KADIS JABAR-RAKOR IDM dalam acara rakor nasional.pptxPIDBanyumas1
ndeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:
Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016.
Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. TUJUAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa
Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain
Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
LANDASAN HUKUM INDEKS DESA MEMBANGUN
Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi:
KADIS JABAR-RAKOR IDM dalam acara rakor nasional.pptxPIDBanyumas1
ndeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:
Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016.
Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. TUJUAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa
Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa
menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa
menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain
Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.
LANDASAN HUKUM INDEKS DESA MEMBANGUN
Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Referensi:
Perhutanan Sosial Poros Baru Ekonomi Desa Hutan
Nara sumber :
1. Leroy Sami Uguy Direktur SDA-TTG, PPMD Kemendesa pdtt
2. Ananda Artono, Kadiv PS Perum Perhutani
3. Sutrisno, P2PS, FKMM
4. Swari Utami Dewi, Pokja Nasional Perhutanan sosial, PSKL KLHK
5. Chairidin A. (Almisbhat/pendamping PS)
Perhutanan Sosial Poros Baru Ekonomi Desa Hutan
Nara sumber :
1. Leroy Sami Uguy Direktur SDA-TTG, PPMD Kemendesa pdtt
2. Ananda Artono, Kadiv PS Perum Perhutani
3. Sutrisno, P2PS, FKMM
4. Swari Utami Dewi, Pokja Nasional Perhutanan sosial, PSKL KLHK
5. Chairidin A. (Almisbhat/pendamping PS)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
4. SKEMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
INDEKS KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KEMISKINAN
PEMBERDAYAAN
SOSIAL
LEMBAGA
KESEJAHTERAAN
SOSIAL & DUNIA
USAHA
REHSOS
BERBASIS
INDIVIDU &
KELUARGA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DI BID.SSOSIAL
REHABILITAASI
SOSIAL
PERLINDUNGAN
& JAMINAN
SOSIAL
REHSOS
BERBASIS
PANTI
SOSIAL/LKS
PILAR-PILAR
& RELAWAN
SOSIAL
UP-DATE
DTKS &
NON-DTKS
1. BANSOS
PKH
2. BANSOS
BPNT
3. BANSOS
BST
4. BANSOS
BERAS
5. BANSOS
PROVINSI
6. BANSOS
KAB/KOTA
7. BLT DESA
8. BANSOS
LAINNYA
1 2
3
REVITALISASI &
TRANSFORMAS
PANTI SOSIALI
PUSKESOS/RHHS
4
KUBE & UEP
5. Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
ISU STRATEGIS KESEJAHTERAAN SOSIAL DI JAWA BARAT
1. DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BELUM TEPAT SASARAN REGSOSEK
DIHARAPKAN DAPAT MEMBUAT DATA LEBIH KOMPREHENSIF
2. BEBERAPA WILAYAH DI JAWA BARAT YANG TERGOLONG RESIKO TINGGI KEJADIAN
BENCANA
3. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENANGANAN MASALAH
SOSIAL BELUM OPTIMAL
4. PROGRAM BANSOS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BELUM EFEKTIF
5. KOMPETENSI PILAR-PILAR SOSIAL SEBAGAI MITRA TERDEPAN BELUM OPTIMAL
6. SISTEM PENANGANAN MASALAH SOSIAL BELUM SELURUHNYA BERBASIS DIGITAL
7. BANTUAN SOSIAL YANG DIBERIKAN SEBAGIAN BESAR BERPUTAR DI ASPEK
PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN HANYA SEBAGIAN KECIL YANG DIGUNAKAN UNTUK
ASPEK PEMBERDAYAAN