Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan upah dan komponen-komponen upah menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi upah, penetapan upah minimum provinsi, komponen-komponen upah seperti upah pokok dan tunjangan, serta pemotongan-pemotongan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap gaji pekerja. Dokumen ini juga membahas mengenai peraturan mengenai tunjangan seperti
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Surat perjanjian kerja kontrak ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak. Kontrak berlaku selama waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Surat ini menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tugas karyawan, gaji dan tunjangan, cuti, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengaturan upah dan komponen-komponen upah menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi upah, penetapan upah minimum provinsi, komponen-komponen upah seperti upah pokok dan tunjangan, serta pemotongan-pemotongan yang dapat dilakukan perusahaan terhadap gaji pekerja. Dokumen ini juga membahas mengenai peraturan mengenai tunjangan seperti
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Peraturan ini mengatur tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain definisi istilah yang digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, metode pemilihan penyedia, dan sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pengadaan.
Surat perjanjian kerja kontrak ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak. Kontrak berlaku selama waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Surat ini menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tugas karyawan, gaji dan tunjangan, cuti, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi ketenagakerjaan. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBN/APBD, dan penyesuaan ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan pemutusan hubungan kerja antara UU Ketenagakerjaan dan PP Cipta Kerja. PP Cipta Kerja mengatur berbagai ketentuan baru terkait besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dalam berbagai kondisi pemutusan hubungan kerja.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan baru prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013.
2. Pengaturan baru mencakup prinsip dasar perizinan, jenis izin penanaman modal, mekanisme pengajuan permohonan, dan ketentuan lain terkait perizinan dan fasilitas pabean.
3. Dokumen ini memberikan panduan kep
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang merupakan pembaruan dari perpres sebelumnya yaitu perpres nomor 16 tahun 2018
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini dapat mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perusahaan seperti API, NIK, izin PMA, SIUP, dan lainnya.
Perjanjian kerja kontrak antara PT. Citra Mutiara Agung dan karyawan kontrak mengatur masa kerja 3 bulan, tugas dan tanggung jawab karyawan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan pemutusan hubungan kerja.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Varietas tanaman yang dilindungi harus baru, unik, seragam, dan stabil. Pemulia tanaman diberikan hak eksklusif atas varietas ciptaannya selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Undang-undang ini mengatur subjek dan ruang lingkup perlindungan, serta hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman
Dokumen tersebut membahas sumber daya alam (SDA) Indonesia, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. SDA dapat diperbaharui meliputi sumber daya nabati, hewani, dan perairan, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui mencakup bahan tambang dan energi. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan lestari.
Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu;
Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja;
persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi ketenagakerjaan. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang bersumber dari APBN/APBD, dan penyesuaan ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan pemutusan hubungan kerja antara UU Ketenagakerjaan dan PP Cipta Kerja. PP Cipta Kerja mengatur berbagai ketentuan baru terkait besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak dalam berbagai kondisi pemutusan hubungan kerja.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)Konfiantza Faza
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan baru prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013.
2. Pengaturan baru mencakup prinsip dasar perizinan, jenis izin penanaman modal, mekanisme pengajuan permohonan, dan ketentuan lain terkait perizinan dan fasilitas pabean.
3. Dokumen ini memberikan panduan kep
Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang merupakan pembaruan dari perpres sebelumnya yaitu perpres nomor 16 tahun 2018
PT. Jeklindo Consulting memberikan jasa konsultan perijinan usaha di Indonesia. Perusahaan ini dapat mengurus berbagai izin usaha dan dokumen perusahaan seperti API, NIK, izin PMA, SIUP, dan lainnya.
Perjanjian kerja kontrak antara PT. Citra Mutiara Agung dan karyawan kontrak mengatur masa kerja 3 bulan, tugas dan tanggung jawab karyawan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan pemutusan hubungan kerja.
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Varietas tanaman yang dilindungi harus baru, unik, seragam, dan stabil. Pemulia tanaman diberikan hak eksklusif atas varietas ciptaannya selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Undang-undang ini mengatur subjek dan ruang lingkup perlindungan, serta hak dan kewajiban pemegang hak perlindungan varietas tanaman
Dokumen tersebut membahas sumber daya alam (SDA) Indonesia, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. SDA dapat diperbaharui meliputi sumber daya nabati, hewani, dan perairan, sedangkan yang tidak dapat diperbaharui mencakup bahan tambang dan energi. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan lestari.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu menggali potensi dan kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya.
3. Pemerintah sebagai fasilitator berperan mendorong kemampuan masyarakat untuk
Berisi tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menjelaskan bahwa pengusaha wajib membuat PP bila mempekerjakan 10 pekerja atau lebih. PP harus disusun dengan memperhatikan saran dari wakil pekerja dan disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat.
Undang-undang ini mengatur kewajiban pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan kepada pemerintah. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan informasi tentang ketenagakerjaan ketika mendirikan, menghentikan, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Laporan tersebut digunakan pemerintah untuk menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Juklak outsourcing/ SE MENAKER NO 4 TAHUN 2013Fardalaw Labor
Surat Edaran ini menjelaskan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, mencakup persyaratan perusahaan penerima pemborongan, alur proses pelaksanaan pekerjaan, dan peran asosiasi sektor usaha dalam menetapkan alur tersebut."
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dari wakil pekerja, serta pengesahan PP oleh instansi terkait. Juga mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran PKB antara serikat pekerja dan pengusaha.
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembuatan PP oleh pengusaha dengan melibatkan wakil pekerja, syarat-syarat yang harus dimuat dalam PP, dan instansi yang berwenang mengesahkan PP sesuai dengan wilayah perusahaan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.101/MEN/VI/2004 mengatur tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Keputusan ini mengatur bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memiliki izin operasional dan mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi h
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta Kerja yang dicabut berdasarkan keputusan mahkamah konstistusi.
di terbitkan pada tanggal 30 desember 2022
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha industri di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara permohonan, penerbitan, masa berlaku, hak dan kewajiban pemegang izin usaha industri. Semua usaha industri baik mekanis maupun non mekanis wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.
Peraturan ini mengatur tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dokumen ini menjelaskan persyaratan perusahaan pemberi pekerjaan dan penerima pemborongan, jenis pekerjaan yang dapat diserahkan, serta ketentuan perjanjian dan pelaporan yang harus dipenuhi.
Infografis PP No. 35 Tahun 2021 yang berisi Pasal 2 hingga 17 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun 2021 memuat informasi mengenai ketentuan-ketentuan terkait PKWT, seperti definisi PKWT, batasan jumlah perpanjangan PKWT, ketentuan mengenai pengusaha yang memberikan PKWT, hingga ketentuan tentang upah bagi pekerja yang bekerja berdasarkan PKWT. Infografis tersebut memberikan gambaran singkat tentang regulasi PKWT yang berlaku pada tahun 2021.
Reposisi atau Deregulasi PKBL BUMN, Perlukah?Anas Ferdian
1. Tulisan ini membahas perlunya mereposisi atau mengatur ulang Peraturan Menteri BUMN mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN agar sejalan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi seperti UU Perseroan Terbatas.
2. Saat ini, penetapan sumber dana PKBL BUMN yang bersumber dari penyisihan laba bersihkurang sejalan dengan UU Perseroan Terbatas.
3. Perlu pengaturan ulang
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. ,f K[LIM
Kami ingin mengajak pembaca untuk fokus lebih dahulu pada
penguatan peran secara yuridis asosiasi sektor usaha tertentu berupa
pendelegasian penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan,
termasuk menetapkan kegiatan utama dan kegiatan penunjang.
Untuk lebih jelasnya kami kutipkan ketentuan di dalam Pasal 4
Permenakertrans RI No.l9 Tahun 2012, yakni: (1). Asosiasi sektor
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c harus
membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor
usaha masing-masing. (2). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat I
harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai
akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat 2. (3). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipergunakan
sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.
Penetapan kegiatan utama dan kegiatan penunjang tersebut di
atas perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Pemerintah (cq. Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI) apakah sama dengan yang dimaksud
dalam Pasal 17 Permenakertrans RI tersebut yang menggunakan
terrninologi "kegiatan jasa penunjangi'
Sebuah pertanyaan muncul, apakah kegiatan jasa penunjang di
dalam Pasal 17 tersebut dapat berasal dari kegiatan utama ataukah
dipastikan hanya berasal dari kegiatan penunjang saja? Penulis
berasumsi bahwa di dalam lingkup pekerjaan kegiatan utama
tidak ada ruang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan secara
pemborongan dan/atau melalui penyediaan jasa penyedia pekerja/
buruh, sehingga pekerja/buruh di lingkungan pekerjaan kegiatan
utama harus mengerjakan seluruh proses pekerjaan yang ada di
lingkungan pekerjaan kegiatan utama tersebut mulai dari A hingga Z.
Secaraumum, sebuah penetapanbiasanya dilakukan oleh institusi
atau lembaga yang masih berada dalam lingkungan Pemerintah,
BB
Anas Firdian
Corporate Legal PT. Jakarta
Industrial Estate Pulogadung
namun melalui Permenakertrans tersebut nampaknya Pemerintah,
atas hai tersebut di atas vide Pasal 4 ayat 3, mendelegasikan kepada
pihak lain non pemerintah. Bahkan ditegaskan bahwa penetapan
yang dilakukan oleh pihak lain non pemerintah tersebut dijadikan
dasar bagi perusahaan yang ingin melakukan penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerj aan melalui pemborongan pekerjaan.
Kembali muncul pertanyaan di benak penulis menyangkut
sanksi hukum yang akan diberikan kepada perusahaan manakala
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan
tidak mendasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh asosiasi
sektor usaha yang terkait, atau misalnya juga pada situasi dan kondisi
tertentu ternyata di sektor usaha tertentu belum terbentuk atau
belum memiliki asosiasi di sektor usaha tersebut maka siapakah
yang membuat dan menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan
pekerjaan sesuai sektor usaha tersebut yang menggambarkan proses
pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan
utama dan kegiatan penunjang?
Atas kemungkinan terjadinya situasi dan kondisi tersebut di
atas, penulis menyarankan kepada pihak regulator agar mempertegas
dan memperkuat posisi 1'uridis atas penetapan alur kegiatan proses
pelaksanaan pekerjaan dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada
law enforcement dan perlu tidaknya pengesahan atas penetapan
tersebut dari instansi pemerintah yang terkait (meski hal ini janggal
secara teori hukum).
Bagaimana dengan pengelolaan suatu kawasan industri?
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009
diberikan dua terminologi pihak-pihak yang terkait dengan Kawasan
Industri, yakni Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan
Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri,
sedangkan Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan dibidang usaha industri di wllayah Indonesia (vide Pasal 1).
Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP tersebut,
perusahaan yang berminat untuk membangun dan mengelola suatu
kawasan menjadi kawasan industri (Perusahaan Kawasan Industri)
berkewajiban untuk mengajukan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha
Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Sebagai Regulator, lVluttgkinkah?
enulis ingin menyampaikan suatu pandangan yang
dilatarbelakangi adanya reformasi hukum yang telah dilakukan
oleh Pemerintah, khususnya reformasi hukum di bidang
Pengelola Kawasan Lindustri
ketenagakerjaan. Hal tersebut sebagaimana dapat kita ketemukan
di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
(Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain.
keuangan negara I edisi oktobetrdesember 201 5
3. Setelah memperoleh perizinan tersebut di atas, Perusahaan
Kawasan Industri berkewajiban unruk mengaiulian Izin Lokasi
Kawasan Industri kepada: Bupati/hlikota untuk kawasan industri
yang lokasinya berada di wilayah satu kabupaten/kota, Gubernur
untuk kawasan industri yang lokasinva lintas kabupaten/kota, atau
Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kawasan industri yang
lokasinya lintas provinsi (vide Pasal 1-l).
Selanjutnya, kawasan industri diwajibkan untuk memiiiki Tata
Tertib Kawasan Industri yang memuat : a). Hak dan kewajiban
masing-masing pihak (yang dimaksud dalam ha1 ini adalah
Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam
kawasan industri tersebut); b). Ketentuan yang berkaitan dengan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi
Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan
dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c). Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait; dan d). Ketentuan lain yang
ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri (vide Pasal 21).
Ketentuan terkait Tata Tertib Kawasan Industri dijabarkan
lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 1 juncto Pasal l3 Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperind) RI No. 05/M-IND/PER1 2 I 2}l4,bahwa
Tata Tertib Kawasan Industri tersebut di atas sudah harus dibuat oleh
Perusahaan Kawasan Industri paling lambat 2 (dua) tahun sejak
memperoieh Persetujuan Prinsip (vide Pasal 11 ayat 1), pun mengenai
pokok-pokok materi yang sekurang-kurangnya dimuat di dalam Tata
Tertib Kawasan Industri dijabarkan di dalam Pasal 13 Permenperind
tersebut. Secara 1.uridis, Tata Tertib 3 Kawasan Industri ditempatkan
selayaknya sebuah aturan main bersama antara Perusahaan Kawasan
Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri (vide
Pasal22 huruf c Permenperind).
Permasalahannya, baik di dalam PP maupun Permenperind
tersebut di atas tidak mencantumkan pengenaan sanksi atas
pelanggaran terhadap Tata Tertib Kawasan Industri tersebut. Di
dalam Pasal 5 ayat t huruf b PP di atas dinyatakan bahwa Menteri
(dalam ha1 ini Menteri Perindustrian) berwenang melakukan
pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan
Industri tertentu, dan Perusahaan Industri, sedangkan di dalam
Pasal 13 ayat 4 Permenperind di atas dinyatakan bahwa Tata Tertib
Kawasan Industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian mengenai Pengelolaan Kawasan Industri dan penggunaan
lahan antara Perusahaan Pengelola Kawasan Industri / Perusahaan
Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri. Dengan demikian,
nampaknya Pemerintah menempatkan Tata Tertib Kawasan Industri
berada dibawah pay'ung ranah hukum privat atau keperdataan.
Pertanyaan datang menggelitik di benak penulis, mungkinkah daya
berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri di-'geser" kearah paprng
ranah hukum publik?
Apabila mendasarkan pada pemikiran secara analogi hukum
dengan apa yang dilakukan pemerintah selaku regulator ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan
sebagaimana diuraikan diawal penulisan di atas, penulis
berpendapat bahwa melalui semangat reformasi hukum tidak
menutup kemungkinan ditempuh langkah secara mandatori
kepada Perusahaan Kawasan Industri dan/atau melalui asosiasi
perusahaan kawasan industri, untuk dan atas nama Pemerintah dapat
memberikan sanksi kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan
Industri yang melanggar ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri.
Keberadaan kawasan industri yang sarat dengan kegiatan
keuangan negara I edisi oktoberdesember 201 5
usaha industri tidak dapat dilepaskan dari isu sosial menyangkut
ketersediaan lapangan pekerjaan, isu pencemaran lingkungan,
maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TISL). Trigger
inilah yang barangkali dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi
pemerintah selaku regulator untuk memberikan Penguatan secara
1'uridis agar daya berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri berada
dalam ranah hukum publik, sehingga diharapkan Tata Tertib
Kawasan Industri yang telah dibuat dan disusun oleh Perusahaan
Kawasan Industri tidak hanya sekedar sebagai pelengkap persyaratan
ketika Perusahaan Kawasan Industri tersebut akan mengajukan
proses memperoleh perijinan pengusahaan suatu bidang lahan untuk
kawasan industri.i,i"t
SEKILAS PT. JIEP (Persero)
herkembansan subsektor industri manufaktur di Indonesia,
pkhurornyu"di ]akarta, diikuti dengan pertumbuhan zona- zont
I industri yang secara sporadik m.rJuk di berbagai sudut wilayah
kota. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menata
kegiatan-kegiatan industri dengan upaya menyatukan pada suatu
kawasan khusus, sehingga dapat dibinakembangkan dan memberikan
manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Pulogadung merupakan pilihan utama, karena lokasinya yang
strategis serta mempunyai akses yang memadai bagi transportasi dan
distribusi ke seluruh wilayah ]akarta. Pada saat itu Pulogadung masih
berupa tanah yang tidak produktif yang sebagian besar terdiri dari
rawa-rawa. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi KDKI Jakarta
No. Ib.3/2/35i 1969 ditetapkanlah lahan seluas 500 HA sebagai lokasi
kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Pulogadung.
Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia, Kawasan Industri
puiogadung pada awalnya dikelola melalui wadah proyek, dengan
nama Proyek Industrial Estate Pulogadung milik Pemerintah Propinsi
DKI Jakarta. Sejalan dengan perkembangan arus penanaman modal di
Indonesia yang meningkat, khususnya di DKI lakarta, maka lingkup
kerja Proyek Industrial Estate Pulogadung semakin kompleks. Dan
untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri,
Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian diri, baik dari
segi keiembagaan maupun permodalannya.
Pada tanggal 26 Juni 1973 dibentuklah PT. Persero ]akarta
Industrial Estate Pulogadung (PT IIEP) yang menggantikan Proyek
Industrial Estate Pulogadung dengan Akta Notaris Abdul Latief No.
127 tahrn 1973. Adapun Penyertaan modal Negara RI pada PT IIE|
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1973 dan Surat
Gubernur Propinsi KDKI |akarta No. D.V-a.3/2/36l73. Sampai saat ini
komposisi pemegang saham PT. JIEP adalah 5070 Negara RI dan 50%
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran
Dasar, terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Di Luar Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ]akarta Industrial
Estate Pulogadung atau disingkat PT. }IEP (Persero) No. 25 tanggal 16
Oktober 2009,yangtelah disahkan oleh Menteri Hukum dan FIAM RI
berdasarkan Surat Keputusannya AHU-AH.01.10-21 151 Ianggal 24
November 2009, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, S'H
sebagai pengganti B.R.AY Mahyastoeti Notonogero, S.H, Notaris di
Iakarta.
83