PP No. 32 Tahun 2013 memperbaharui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengatur kurikulum tidak lagi sebagai bagian dari standar isi, melainkan mengacu pada empat standar. Peraturan ini juga mengatur pengecualian Ujian Nasional dan kelulusan berdasarkan penilaian sekolah untuk SD/MI.
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Stan...IWAN SUKMA NURICHT
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
PP No. 32 Tahun 2013 memperbaharui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengatur kurikulum tidak lagi sebagai bagian dari standar isi, melainkan mengacu pada empat standar. Peraturan ini juga mengatur pengecualian Ujian Nasional dan kelulusan berdasarkan penilaian sekolah untuk SD/MI.
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Stan...IWAN SUKMA NURICHT
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesAmrizal Ahmad
1. Dokumen tersebut merangkum Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat.
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Lampiran Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusanalvinnoor
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar pendidikan lainnya.
04. pp no. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan perubahan no. 19...Amrizal Ahmad
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 Menjadi PP No. 32 Tahun 2013 Guss No
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 dengan merubah dan menambahkan definisi, ruang lingkup, dan kriteria standar pendidikan nasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan ini mengatur delapan belas standar pendidikan dan mengatur pengembangan kurikulum berdasarkan standar tersebut.
SNP baru 2013 (PP nomor-32-tahun-2013)Heri Suryono
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesAmrizal Ahmad
1. Dokumen tersebut merangkum Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat.
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Lampiran Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusanalvinnoor
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar pendidikan lainnya.
04. pp no. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan perubahan no. 19...Amrizal Ahmad
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 Menjadi PP No. 32 Tahun 2013 Guss No
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 dengan merubah dan menambahkan definisi, ruang lingkup, dan kriteria standar pendidikan nasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan ini mengatur delapan belas standar pendidikan dan mengatur pengembangan kurikulum berdasarkan standar tersebut.
SNP baru 2013 (PP nomor-32-tahun-2013)Heri Suryono
Peraturan Pemerintah ini membahas perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Indonesia dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Standar Nasional Pendidikan dengan merubah dan menambahkan definisi dan ketentuan tertentu terkait standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Peraturan Pemerintah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk mengubah definisi istilah-istilah yang digunakan, memperluas lingkup standar yang diatur, dan mengatur lebih rinci tentang standar isi dan tingkat kompetensi.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiSofyan Nardi Saputra
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
02. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiIrma Muthiara Sari
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa secara bertahap dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk setiap tingkat.
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Peraturan ini menetapkan standar penilaian pendidikan nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian mencakup mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa secara objektif, terpadu, dan edukatif. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.
Peraturan Pemerintah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk mengubah definisi istilah-istilah yang digunakan dan memperjelas ruang lingkup standar-standar yang diatur.
Similar to PP No.32 ttg Standar Nasional Pendidikan (SPN) (20)
Bagaimana supaya ilmu yang kita daptkan menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bukan menjadi laknat maka harus kita mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan Islam untuk membentuk manusia yang beradab dan berkarakter.
2. Konsep adil dan adab dalam sila kedua Pancasila seharusnya dipahami dari perspektif pandangan-alam Islam.
3. Pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan manusia yang baik sesuai teladan Nabi Muhammad SAW.
This 3 paragraph document contains brief sections on 3 different topics. Each paragraph is labeled with a title and contains a short description of text related to that title. The document touches on 3 separate issues, events or ideas at a high level without providing significant details.
This document summarizes a rare case that occurred in the emergency room of a hospital in Jeddah, Saudi Arabia. An ambulance arrived with a child who had two iron rods pierced through his head and chest in a construction accident. Despite the serious and life-threatening nature of the injuries, the doctors were able to successfully remove the rods with local anesthesia while the child remained conscious. Though the injuries seemed fatal, the child survived due to Allah not decreeing his death for that day. The story shows the miraculous nature of the case and praise is given to Allah.
Dokumen tersebut memberikan tips dan nama-nama untuk memilih nama bayi Islam, mulai dari aturan memilih nama, nama-nama yang mengandung Asmaul Husna, nama para nabi dan rasul, sahabat Nabi Muhammad, istri dan anak-anak Nabi, serta daftar nama untuk bayi laki-laki dan perempuan.
Dasar penulisan karya tulis ilmiah (dpkti)Wandi Budiman
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah, meliputi definisi KTI, jenis-jenis KTI, organisasi KTI, bahasa ilmiah, dan manfaat penyusunan KTI."
Akidah Islam terdiri dari tiga aspek: akidah 'aqliyah (berdasarkan akal), akidah ruhiyah (berdasarkan iman), dan akidah siyasiyah (berdasarkan tata kelola). Ketiganya bersumber dari kajian 'aqli yang menuntun pada kepercayaan akan Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta.
Akidah Islamiyah membahas tiga pertanyaan dasar manusia yaitu asal, tujuan, dan akhir kehidupan. Jawaban dari akidah Islam terdapat dalam Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Akidah ini mencakup kepercayaan terhadap enam rukun iman seperti keberadaan Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir.
The document is a prayer calling for God's mercy and forgiveness. It begins with praising God and seeking refuge in Him alone from the evils of our souls and wrongdoings. It asks God to guide us to the straight path and help us perform righteous deeds while avoiding sin and disobedience. It concludes by sending peace and blessings upon the prophet Muhammad and asking God to accept this prayer.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PP No.32 ttg Standar Nasional Pendidikan (SPN)
1. KEMENDIKBUD RI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PP No. 32 Tahun 2013
Sebagai Perubahan Atas
PP No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (SPN)
dan Implikasinya Terhadap
Ujian Nasional dan Implementasi Kurikulum 2013
2. Pengertian Kurikulum UU No. 20/2003
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
kurikulum
Tujuan
Kompetensi
Isi dan Bahan
Cara
Proses
Pengaturan
Penilaian
3. Keterkaitan Kurikulum dan UN
Satuan
Pendidikan
PTK
Sarpras
Pembiayaan
Pengelolaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Substansi
Pendidikan
Peserta
Didik
Materi
Kompetensi
Lulusan
Proses
Penilaian
(Termasuk UN)
Kurikulum
-Penilaian adalah bagian dari kurikulum
-UN dan Ujian Sekolah adalah bagian dari penilaian
-Penilaian adalah alat evaluasi yang berfungsi sebagai catu balik
untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan
3
4. Tambahan Butir 4 Pasal 1
Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan
pembelajaran, menamatkan suatu program, atau
menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
Muatan
Pembelajaran 1
Muatan
Pembelajaran 2
..
Muatan
Pembelajaran n
Sikap
Pengetahuan
Individu
Sosial
Profesi
Keterampilan
Kompetensi Peserta
Didik
Pedagogi
Kompetensi Guru
4
5. Pasal 2A
Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam
digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar
Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan
Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.
Standar
Sarpras
Standar
Pengelolaan
Standar
Pembiayaan
Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Standar Isi
Standar
Proses
Standar
Kompetensi
Lulusan
Standar Penilaian
(Termasuk UN)
5
6. Kedudukan Kurikulum Menurut PP 19 /2005
Pasal 5:
(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban
belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik.
Pasal 1:
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pasal 5 Ayat (2) dihapus dalam PP 32/2013 Kurikulum bukan bagian dari
Standar Isi, melainkan mengacu pada empat standar
6
7. Tambahan Pada PP 32/2013
Pasal 5A
Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
Muatan Nasional
b. konsep keilmuan; dan
Muatan Lokal
c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
Pasal 5B
Muatan SatDik
Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dirumuskan berdasarkan kriteria:
a. tingkat perkembangan Peserta Didik;
b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.
Kompetensi IntiKompetensi Lulusan
7
8. Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum
Kelayakan:
-Materi
-Metode Penyampaian
-Metode Penilaian
* tidak pernah berhenti belajar
Pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia
Pembelajar yang Sukses *
Individu yang Percaya Diri
WN yang Bertanggung Jawab
Kontributor Peradaban yang Efektif
Kebutuhan:
-Individu
-Masyarakat, Bangsa, Negara, Dunia
-Peradaban
Kurikulum
(SKL, Struktur Kurikulum, Standar-standar: Isi, Proses, dan Penilaian)
Buku Pegangan (Buku Babon)
(Buku Pegangan Siswa, Buku Pegangan Guru)
Rumusan Kompetensi Guru dan Penyiapan Guru
Peserta Didik
Manajemen dan
Kepemimpinan
Pembelajaran
Sosio-eko-kultural
Iklim Akademik dan
Budaya Sekolah
Kesiapan:
-Fisik
-Emosional
-Intelektual
- Spiritual
Pedagogi
Lulusan yang
Kompeten
Peserta Didik
Psikologi
8
9.
10. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF
DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN
ALAM
DI SEKITAR RUMAH, SEKOLAH, DAN
TEMPAT BERMAIN
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB
DALAM BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF
DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN
ALAM
DALAM JANGKAUAN PERGAULAN DAN
KEBERADAANNYA
MEMILIKI PERILAKU YANG
MENCERMINKAN SIKAP ORANG
BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, PERCAYA
DIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM
BERINTERAKSI SECARA EFEKTIF DENGAN
LINGKUNGAN SOSIAL DAN ALAM
SERTA DALAM MENEMPATKAN DIRINYA
SEBAGAI CERMINAN BANGSA DALAM
PERGAULAN DUNIA
10
11. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN KETERAMPILAN
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
SESUAI DENGAN YANG
DITUGASKAN KEPADANYA.
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
SESUAI DENGAN YANG DIPELAJARI
DI SEKOLAH DAN SUMBER LAIN
SEJENIS
MEMILIKI KEMAMPUAN PIKIR DAN
TINDAK YANG EFEKTIF DAN KREATIF
DALAM RANAH ABSTRAK DAN
KONKRET
TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN
DARI YANG DIPELAJARINYA DI
SEKOLAH SECARA MANDIRI
MENGGUNAKAN SUMBER DENGAN
SUDUT PANDANG BERBEDA
11
12. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN
SD
SMP
SMA/K
MEMILIKI PENGETAHUAN
FAKTUAL DAN KONSEPTUAL
DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT FENOMENA DAN
KEJADIAN DI LINGKUNGAN
RUMAH, SEKOLAH, DAN TEMPAT
BERMAIN
MEMILIKI PENGETAHUAN
FAKTUAL, KONSEPTUAL DAN
PROSEDURAL DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT FENOMENA DAN KEJADIAN
YANG TAMPAK MATA
MEMILIKI PENGETAHUAN
PROSEDURAL DAN METAKOGNITIF
DALAM
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, DAN BUDAYA DENGAN
WAWASAN KEMANUSIAAN,
KEBANGSAAN, KENEGARAAN, DAN
PERADABAN
TERKAIT PENYEBAB FENOMENA
DAN KEJADIAN
12
13.
14. Pasal 43 tentang Sarana Pembelajaran
(5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks
pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang
dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
(5a)Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan
Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai
sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah
dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh
Menteri.
Buku Teks
Pelajaran
Dinilai BSNP atau
Tim yang
dibentuk Menteri
Sumber Utama
Belajar dan
Pembelajaran
14
15. Penilaian
• Penilaian oleh pendidik pada Pasal 64, ayat (3) – (7) yang
menjelaskan perbedaan cara menilai tiap kelompok mata pelajaran
dihapus tiap mata pelajaran dinilai dengan cara yang sama,
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan
• Penilaian oleh Satuan Pendidikan pada Pasal 65, ayat (2) dan
(5) yang menjelaskan perbedaan penilaian tiap kelompok mata
pelajaran dihapus, ayat lain disesuaikan
• Penilaian oleh Pemerintah pada Pasal 67:
(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian
Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan
jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal
kesetaraan.
(1a)Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
15
16. Penilaian (lanjutan)
Penilaian oleh Pemerintah Pasal 69:
(2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
(2a)Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
Penilaian oleh Pemerintah pada PP 19/2005 Pasal 70 ayat (1)
dan (2) yang terkait SD/MI/Paket A sederajat dihapus
Pasal Peralihan
Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain
yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a)
berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014.
16
17. Kelulusan
Pasal 72 Tentang Kelulusan dari Satuan Pendidikan
(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah:
a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran; (bukan hanya pelajaran tertentu)
c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
d. lulus Ujian Nasional.
(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
17
18. Pemanfaatan Hasil Ujian
PP 19 / 2005 (jo, PP 32 / 2013) tentang SNP
Pasal 68
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan
pendidikan;
d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam
upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk jenjang SD/MI/sederajat, fungsinya tidak termasuk penentuan
kelulusan. Tetap dapat dipergunakan untuk fungsi lainnya
18
19. Sertifikasi
Pasal 89 Tentang Ijazah
(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
a. Identitas Peserta Didik;
b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus
dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata
pelajaran yang ditempuhnya;
c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian
Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan.
(3a) Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, huruf b, dan huruf d.
19
20. Muatan Lokal
Pasal 77P Tentang Pengelolaan Kurikulum
(3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi
pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah.
(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan
supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.
(5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi:
a. Dokumen kurikulum muatan lokal;
b. Buku Teks Pelajaran; dan
c. Buku Panduan Guru.
(6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat
menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan
supervisi pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan
oleh pemerintah daerah provinsi.
20
21. Permendikbud Amanat PP 32/2013
Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No. 54/2013)
Standar Isi
(No. 64/2013)
Standar Proses
(No. 65/2013)
Standar
Penilaian
(No. 66/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SD/MI (No. 67/ 2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMP/MTs (No. 68/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMA/MA (No. 69/2013)
KD dan Struktur Kurikulum SMK/MAK (No. 70/2013)
Buku Teks Pelajaran (No. 71/2013)
Implementasi Kurikulum (No. 81A/2013)
(KTSP, Muatan Lokal, Ekstra Kurikuler, Pembelajaran, Evaluasi Kurikulum)
21
22. Sistem Penilaian Kurikulum 2013
1. Penilaian Otentik
Waktu: terus menerus
2. Penilaian Projek
Waktu: Akhir Bab/Tema
3. Ulangan Harian
Waktu: Sesuai rencana
4. UTS/AUS
Waktu: Semesteran
1. Ujian Tingkat Kompetensi
(yang bukan UN)
Waktu: Tiap tingkat kompetensi
2. Ujian Sekolah
Waktu: Akhir jenjang sekolah
Guru
Pemerintah
1. Ujian Tingkat Kompetensi (UN)
Waktu: Akhir jenjang sekolah
2. Ujian mutu Tingkat Kompetensi
Waktu: Tiap akhir tingkat kompetensi
Sekolah
Siswa
Penilaian Diri
Waktu: Sebelum ulangan harian
22
23. Tingkat Kompetensi dan Ujiannya
Kelas
Kelas XII
Kelas XI
Kelas X
Kelas IX
Kelas VIII
Kelas VII
Kelas VI
Kelas V
Kelas IV
Kelas III
Kelas II
Kelas I
Tingkat Kompetensi VI
Uji Tingkat Kompetensi VI
Tingkat Kompetensi V
Uji Tingkat Kompetensi V
Tingkat Kompetensi IVa
Uji Tingkat Kompetensi IVa
Tingkat Kompetensi IV
Uji Tingkat Kompetensi IV
Tingkat Kompetensi III
Uji Tingkat Kompetensi III
Tingkat Kompetensi II
Uji Tingkat Kompetensi II
Tingkat Kompetensi I
Uji Tingkat Kompetensi I