PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 722/MENKES/PER/IX/88 T...Alvi Hunter
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan mengatur ketentuan umum, bahan tambahan makanan yang diizinkan dan dilarang, produksi, impor dan peredaran, larangan, pengawasan, sanksi, serta ketentuan peralihan. Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan jika tercantum dalam lampiran dan memenuhi persyaratan kesehatan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Limbah B3 tidak dapat dimusnahkan secara langsung karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti beracun, mudah meledak, korosif, dan sebagainya. Oleh karena itu, limbah B3 harus dilakukan penanganan terlebih dahulu sesuai jenis dan karakteristiknya, seperti pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga proses akhir pengolahan/pemusnahan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan higiene sanitasi untuk usaha jasa boga agar melindungi kesehatan masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan serta menyesuaikan peraturan sebelumnya mengenai hal tersebut."
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 722/MENKES/PER/IX/88 T...Alvi Hunter
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan mengatur ketentuan umum, bahan tambahan makanan yang diizinkan dan dilarang, produksi, impor dan peredaran, larangan, pengawasan, sanksi, serta ketentuan peralihan. Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan jika tercantum dalam lampiran dan memenuhi persyaratan kesehatan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Limbah B3 tidak dapat dimusnahkan secara langsung karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti beracun, mudah meledak, korosif, dan sebagainya. Oleh karena itu, limbah B3 harus dilakukan penanganan terlebih dahulu sesuai jenis dan karakteristiknya, seperti pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga proses akhir pengolahan/pemusnahan
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan higiene sanitasi untuk usaha jasa boga agar melindungi kesehatan masyarakat dari makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan serta menyesuaikan peraturan sebelumnya mengenai hal tersebut."
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Ringkasan:
Dokumen ini membahas tentang pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) di pelabuhan, bandara dan perbatasan. Tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit internasional dengan mengawasi OMKABA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan pemeriksaan dokumen dan sampel fisik untuk menerbitkan sertifikat kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tugas KKP dalam pencegahan penyakit di bandara, pelabuhan, dan perbatasan, serta struktur organisasi KKP Kelas I yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Bidang Upaya Kesehatan
Dokumen tersebut membahas tentang peranan karantina pertanian dalam kegiatan ekspor impor. Karantina bertujuan mencegah masuk dan penyebaran organisme pengganggu seperti hama penyakit hewan dan tumbuhan serta mencegah keluarnya organisme tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai persyaratan karantina untuk hewan, tumbuhan, serta contoh organisme pengganggu yang perlu dicegah masuk ke Indonesia.
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Penyelenggara wajib memenuhi standar dan persyaratan tersebut, melakukan pengawasan bioekologi vektor dan pengendalian secara terpadu dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip keamanan, rasionalitas,
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang diatur dalam empat lampiran peraturan. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan memast
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah PenyakitPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penanggulangan wabah penyakit menular, meliputi penetapan daerah wabah, upaya penanggulangan seperti penyelidikan epidemiologis, isolasi penderita, vaksinasi, dan peran serta masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan bahan yang mengandung penyebab penyakit serta ganti rugi dan penghargaan bagi yang terlibat dalam penanggulangan wabah.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam penggunaan pestisida. Terdapat penjelasan tentang pengawasan K3 pestisida, jenis dan klasifikasi pestisida, label kemasan yang harus dicantumkan, serta syarat-syarat K3 bagi tenaga kerja yang mengelola pestisida seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan fasilitas pelayanan kesehatan kerja.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi makanan di Indonesia. Secara garis besar, dibahas tentang tiga pilar tanggung jawab keamanan makanan yaitu pemerintah, pengusaha makanan, dan masyarakat. Juga dijelaskan peraturan kunci seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur standar sanitasi dan persyar
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit agar terhindar dari risiko penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Persyaratan tersebut meliputi penataan ruang bangunan, konstruksi, dan fasilitas yang harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Rumah sakit juga diwajibkan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit.
Ringkasan:
Dokumen ini membahas tentang pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) di pelabuhan, bandara dan perbatasan. Tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit internasional dengan mengawasi OMKABA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan pemeriksaan dokumen dan sampel fisik untuk menerbitkan sertifikat kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tugas KKP dalam pencegahan penyakit di bandara, pelabuhan, dan perbatasan, serta struktur organisasi KKP Kelas I yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan, dan Bidang Upaya Kesehatan
Dokumen tersebut membahas tentang peranan karantina pertanian dalam kegiatan ekspor impor. Karantina bertujuan mencegah masuk dan penyebaran organisme pengganggu seperti hama penyakit hewan dan tumbuhan serta mencegah keluarnya organisme tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai persyaratan karantina untuk hewan, tumbuhan, serta contoh organisme pengganggu yang perlu dicegah masuk ke Indonesia.
PMK no.50_Tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan VektorUFDK
Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Penyelenggara wajib memenuhi standar dan persyaratan tersebut, melakukan pengawasan bioekologi vektor dan pengendalian secara terpadu dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian dilakukan berdasarkan prinsip keamanan, rasionalitas,
Peraturan ini menetapkan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kualitas air harus memenuhi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang diatur dalam empat lampiran peraturan. Pengawasan kualitas air dilakukan oleh dinas kesehatan daerah untuk mencegah penurunan kualitas air dan memast
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah PenyakitPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penanggulangan wabah penyakit menular, meliputi penetapan daerah wabah, upaya penanggulangan seperti penyelidikan epidemiologis, isolasi penderita, vaksinasi, dan peran serta masyarakat. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan bahan yang mengandung penyebab penyakit serta ganti rugi dan penghargaan bagi yang terlibat dalam penanggulangan wabah.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam penggunaan pestisida. Terdapat penjelasan tentang pengawasan K3 pestisida, jenis dan klasifikasi pestisida, label kemasan yang harus dicantumkan, serta syarat-syarat K3 bagi tenaga kerja yang mengelola pestisida seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan fasilitas pelayanan kesehatan kerja.
Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait hygiene sanitasi makanan di Indonesia. Secara garis besar, dibahas tentang tiga pilar tanggung jawab keamanan makanan yaitu pemerintah, pengusaha makanan, dan masyarakat. Juga dijelaskan peraturan kunci seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang mengatur standar sanitasi dan persyar
PMK no. 7 Tahun 2019_Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah SakitUFDK
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi petugas kesehatan, pasien, dan masyarakat dari berbagai penyakit akibat faktor lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta mengatur penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehat
Pmk no _7_th_2019_ttg_kesehatan_lingkungan_rumah_sakit (1)Anjas Asmara, S.Si
Peraturan ini mengatur tentang kesehatan lingkungan rumah sakit di Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat di rumah sakit dan melindungi sumber daya manusia dari faktor risiko lingkungan. Peraturan ini menetapkan standar mutu lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit serta penyelenggaraan kesehatan lingkungan melalui penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait higiene sanitasi pangan. Secara garis besar mencakup definisi pangan dan keamanan pangan, persyaratan sanitasi pangan, sanksi pelanggaran, serta undang-undang terkait seperti UU No. 18/2012 tentang Pangan dan PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
Permendkes 2/2023 menyederhanakan regulasi pengelolaan limbah kesehatan dan mewajibkan fasilitas kesehatan mengelola limbah secara benar melalui tahapan seperti pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan sesuai standar, untuk mencegah penyakit akibat limbah tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah fasilitas kesehatan untuk memastikan pemenuhan aturan
Permen LHK 56 tahun 2015 fasyankes.pdfmeppriyantom
Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dokumen ini membahas tentang pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan limbah B3, serta simbol dan label limbah.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, yang meliputi konseling, inspeksi, dan intervensi kesehatan lingkungan. Puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan ini untuk mencegah penyakit akibat faktor lingkungan, dengan sumber daya seperti tenaga kesehatan lingkungan dan sarana laboratorium. Kepala puskesmas bertanggung jawab meningkatkan mutu pelayanan ini melalui
Kebijakan, regulasi dan strategi dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan pelayanan kesehatan (fasyankes)
disampaikan oleh sofwan, ST., MM
Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya
Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
pada kegiatan pelatihan pengawasan kesehatan lingkungan rumah sakit angkatan 1 di balai pelatihan kesehatan cikarang
Dokumen tersebut membahas persyaratan kesehatan lingkungan pada industri skala rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban penyediaan lingkungan sehat, standar baku mutu lingkungan, dan persyaratan kesehatan lingkungan untuk fasilitas umum seperti air bersih, udara, limbah, pencahayaan dan lainnya.
1. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 258/MENKES/PER/III/1992
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PESTISIDA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan tersedianya pestisida yang sangat diperlukan dalam
pemberantasan hama penyakit, sangat bermanfaat dalam rangka
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
b. bahwa penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama penyakit
tersebut pada dewasa ini semakin meningkat, oleh karena itu perlu
upaya untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan
sebagai akibat pengelolaan pestisida yang tidak memenuhi
persyaratan kesehatan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
tentang Persyaratan Kesehatan Dalam Pengelolaan Pestisida;
Mengingat : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Staatsblad 1949 Nomor 377);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk
Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran
Negara Tahun 1966 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2804);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan
Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
(Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3347);
2. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN
PESTISIDA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan
yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi
derajat kesehatan:
2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang
dipergunakan untuk :
- Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak
tanaman; bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
- Memberantas rerumputan;
- Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman
tidak termasuk pupuk;
- Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
- Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan
ternak;
- Memberantas atau mencegah hama-hama air;
- Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam
rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;
- Memberantas atau mencegah binatang-binatang termasuk serangga yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan
penggunaan pada tanaman, tanah atau air;
3. Pestisida hygiene lingkungan adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan
vektor penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-
rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan
tempat penyimpanan/pergudangan.
4. Perusahaan Pemberantasan Hama ialah yang sah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan
menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
3. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
5. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau
karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan
lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan
secara terbatas.
6. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan,
penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
7. Tempat Pengelolaan Pestisida adalah tempat kerja di mana dilakukan sebagian atau
semua pengelolaan pestisida.
8. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam penyehatan
lingkungan pemukiman.
BAB II
KLASIFIKASI DAN PENANDAAN
Pasal 2
(1) Pestisida dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisik, jalan masuk ke dalam tubuh
dan daya racunnya, menjadi 4 (empat) kelas yaitu :
Kelas Ia : Pestisida yang sangat berbahaya sekali
Kelas lb : Pestisida yang sangat berbahaya
Kelas II : Pestisida yang berbahaya
Kelas Ill : Pestisida yang cukup berbahaya
(2) Pestisida yang dimaksud dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diberikan tanda peringatan bahaya dengan warna dasar tertentu yang melekat dalam
label kemasannya.
(3) Ketentuan tentang klasifikasi dan warna penandaan pestisida sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
BAB Ill
TENAGA DAN PERLENGKAPAN PENGELOLAAN
Pasal 3
(1) Setiap tempat pengelolaan Pestisida wajib mempunyai seorang tenaga penanggung
jawab tehnis di samping tenaga penjamah pestisida.
4. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Penanggung jawab tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki
kemampuan khusus dalam mengelola pestisida dan memenuhi persyaratan kesehatan.
Pasal 4
(1) Tenaga penjamah pestisida harus berbadan sehat dan dalam melaksanakan tugasnya
wajib menggunakan perlengkapan pelindung yang memenuhi syarat kesehatan.
(2) Jenis perlengkapan pelindung bagi penjamah pestisida disesuaikan dengan jenis
klasifikasi pestisida dan atau jenis pekerjaannya.
Pasal 5
Ketentuan persyaratan kesehatan bagi tenaga tehnis dan tenaga penjamah pestisida serta
jenis perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
BAB IV
PEMBUATAN, PENYIMPANAN, PENYAJIAN
DAN PENGANGKUTAN
Pasal 6
(1) Tempat Pembuatan dan Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan
kesehatan;
(2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai lokasi,
bangunan, kontruksi fasilitas sanitasi dan tata ruang/letak serta sarana lain yang
diperlukan untuk pengamanannya.
(3) Pestisida yang disajikan dalam ruang penjualan atau dalam pengangkutan harus
memenuhi persyaratan kesehatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau
pencemaran lingkungan.
(4) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V
P E N I L A I A N
Pasal 7
(1) Setiap pestisida hygiene lingkungan yang akan diedarkan untuk pemberantasan
hama wajib dilakukan penilaian.
5. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
(2) Ketentuan tentang penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
BAB VI
P E R I J I N A N
Pasal 8
(1) Setiap perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin operasional.
(2) Ketentuan pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 9
(1) Peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida terbatas terlebih dahulu harus
mendapatkan izin khusus berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kakanwil.
(2) Ketentuan tentang persyaratan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB VIl
PEMBINAAN
Pasal 10
(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan umum
penyelenggaraan pengelolaan pestisida.
(2) Kakanwil bertanggung jawab atas pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan
pestisida.
Pasal 11
Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi :
a. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap jenis, mutu, dan jumlah pestisida, wadah
pembungkus dan warna penandaan label serta publikasi pestisida;
b. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap bahan-bahan, alat-alat yang digunakan atau
dihasilkan dalam pengelolaan residu pestisida;
c. Pemeriksaan dan pengawasan bahan-bahan yang mengandung residu pestisida;
d. Pemeriksaan kesehatan tenaga pengelola pestisida:
e. Pengawasan kegiatan pembuangan dan pemusnahan limbah pestisida;
f. Pengamanan penggunaan pestisida;
6. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
g. Bimbingan pengelolaan pestisida melalui penyuluhan, pendidikan dan latihan;
h. Pencatatan dan pelaporan tentang pembinaan pengelolaan pestisida.
Pasal 12
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kakanwil dalam melakukan pembinaan pengelolaan
pestisida dapat mengikut sertakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam
bidang pengelolaan pestisida.
BAB VIll
S A N K S I
Pasal 13
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini sehingga merugikan
kesehatan masyarakat atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Namor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9 dalam Peraturan ini
dapat dikenakan sanksi hukum administrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap melalui teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin atau penutupan
usaha.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Semua pengelolaan pestisida yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan
ini, waiib menyesuaikan diri dengan Peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
tahun.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
7. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 1 992
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
Dr. ADHYATMA, MPH
8. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran I : PERATURAN MENTRI KESEHATAN RI
NOMOR : 258/MENKES/PER/III/1992
TANGGAL : 30 MARET 1992
KRITERIA KLASIFIKASI PESTISIDA BERDASARKAN
BENTUK FISIK, JALAN MASUK KEDALAM TUBUH DAN DAYA RACUNNYA
LD50 untuk tikus (mg/kg)
ORAL DERMALKLASIFIKASI
PADAT CAIR PADAT CAIR
I. a. SANGAT
BERBAHAYA <5 <20 <10 <40
SEKALI
b. SANGAT 5-50 20-200 10-100 40-400
BERBAHAYA
II. BERBAHAYA 50-500 200-2000 100-1000 400-4000
III. CUKUP
BERBAHAYA >500 >2000 >1.000 >4.000
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 1992
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr. ADHYATMA, MPH
9. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran II : PERATURAN MENTRI KESEHATAN RI
NOMOR : 258/MENKES/PER/III/1992
TANGGAL : 30 MARET 1992
WARNA DASAR TANDA PERINGATAN BAHAYA YANG
DICANTUMKAN PADA LABEL KEMASAN PESTISIDA
I.a. SANGAT BERBAHAYA SEKALI
Coklat tua
I.b. SANGAT BERBAHAYA
Merah tua
II. BERBAHAYA
Kuning tua
III. CUKUP BERBAHAYA
Biru muda
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 1992
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr. ADHYATMA, MPH