PPT HUKUM BISNIS

1. HUKUM BISNIS
HUKUM
KETENAGAKERJAAN,
HUKUM KEPAILITAN,
HUKUM INVESTASI DAN
PENANAMAN MODAL
DISUSUN OLEH KELOMPOK 8
MUTIARA SANI CANIAGO (7211210003)
BAYU PRIANGGA (7192210004)
1

2. HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pengertian ketenagakerjaan berdasarkan
ketentuan UU No 13 tahun 2003 tentang
adalah sebagai berikut:
 Pasal 1 (1): Ketenagakerjaan adalah segala
hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan sesudah
masa kerja.
 Pasal 1 (2): Tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. 2

3. Pendapat Para Ahli :
 Iman Soepomo: Hukum perburuhan adalah
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana
seseorang bekerja pada orang lain dengan
menerima upah.
 Molenaar : hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya
mengatur hubungan antara buruh dan majikan,
buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa.
 Daliyo : Hukum Perburuhan adalah himpunan
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan
majikan serta mendapat upah sebagai balas
jasanya. 3

4.  Ruang Lingkup Hukum
Ketenagakerjaan
1. Lingkup Laku Pribadi
2. Lingkup Laku Menurut Waktu
3. Lingkup Laku Menurut Wilayah
4. Lingkup Laku Menurut Hal Ikwal
4

5. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam UU NO 13
tahun 2003 yang terdiri dari XVIII Bab
 Bab I. Ketentuan umum yaitu mengenai defenisi ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang tersebut.
 Bab II. Landasan azas dan tujuan yang merupakan prinsip-prinsip
dasar dalam menjalankan pembangunan ketenagakerjaan.
 Bab III. Pengaturan mengenai Kesempatan dan perlakuan yang sama
dalam memperoleh pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
ras, agama dan golongan.
 Bab IV. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan
dalam kaitan penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
 Bab V. Pengaturan Pelatihan kerja dalam rangka membekali,
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna
meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan.
 Bab VI. Penempatan tenaga kerja mengatur secara rinci tentang
kesempatan yang sama, memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghsilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
5

6.  Bab VII. Perluasan kesempatan kerja hal ini merupakan
upaya pemerintah untuk bekerja sama di dalam
maupun di luar negeri dalam rangka perluasan
kesempatan kerja.
 Bab VIII. Pengaturan Penggunaan tenaga Kerja Asing
 Bab IX. Pengaturan Hubungan Kerja,
 Bab X. Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.
 Bab XI. Hubungan Industrial yang mengatur hubungan
antara pekerja, pengusaha dan pemerintah .
 Bab XII. Pemutusan hubungan kerja
 Bab XIII. Pembinaan.
 Bab XIV. Pengawasan,
 Bab XV. Penyidikan.
 Bab XVI. Ketentuan pidana dan sanksi administrative.
 Bab XVII. Ketentuan peralihan.
 Bab XVIII Penutup 6

7.  Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum
diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) yang
berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.
Hal itu tercermin dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 4 tahun
1998, yang menentukan; “Debitur yang mempunyai dua
tau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang
berwenang…”. Baik atas permohonann sendiri, maupun
atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
 Berhubung pernyataan pailit terhadap debitur itu harus
melalui proses pengadilan (melalui fase-fase
pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut
tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah
“kepailitan” 7
HUKUM KEPAILITAN

8. Dasar Hukum Kepailitan
Sebagai dasar umum (peraturan umum)
dari lembaga kepailitan ialah Kitab hukum
Perdata (KUH-Perdata), khususnya pasal
1131 dan 1132. Sedangkan dasar hukum
yang khusus tentang kepailitan di
Indonesia saat ini diatur dalam “UU No. 4
tahun 1998.
8

9. Syarat-syarat Untuk Dinyatakan Pailit
Agar debitur dapat dinyatakan pailit, maka
pasal 1 UU no. 4 tahun 1998 telah
menentukan syarat seorang debitur untuk
dapat dinyatakan pailit yaitu :
 debitur memiliki dua atau lebih kreditur;
 debitur tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu atau dapat
ditagih.
9

10.  Pengertian Hukum Investasi menurut
Salim HS dan Budi Sutrisno adalah
keseluruhan kaidah hukum yang
mengatur hubungan antara investor
dengan penerima modal, bidang-
bidang usaha yang terbuka untuk
investasi, serta mengatur tentang
prosedur dan syarat-syarat dalam
melakukan investasi dalam suatu
negara.
10
HUKUM INVESTASI (PENANAMAN MODAL)

11. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, jenis-jenis investasi
dibagi menjadi 2 (dua):
1) Investasi langsung (direct imvement) diartikan
sebagai kegiatan penanaman modal yang
melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki
jangka waknu panjang dengan tujuan
memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari
pihak yang melakukan pengalihan dan ada suatu
risiko usaha.
2) Investasi Tak Langsung (Portofolio
Investment) diartikan sebagai kegiatan
penanaman modal jangka pendek yang
mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan
di pasar uang. 11
Jenis-Jenis Investasi

12. 1) Secara langsung, yaitu seluruh modal
dipegang oleh investor asing atau investor
dalam negeri saja; dan
2) Patungan atau kerja sama, yaitu modal
yang dimasukkan dalam perusahaan
merupakan modal investor asing dengan
investor dalam negeri.
12
Bentuk Kerjasama Investasi