Dokumen tersebut membahas pengaruh fungsi kepemimpinan, motivasi, dan disiplin terhadap kompetensi, etos kerja, dan kinerja personel kepolisian di Polsek Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi kinerja melalui peningkatan etos kerja dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti kepemimpinan, motivasi, disiplin, kompetensi dan etos kerja. Metode penelitian menggunakan sampling pro
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024bagusajja53
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk
Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024bagusajja53
ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pengguna dan penanggung jawab rumah jabatan serta rumah dinas dilingkungan SPN Polda Kep. Babelpersonel yang ditunjuk harus menjaga kebersihan, kerapian dan merawat rumah dinas yang ditempati ORGANISASI POLRI MATERI PENDIDIKAN DIKTUKBA POLRI TA 2024 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk
Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
• ASN sangat berperan dalam meningkatkan Government Effectiveness Index (GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).
• Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan IEP
• Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka IEP Indonesia harus menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
LIMA FAKTOR PENDORONG TINGKATKAN GEI/IEP:
1. Tingkatkan Mutu Layanan Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan kepercyaan publik pada Pemerintah dan pada ASN.
Individu berintegritas adalah :
1. Individu yang memahami peran nya, misalnya peran seorang ASN : guru, dosen, peneliti, jaksa, auditor, dll. Tidak dapat dicampuradukkan
2. Individu berintegritas mempunyai kemampuan nalar yang baik untuk melakukan self examination, forethought,intensionalitas, dan self regulator.
3. Individu yang berintegritas mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan nilai-nilai dasar Integritas setelah melalui proses secara kognitif dan afektif menjadi perilaku dan tindakan tertentu.
PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
1. KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
2. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
3. Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Sosio-kultural PNS dalam konteks kepekaan gender merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai. Riset ini menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi sosiokultural ASN dalam perspektif
gender pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan desk riset secara kualitatif,
dengan dua aspek indikator, yakni representasi gender pada jabatan struktural dan persepsi para pimpinan tinggi.
This study used desk research qualitatively using two indicators, which were the gender representation on structural
positions and the percaptions of the leaders Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan pada
jabatan struktural di kaltim secara umum masih rendah, dan representasi perempuan lebih tinggi pada wilayah
perkotaan dibanding daerah Kabupaten, serta semakin tinggi level eselon, maka semakin rendah representasi
gender. Persepsi para pimpinan tinggi menunjukkan bahwa tingkat urgensitas pengembangan kompetensi ASN
dirasa sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kompetensi terkait kepekaan gender. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum diklat PNS, melakukan perbaikan
kelembagaan dan mekanisme seleksi dan promosi, melalui kebijakan dan regulasi dalam pengangkatan jabatan
pimpinan tinggi, serta diseminasi perspektif gender secara kontinyu
Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengarus-utamaan Gender (PUG), kepekaan gender
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
• ASN sangat berperan dalam meningkatkan Government Effectiveness Index (GEI)/Indeks Efektifitas Pemerintah (IEP).
• Jika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu meningkatkan IEP
• Untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 5 Tahun kedepan, maka IEP Indonesia harus menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
LIMA FAKTOR PENDORONG TINGKATKAN GEI/IEP:
1. Tingkatkan Mutu Layanan Publik,
2. Perbaiki Mutu SDM ASN,
3. Turunkan intervensi politik dalam Manajemen SDM-ASN,
4. Tingkatkan kemampuan JPT dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik,
5. Tingkatkan kredibilitas dan kepercyaan publik pada Pemerintah dan pada ASN.
Individu berintegritas adalah :
1. Individu yang memahami peran nya, misalnya peran seorang ASN : guru, dosen, peneliti, jaksa, auditor, dll. Tidak dapat dicampuradukkan
2. Individu berintegritas mempunyai kemampuan nalar yang baik untuk melakukan self examination, forethought,intensionalitas, dan self regulator.
3. Individu yang berintegritas mempunyai kemauan yang kuat untuk menjadikan nilai-nilai dasar Integritas setelah melalui proses secara kognitif dan afektif menjadi perilaku dan tindakan tertentu.
PERAN KEPALA DAERAH (+PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMDA & PEMBINAAN ASN
1. KDh selaku PPK yang mangangkat/memberhentikan ASN. (Pasal 7 UU ASN)
2. ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK. (Pasal 11 huruf a UU ASN)
3. Kepala daerah mempunyai tugas KDh bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Sosio-kultural PNS dalam konteks kepekaan gender merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap pegawai. Riset ini menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi sosiokultural ASN dalam perspektif
gender pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan desk riset secara kualitatif,
dengan dua aspek indikator, yakni representasi gender pada jabatan struktural dan persepsi para pimpinan tinggi.
This study used desk research qualitatively using two indicators, which were the gender representation on structural
positions and the percaptions of the leaders Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan pada
jabatan struktural di kaltim secara umum masih rendah, dan representasi perempuan lebih tinggi pada wilayah
perkotaan dibanding daerah Kabupaten, serta semakin tinggi level eselon, maka semakin rendah representasi
gender. Persepsi para pimpinan tinggi menunjukkan bahwa tingkat urgensitas pengembangan kompetensi ASN
dirasa sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kompetensi terkait kepekaan gender. Hal ini
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum diklat PNS, melakukan perbaikan
kelembagaan dan mekanisme seleksi dan promosi, melalui kebijakan dan regulasi dalam pengangkatan jabatan
pimpinan tinggi, serta diseminasi perspektif gender secara kontinyu
Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengarus-utamaan Gender (PUG), kepekaan gender
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
PENGARUH FUNGSI KEPEMIMPINAN.pptx
1. PENGARUH FUNGSI KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN
TERHADAP KOMPETENSI DAN ETOS KERJA SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA KAPOLSEK
( SURVEY PADA KINERJA KAPOLSEK JAWA BARAT)
2. LATAR BELAKANG MASALAH
Landasan Normative
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);
Undang-Undang No 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Peraturan Kapolri No 11 Tahun 2016 tentang pembetukan peraturan kepolisian
3. TUPOKSI
Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan
yang berada di bawah Kapolres.
Tugas
Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah
hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi
1.pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan,
pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan
surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2.penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
3.penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
4.penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5.penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7.pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8.penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
9.penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
10.pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek
4. DATA EMPIRIS
JUMLAH POLRES DI JAWA BARAT
1. Polrestabes Bandung
2. Polres Bandung
3. Polresta Bogor Kota
4. Polres Bogor
5. Polres Cirebon Kota
6. Polres Cirebon
7. Polres Indramayu
8. Polres Kuningan
9. Polres Majalengka
10. Polres Cimahi
11. Polres Purwakarta
12. Polres Karawang
13. Polres Tasikmalaya Kota
14. Polres Tasikmalaya
15. Polres Garut
16. Polres Sumedang
17. Polres Sukabumi Kota
18. Polres Sukabumi
19. Polres Subang
20. Polres Ciamis
21. Polres Cianjur
22. Polres Banjar Kota
5. latar Belakang Masalah
Landasan Empiris
Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah
kecamatan yang berada di bawah Kapolres, Polsek merupakan ujung
tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri
lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sebagai ujung tombak Polri, kinerja yang prima tentunya sangat
diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-
tugas dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kepolisian di kewilayahan yang
diembannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan kinerja
Polsek di segala fungsi sesuai dengan keberadaan masing-masing unsur
yang terdapat pada struktur organisasi Polsek dan tugas pokoknya.
6. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Belum optimalnya pemahaman personel kepolisian terhadap pentingnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum Optimalnya sikap dan perilaku personel kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum optimalnya daya tanggap personel kepolisian dalam merespon masyarakat.
4. Adanya kelemahan sistem monitoring dan evaluasi pada penilaian kinerja personel kepolisian .
5. Kompetensi personel kurang menunjang dalam melakukan pelayanan, hal ini terlihat dari personel kepolisian yang
kurang memahami sistem prosedur atau aplikasi yang baru.
6. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan seperti jaringan yang bermasalah dan kurangnya
jumlah peralatan komputer.
7. Kemampuan individu personel kepolisian yang berbeda-beda menimbulkan waktu penyelesaian yang berbeda
8. Karakteristik pekerjaan yang belum sepenuhnya dimengerti oleh personel kepolisian pelayanan
9. Kondisi yang tercipta dalam pekerjaan dirasakan kurang kondusif
10. Kinerja belum optimal, dalam hal ini keterbatasan kemampuan dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Image masyarakat terhadap personel kepolisian pelayanan yang masih belum optimal
12. Belum tumbuhnya kesadaran bahwa aparat adalah pelayan masyarakat
13. Etos kerja sumber daya manusia masih belum optimal;
14. Motivasi sumber daya manusia masih belum optimal;
15. Kepemimpinan visioner belum diterapkan dengan baik dalam mendorong motivasi kerja
16. Pimpinan kurang memotivasi personel kepolisian
7. Grand
Theory
Middle
Range
Theory
Optimalisasi Kinerja
Etos Kerja
Fungsi kepemimpinan,Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kompetensi, Etos kerja ,
dan Optimalisasi kinerja personel kepolisian
Fungsi
Kepemimpinan
Teori Manajemen SDM
Dessler 2007, Goleman dan Daniel
(2000),Mondy (2008), Randall dan
(2002),
Prilaku organisasi dan
Kinerja organisasi
Luthan et al 2005, Yukl 2006, As’ad
2008, Goleman et al.2000, Kreitner et
al.2003, Baker et al. 1998, Gomes
2003 .
Keterangan:
Alur landasan teori dalam cakupan penelitian
Alur balik melengkapi dan memprakasai teori
.
Gambar. Landasan Teori Yang Membangun Kerangka Pemikiran Penelitian
Teori Manajemen dan Teori Organisasi
David (2001), Luthan (2005) Kreitner (2003), Robins (2007) dan Hunger (2004).,
Kompetensi
Substance
Theory /
Applied
theory Motivasi Kerja Disiplin Kerja
8. PARADIGMA PENELITIAN
Fungsi Kepemimpinan
Fungsi Intruksi
Fungsi Konsultasi
Fungsi Partisipasi
Fungsi Delegasi
Fungsi pengendalian
(Veithzal Rivai (2004: 53-56)
Motivasi Kerja
Kebutuhan untuk Berprestasi
Kebutuhan untuk
pertemanan
Kebutuhan untuk kekuiasaan
(Mc. Clelland) Marwansyah
(2003:1590)
KINERJA PEGAWAI (
Z)
Kepemimpinan
Orientasi Pelayanan
Komunikasi
Pengendalian Emosi
Integritas
Empati
Komitmen
Inisiatif
Disiplin
Kerjasama
Penilaian Perilaku
Kerja
Peraturan Kapolri No
11 Tahun 2016
DISIPLIN KERJA
Disiplin Preventif
Disiplin Korektif
Disiplin Progresif
Mathis dan Jackson (2002 :
317)
Kompetensi
Motif (Motives)
Sifat (Trait)
Konsep diri (Self Concept)
Pengetahuan (Knowledge)
Keterampilan (Skil)
(Spencer and Spencer
dalam Veithzal Rivai,
2009:306)
Etos Kerja
1. Sikap Disiplin
2. Tanggungjawab
3. Sikap Kejujuran
4. Sikap Rasional
5. Prakarsa
6. Kerjasama
Anoraga dalam Novliadi
(2009: 5)
Robbins et al. 2007, Kreitner et
al.2003, Luthans et al. 2005, Harris
et al. 2000, Cascio et al. 20035,
Hunger et al. 2004, McClelland
(2005, Randall et al.
McClelland (2008), ERG Aldefer (2003) ,
Herzberg (1999) , Yukl (2010), Dessler (2004),
Robbins et al (2009), Matteson et al (2007),
Luthans (2005), Mangkunegara (2005), Collins et
al pada Sinamo (2002), Mathis (2006)Jansen
Sinamo (2009), Toto Tasmara (2002), Sinungan
(2000),
Luthans et al (2005),
Indriantoro (1995), Mathis et
al (2006), Dessler et al (2009),
Gomes (2005), Meyer et al
(2000), Sentosa (2003), Kaplan
et al (2001),Tjiptono et al
(2003),
9. OBJEK,TEMPAT ,WAKTU,DAN METODE PENELITIAN
OBJEK PENELITIAN :
PENGARUH FUNGSI KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN TERHADAP KOMPETENSI DAN ETOS
KERJA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA personel kepolisian
TEMPAT PENELITIAN :
POLSEK SE JAWA BARAT
WAKTU PENELITIAN :
Penelitian diselesaikan dalam jangka waktu 6 ( enam) bulan yang dilakukan menurut tahapan
penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian sampai
dengan seminar hasil penelitian.
METODE PENELITIAN :
Teknik sampling yang menggunakan Proporsionale cluster Random Sampling
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif, yaitu; Mengumpulkan
,mengolah,menyajikan data, menganalisis data dan melakukan pengujian hipotesis, serta
mengambil kesimpulan dan saran-saran dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan alat
analisis jalur.