Implementasi nilai-nilai Pancasila di era pasca reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila sebagai falsafah negara seakan mulai tersingkir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila di tengah
Implementasi pancassila dalam kebijakan negaraVidya Fertika
Dokumen tersebut membahas implementasi Pancasila di Indonesia dalam empat bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara diharapkan memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai-nilai budaya bangsa.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa pendapat mengenai penyebab korupsi yang semakin merajalela di era reformasi. Pertama, karena kecerdasan intelektual petinggi negara tidak disertai moral sehingga mereka semakin tidak malu melakukan korupsi. Kedua, sistem politik transaksional dan biaya tinggi mendorong petinggi negara melakukan korupsi untuk mencari keuntungan. Ketiga, kegagalan supremasi hukum
Teks tersebut membahas tentang demokrasi dan peran generasi muda dalam menjalankannya. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan mengawasi pemerintah. Sekolah juga ditekankan sebagai tempat penting untuk menanamkan budaya demokrasi, misalnya melalui pemilihan OSIS secara demokratis.
Makalah ini membahas tentang prilaku menyimpang korupsi. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Desentralisasi berpotensi meningkatkan korupsi karena memberi kesempatan baru bagi birokrat daerah. Sebab utama terjadinya korupsi antara lain konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan h
Tap MPR No. VI/2001 dan PP No. 42/2004 telah mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan etika bagi PNS. Namun, masih diperlukan RUU EPN untuk mengatur etika secara lebih komprehensif dan mengacu pada aturan TAP MPR. RUU ini perlu mengatur etika secara substantif untuk seluruh penyelenggara negara.
Implementasi nilai-nilai Pancasila di era pasca reformasi masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila sebagai falsafah negara seakan mulai tersingkir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila di tengah
Implementasi pancassila dalam kebijakan negaraVidya Fertika
Dokumen tersebut membahas implementasi Pancasila di Indonesia dalam empat bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara diharapkan memperhatikan kepentingan rakyat dan nilai-nilai budaya bangsa.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa pendapat mengenai penyebab korupsi yang semakin merajalela di era reformasi. Pertama, karena kecerdasan intelektual petinggi negara tidak disertai moral sehingga mereka semakin tidak malu melakukan korupsi. Kedua, sistem politik transaksional dan biaya tinggi mendorong petinggi negara melakukan korupsi untuk mencari keuntungan. Ketiga, kegagalan supremasi hukum
Teks tersebut membahas tentang demokrasi dan peran generasi muda dalam menjalankannya. Demokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan mengawasi pemerintah. Sekolah juga ditekankan sebagai tempat penting untuk menanamkan budaya demokrasi, misalnya melalui pemilihan OSIS secara demokratis.
Makalah ini membahas tentang prilaku menyimpang korupsi. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Desentralisasi berpotensi meningkatkan korupsi karena memberi kesempatan baru bagi birokrat daerah. Sebab utama terjadinya korupsi antara lain konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan h
Tap MPR No. VI/2001 dan PP No. 42/2004 telah mengatur tentang etika kehidupan berbangsa dan etika bagi PNS. Namun, masih diperlukan RUU EPN untuk mengatur etika secara lebih komprehensif dan mengacu pada aturan TAP MPR. RUU ini perlu mengatur etika secara substantif untuk seluruh penyelenggara negara.
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Ceramah membahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai prestasi bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak serta meningkatkan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan."
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar negara karena merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa rakyat serta disepakati pada 1945.
Pancasila merupakan sistem etika yang bersumber dari kehidupan masyarakat multietnis di Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila mengatur perilaku politikus dan penyelenggara negara serta menjadi pedoman penyusunan peraturan. Pancasila juga memberikan orientasi bagi warga negara dalam berinteraksi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
Makalah ini membahas tentang ideologi dunia sebagai etika politik. Terdapat empat bab yang membahas tentang pengertian ideologi, etika politik, macam-macam ideologi dunia seperti komunisme dan kapitalisme, serta bagaimana Pancasila sebagai etika politik di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diimplementasikan secara universal demi tercapainya tujuan negara yang adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber pengenal, asal, dan nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalsuradi46
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam berbagai bid
Makalah ini membahas pandangan kaum muda kampus terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif Pancasila. Pembahasan mencakup upaya efektif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah dan memberantas korupsi, dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti keteladanan dan menjauhi penyalahgunaan kekuasaan.
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Ceramah membahas pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai prestasi bangsa. Diperlukan upaya bersama untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak serta meningkatkan sumber daya manusia berwawasan kebangsaan."
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar negara karena merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa rakyat serta disepakati pada 1945.
Pancasila merupakan sistem etika yang bersumber dari kehidupan masyarakat multietnis di Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila mengatur perilaku politikus dan penyelenggara negara serta menjadi pedoman penyusunan peraturan. Pancasila juga memberikan orientasi bagi warga negara dalam berinteraksi di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
Makalah ini membahas tentang ideologi dunia sebagai etika politik. Terdapat empat bab yang membahas tentang pengertian ideologi, etika politik, macam-macam ideologi dunia seperti komunisme dan kapitalisme, serta bagaimana Pancasila sebagai etika politik di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diimplementasikan secara universal demi tercapainya tujuan negara yang adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai sumber pengenal, asal, dan nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalsuradi46
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Pancasila diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai paradigma dalam berbagai bid
Makalah ini membahas pandangan kaum muda kampus terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dari perspektif Pancasila. Pembahasan mencakup upaya efektif untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam mencegah dan memberantas korupsi, dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti keteladanan dan menjauhi penyalahgunaan kekuasaan.
Similar to Penerapan Pancasila dan Permasalahan Korupsi pt 12. (20)
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
3. Pancasila menjadi prinsip moral bangsa Indonesia
moralitas bangsa menentukan arah masa depan
Pancasila merupakan etika sosial bangsa indonesia
A B O U T 0 1
5. 2
lembaga
*(kpk)
Lembaga menjadi
aktor penyelenggara
dan pelaksanaan
kehidupan
bernegara
K E R A N G K A P E N E G A K A N 0 3
1
Hukum
Pembuatan hukum
sesuai prinsip moral
pancasila
Hukum berguna
menjadi pengawal
dan pagar praktek
kehidupan bangsa
3
praktek
Praktek yang
berdasar pada
keasadaran akan
moralitas individu
dan pancasila
sebagai etika sosial
6. Betrayal of trust
Abuse of Power
Material Benefit
Corrupt the
system
Tahapan tindakan korupsi merusak sistem dan kebijakan
pembangunan nasional
P E R S O A L A N
K O R U P S I
0 4
7. D A M P A K K O R U P S I 0 5
Distribusi ekonomi
(sumberdaya,
pembangunan) yang
tidak merata
Diskriminasi
penegakan Hukum
Karakter sosial dan
budaya korup.
Kebijakan Politik
menguntungkan elit
dan korporat
(oligarkis)
8. H A M B A T A N P E N E G A
K A N A T A S K O R U P S I
0 6
Low visibilty and
complecity
peraturan, deteksi, sikap lembaga dalam kondisi
sosial budaya
Elit Korupter
relasi kuasa dan masalah negara transisi demokrasi
political will
Anti korupsi bukan prioritas pemerintah dan
kebijakan