Download to read offline
More Related Content
Similar to Perkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulan
- 1. KEPALA DESA............. KECAMATAN ..................KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN KEPALA DESA ........................ NOMOR ... TAHUN 2021 TENTANG TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA KURANG DARI SEMBILAN BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ............ Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam hal Desa tidak melaksanaan BLT DD selama 9 (sembilan) bulan perlu membuat Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran di setiap bulannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kurang Dari 9 (sembilan) Bulan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539)
- 2. sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia 6321); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129); 8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25). 9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 2); Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 414.2/222/DPMD.E/2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ............. TENTANG TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA KURANG DARI SEMBILAN BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020
- 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Kecamatan adalah Kecamatan .................. 3. Desa adalah Desa ................ 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dak dan kewajiban Desa. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatn Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 13. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah suatu sebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia. 15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
- 4. dampak ekonomi akibatadanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; 17. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai kepastian hukum terkait dengan ketidaktersediaan anggaran Dana Desa yang cukup pada tahun 2020 untuk penyaluran BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai syarat administrasi untuk permohonan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021. BAB III MEKANISME PENETAPAN KETIDAKKETERSEDIAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK PENYALURAN BLT DANA DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN Pasal 3 (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencermatan realisasi penggunaan anggaran Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 (2) Berdasarkan hasil pencermaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hasil bahwa tidak cukup anggaran untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020. (3) Dari hasil pencermatan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Desa menyampaikan laporan kepada BPD. (4) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dan menyepakati hasil pencermatan ketidaktersediaan anggaran Dana Desa selam 9 (sembilan) bulan. BAB IV REALISASI PELAKSANAAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 Pasal 4 (1) Realisasi penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan selama 8 (delapan) bulan;
- 5. (2) Besaran BLT-DanaDesa Tahap I ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Mei - Juli 2020. (3) Besaran BLT-Dana Desa Tahap II ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Agustus – Oktober 2020. (4) Besaran BLT-Dana Desa Tahap III ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 2 (dua) bulan terhitung bulan November – Desember 2020. (5) Pelaksanaan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 1 (satu) bulan yaitu bulan April Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia cukup anggaran Dana Desa perbulannya. BAB V PENUTUP Pasal 5 Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita ................. Telah diEvaluasi Bupati a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di ...................... Pada tanggal 1 Februari 2021 KEPALA DESA .......................... ....................... Diundangkan di ................................. Pada tanggal 1 Februari 2021 SEKRETARIS DESA.......................... ......................................... BERITA DESA ...................... TAHUN 2021 NOMOR....................
- 6. Penggunaan Dana Desadiprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pasal 3 1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2. Penanganan dampak Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Tunai (BPNT)/Non Penerima Kartu Prakerja antara lain: 1. Kehilangan mata pencaharian; 2. Belum terdata (exclusion error); 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; Pasal 5 Penentuan Penerima BLT-Dana Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pendataan dilakukan oleh Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 dan Pendamping Desa; b. Melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menyepakati daftar penerima BLT-Dana Desa; c. Mengajukan Daftar Penerima BLT-Dana Desa hasil Musdesus untuk mendapat pengesahan Camat atas nama Bupati Kotawaringin Barat;
- 7. d. Daftar penerimaBLT-Dana Desa yang telah disahkan oleh Camat atas nama Bupati Kotawaringin Barat. Pasal 6 (6) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan selama 8 (delapan) bulan; (7) Besaran BLT-Dana Desa Tahap I ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Mei - Juli 2020. (8) Besaran BLT-Dana Desa Tahap II ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Agustus – Oktober 2020. (9) Besaran BLT-Dana Desa Tahap III ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 2 (dua) bulan terhitung bulan November – Desember 2020. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Natai Raya. Telah diEvaluasi Bupati a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di : ...................... Pada tanggal : ...................... 2021 KEPALA DESA .......................... ....................... Diundangkan di : ................................. Pada tanggal : ........................ 2021 SEKRETARIS DESA.......................... ......................................... BERITA DESA ...................... TAHUN 2021 NOMOR....................