Recommended
More Related Content
More from Averos Lubis
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Perantara Pajak Kerabat Ring 1
- 1. HUKUM SUAP20 GATRA 1 MARET 2017 Kalibata, Jakarta Selatan. Nilai restitusi yang dimohonkan PT EKP sebesar Rp 3,53 milyar. Setelah hampir setahun me nunggu,padaJuni2016,KPPPMA6me respons permohonan restitusi EKP. Tapi, bukan kabar baik yang diterima EKP. Pe mohonan restitusinya ditolak. KPP PMA 6 berdalih, jika restitusi dikabulkan, bakal merugikan negara. Se butkan identitas Arif. Padahal identitas nama-nama lain yang ada di dakwaan dicantumkan dengan jelas. Mulai jabatan hingga pekerjaan. Kemisteriusan sosok Arif juga ter jadi saat proses penyidikan kasus suap ini bergulir pada akhir November 2016 hingga akhir Januari 2016. Nama Arif tidak muncul dalam daftar saksi yang di periksa KPK. Padahal, lazimnya, KPK memublikasikan daftar nama saksi-saksi yang dipanggil KPK untuk menjalani pe meriksaan di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Muncul pertanyaan, apakah Arif merupakan salah satu saksi yang pernah diperiksa KPK? Terkait dengan pertanya an itu, KPK mengungkapkan bahwa lembaga pemburu koruptor itu pernah melakukan pemeriksaan terhadap Arif sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung pada pertengahan Januari lalu. KPK membantah menyembunyikan proses pemeriksaan Arif dari media dengan me lakukan pemeriksaan diam-diam. ‘’Ti dak disembunyikan, dia diperiksa di gedung baru KPK, jadi terkesan tidak terlihat,’’ ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Gatra, Senin kemarin. *** Kasus suap petugas pajak ini me rupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 November 2016 lalu. Dalam OTT, yang berlangsung di kediaman Mohan, di Springhill Golf Re sidence, Pademangan, Jakarta Utara, itu KPK mencokok Mohan dan Handang Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subdit Bukti Permulaan Direkto rat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak. DariOTTini,KPKmenyitabarang bukti fulus sebanyak US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,99 milyar, yang diduga me rupakanuangsuapyangdiberikanMohan kepada Handang. Uang itu pemberian ta hap pertama dari total komitmen sebesar Rp 6 milyar. Dalam dakwaan terungkap ihwal Mohan memberikan uang suap kepada Handang. Pada 26 Agustus 2015, EKP meng ajukan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) ke KPP PMA 6, di M eski baru saja menjalani sidanghinggaempatjam, raut muka Ramapanic ker Rajamohanan Nair takterlihatlelah.Bahkan terdakwa kasus suap petugas pajak ini masih bersedia meladeni pertanyaan awak media terkait kedekatannya de ngan Arif Budi Sulistyo. ‘’Arif teman saya. Sudah 10 tahun berteman. Tidak ada hu bungan apa pun selain bisnis,’’ kata pria keturunan India ini kepada para awak media, termasuk Gatra, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Raya Bungur, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Saatdicecardenganpertanyaanten tang apakah dirinya pernah membicara kan masalah pajak dengan Arif, Mohan, begitu ia biasa disapa, tak membantah. Ia mengakusempatbeberapakalimelakukan pembicaraan terkait pajak dengan rekan bisnisnya itu. ‘’Cuma konsultasi biasa saja,’’ kata Country Director PT Eka Pri ma Ekspor Indonesia (EKP) ini. Selain konsultasi, Mohan melanjutkan, ia juga pernah meminta Arif untuk membuat kan surat pengaduan pajak EKP ke kantor pajak. Arif Budi Sulistyo diceritakan Mohan adalah adik ipar Presiden Joko Widodo. Direktur Operasional PT Raka bu Sejahtera, perusahaan mebel milik Jokowi, itu mendadak menjadi sorotan publik setelah namanya tercantum dalam dakwaan Mohan. Dakwaan dibacakan jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin pekan lalu. Dalam dakwaan setebal 24 halaman itu, Arif disebut sebagai orang yang ber peran menjadi penghubung agar Mohan dapat leluasa berinteraksi dengan pejabat pajak. Selain nama Arif, dakwaan juga menyebut beberapa nama pejabat Direk torat Jenderal Pajak. Yakni, Kepala Kan tor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA), Enam Johnny Sirait, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khu sus, Muhammad Haniv, dan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Meski nama dan peran Arif diung kap dalam dakwaan, sosok Arif masih misterius. Sebab, dakwaan tidak menye Perantara Pajak Kerabat R Ramapanicker Rajamohanan Nair hukum 17.indd 20 2/22/17 11:30 PM
- 2. 21 1 MARET 2017 GATRA ANTARAFOTO/WAHYUPUTROA surat tagihan pajak (STP) PPN untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp 52,36 milyar. Juga STP PPN untuk masa pajak Desember 2015 sebesar Rp 26,44 milyar. Dua STP PPN dengan total nilai Rp 78 milyar ini ditandatangani Johnny Sirait selaku Kepala KPP PMA 6 pada 6 September 2016. Sehari kemudian, Johnny mengaju yang digulirkan pemerintah menjadi harapan bagi EKP menyelesaikan ma salah pajaknya. Awal September 2016, EKP memasukkan surat pernyataan har ta (SPH) sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tax amnesty. Namun, per mohonan tax amnesty EKP ditolak KPP PMA 6. Alasannya,PTEKPmasihmemiliki lain itu, KPP PMA 6 mengimbau EKP segera melunasi utang atas pembelian kacang mete pada 2014 sebesar Rp 36,87 milyar dan pembelian kacang mete pada 2015 sebesar Rp 22,40 miliar. Kantor pa jak berdalih, utang itu terjadi karena EKP membeli kacang mete dari pedagang dan pengepul yang belum dikenai PPN. Adanya program tax amnesty Nama adik ipar Presiden Jokowi disebut dalam dakwaan kasus suap petugas pajak. Jokowi memersilakan KPK mengusut siapa pun yang terlibat.Ring 1 hukum 17.indd 21 2/22/17 11:30 PM
- 3. HUKUM SUAP22 ISTIMEWA kan usulan pemeriksaan bukti permulaan atas dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan EKP. Penderitaan EKP soal pajak belum berakhir. Justru semakin ber tambah berat. Pada 20 September 2016, KPP PMA 6 mengeluarkan surat penca butan pengukuhan pengusaha kena pa jak (PKP). Bagi EKP, pencabutan PKP sama artinya dengan mematikan bisnis perusahaan. Sebab, dengan dicabutnya PKP, hak-hak pajaknya diamputasi, se perti hak mengeluarkan faktur pajak. Kala EKP diimpit persoalan pajak yang bertubi-tubi, Mohan meminta ban tuan Arif Budi Sulistyo untuk membuka pintu menghubungkan dirinya dengan para pejabat Ditjen Pajak. Jejak Arif se bagai “penghubung” dapat terlihat da lam dakwaan Mohan. Disebutkan, Arif meminta bantuan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, M. Haniv, agar ia bisa bertemu dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Lalu, Haniv meminta ban tuan Handang Soekarno untuk memfasilitasi pertemuan Arif dengan Ken. Agaknya, nama Arif sebagai adik ipar presiden mampu memuluskan perte muan antara Arif dan Ken. Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Ken di lantai 5 Gedung Ditjen Pajak, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, pada 23 September 2016. Ketika dikonfirmasi Gatra, kuasa hukum Handang, Krisna Murti, mem benarkan adanya pertemuan tersebut. Krisna mengungkapkan, kepada Ken, Arif menyampaikan persoalan pajak yang tengahdihadapiEKP.‘’Arifmenceritakan kondisi Mohan, dan meminta (saran kepada Ken --Red.) penyelesaiannya se perti apa,’’ kata Krisna kepada Hayati Nupus dari Gatra. Lantas bagaimana respons Ken atas pertanyaan Arif? ‘’Han dang enggak cerita ke saya (soal itu),’’ tu kas Krisna. Berikutnya, pada 3 Oktober Arif menelepon Mohan. Dalam kesempatan itu, Mohan curhat ke Arif soal masalah pajaknya yang masih terkatung-katung. Mohan meminta bantuan Arif menghu bungipejabatpajakyangdapatmembantu menyelesaikan masalah pajak EKP. Lalu, Mohan mengirim lewat WhatsApp dokumen- dokumen pajaknya. Begitu me nerima kiriman WhatsApp dari Mohan, Arif me n e r u s k a nn y a kepada Handang. Arif meminta dibantu dalam persoalan pajak EKP. ‘’Apa pun ke putusan Dirjen, mudah2an terbaik buat Mohan pak, Suwun,’’ tulis Arif dalam pesan WhatsApp-nya kepada Handang. ‘’Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk,’’ Handang membalas. Misi Arif sukses. Buktinya, sehari kemudian, atas arahan Ken, Haniv me merintahkan Kepala KPP PMA 6 Johnny Siraitagarmembatalkansuratpencabutan PKP PT EKP. Pada hari yang sama, KPP PMA mengeluarkan surat pembatalan seperti yang diinstruksikan Haniv. Soal adanya kiriman WA Arif kepada Han dang dibenarkan Krisna. Namun, Krisna mengaku tidak melihat langsung isi WA tersebut. ‘’Ponsel-nya sudah disita pe nyidik,’’ ia menerangkan. Satu urusan pajaknya beres, Mohan makinintensifbertemudenganHandang. SedikitnyaadatigakalipertemuanMohan dengan Handang. Dua pertemuan, pada 6 dan 10 Oktober, berlangsung di ruang kerja Handang, lantai 13 gedung Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, Mohan me minta bantuan Handang mengurus SPT- PPN-nya. Handang menyanggupinya. Pertemuan krusial terjadi pada 20 Oktober, sekitar pukul 19.00. Mereka bertemu di restoran Nippon Kan, Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan itu dihadiri Handang, Mohan, dan Siswanto selaku chief accounting EKP. Dalam pertemuan itu,MohanmenjanjikankepadaHandang akan memberikan uang 10% dari total nilai STP-PPN Desember 2014 (Rp 52,36 milyar). Terjadi negosiasi, akhirnya keduanya sepakat di angka Rp 6 milyar. Usaipertemuan,tiba-tibaHandang menerima pesan WhatsApp dari Mohan: ‘’Pak soal tadi max 6 termasuk Hnf mohon bisa diselesaikan trmksh’’. Dijawab Han dang, ‘’Siap pak segera sy selesaikan pak.” Sepekan setelah pertemuan itu, tepatnya pada 2 dan 3 November 2016, Haniv se laku Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus menandatangani surat pemba talan dua STP PPN EKP. Berikutnya, pada 17 November 2016,HandangmeneleponMohanuntuk menagih komitmen Rp 6 milyar. Mohan menyanggupi. Untuk tahap pertama, ia akan menyerahkan uang sebanyak Rp 2 milyar. Sesuai dengan kesepakatan, penyerahan dilakukan pada malam 21 November 2016, di rumah Mohan. Tran saksi ini yang kemudian berujung dengan OTT KPK. Menurut sumber Gatra, ter ulangnya kembali kasus suap petu gas pajak membuat pegawai Ditjen Arif Budi Sulistyo GATRA 1 MARET 2017 hukum 17.indd 22 2/22/17 11:30 PM
- 4. 23 1 MARET 2017 GATRA Pajak geram. Namun, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadimemintajajarannyauntuk tetap bekerja seperti biasa. ‘’Dirjen Pajak mengajak pegawainya sudah bekerja saja, kita urus tax amnesty saja,’’ ujarnya. Soal kabar bahwa OTT KPK ini berawal dari laporan Ditjen Pajak, sumber Gatra mengaku baru mendengar kabar itu. ‘’Wah, saya baru tahu,’’ ucapnya. Ketika dikonfirmasi Gatra, Ken enggan mengomentari kasus suap yang menjerat Mohan dan Handang. Berbeda dengan Ken, Haniv angkat bicara. Haniv membenarkan dirinya kenal dengan Arif. Perkenalan itu terjadi pada 2016 lalu. ‘’Kira-kira setahun lalu, saya dikenalkan teman sekolah. Teman saya bilang, ini adik iparnya presiden. Lalu kita kenalan, itu kan biasa,’’ ujarnya. Diungkapkan Haniv, Arif menge tahui dirinya bekerja di Ditjen Pajak. Karena itu, Haniv melanjutkan, wajar jika Arif meminta bantuannya untuk di kenalkan dengan para petinggi Ditjen Pajak. ‘’Mungkin dia minta pintu lewat saya,’’ ujarnya. Meski sadar digunakan Arif sebagai pintu masuk untuk bertemu dengan Ken, Haniv tak mempersoalkan hal itu. ‘’Setelah saya kenalin, saya enggak ada urusan. Kerjaan saya pun enggak pernah diintervensi Pak Dirjen. Dirjen enggak pernah manggil saya untuk me ngurus ini,’’ ia menguraikan. Haniv meyakini langkahnya meng instruksikanpembatalansuratpencabutan PKP PT EKP sudah benar. Sebab, Haniv melanjutkan, proses pencabutannya tidak sesuai dengan prosedur. PKP tidak bisa begitu saja dilakukan pembatalan. Kalau diduga ada kesalahan, harus dilakukan pemeriksaan. ‘’Kasihan WP (wajib pajak) yang tak semena-mena dicabut PKP-nya. Bayangin kalau KPP bisa seenaknya se perti itu, WP itu bisa di-bully terus setiap hari oleh orang pajak,’’ ia memaparkan. Begitu pula soal langkahnya mem batalkan dua STP PPN PT EKP yang total nilai mencapai Rp 78 milyar. Me nurut Haniv, pembatalan dilakukan ka rena ia menilai terbitnya SPT PPN itu tanpa melalui tahapan prosedur yang be nar. Ada tahapan yang dilewati. ‘’Dalam menetapkan pajak harus hati-hati. Coba ditetapkan sebegitu besar, pasti (WP) tidak bisa tidur. Apalagi ketetapan itu ditetapkan sembarangan,’’ ia menerang kan. ‘’Kita batalkan, bukan maksudnya di batalkan secara permanen.’’ Menyinggung soal isi pesan Whats App Mohan kepada Handang yang me nyebut dirinya mendapat bagian dari Rp 6 milyar, Haniv enggan berkomentar. Namun, ia menjamin tak ada negosiasi permintaan uang antara dirinya dan Mo han tentang pembatalan STP PPN. ‘’Pembatalan itu saya jamin, saya enggak adanego-negosoaluang,’’ujarnya.‘’Terus terang saja, tidak ada khawatir sama sekali di diri saya. Karena saya memang tidak terlibat di dalamnya,’’ katanya. Sementaraitu,Gatra berupayame minta konfirmasi Arif dengan menyam bangi rumahnya di Jalan Pleret Dalam, Solo, Jawa Tengah. Dari pantauan Gatra, Senin kemarin, rumah dua lantai itu sepi dan tanpa penghuni. Hanya terdengar ce ricit burung dari balik pintu pagar yang ada di belakang rumah. ‘’Sudah seminggu lebih (kosong),’’ kata Budi, warga Pleret Dalam, kepada Arif Koes Hernawan dari Gatra. Presiden Jokowi mengatakan, se mua pihak harus menghormati proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPK. Jokowi mempersilakan KPK untuk memproses hukum siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kejahatan korupsi. ‘’Kita semua menghormati proses hukum yang ada di KPK,’’ katanya. Jokowi me yakini, KPK yang tengah menangani kasus yang membelit adik iparnya itu be kerja secara profesional. ‘’Saya yakinKPK bekerja sangat profesional dalam mem roses semua kasus-kasus korupsi,’’ ujarnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pekan lalu. Wakil Ketua KPK, Saut Situ morang, mengungkapkan meski kasus suap ini menyeret nama Arif, dalam proses penyidikan kasus suap ini, KPK tidak pernah mendapat intervensi dari Istana. ‘’Tidak sama sekali. KPK tidak pernah mendapat intervensi dari mana pun, termasuk dari Presiden Jokowi,’’ ia menerangkan. Soal kemungkinan KPK akan membidik Arif sebagai calon ter sangka, Saut menjawab diplomatis. ‘’Se jauh ini dan sampai saat ini status yang bersangkutan belum berubah (masih saksi). Pimpinan belum membahas, kalau sudah bahas pasti nanti kami simpulkan,’’ ia menjelaskan. Periset Indonesian Corruption Watch, Firdaus Ilyas, mengatakan bahwa dalampengembangankasusiniKPKharus membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tak hanya Handang. Firdaus juga mengapresiasi langkah Jokowi yang mempersilakan KPK melakukan proses hukum kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus suap ini. ‘’Artinya, kerelaan presidenitubisaditindaklanjutiolehKPK tanpa takut diintervensi kepentingan-ke pentingan lain,’’ katanya. Sujud Dwi Pratisto, Aditya Kirana, Fahmy Fotaleno, dan Averos Lubis GATRANEWS/ADIWIJAYA Handang Soekarno ( tengah ) usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta hukum 17.indd 23 2/22/17 11:30 PM