Serikat buruh membatalkan aksi Mayday 2020 di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta karena pandemi Covid-19. Mereka menuntut pemberian THR penuh dan penghentian pekerjaan bagi yang bekerja di perusahaan yang masih beroperasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pembatalan aksi ini dan menyarankan dialog antara buruh dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb..
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ”DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP POLITIK”.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Raha, Desember 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 1
C. Tujuan........................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................ 3
1. Pengetian Globalisasi.............................................................................. 3
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia................... 4
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi
Dampak Globalisasi.................................................................................. 8
BAB III PENUTUP..................................................................................... 10
A. Kesimpulan.......................................................................................... 10
B. Saran.............................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 11
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengingatkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan, dan jika tidak mampu karena dampak pandemi, perusahaan wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk menetapkan waktu baru pemberian THR paling lambat 1 hari sebelum hari raya serta melaporkannya ke Dinas Tenaga Ker
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb..
Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul ”DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP POLITIK”.
Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.
Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.
Raha, Desember 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 1
C. Tujuan........................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................ 3
1. Pengetian Globalisasi.............................................................................. 3
2. Dampak Globalisasi Terhadap Bidang Politik Di Indonesia................... 4
3. Langkah Langkah Yang Perlu Diambil Indonesia Dalam Menghadapi
Dampak Globalisasi.................................................................................. 8
BAB III PENUTUP..................................................................................... 10
A. Kesimpulan.......................................................................................... 10
B. Saran.............................................................................................. 10
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 11
Peraturan ini mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh BUMN untuk membantu usaha kecil dan masyarakat. BUMN diwajibkan membentuk unit khusus untuk mengelola program-program tersebut dengan menyalurkan pinjaman dan bantuan dari dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN. Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan program, sumber dana, batasan pinjaman dan bentuk bantuan.
Surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengingatkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan, dan jika tidak mampu karena dampak pandemi, perusahaan wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk menetapkan waktu baru pemberian THR paling lambat 1 hari sebelum hari raya serta melaporkannya ke Dinas Tenaga Ker
Perjanjian kerja sama ini membahas kerja sama antara SMK Negeri 2 Blitar dengan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa SMK Negeri 2 Blitar. Perjanjian ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tenaga pengajar dan pembimbing, biaya pelaksanaan, hak dan kewajiban kedua pihak, serta jangka waktu perjanjian.
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptxssuser461734
PT Megaprima Persada memberikan penghargaan CSR Award III 2020 untuk program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan ini memberikan bantuan fasilitasi asuransi kesehatan BPJS untuk warga pra sejahtera tahun 2018-2020 dan menandatangani MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan mata pencaharian warga setelah tambang beroperasi, seperti budidaya ikan, ternak kelinci, dan usaha mikro.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguatan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda;
(2) Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster yaitu klaster perkantoran, keluarga, dan Pilkada;
(3) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus mensosialisasikan pentingny
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...Imam Prastio
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong investasi, UMKM, dan proyek strategis nasional.
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 fareliaariska
Dokumen tersebut membahas implementasi kebijakan pajak penghasilan pasal 21 selama pandemi Covid-19 di provinsi Surabaya. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp200 juta per tahun agar daya beli tetap terjaga. Kebijakan ini berlaku untuk sektor-sektor tertentu dan hanya berlaku selama enam bulan.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (.pptxhendra166030
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Toba Samosir, termasuk dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban perusahaan, pelaporan, serta kategori UMKM yang akan dibina."
1. Kasus Covid-19 di Indonesia masih meningkat dan telah melewati 100 ribu kasus.
2. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat pandemi, dengan potensi peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
3. Pemerintah dan regulator telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk merespons dampak ekonomi Covid-19 seperti insentif, relaksasi, dan stimulus.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020Arif Efendi
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Peraturan Pemerintah tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19. Fasilitas pajak tersebut bertujuan untuk mendukung sumbangan masyarakat, tenaga kesehatan, produksi alat kesehatan, dan stabilitas pasar saham dalam penanganan Covid-19. Dokumen tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup fasilitas pajak yang diberikan serta kew
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid-19, termasuk upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, kesiapan daerah menghadapi transisi, serta kunjungan kerja Menko PMK ke beberapa provinsi untuk mengecek implementasi protokol kesehatan.
Pembangunan Ekonomi Sosial berbasis Wilayah oleh M. Arifin PurwakanantaMohArifinPurwakanant
Dokumen tersebut membahas gagasan pembangunan ekonomi sosial berbasis wilayah selama masa pembatasan sosial akibat krisis Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Ide utama adalah membangun ketahanan masyarakat secara mental spiritual dan produktivitas, serta sistem sosial ekonomi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menopang berbagai sektor produksi.
Perjanjian kerja sama ini membahas kerja sama antara SMK Negeri 2 Blitar dengan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) siswa SMK Negeri 2 Blitar. Perjanjian ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tenaga pengajar dan pembimbing, biaya pelaksanaan, hak dan kewajiban kedua pihak, serta jangka waktu perjanjian.
200615 Bahan presentasi Kukar CSR Award III 2020 OK.pptxssuser461734
PT Megaprima Persada memberikan penghargaan CSR Award III 2020 untuk program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan ini memberikan bantuan fasilitasi asuransi kesehatan BPJS untuk warga pra sejahtera tahun 2018-2020 dan menandatangani MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan mata pencaharian warga setelah tambang beroperasi, seperti budidaya ikan, ternak kelinci, dan usaha mikro.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguatan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda;
(2) Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster yaitu klaster perkantoran, keluarga, dan Pilkada;
(3) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terus mensosialisasikan pentingny
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Ke...Imam Prastio
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong investasi, UMKM, dan proyek strategis nasional.
Artikel Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 fareliaariska
Dokumen tersebut membahas implementasi kebijakan pajak penghasilan pasal 21 selama pandemi Covid-19 di provinsi Surabaya. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp200 juta per tahun agar daya beli tetap terjaga. Kebijakan ini berlaku untuk sektor-sektor tertentu dan hanya berlaku selama enam bulan.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (.pptxhendra166030
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Toba Samosir, termasuk dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban perusahaan, pelaporan, serta kategori UMKM yang akan dibina."
1. Kasus Covid-19 di Indonesia masih meningkat dan telah melewati 100 ribu kasus.
2. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami kontraksi akibat pandemi, dengan potensi peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
3. Pemerintah dan regulator telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk merespons dampak ekonomi Covid-19 seperti insentif, relaksasi, dan stimulus.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020Arif Efendi
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas Peraturan Pemerintah tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19. Fasilitas pajak tersebut bertujuan untuk mendukung sumbangan masyarakat, tenaga kesehatan, produksi alat kesehatan, dan stabilitas pasar saham dalam penanganan Covid-19. Dokumen tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup fasilitas pajak yang diberikan serta kew
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait adaptasi kebiasaan baru selama pandemi Covid-19, termasuk upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi, kesiapan daerah menghadapi transisi, serta kunjungan kerja Menko PMK ke beberapa provinsi untuk mengecek implementasi protokol kesehatan.
Pembangunan Ekonomi Sosial berbasis Wilayah oleh M. Arifin PurwakanantaMohArifinPurwakanant
Dokumen tersebut membahas gagasan pembangunan ekonomi sosial berbasis wilayah selama masa pembatasan sosial akibat krisis Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Ide utama adalah membangun ketahanan masyarakat secara mental spiritual dan produktivitas, serta sistem sosial ekonomi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menopang berbagai sektor produksi.
The document reports on an ongoing outbreak of foot and mouth disease in Indonesia. Weekly follow up reports will be submitted. The outbreak started on April 12, 2022 and has affected cattle in 4 districts of East Java Province and in Aceh Province. Over 34,000 cattle have been affected with some deaths reported. Illegal animal movement is suspected as the main source of infection. Vaccination will be the main control measure used to address the outbreak.
1. The document announces an OSS Indonesia September recruitment by Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. for various positions at OSS Indonesia's detection center, smelting project department, public and auxiliary projects, lime plant, and coal gas sections.
2. Over 100 positions are listed with requirements and salary ranges provided for each, such as direct reading spectroscopists, chemical analysts, engineers, electricians, welders, security officers, and more.
3. Xiangshui Shenlong Foreign Labor Cooperation Co., Ltd. is the only authorized recruitment agency for this process and does not charge any fees to applicants.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
This document lists 16 illegal peer-to-peer lending platforms in Indonesia. It provides details such as the platform name, developer information, email addresses, physical addresses, and websites/apps associated with each platform. The platforms offer personal loans to users and some operate illegally without proper licensing.
1. 1
NOTA DINAS
Kepada : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1751/-1.862.82
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Pembatalan Aksi Mayday (Hari Buruh) 2020 oleh Serikat Buruh /
Pekerja di Ibukota Jakarta
Dengan hormat, berdasarkan hasil monitoring dan koordinasi lapangan
sehubungan dengan rencana pelaksanaan Aksi Mayday (Hari Buruh) oleh Serikat
Buruh/Pekerja di Ibukota Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, bersama ini
dilaporkan sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Berdasarkan Press Release (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) MPBl tgl 24
April 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nea Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban yang intinya
MEMBATALKAN Aksi Besar Besaran MPBI di seluruh Indonesia.
B. Surat DPP FSPMI Nomor 02391/Org/DPPFSPMI/lV/2020 tanggal 27 April
2020 hal : Pembatalan Aksi FPSMI yang ditujukan kepada Bapak Kapolri dan
Bapak Kapolda yang ditandatangani DPP Federasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSPSI) Presiden Ir. H. Said Iqbal dan Sekjen Ridem Hata Azis, SH.
C. Surat DPP KSPSI Nomor Org.062/DPP/KSPSI/lV/2020 tanggal 28 April 2020
hal : Instruksi Mayday 2020 kepada DPD, DPC dan PUK FSPA KSPSI se
Indonesia
II. FAKTA
A. Sehubungan dengan pemberitahuan diatas dan rencana aksi Mayday
(Peringatan Hari Buruh) 2020 oleh seluruh elemen Serikat Buruh dan Pekerja
serentak di Indonesia dalam rangka tuntutan Tolak RUU Cipta Kerja (Omnibus
Law), Tolak PHK dan Tolak Pemotongan THR maka Aksi Mayday dinyatakan
batal atau ditiadakan karena beberapa alasan diantaranya yakni Pelaksanaan
Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Masih Terjadinya Wabah
Virus Corona, Himbauan Kapolri Pelarangan Melakukan Aktivitas Politik,
Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan lainnya.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2. 2
B. Pihak Serikat Buruh dan Pekerja akan merubah atau mengganti Aksi Mayday
dengan Acara Bhakti Sosial seperti Pembagian Sembako atau Bantuan Sosial
bagi Buruh / Pekerja yang terdampak WFH atau PSBB serta melakukan
kegiatan yang bersifat keagamaan atau reliji dibeberapa lokasi yang dikoordinir
oleh MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja lainnya.
C. Namun terkait dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 tersebut
pihak MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja lainnya menuntut diberikannya THR
(Tunjangan Hari Raya) 2020 bagi seluruh buruh/pekerja oleh pihak
Perusahaan/Pengusaha yakni tanpa ada pemotongan atau pengurangan
dengan alasan apapun bahkan pihak MPBI dan Serikat Buruh/Pekerja
mendesak adanya pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan oleh Tim
Auditor Publik yang dimediasi oleh pihak Pemerintah untuk membuktikan
kebenaran laporan keuangan terkait dengan pembayaran THR tersebut. pihak
Serikat Buruh/Pekerja meminta agar buruh/pekerja yang masih bekerja karena
pabriknya masih beroperasi agar segera dihentikan atau diliburkan sebab
sangat rentan atau rawan tertular wabah virus corona bahkan ada laporan yang
sudah terkena wabah virus
D. Dengan dibatalkannya Aksi Mayday maka pihak Serikat Buruh/Pekerja pada
tanggal 1 Mei 2020 akan memasang Spanduk dibeberapa lokasi
Perusahaan/Pabrik terutama di Gedung DPR MPR RI dengan seizin pihak
Kepolisan yang bertuliskan :
1. MAYDAY 2020 DUNIA BARU TANPA PENINDASAN
2. MAYDAY 2020
a. Galang Dana Untuk Kesehatan dan Pangan
b. Tolak Omnibus Law
c. Tolak PHK Dampak Covid 19
d. Bayarkan THR dan Rumahkan Buruh dengan Upah Penuh
III. SARAN DAN MASUKAN
A. Dengan pembatalan atau peniadaan Aksi Mayday 2020 oleh Elemen
Buruh/Pekerja di seluruh wilayah Indonesia termasuk Ibukota Jakarta dapat
memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif dalam pelaksanaan
PSBB untuk memutus mata rantai penularan wabah virus corona.
B. Selain itu dalam suasana Bulan Suci Ramadhan 1441 H / 2020 M disaat
seluruh Umat Islam di Seluruh Dunia termasuk di Indonesia maka pelaksanaan
Aksi Mayday tersebut akan menimbulkan stigma negatif bagi Umat Islam
karena kesucian Bulan Ramadhan harus diisi dengan aktivitas ibadah dan
aktivitas sosial lainnya serta tidak boleh melakukan aksi yang dapat
membatalkan Ibadah Puasa.
C. Pembatalan Aksi Mayday 2020 juga dimungkinkan untuk menghindari
terjadinya aksi susupan atau provokasi dari kelompok atau golongan tidak
bertanggungjawab yang ingin menimbulkan terjadinya chaos (kerusuhan)
disaat Aksi Buruh/Pekerja tersebut terutama dalam pelaksanaan PSBB di
beberapa kota di Tanah Air.
D. Terkait dengan tuntutan para Serikat Buruh/Pekerja agar THR 2020
dibayarkan seluruhnya atau tanpa potongan mungkin tentu akan timbulkan
problematika bagi pemilik usaha/perusahaan karena dampak dari wabah virus
corona serta pelaksanaan WFH dan PSBB telah mengurangi produktifitas
serta profit sehingga mengurangi pemasukan yang secara langsung
berdampak pada pemberian deviden bagi pemodal maupun Bonus/ THR bagi
karyawannya.
3. 3
E. Guna mengurangi atau menghilangkan terjadinya konflik sosial antara pihak
Buruh/Pekerja dengan Pemilik Usaha/Perusahaan maka perlu dilakukan dialog
atau komunikasi bersama yang dimediasi pihak Pemerintah dengan
melibatkan Akademisi dan pihak terkait lainnya agar menghasilkan
kesepakatan bersama serta dapat diterima semua pihak demi terjalinnya
keharmonisan dan suasana kondusif di Tanah Air termasuk Ibukota Jakarta
terutama dalam pembahasan regulasi dibidang ketenagakerjaan,
kesejahteraan sosial maupun perbankan/keuangan.
Demikian disampaikan laporan pendahuluan, mohon sebagai bahan dan arahan.
Jakarta, 30 April 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta,
Drs. Taufan Bakri, M.Si.
NIP 196406301993031006
Tembusan :
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. 1
Lampiran : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Nomor 1751/-1.862.82
Tanggal 30 April 2020