Dokumen tersebut membahas tentang progres perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023, termasuk rekomendasi untuk menyempurnakan sasaran strategis, mengimplementasikan aplikasi SIMBA untuk pemantauan kinerja, serta meningkatkan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah.
Kebijakan Direktorat Pembina Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dikmen membahas kebijakan dan program Direktorat P2TK Dikmen untuk mendukung pendidikan menengah universal, implementasi kurikulum 2013, dan peningkatan kualitas PTK. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dit. Pembinaan PTK Dikmen serta target pencapaian pendidikan menengah universal di tingkat nasional dan provinsi.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kompetensi penyuluh keluarga berencana (PKB) di Jawa Timur pada tahun 2018 melalui ujian sertifikasi untuk menilai kemampuan PKB sesuai standar. Hasilnya menunjukkan sebagian besar PKB memiliki kompetensi di atas atau sesuai standar.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 memberikan ringkasan alokasi anggaran, data sekolah dan peserta didik, permasalahan 2016-2021, isu strategis 2021-2026, tujuan 2021-2026, dan strategi serta arah kebijakan 2021-2026 untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
Kebijakan Direktorat Pembina Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dikmen membahas kebijakan dan program Direktorat P2TK Dikmen untuk mendukung pendidikan menengah universal, implementasi kurikulum 2013, dan peningkatan kualitas PTK. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dit. Pembinaan PTK Dikmen serta target pencapaian pendidikan menengah universal di tingkat nasional dan provinsi.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kompetensi penyuluh keluarga berencana (PKB) di Jawa Timur pada tahun 2018 melalui ujian sertifikasi untuk menilai kemampuan PKB sesuai standar. Hasilnya menunjukkan sebagian besar PKB memiliki kompetensi di atas atau sesuai standar.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa di Kabupaten Majene. Kegiatan konvergensi mendapatkan alokasi anggaran sesuai peraturan dan bertujuan untuk mengoordinasikan program secara terpadu guna mencegah stunting. Dokumen ini juga menjelaskan target dan pendekatan percepatan penurunan stunting di desa sesuai peraturan pemerintah.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa untuk Mendorong Terwujudnya Desa Maju, Mandiri, dan Berdaya | MalMing Kemendagri #24
Bersama : Rina Syarini, ST, MA - Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Program Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 memberikan ringkasan alokasi anggaran, data sekolah dan peserta didik, permasalahan 2016-2021, isu strategis 2021-2026, tujuan 2021-2026, dan strategi serta arah kebijakan 2021-2026 untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
Model peningkatan pendapatan asli kecamatan di Cianjur melalui peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan vokasi tingkat D1 hingga D4 serta pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sesuai dengan potensi daerahnya seperti pertanian, perikanan dan pariwisata.
Marasa Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut merangkum program Marasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa di Sulawesi Barat melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program ini dilaksanakan di 575 desa secara bertahap dari tahun 2017-2022 dengan mengidentifikasi masalah kesehatan dan melakukan intervensi bersama stakeholder terkait."
Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok UPPKS Manalagi Kecamatan Bilah Hulu L...IRFANDI2010
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan kelompok UPPKS dalam hal pengembangan
usaha dengan berbasis penguasaan teknologi tepat guna, dimana selama ini kelompok UPPKS Manalagi
Kecamatan Bila Hulu Kabupaten Labuhan Batu dalam berbagai kegiatan pengembangan perekonomian
keluarga dalam usaha kuliner masih berbasis kepada alat-alat konvensional dan tradisional. Sehingga hal
ini berhubungan erat dengan hasil produksi yang kurang memadai dan Optimal, maka dari permasalahan
tersebut perlu adanya peningkatan teknologi yang berbasis teknologi tepat guna, hal ini akan sejalan
dengan Peningkatan kemampuan UPPKS dalam memanajemen usahanya. Sehingga dengan
pengembangan berbasis teknologi tepat guna tersebut kelompok UPPKS mampu menguasai segmentasi
pasar dengan meningkatkan produksi yang bermuara pada kwalitas dan kwantitas produk, maka dari itu
perkembangan usaha kelompok UPPKS dapat secara real terlihat dan dirasakan dampaknya secara
langsung oleh kelompok UPPKS. Hasil akhir kegiatan ini adalah mampunya kelompok UPPKS menerapkan
dan mengembangkan Produksi usahanya berbasis Teknologi tepat guna, serta alat yang berbasis teknologi
tepat guna yang diberikan mampu meningkatkan hasil produksi Kelompok UPPKS. Untuk itu dibuat
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan produksi serta kwalitas dari Kelompok UPPKS sehingga dapat
meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara umum. Namun secara keseluruhan kegitan ini
harus dilanjutkan secara kontiniu untuk terus membantu kelompok UPPKS dalam menyelesaikan masalah
dan mencapai tujuan awal
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Model peningkatan pendapatan asli kecamatan di Cianjur melalui peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan vokasi tingkat D1 hingga D4 serta pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sesuai dengan potensi daerahnya seperti pertanian, perikanan dan pariwisata.
Marasa Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Dokumen tersebut merangkum program Marasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa di Sulawesi Barat melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program ini dilaksanakan di 575 desa secara bertahap dari tahun 2017-2022 dengan mengidentifikasi masalah kesehatan dan melakukan intervensi bersama stakeholder terkait."
Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok UPPKS Manalagi Kecamatan Bilah Hulu L...IRFANDI2010
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan kelompok UPPKS dalam hal pengembangan
usaha dengan berbasis penguasaan teknologi tepat guna, dimana selama ini kelompok UPPKS Manalagi
Kecamatan Bila Hulu Kabupaten Labuhan Batu dalam berbagai kegiatan pengembangan perekonomian
keluarga dalam usaha kuliner masih berbasis kepada alat-alat konvensional dan tradisional. Sehingga hal
ini berhubungan erat dengan hasil produksi yang kurang memadai dan Optimal, maka dari permasalahan
tersebut perlu adanya peningkatan teknologi yang berbasis teknologi tepat guna, hal ini akan sejalan
dengan Peningkatan kemampuan UPPKS dalam memanajemen usahanya. Sehingga dengan
pengembangan berbasis teknologi tepat guna tersebut kelompok UPPKS mampu menguasai segmentasi
pasar dengan meningkatkan produksi yang bermuara pada kwalitas dan kwantitas produk, maka dari itu
perkembangan usaha kelompok UPPKS dapat secara real terlihat dan dirasakan dampaknya secara
langsung oleh kelompok UPPKS. Hasil akhir kegiatan ini adalah mampunya kelompok UPPKS menerapkan
dan mengembangkan Produksi usahanya berbasis Teknologi tepat guna, serta alat yang berbasis teknologi
tepat guna yang diberikan mampu meningkatkan hasil produksi Kelompok UPPKS. Untuk itu dibuat
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan produksi serta kwalitas dari Kelompok UPPKS sehingga dapat
meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara umum. Namun secara keseluruhan kegitan ini
harus dilanjutkan secara kontiniu untuk terus membantu kelompok UPPKS dalam menyelesaikan masalah
dan mencapai tujuan awal
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pembangunan Kota Palangkaraya di beberapa bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan sosial budaya. Beberapa tujuan strategis yang disebutkan adalah meningkatkan daya saing UKM dan koperasi, memperluas sarana prasarana untuk mendukung perekonomian, serta melestarikan lingkungan alam dan budaya daerah.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
• REKOMENDASI
• Menyempurnakan rumusan
sasaran strategis dan indikator
kinerja pada perangkat daerah
yang belum berorientasi hasil
dan indikator kinerja yang belum
SMART, terutama pada
perangkat daerah kluster
pendukung dan tambahan
• Menyempurnakan penjenjangan
kinerja dan pohon kinerja
berdasarkan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 89 Tahun 2021
dengan memperhatikan prinsip
penyusunan pohon kinerja dan
tahapan penjenjangan kinerja.
• Memastikan Indikator Kinerja
Utama pada pemerintah daerah
dan perangkat daerah dilengkapi
dengan formulasi perhitungan
tiap indikator
SEBELUM TINDAK LANJUT
Penyempurnaan sasaran strategis melalui review indikator
kinerja
Perbaikan Sasaran Strategis
02
01
Menyusun penjenjangan kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
Menyusun Penjenjangan Kinerja
• Masih terdapat rumusan
sasaran strategis pada
perangkat daerah yang
belum berorientasi hasil
sesuai dengan levelnya
• Penjenjangan kinerja
belum menggambarkan
penjabaran kinerja kepala
daerah
3. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
• Penyempurnaan
sasaran strategis
melalui review
indikator kinerja
sudah diperbupkan
melalui suplemen
RPJMD 2021-2026
4. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
Tujuan
Indikator
Sasaran
Indikator
Tujuan
Indikator
Sasaran
Indikator
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya
Tingkat Pendidikan
Masyarakat
Indeks
Pendidikan
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Indeks
Keseh
atan
Preval
ensi
Stunti
ng
Meningkatnya Daya
Beli Masyarakat
Indeks
Pengeluaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya
Tingkat Pendidikan
Masyarakat
Indeks
Pendidikan
Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya Daya
Beli Masyarakat
Indeks
Pengeluaran
Before After
Misi-1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul
beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek);
Dihilangkan • Before After Cascading
Perencanaan
5. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
MEWUJUDKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN
RELIGIUS
Meningkatnya
kualitas SDM
Pelayanan Publik
Prima
Peningkatan Potensi
Ekonomi
Peningkatan Kualitas
Infrastruktur
Peningkatan
Pemberdayaan Masyarat
Peningkatan
Pendidikan
Peningkatan Derajat
Kesehatan
Peningkatan Daya
Beli
Tata Kelola
Pemerintahan Digital
yang Efektif, lincah,
dan Kolaboratif
Peningkatan Budaya
Birokrasi
BerAKHLAK
Kontribusi Sektor
Unggulan
Meningkatnya Iklim
Investasi yang Kondusif
Menurunkan
Kemiskinan
Menurunkan
Pengangguran
Meningkatkan
Pariwisata Daerah
Meningkatkan UMKM
Meningkatkan
Kemandirian Daerah
Pemerataan
Pembangunan
Infrastruktur
Meningkatnya kualitas
infrastruktur perumahan
dan permukiman
Meningkatnnya
keamanan dan
kenyamanan berlalu
lintas
Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup yang
Sehat, Tertata, Terpadu
dan Tangguh Bencana
Peningkatan
Kemandirian Desa
Stabilitas Kondisi,
Sosial, Aman dan Tertib
Meningkatnya
Perlindungan Sosial
Meningkatnya
Kesetaraan Gender
• Penyusunan Penjenjangan
Kinerja
6. MENGHAPUSKAN KEMISKINAN EKSTREM
Tahun 2020 2021 2022Angka kemiskinan (P0) menurun namun Kedalaman kemiskinan (P1) dan
keparahan kemiskinan (P2) meningkat, hal ini menggambarkan bahwa
penduduk yang masih miskin kondisinya semakin miskin dan semakin
parah.
P0 7.79 8.3 7.83
P1 0.98 0.87 1.11
P2 0.2 0.12 0.24
KE 0 0 0.92
Kemiskinan ekstrem (KE) meningkat sejalan dengan meningkatnya P1 dan
P2
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Miskin
IK. Pendapatan perkapita
Menurunnya Beban Pengeluaran
Masyarakat Miskin
IK. Pengeluaran perkapita
Meningkatkan Lapangan kerja
IK. TPT
Meningkatkan Usaha Mikro
IK. Persentase pertumbuhan usaha
mikro
Menurunkan Beban konsumsi rumah
tangga
IK. Konsumsi Perkapita
Menurunkan Jumlah rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga
IK. Rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga
PROGRES PERENCANAAN KINERJA
7. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
Meningkatkan Lapangan kerja
IK. TPT
Meningkatkan pemerataan pendidikan
IK. Rata-rata lama sekolah
Meningkatkan Kesempatan Kerja
IK. Tingkat Kesempatan Kerja
Meningkatkan investasi
IK. Nilai Investasi
Memaksimalkan Perencanaan dan Promosi
Investasi
IK. Tersedianya IPRO (Investment Project Ready to
Offer)
Meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja
dari keluarga miskin
IK. Jumlah keluarga miskin yang mendapat
pelatihan kerja
Menurunkan Peserta
didik putus sekolah
IK. Angka Putus
Sekolah
Meningkatkan daya
tampung sekolah
IK. Rasio Daya
Tampung Sekolah
Meningkatkan peserta
didik masuk perguruan
tinggi
IK. Angka masuk
perguruan tinggi
Meningkatkan akses
pendidikan penduduk
miskin
IK. Rata-rata lama
sekolah penduduk
miskin
Tersalurkannya
beasiswa peserta didik
miskin
IK. Jumlah Peserta
Didik Miskin penerima
Beasiswa
Meningkatkan
partisipasi pendidikan
non formal
IK. % penduduk putus
sekolah yang mengikuti
kejar paket
Tersalurkannya dana
BOP ke sekolah
nonformal
IK. Jumlah lembaga
pendidikan non formal
penerima BOP
Meningkatkan akses
pendidikan penduduk
miskin masuk
perguruan tinggi
IK. Jumlah Mahasiswa
miskin penerima
beasiswa di perguruan
tinggi
Terbangunnya ruang
kelas baru
IK. Jumlah ruang kelas
baru yang dibangun
8. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
Meningkatkan Usaha Mikro
IK. Persentase pertumbuhan usaha
mikro
Meningkatkan bantuan permodalan
IK. Jumlah lembaga penyalur bantuan modal
usaha
Meningkatkan keterampilan
masyarakat miskin
IK. Jumlah kelompok masyarakat
miskin yang memperoleh pelatihan
Menurunkan suku bunga pinjaman usaha mikro
kecil
IK. Suku bunga pinjaman usaha mikro kecil
Meningkatkan kepesertaan masyarakat miskin
dalam kelompok usaha
IK. Jumlah kelompok usaha yang melibatkan
masyarakat miskin sebagai anggotanya
Meningkatnya kelompok usaha masyarakat
miskin yang memperoleh bantuan modal usaha
IK. Jumlah kelompok usaha masyarakat miskin
yang memperoleh bantuan modal usaha
Meningkatnya pembentukan usaha
mikro yang beranggotakan masyarakat
miskin
IK. Jumlah usaha mikro yang
beranggotakan masyarakat miskin yang
baru terbentuk
9. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
Menurunkan Beban konsumsi rumah
tangga
IK. Konsumsi Perkapita
Menstabilkan harga bahan pokok
IK. Indeks harga konsumen
Meningkatkan kuota penerimaan Program
Kesejahteraan Sosial
IK. Persentase Masyarakat Miskin yang
mendapatkan program Kesejahteraan
Sosial
Mengendalikan inflasi
IK. Nilai Inflasi
Meningkatkan daya beli
masyarakat miskin
IK. Daya Beli Masyarakat
Terlaksananya operasi
pasar murah
IK. Pelaksanaan operasi
pasar murah
Terlaksananya pelatihan
pemanfaatan pekarangan
IK. Jumlah Keluarga Miskin
yang difasilitasi
memanfaatkan pekarangan
Meningkatkan ketercakupan masyarakat
miskin dalam DTKS
IK. Persentase Masyarakat Miskin yang
tercakup dalam DTKS
Tersedianya Sistem dan
managemen pendataan
masyarakat miskin yang
efektif
IK. Periode pemutakhiran
DTKS
(Tahunan/semesteran/triw
ulanan/bulanan)
Meningkatnya kepemilikan
data administrasi
kependudukan bagi
masyarakat miskin
IK. Persentase masyarakat
miskin yang memiliki data
administrasi kependudukan
Menurunkan Beban Biaya
kesehatan bagi masyarakat miskin
IK. Cakupan penduduk memiliki
jaminan kesehatan
Meningkatkan
Pengelolaan
sampah
IK. Persentase
penanganan
sampah
Meningkatkan
perbaikan
sanitasi
lingkungan
IK. Persentase
Sanitasi Layak
Meningkatkan
ketersediaan
air bersih
IK. Persentase
Akses Air
Bersih
Meningkatkan
ketersediaan
rumah layak
huni
IK. Persentase
Rumah Layak
Huni
Meningkatkan
Kampanye Prilaku Hidup
Bersih dan Sehat
IK. Persentase rumah
tangga ber-PHBS
Meningkatnya
rumah tangga
miskin yang
memperoleh
pengelolaan
sampah
IK. Jumlah rumah
tangga miskin yang
memperoleh
pengelolaan
sampah
Meningkatnya
rumah tangga
miskin yang
memperoleh
perbaikan
sanitasi
lingkungan
IK. Jumlah rumah
tangga miskin
yang
memperoleh
perbaikan
sanitasi
lingkungan
Meningkatnya
sambungan air
bersih bagi
masyarakat
miskin
IK. Jumlah
sambungan air
bersih untuk
masyarakat
miskin
Meningkatnya
Rumah Layak
Huni bagi
masyarakat
miskin dan
kurang mampu
IK. Jumlah
Rumah Layak
Huni yang
dibangun untuk
masyarakat
miskin
Meningkatnya Rumah
Tangga miskin yang
melakukan PHBS
IK. Jumlah Rumah Tangga
Miskin yang melakukan
PHBS
10. PROGRES PERENCANAAN KINERJA
Menurunkan Jumlah rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga
IK. Rata-rata banyaknya anggota
rumah tangga
Mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk
IK. Laju pertumbuhan penduduk
Tersusunnya Grand desain
kependudukan belum
IK. Tersedianya Grand desain
kependudukan
11. PROGRES PENGUKURAN KINERJA
• REKOMENDASI
• Mengoptimalkan aplikasi SIMBA
sebagai alat untuk pemantauan
pencapaian kinerja Bupati dan setiap
perangkat daerah
• Mendorong perangkat daerah untuk
melakukan pemantauan atas capaian
kinerja unit di bawahnya secara
berjenjang dan hasil pengukuran
kinerja digunakan sebagai dasar
pemberian reward and punishment
kepada pegawai
SEBELUM TINDAK LANJUT
Menyusun formulasi IKU PD
Penyusunan dan Penyempurnaan IKU PD
02
01
Mengimplementasikan aplikasi SIMBA
Penguatan Pengukuran Berbasis Aplikas
• lndikator Kinerja Utama (IKU)
pada sebagian perangkat
daerah belum dilengkapi
dengan formulasi perhitungan
indicator
• Kabupaten Serdang Bedagai
telah membangun sistem
aplikasi SIMBA untuk
pengumpulan capaian kinerja,
namun aplikasi tersebut belum
digunakan secara efektif
• Perangkat Daerah belum
sepenuhnya melakukan
pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit di
bawahnya secara berjenjang
• Hasil pengukuran kinerja
belum digunakan sebagai
dasar pemberian reward and
punishment kepada pegawai
03
Melaksanakan monitoring kinerja secara berjenjang
Monitoring kinerja secara berjenjang
15. PROGRES PELAPORAN KINERJA
• REKOMENDASI
• Meningkatkan kualitas laporan kinerja
pada perangkat daerah mengacu
pada Peraturan Menteri PANRB
Nomor 53 Tahun 2014
• Menggunakan informasi capaian
kinerja pada laporan kinerja sebagai
dasar penentuan target tahun
selanjutnya
SEBELUM TINDAK LANJUT
Melakukan analisis terhadap capaian kinerja
Analisis Capaian Kinerja
02
01
Melakukan analisis GAP capaian kinerja
Analis GAP Capaian Kinerja
• Laporan kinerja pemerintah
daerah belum sepenuhnya
mengungkapkan seluruh
informasi tentang pencapaian
akuntabilitas kinerja yang
mengacu pada perjanjian
kinerja
• Laporan kinerja pada sebagian
perangkat daerah tidak
menjawab capaian kinerja dari
perjanjian kinerja serta belum
cukup menyampaikan
informasi yang memadai, di
antaranya tentang
perbandingan realisasi kinerja
dengan jangka menengah
• Informasi dalam laporan
kinerja belum seluruhnya
digunakan untuk perbaikan
perencanaan kinerja tahun
berikutnya.
17. PROGRES EVALUASI INTERNAL
• REKOMENDASI
• Menyusun pedoman evaluasi implementasi AKIP
mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor
88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
• Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar
hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat
memberikan rekomendasi yang cukup dan
mendalam untuk perbaikan implementasi
akuntabilitas kinerja
• Mendorong seluruh perangkat daerah
menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi
internal atas implementasi SAKIP yang dilakukan
oleh Inspektorat
• Mendorong penyusunan kebijakan reward and
punishment untuk mendukung terciptanya
budaya kinerja dan memberikan apresiasi
kepada perangkat daerah yang implementasi
SAKIP dan capaian kinerjanya baik
SEBELUM TINDAK LANJUT
Menyusun pedoman evaluasi sesuai dengan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
Pedoman Evaluasi SAKIP
02
01
Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM inspektorat
Peningkatan Kapasitas SDM Inspektorat
• Pedoman evaluasi internal
belum diformalkan
• Laporan hasil evaluasi
internal belum sepenuhnya
memberikan rekomendasi
yang cukup dan mendalam
untuk memperbaiki kualitas
implementasi SAKIP
• Perangkat Daerah belum
seluruhnya menindakianjuti
hasil evaluasi yang
disampaikan oleh
Inspektorat
• Kabupaten Serdang
Bedagai belum memiliki
kebijakan reward dan
punishment atas hasil
evaluasi SAKIP internal
03
Memastikan seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil
evaluasi inspektorat
Tindaklanjut Evaluasi SAKIP Internal
Menyusun kebijakan reward and punishment
Kebijakan Reward and Punishment
04