Dokumen tersebut membahas tentang persaingan usaha dan kebijakan pemerintah terkait persaingan usaha dan investasi. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meminimumkan inefisiensi ekonomi akibat perilaku anti-persaingan perusahaan dan menarik investor asing karena potensi pasar dan sumber daya Indonesia. Dokumen juga membahas tentang persaingan usaha di era otonomi daerah dan kelemahan undang-undang persaingan usaha Indonesia.

1. PERSAINGAN USAHA
Moh. Rizal Leviansyah
(G94219167)
Zein Alvin H. (G04219083)

2. Pasar adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor maupun barang dan jasa serta
individu yang menawarkan faktor maupun barang dan jasa
Pasar sebagai tempat terjadinya suatu interaksi antar dua maupun lebih individu yang
mempunyai kepentingan berbeda pasti memiliki peranan masing-masing. Pihak yang
menawarkan barang atau jasa berperan dalam usaha memenuhi keinginan dari pihak yang
meminta barang dan jasa.
Kondisi persaingan usaha juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk
mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. Dalam kondisi persaingan, pada
dasarnya setiap orang akan punya kesempatan yang sama untuk berusaha dan dengan
demikian hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (the right to self-development)
menjadi terjamin. Dengan adanya kebebasan manusia untuk mendapat kesempatan yang
sama dalam berusaha juga dapat lebih meningkatkat etos kerja dalam mencapai target yang
sudah disusun sebelumnya.
Pasar dan Kondisi Struktur Persaingan Usaha

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Persaingan dan
Investasi
Persaingan usaha dan investasi di berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang cukup
positif. Persaingan usaha yang meliputi dua aspek, yakni kebijakan dan hukum
persaingan, akan mengurangi hambatan keluar dan masuk bagi perusahaan baru dan
mencegah praktek anti persaingan, sehingga berakibat pada peningkatan tingkat
persaingan bisnis di pasar dan mengarah kepada meningkatnya jumlah investasi.
Kebijakan persaingan tidak hanya terdiri dari undang-undang larangan praktek monopoli
tetapi juga termasuk deregulasi dan liberalisasi ekonomi
Kebijakan Pemerintah dibuat untuk mempermudah proses perdagangan barang maupun
jasa dalam era MEA, namun kebijakan ini juga dapat mengurangi hambatan - hambatan
yang menjadi kendala bagi pemerintah dan pelaku usaha Indonesia maupun pelaku usaha
asing dalam liberalisasi perdagangan yang berlangsung saat ini

4. 02
Kebijakan Pemerintah Tentang
Persaingan
Kebijakan Persaingan bertujuan
untuk meminimumkan
inefesiensi perekonomian yang
diciptakan oleh tingkah laku
perusahaan-perusahaan yang
bersifat anti-persaingan.
Kebijakan Pemerintah Tentang
Investasi
Indonesia merupakan negara yang
dapat menarik para investor
karena memiliki 5 aspek utama
yang menguntungkan bagi investor,
yaitu: (1) letak geografis Indonesia
yang strategis; (2) sumber daya
alam yang melimpah; (3) sumber
daya manusia yang besar; (4)
potensi pasar domestik yang besar;
(5) stabilitas politik dan
keamanan; dan (6) stabilitas makro
yang berkesinambungan.
01

5. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda-beda dalam menyikapi dampak dari fenomena
globalisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi posisi tawar masing-masing daerah dalam kompetisi
yang semakin ketat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan daerah dalam meningkatkan
daya saingnya sebagai penentu keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.22/1998 yang
sudah mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2001
Muncul kekhawatiran membanjirnya berbagai peraturan daerah baru yang bersifat antipersaingan
Kebijakan tersebut dapat berupa tariff barriers seperti pungutan pajak ataupun retribusi; dan non-
tariff barriers dalam bentuk tata niaga perdagangan.
Jika suatu kebijakan menciptakan perilaku antipersaing, maka ini adalah tugas KPPU untuk
menyelesaikannya. Dua tindakan yang bisa dilakukan KPPU adalah membatalkan peraturan tersebut
karena bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 dan menghukum perusahaan yang melakukan
tindakan antipersaingan seperti yang tercantum dalam undang-undang.
Persaingan Usaha di Era
Otonomi

6. hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi yang di dalamnya memuat aspek
hukum privat dan hukum publik, sehingga eksistensi hukum persaingan usaha besifat fungsional
yang tidak hanya beraspek perdata/privat saja, namun sekaligus beraspek publik juga.
pengaturan hukum persaingan usaha dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disahkan pada tanggal
5 Maret 1999 oleh Presiden B.J. Habibie diawal reformasi. Pengesahannya tidak terlepas dari
pelaksanaan amanat pada Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor
XVI/MPR/1998.
Namun dengan demikian, terdapat pula hambatan dan kritikan baik dari kalangan akademisi,
praktisi maupun komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri akan adanya
kelemahan-kelemahan UU No. 5 Tahun 1999 atau Hukum Persaingan Usaha dan peraturan
pelaksananya tersebut.
Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional dan Titik Lemah UU No 5 Tahun
1999

7. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya mengenai subjek Hukum Persaingan Usaha
Indonesia yang hanya berlaku untuk para pelaku usaha di dalam negeri dan tidak berlaku untuk
pelaku usaha luar negeri yang kemungkinan besar dapat berpengaruh bagi pelaku usaha dalam
negeri dan juga perekonomian dalam negeri yaitu Indonesia.
Permasalahan kedua adalah ketentuan mengenai pemberitahuan merger belum sesuai dengan
prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha yang baik. Merger ialah istilah peleburan,
penggabungan, dan pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha.
Permasalahan kedua adalah ketentuan mengenai pemberitahuan merger belum sesuai dengan
prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha yang baik. Merger ialah istilah peleburan,
penggabungan, dan pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Usaha
Ketiga adalah mengenai hukum acara dalam perkara persaingan usaha. Hukum acara yang
berlaku dalam perkara persaingan usaha UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur hukum acara.
Namun, sayangnya hukum acara yang terdapat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak jelas dan
tidak lengkap.
Keempat, adalah mengenai kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem hukum
Indonesia.Sebagai sebuah lembaga 'pengawas undang-undang' maka KPPU memiliki
keterbatasan mulai dari pembuktian, pemanggilan pada pihak, eksekusi putusan, penjatuhan
sanksi, dan lain-lain.

8. Contoh persaingan usaha
Bill Gates (Microsoft) vs Steve Jobs (Apple)
Kedua orang ini merupakan pemilik perusahaan raksasa komputer yang melakukan
revolusi teknologi hingga seperti yang kita rasakan hari ini. Baik Jobs maupun Gates
tak lulus kuliah, namun pengetahuan komputer dan bisnis mereka tak ada duanya.
Sebenarnya Gates memulai bisnis terlebih dulu hingga seluruh kantor dan rumah
memakai sistem operasi Windows, sementara Jobs masih mencoba dan
bertahan. Pada tahun 1997, Apple mengalami kebangkrutan dan menerima
investasi dari Gates sebesar 150 juta dollar AS untuk tetap bertahan hidup.
Dalam 15 tahun terakhir hidupnya, Jobs membawa Apple mengalahkan Gates dengan
meluncurkan smartphone, pemutar musik, dan tablet. Sementara mereka
dikategorikan sebagai saingan, Gates dan Jobs saling berteman dengan baik karena
menghargai prestasi masing-masing.

9. SEKIAN TERIMA
KASIH
JANGAN LUPA
JAGA KESEHATAN