Peraturan ini mengatur tentang masa orientasi peserta didik baru di sekolah. Masa orientasi bertujuan untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan penanaman konsep pengenalan diri. Masa orientasi dilaksanakan selama 3-5 hari pada minggu pertama masuk sekolah dan tidak boleh mengarah pada tindakan kekerasan atau merugikan siswa secara fisik maupun psikis.
Qui gardera les gardiens? (Présentation FUQAC 2012)Sylvain Hallé
Slides for a presentation at Fondation UQAC, February 2012 (the half-dozen words throughout the slides are in French). It is intended to be a gentle introduction to the concept of software bugs, their cost, the increasing complexity of computer programs and some methods to analyze them mathematically.
I leave the viewer to guess what was the speech that accompanied each drawing. Enjoy!
Verax NMS is a highly scalable, integrated IT service assurance solution for cross-silos management & monitoring of networks, data centers, applications and clouds.
Qui gardera les gardiens? (Présentation FUQAC 2012)Sylvain Hallé
Slides for a presentation at Fondation UQAC, February 2012 (the half-dozen words throughout the slides are in French). It is intended to be a gentle introduction to the concept of software bugs, their cost, the increasing complexity of computer programs and some methods to analyze them mathematically.
I leave the viewer to guess what was the speech that accompanied each drawing. Enjoy!
Verax NMS is a highly scalable, integrated IT service assurance solution for cross-silos management & monitoring of networks, data centers, applications and clouds.
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
Tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
05 permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran layak biro ...Ikhsan Ikhsanudin
KURIKULUM 2013
Mendikbud telah menandatangani satu set perangkat Kurikulum 2013 yang terdiri atas:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
2. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
3. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Ditandatangani pada 10 Juni 2013)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Permen tahun2014 nomor055
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan program sekolah,
lingkungan sekolah, cara belajar, dan konsep pengenalan diri
terhadap peserta didik baru perlu dilaksanakan masa
orientasi peserta didik baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada h u r u f a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Masa Orientasi Peserta
Didik B a r u di Sekolah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
2. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH.
Pasal 1
Setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi peserta didik bagi peserta didik
baru selama j a m belajar di sekolah pada minggu pertama masuk sekolah selama 3
(tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.
Pasal 2
Masa orientasi peserta didik bertujuan u n t u k mengenalkan program sekolah,
lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik,
dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya k u l t u r sekolah
yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
Pasal 3
(1) Sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah
kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya
yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik m a u p u n psikologis baik di
dalam m a u p u n di luar sekolah.
(2) Sekolah dilarang memungut biaya dan membebani orangtua dan peserta didik
dalam bentuk apapun.
Pasal 4
Kepala sekolah dan g u r u di sekolah yang bersangkutan bertanggungjawab dan
wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengendalikan masa orientasi peserta
didik baru menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, b u k a n
mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang
merugikan siswa baru baik secara fisik m a u p u n psikologis.
Pasal 6
Kepala sekolah dan g u r u yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau
pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Dengan berlakunya Peraturan Menteri i n i , Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3. Pasal 8
Peraturan Menteri i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri i n i dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 J u l i 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 920
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro H u k u m dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Ani NurdianiAzizah T^'
NIP195812011985032001 J-