhkan setiap saat.
9. Pasal 11 menyebutkan tenggang
waktu untuk mengosongkan Rumah
Negara Golongan I dan hal apa saja
yang dapat membuat penghuni
mengosongkan Rumah Negara
Golongan I
Kebijakan a. Dalam hal surat izin penghunian telah berakhir,
penghuni harus mengosongkan Rumah Negara
Golongan I paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
berakhirnya surat izin penghunian.
b. Dalam hal penghuni Rumah Negara Golongan I dimutasi
ke luar kawasan Puspiptek, penghuni harus
mengosongkan Rumah Negara golongan I paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal mutasi.
c. Dalam hal penghuni Rumah Negara Golongan I pensiun,
penghuni harus mengosongkan Rumah Negara
Golongan I paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal pensiun.
d. Dalam hal penghuni tidak mengosongkan Rumah
Negara Golongan I dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Sekretaris
Jenderal dapat melakukan upaya paksa dibantu oleh
instansi berwenang.
10. Studi Kasus
• Dalam pelaksanaannya, kebijakan
yang telah dibuat oleh pemerintah
bertujuan untuk mengatur tentang
Rumah Negara Golongan I di
Kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan.
• Namun, pada kenyataanya masih
banyak penghuni-penghuni Rumah
Negara yang ada di Kawasan
Puspiptek yang melanggar
ketententuan yang telah ditetapkan
pada kebijakan tersebut.
• Dalam kenyataanya masih ditemukan
penghuni rumah yang melanggar, seperti
menyewakan rumah negara, tidak
meninggalkan rumah negara walau telah
dikategorikan kedalam penghuni yang
sudah tidak dapat menempati Rumah
Negara Golongan I berdasarkan
kebijakanyang telah ditetapkan
• Hal ini menajdi masalah untuk
ketersediaan ruma bagi pegawai negri sipil
yang bekerja di Kawasan Puspitek. Karena
pegawai yang sudah tidak aktif lagi bekerja
di Kawasan Puspiptek masih menempati
Rumah Negara yang berada di Kawasan
tersebut.
11. Pada Tahun 2020 telah terjadi
penolakan oleh warga penghuni
perumahan PUSPIPTEK terkait
dengan pengosongan rumah dinas di
Perumahan PUSPIPTEK, Setu, Kota
Tangerang Selatan
Dikutip dari Merdeka.com, bidang sarana kawasan Puspiptek, merencanakan melakukan pemutusan saluran air bersih
ke seluruh warga pensiunan Perumahan Puspiptek. Langkah tersebut dilakukan setelah upaya permintaan pengosongan
rumah dinas kepada pensiunan pegawai Puspiptek tidak kunjung membuahkan hasil. Namun, warga menolah keputusan
yang telah dilakukan oleh pihak pengelola kawasan perumahan Puspiptek karena dinilai keputusan ini adalah keputusan
sepihak. Pensiunan pegawai Batan menegaskan bahwa tindakan bidang sarana Puspiptek terhadap warga pensiunan,
merupakan bentuk intimidasi negara terhadap rakyat.
Studi Kasus
12. Kesimpulan
Pada pelaksanaanya kebijakan yang telah dibuat tidak sesuai dengan
yang telah ditentukan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang
ditemukan pada Kawasan perumahan di PUSPIPTEK yang dibiarkan
saja dan tidak diberikan sanksi.
Pemerintah juga telah berupaya dengan melakukan penertiban
terhadap penguhi rumah negara yang sudah di kategorikan tidak
dapat lagi menempati rumah tersebut namun warga merasa telah
sangat berjasa selama menjadi pegawai dan menuntut untuk
diberikan penghormatan dengan tetap menempati perumahan dinas
Puspitek tersebut.