High Risk Infant modul perkembangan bayi risiko tinggi
PERSYARATAN UMUM MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.pptx
1.
2. Studi kelayakan
Master plan
Status kepemilikan
Rekomendasi izin mendirikan rumah sakit
Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
Persyaratan pengolahan limbah
Luas tanah dan sertifikat
Penamaan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
Luas tanah untuk bangunan rumah sakit tidak bertingkat, minimal
satu setengah kali luas bangunannya, sedangkan untuk rumah sakit
bertingkat minimal dua kali luas bangunan lantai dasar.
Penamaan rumah sakit harus menggunakan bahasa Indonesia,
bukan nama orang yang masih hidup, tidak menggunakan kata
‘International’ ‘world class’ atau kata lain yang dapat menyesatkan
penafsiran masyarakat.
3. Sarana,Alat dan Prasarana
SDM dan Sumber daya lainnya
Administrasi dan Manajemen
4. Surat permohonan Izin Mendirikan Rumah Sakit
kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat.
Salinan Akta Notaris Pendirian Badan Hukum Pemilik
Rumah Sakit.
Salinan Pengesahan Badan Hukum dari Departemen
Kehakiman.
Salinan Tanda Daftar Yayasan dari Dinas Sosial.
Salinan Sertifikat Tanah atas nama Badan Hukum
Pemilik Rumah Sakit atau Surat Pernyataan
Persetujuan dari Pemilik Tanah (bila Sertifikat Tanah
bukan atas nama Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit).
Salinan Keterangan Rencana Tata Kota atau Surat Izin
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur
untuk disyaratkan dan Rencana tata letak Bangunan
dari Dinas Tata Kota / Kab,
5. Izin UUG ( Undang Undang Gangguan ).
Dokumen Studi Kelayakan
Gambar Master Plan Gedung / Fisik Rumah Sakit Umum
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan :
a. Rumah Sakit setara Rumah Sakit Umum Pemerintah
Kelas C
- Dokumen UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan UKL
(Upaya Kelola Lingkungan) yang telah mendapat
rekomendasi dari Kanwil Departemen Kesehatan
Provinsi.
b. Rumah Sakit setara Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B
atau Kelas A
- Dokumen AMDAL ( Analisa Dampak Lingkungan ) yang
telah mendapat pengesahan dari Komisi Amdal
Departemen Kesehatan.
6.
7. Setiap Rumah Sakit harus memiliki izin
Izin Rumah Sakit: izin mendirikan rumah sakit
serta izin operasional sementara dan izin
operasional tetap
Permohonan izin mendirikan dan izin
operasional diajukan menurut klasifikasi
rumah sakit.
Izin mendirikan dan izin operasional Rumah
Sakit kelas A dan Rumah Sakit PMDA/PMDN
diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan
rekomendasi dari pejabat yang berwenang di
bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah
Provinsi.
8. Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit
kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
pejabat yang berwenang di bidang kesehatan
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit
kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat
rekomendasi dari pejabat yang berwenang di
bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
Tata cara pemberian izin mendirikan dan izin
operasional Rumah Sakit dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
