Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan infrastruktur fisik di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Tujuannya adalah mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjuk
Proposal kegiatan maulid nabi Muhammad SAW 1437H/2015andri setiadi
“Cintailah orang sholeh, karena mereka memiliki kesholehannya, cintailah Nabi Muhammad SAW, karena dia kekasih Allah SWT, dan cintailah Allah SWT, karena dia kecintaan Nabi dan orang Sholeh”.
imam syafi'i
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Proposal kegiatan maulid nabi Muhammad SAW 1437H/2015andri setiadi
“Cintailah orang sholeh, karena mereka memiliki kesholehannya, cintailah Nabi Muhammad SAW, karena dia kekasih Allah SWT, dan cintailah Allah SWT, karena dia kecintaan Nabi dan orang Sholeh”.
imam syafi'i
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik.
Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya.
Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal.
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
SKRIPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA. UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA
1. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR FISIK DESA PANONGAN
KECAMATAN PANONGAN
KABUPATEN TANGERANG
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Universitas Pramita Indonesia
Oleh
MUHAMAD AWALLUDIN APRIANSYAH
NIM : 183111004
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA
TANGERANG - BANTEN
2022
5. v
ABSTRAK
Muhamad Awalludin Apriansyah. 183111004. Partisipasi Masyarakat Dalam
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa Panongan
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Universitas Pramita
Indonesia. Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan,
Pembimbing I : Asri Setiani, S.Ikom., M.Si.
Pembimbing II : Djuhriijjani, S.H., M.H.
Penelitian ini penulis mengeruaikan Skripsi dengan judul Partisipasi
Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa
Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Yakni Desa Panongan
dalah salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tangerang Provisi Banten,
tujuan penulis agar mengetahui bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat
Desa Panongan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menganalisa, serta menjelaskan
data-data untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan
Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa Panongan Kecamatan Panongan
Kabupaten Tangerang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah
obsevasi, wawancara, dokumentasi. Dengan menggunakan data tringulasi agar
terarah dengan sesuai teori-teori yang digunakan oleh para ahli pemerintahan.
Dari hasil evaluasi penelitian secara keselurahan dapat disimpulkan bahwa
masih rendah nya partisipasi di Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten
Tangerang.
Kata kunci : Partisipasi, pembangunan
6. vi
ABSTRACT
Muhammad Awalludin Apriansyah. 18311100. Community Participation in
Improving Physical Infrastructure Development in Panongan Village,
Panongan District, Tangerang Regency. Pramita Indonesia University. Faculty
of Social and Political Sciences, Governmental Sciences.
Adviser I : Asri Setiani, S.Ikom., M.Sc.
Adviser II : Djuhrijjani, S.H., M.H.
In this study, the authors describe the Thesis with the title Community
Participation in Improving Physical Infrastructure Development in Panongan
Village, Panongan District, Tangerang Regency. Namely, Panongan Village is
one of the villages located in Tangerang Regency, Banten Province, the author's
goal is to find out the form of participation provided by the Panongan Village
community.
The research method used is a qualitative descriptive method, by
collecting, describing, analyzing, and explaining data to determine Community
Participation in Improving Physical Infrastructure Development in Panongan
Village, Panongan District, Tangerang Regency. Data collection techniques in
this study are observation, interviews, documentation. By using triangulation data
to be directed according to the theories used by government experts.
From the results of the overall research evaluation, it can be concluded
that participation in Panongan Village, Panongan District, Tangerang Regency is
still low.
Keywords: Participation, development
7. vii
KATA PENGANTAR
Sebelumnya penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
atas limpahan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis telah dapat
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “ Partisipasi Masyarakat
Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur Fisik Desa Panongan
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang” . Skripsi ini disusun untuk
melengkapi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas
Pramita Indonesia. Pada penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi
rintangan terutama masalah waktu, tetapi berkat kesabaran yang diberikan dosen
pembimbing syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan
penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan, dorongan serta bimbingan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dalam
penelitian berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat disusun dengan baik. Oleh
karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:
1. Ibu Haura Adawiyah, S.E. Ketua Yayasan Citra Pramita.
2. Bapak M. Arifin Daulay, S.H., M.Si., Rektor Universitas Pramita
Indonesia.
3. Ibu Intan Rachmina Koho, S.IP., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pramita Indonesia.
4. Ibu Asri Setiani, S.Ikom., M.Si., selaku Kepala Jurusan Ilmu pemerintahan
Universitas Pramita Indonesia.
8. viii
5. Ibu Asri Setiani, S.Ikom., M.Si., selaku Pembimbing I.
6. Ibu Djuhrijjani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II.
7. Orang tua yang sudah mendoakan dan mendukung penulis selama ini
sehingg adapat menyelesaikan pendidikan dengan baik di Universitas
Pramita Indonesia.
8. Nur Fitriyani Hamzah. yang sudah banyak membantu dalam
pengumpulan data dan penulisan skripsi ini.
9. Echa Ciandora Aguesa Munajat, A.Md.Keb. yang sudah memberikan
dukungan.
10. Irfan Alasmsyah, S.Kep. yang sudah memberikan dukungan.
Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh
karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang
hati. Dan semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.
Tangerang, 11 Juli 2022
MUHAMAD AWALLUDIN APRIANSYAH
9. ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUN SKRIPSI .......................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI......................................................... iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................... iv
ABSTRAK ........................................................................................................ v
ABSTRACT ....................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR...................................................................................... vii
DAFTAR ISI..................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xi
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ xii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Penelitian.................................................................. 1
1.2 Permasalahan ..................................................................................... 5
1.2.1 Identifikasi Masalah ................................................................. 5
1.2.2 Batasan Masalah....................................................................... 5
1.2.3 Rumusan Masalah .................................................................... 5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .......................................................... 6
1.3.1 Maksud Penelitian .................................................................... 6
1.3.2 Tujuan Penelitian...................................................................... 6
1.4 Kegunaan Penelitian .......................................................................... 6
1.4.1 Kegunaan Teoritis .................................................................... 6
1.4.2 Kegunaan Praktis...................................................................... 7
BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................... 8
2.1 Landasan Teori .................................................................................. 8
2.1.1 Pengertian Pemerintahan.......................................................... 8
2.1.2 Klasifikasi Urusan Pemerintahan ............................................. 12
2.1.3 Tugas Pokok Pemerintahan...................................................... 14
2.1.4 Pemerintah Daerah ................................................................... 15
2.1.5 Pemerintahan Kabupaten.......................................................... 17
2.1.6 Pemerintah Kecamatan............................................................. 18
2.1.7 Pemerintah Desa....................................................................... 18
2.1.8 Bupati ....................................................................................... 20
2.1.9 Camat........................................................................................ 21
2.1.10 Tugas Kepala Desa ................................................................. 21
2.1.11 Definisi Partisipasi.................................................................. 22
2.1.12 Definisi Pembangunan............................................................ 24
2.1.13 Definisi Masyarakat Desa....................................................... 28
2.2 Penelitian Terdahulu.......................................................................... 30
2.3 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 32
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 34
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian............................................................... 34
10. x
3.2 Ruang Lingkup Objek Penulisan....................................................... 35
3.3 Sumber Data Penulisan...................................................................... 36
3.3.1 Sumber Data Primer ................................................................. 36
3.3.2 Sumber Data Sekunder............................................................. 36
3.4 Jenis Data........................................................................................... 37
3.5 Teknik Pengumpulan Data................................................................. 37
3.6 Teknik Analisis Data ......................................................................... 39
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian............................................................. 41
3.7.1 Lokasi Penelitian ...................................................................... 41
3.7.2 Jadwal Penelitian...................................................................... 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................ 43
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penulisan ........................................... 43
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Panongan............................................... 43
4.1.2 Letak Wilayah .......................................................................... 45
4.1.3 Luas Wilayah dan Kependudukan............................................ 46
4.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya....................................................... 46
4.1.5 Sarana ....................................................................................... 48
4.1.6 Koordinasi Lintas Sektor.......................................................... 49
4.1.7 Visi dan Misi Desa Panongan................................................... 49
4.1.8 Struktur Organisasi Desa Panongan......................................... 50
4.1.9 Tugas Perangkat Desa Panongan.............................................. 51
4.1.10 Profil Narasumber.................................................................. 56
4.2 Hasil Penelitian................................................................................. 58
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur
Fisik Desa................................................................................. 58
4.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Infrastruktur Fisik....................................................................... 61
4.2.3 Struktur Badan Pengawas Desa ................................................... 80
4.2.4 Tujuan Musrembangdes.............................................................. 81
4.2.5 Pengelompokkan Masalah........................................................ 82
4.2.6 Faktor Penghambat..................................................................... 83
4.2.7 Faktor pendukung....................................................................... 84
4.3 Pembahasan ....................................................................................... 84
4.3.1 Definisi Masyarakat Desa......................................................... 87
4.3.2 Pengertian Musrembang........................................................... 87
BAB V PENUTUP........................................................................................... 90
5.1 Kesimpulan........................................................................................ 90
5.2 Saran .................................................................................................. 91
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
11. xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 31
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian................................................................................ 42
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Panaongan secara Administratif .............. 45
Tabel 4.2 Batas Desa.......................................................................................... 45
Tabel 4.3 Struktur Badan Pengawas Desa ......................................................... 80
Tabel 4.4 Pengelompokan Masalah ................................................................... 83
12. xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran....................................................................... 33
Gambar 3.1 Alur Kegiatan Analisis Data Penulisan.......................................... 40
Gambar 4.1 Kantor Desa Panongan................................................................... 43
Gambar 4.2 Letak wilayah Desa Panongan ....................................................... 45
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Desa Panongan............................................... 50
13. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat perlu adanya pembangunan
dikarenakan pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan-perubahan
yang diupayakan secara terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan.
Adapun konsep pembangunan selanjutnya yang merupakan konsep yang sangat
multidimensional dengan mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap
aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan
adalah proses-proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan yang
sangat penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga nasional serta
akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta pemberantasan
kemiskinan.
Pembangunan infrastruktur adalah syarat-syarat yang perlu dalam
pembangunan pertanian dan pedesaan. Hal yang perlu diketahui dalam lingkup
desa adalah pembangunan desa yang memiliki cakupan yang sangat luas.
Pembangunan perdesaan sangat perlu dilakukan agar tidak ada ketimpangan
antara pembangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan perdesaan
harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu
tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan perkotaan dan
perdesaan (Theresia, 2014). Bagi desa sebagaimana telah ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pembangunan Desa
14. 2
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengurusan perdamaian dan keadilan sosial (Karim, 2006).
Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “ participation” yang artinya
suatu kegiatan dalam membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil
bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat
atau partisipasi tersebut dapat diartikan keterlibatan proses penentuan arah dari
strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun
menurut I Nyoman Sumaryadi berpendapat tentang partisipasi yaitu “ peran serta
seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam
bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan
tenaga, pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi, serta memanfaatkan dan
menikmati hasil pembangunan” (dalam Yuwono 2001).
Fungsi dan Peran desa dalam pembangunan diciptakan untuk
kelancaran mobilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
sebagai salah satu bagian dari Negara yang memiliki kewajiban sebagai
pergerakan perubahan untuk kedepannya, namun justru kerap menghadirkan
fenomena yang jauh dari harapan. Program pemerintah yang ideal terkadang
justru menghasilkan sederetan masalah bagi masyarakat atau bahkan program
15. 3
program hanya menjadi sebagai program terbelakang, idealis namun tidak
realistik. Sehingga masalah yang tengah dihadapi masyarakat pun semakin hari
kian kompleks karena satu di antaranya tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
Fakta pembangunan di Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten
Tangerang tidak sesuai dengan apa yang berlaku pada ketentuan untuk pedesaan,
dalam hal ini banyak dorongan serta penyebab terjadinya ketertinggalan
pembangunan infrastruktur yang merupakan pembangunan jalan dan drainase
yang dikatakan proper atau yang utama dalam menjalin hubungan dengan desa
tetangga. Masyarakat juga banyak mengeluh karena transportasi yang mereka
gunakan mengikuti zaman tidak berjalan dengan semestinya karena pembangunan
infrastruktur yang tidak mendukung. Perubahan dalam Desa Panongan
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang juga mengalami modernisasi tapi
juga adanya evolusi dalam pembangunan infrastruktur terutama dalam
pembangunan jalan.
Pembangunan infrastruktur dengan melihat faktor pendukung partisipasi
masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Panongan. Hal ini
mengungkapkan bahwa partisipasi pembangunan masyarakat lebih berfokus pada
faktor pendukung untuk melaksanakan pembangunan. Studi yang dibahas dalam
penelitian ini sangat berbeda dari penelitian terdahulu, mulai dari titik fokus
pembangunannya, waktu penelitian, lokasi penelitian serta topiknya. Berdasarkan
kajian terdahulu maka peneliti mencoba melakukan penelitian terkait tentang
partisipasi pembangunan infrastruktur.
16. 4
Desa Panongan merupakan salah satu desa yang memiliki statistik proyek
pembangunan infrastruktur yang kurang baik. Sarana dan prasarana di Desa
Panongan seperti jalan dan drainase yang merupakan faktor utama desa atau bisa
dikatakan sebagai pembangunan primer. Karena ditengah banyaknya program
yang begitu ideal justru ada sebagian program utama yang belum terlaksana
dengan optimal, fakta pembangunan di Desa Panongan Kecamatan Panongan
Kabupaten Tangerang sudah cukup baik namun masih banyak tujuan utama yang
belum tercapai di Desa Panongan dengan apa yang berlaku pada ketentuan untuk
pedesaan, dalam hal ini banyak dorongan serta penyebab kurang optimalnya
pembangunan infrastruktur yang berupa pembangunan jalan dan drainase yang
kurang baik, desa panongan kecamatan panongan Kabupaten Tangerang juga
mengalami modernisasi namun juga adanya evolusi dalam pembangunan
infrastruktur terutama dalam pembangunan jalan dan drainase. Adapun studi
tentang partisipasi pembangunan masyarakat desa yang pernah diungkap oleh para
peneliti terdahulu, topiknya.
Berdasarkan kajian terdahulu maka peneliti mencoba melakukan
penelitian terkait tentang partisipasi pembangunan infrastruktur, yang berjudul
“ Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Fisik Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang” .
17. 5
1.2 Permasalahan
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah penelitian
diatas yaitu:
1. Masih ditemukan beberapa masalah rendahnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur desa, dikarenakan masyarakat masih
berasumsi bahwa pembangunan desa sepenuhnya tanggung jawab
pemerintah desa.
2. Masih ditemukan infrastruktur fisik desa yang merupakan pembangunan
primer yang belum optimal dalam praktik nya.
1.2.2 Batasan Masalah
Untuk memudahkan penelitian akan berfokus pada partisipasi masyarakat
di desa panongan terhadap pembangunan infrastruktur fisik.
1.2.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yaitu:
Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur
Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang?
18. 6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Penelitian bermaksud untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi
mengenai partisipasi masyarakat desa panongan dalam pembangunan desa
panongan.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
infrastruktur desa panongan kecamatan panongan kabupaten tangerang.
2. Untuk mengetahui kendala pembangunan infrastruktur desa panongan
kecamatan panongan kabupaten tangerang.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan
teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang serta
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
19. 7
1.4.2 Kegunaan Praktis
1. Bagi Penulis
Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari
perkuliahan dan pengalaman nyata dalam melaksanakan dalam bidang
pemerintahan.
2. Bagi Universitas
Dapat menambah informasi, referensi dan dapat menjadi bahan
masukan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya dalam bidang pemerintahan.
3. Bagi Instansi
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembangunan
infrastruktur fisik.
20. 8
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pemerintahan
Teori dan Konsep Pemerintahan banyak dikemukakan oleh berbagai ahli
diantaranya dalam arti luas konsep pemerintahan dalam arti luas tampaknya
didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya yang
sangat terkenal “ Trias Politica” dalam bukunya “ L’ Esprit des Lois” , dalam
Ermaya Suradinata, (2018:6-7).membagi kekuasaan negara dalam 3 bidang yang
terpisah satu sama lain, yaitu:
1. Administrasi Pouvoir, khususnya kekuasaan di bidang pembuatan undang-
undang.
2. Chief Pouvoir, lebih tepatnya kemampuan untuk melakukan segala sesuatu
yang diminta oleh hukum..
3. Legal Pouvoir, secara khusus kemampuan menjaga hukum dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya.
Di Indonesia, teori Trias Politika tidak sepenuhnya dianut. Karena dalam
sistem pemerintahan menurut UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan,
melainkan lebih menekankan pada system pembagian fungsi. Trias Politica tidak
dapat dijalankan secara murni atau sepenuhnya. Hal ini karena dalam Republik
Pemerintahan Negara, termasuk di Amerika Serikat menggunakan asas ” check
and balances” antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
21. 9
Sementara itu Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan menurut Strong
dalam Suradinata, (2018:99) adalah sebagai berikut :
Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the
peace and security of the state within and without. It must, therefore, have
first military power, or the control of armed forces, secondly, legislative
power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability
to extract sufficient money from the community to defray the cost of
defending the state and enforcing the law it makes on the state’ s behalf.
Artinya, Pemerintahan dalam arti luas, adalah yang mempunyai
kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara ke dalam
maupun ke luar, sehingga harus mempunyai kekuatan-kekuatan militer atau
kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kemudian harus mempunyai
kekuatan legislatif dalam arti membuat Undang-undang dan harus mempunyai
kekuatan finansial, yaitu untuk mengumpulkan atau menarik uang (pajak) dari
masyarakat untuk menutupi pembiayaan dalam mempertahankan negara dan
memaksakan hukum atas nama negara.
Rasyid (2016:232-233), mengemukakan “ Pemerintahan adalah kegiatan
penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi
segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya
yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara
maupun dengan negara lain” .
Menurut Suradinata (2018:7) bahwa : Fungsi kenegaraan dibagi-bagi
kepada badan-badan kenegaraan, misalnya: kekuasaan atau fungsi membuat
undang-undang dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR (pasal 5 ayat
1 UUD 1945); pembagian grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi, yang
22. 10
sebenarnya termasuk kekuasaan yudikatif, tidak dijalankan oleh Mahkamah
Agung, melainkan oleh Presiden (pasal 14 UUD 1945).
Ndraha (2017:23) menyatakan bahwa: “ Pemerintah“ adalah segenap alat
perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai
alat untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan “ Pemerintahan“ adalah
perbuatan atau tindakan memerintah.
Strong dalam Pamudji, (2019:23), mengemukakan pengertian pemerintah
dan pemerintahan sebagai berikut:
“ Government is, therefore, that organization in which is vested ihe right
to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something
bigger than a special body of minister, a sense in which we colloquially
tha it to day, when…Government, in the broader sense, is charged with the
maintenance of the peace and security of state within and without. It must,
therefore, have, first, military power, or the control of armed forces;
secondly, legislative power, or the means of making laws; thirdly,
financial power, or ihe ability lo extract sufficient money from the
community to defray the cost defending the state and enforcing the law it
makes on the state's behalf” .
Apa yang dapat diartikan “ Pemerintah adalah organisasi dalam mana
diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi” .
Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu
badan atau kementrian-kementrian, suatu arti yang bisa kita pakai dalam
pembicaraan dewasa ini apabila Pemerintahan, dalam arti lebih luas, diberi
tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, di dalam
ataupun di luar. la, pemerintahan, harus memiliki, pertama, kekuasaan militer atau
pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif, atau sarana
pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut
23. 11
uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan
menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama negara.
Menurut beberapa pendapat diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
istilah “ Pemerintah“ berkaitan erat dengan makna kelembagaan atau institusi-
institusi negara atau merupakan badan-badan publik yang berfungsi untuk
melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Sedangkan makna “ Pemerintahan“
merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.
Berdasarkan konsep tentang pemerintahan yang baik (good governance),
Robert Hass dalam Sedarmayanti, (2016:3) memberi indikator tentang “ good
governance” yang meliputi lima indikator, antara lain : Melaksanakan hak asasi
manusia, Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik,
Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat,
Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat,
Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.
Menurut pendapat Ganie Rochman dalam Sadjijono, (2015:195) “ good
governance memiliki empat unsur utama, yang meliputi accountability, rule of
law, informasi dan transparansi “ Nilai yang terkandung dari pengertian serta
karPublik ristik good governance tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang
universal sifatnya dan sesuai amanat konstitusi, karena itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini ini
24. 12
perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi
masyarakat luas.
Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat
prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya
memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Menurut Kurniawan, (2015:16)
“ institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-
fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat”
2.1.2 Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Klasifikasi Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,
Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 menyebutkan :
1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
25. 13
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10
menjelaskan apa yang menjadi urusan pemerintahan absolut yaitu meliputi: a.
politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal
nasional; dan f. agama.
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat:
dapat a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada instansi
vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat
berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian
substansinya merupakan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c.
pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c.
pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika;
26. 14
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan
olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r.
kearsipan. sedangkan urusan pilihan berdasarkan potensi sumber daya yang
dimiliki daerah.
2.1.3 Tugas Pokok Pemerintahan
Rasyid (2014:11) mengemukakan secara umum tugas-tugas pokok
pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, antara lain adalah sebagai
berikut :
1. “ menjamin keamanan” negara dari segala kemungkinan serangan dari
luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat
menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan
2. “ memelihara ketertiban” dengan mencegah terjadinya gontok-gontokkan
di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi
di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. menjamin diterapkannya “ perlakuan yang adil” kepada setiap warga
masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi
keberadaan mereka .
4. melakukan “ pekerjaan umum” dan “ memberi pelayanan” dalam
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintah, atau yang akan lebih baik dikerjakan jika dikerjakan oleh
pemerintah. Ini mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas
27. 15
pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah,
pelayanan pos,dan lain sebagainya .
5. melakukan upaya-upaya untuk “ meningkatkan kesejahteraan sosial” :
membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan
anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke
sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. menerapkan “ kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas”
seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja
baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan
lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi
negara dan masyarakat.
7. menerapkan kebijakan untuk “ pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup” , seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga
berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk
pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara
eksploitasi dan reservasi.
Menurut teori diatas dapat disimpulkan setidaknya terdapat 7 tugas pokok
pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan Negara
berdasarkan undang-undang.
2.1.4 Pemerintah Daerah
Pengertian pemerintahan Daerah menurut Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
28. 16
tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 2 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten
dan kota; (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan
dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.
Bintoro dalam Kencana (2018:15-16), mengemukakan fungsi pemerintah
adalah : “ Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan
kebebasan cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan
perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak
campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik
masyarakat, pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk
mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan
pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan
golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)” .
Prajudi dalam Kencana (2018:16) mengemukakan Fungsi pemerintah
adalah: 1) Pengaturan; 2) Pembinaan masyarakat; 3) Kepolisian; 4) Peradilan.
1. Fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur
masyarakat melalui peraturan atau kebijakan agar masyarakat lebih teratur.
29. 17
2. Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah
untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai
pelatihan– pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
3. Fungsi kepolisian adalah sebagai pengatur tata tertib yang berlaku di
masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal
pelanggaran dari tata tertib yang berlaku di masyarakat tersebut. Fungsi
kepolisian juga sebagai penegak hukum dan keadilan.
4. Dan fungsi peradilan adalah fungsi yang mengadili orang-orang dalam hal
pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di masyarakat. Adapun
fungsi lain dari peradilan ini adalah sebagai penegakan hukum dan
supremasi hukum. Fungsi ini dikatakan berhasil apabila sudah
melaksanakan fungsinya sebagai penegak keadilan.
Dari teori yang dikemukakan tersebut jelas bahwa Pemerintahan harus
memiliki kekuasaan untuk melaksanakan fungsinya yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945.
2.1.5 Pemerintahan Kabupaten
Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah
provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian
wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten
dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari
provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada
30. 18
gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi
wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah perangkat kabupaten
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan.
2.1.6 Pemerintah Kecamatan
Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara
Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh
seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di
Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten
(kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi
kelurahan atau desa administratif. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan
Camat.
2.1.7 Pemerintah Desa
Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah
yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa .
1. Wewenang Kepala Desa:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
31. 19
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan
bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
2. Wewenang Kepala Urusan Desa
Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Untuk
melaksanakan tugas, Kepala Urusan mempunyai fungsi :
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, memiliki fungsi seperti
: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
32. 20
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.
b. Kepala Urusan Keuangan, memiliki fungsi seperti : melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya.
c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi : mengkoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
2.1.8 Bupati
Bupati, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk
kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni
kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan
wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis
(karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
33. 21
2.1.9 Camat
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan menyebutkan bahwa “ Kecamatan atau yang disebut dengan nama
lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh
Camat” . Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan
kewajiban dibantu oleh perangkat kecamatan seperti Sekretaris Kecamatan,
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf. Adapun dalam Peraturan Pemerintah
tersebut tugas Camat meliputi:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
2.1.10 Tugas Kepala Desa
Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala
desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa
34. 22
jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.Kepala desa tidak bertanggung jawab
kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa
bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Adapun rincian tugas kepala desa sebagai berikut :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan.
2. UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme.
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
2.1.11 Definisi Partisipasi
Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “ participation” yang artinya
suatu kegiatan dalam membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil
bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat
atau partisipasi tersebut dapat diartikan keterlibatan proses penentuan arah dari
strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
35. 23
Adapun menurut I Nyoman Sumaryani berpendapat tentang partisipasi
yaitu “ peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses
pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan
dengan memberi masukan tenaga, pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi,
serta memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan” .
Dalam pandangan Simatupang (dalam Yuwono, 2001) memberi beberapa rincian
tentang partisipasi yaitu:
1. Partisipasi merupakan apa yang kita kerjakan adalah bagian dari usaha
bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa
dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi sebagai bentuk kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara
semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang
beraneka ragam dalam Negara pancasila atau dasar hak dan kewajiban
yang harus dilakukan secara bersama.
3. Partisipasi bukan hanya diartikan sebagai pengambilan bagian-bagian
dalam pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi juga berarti
memberi sumbangan agar dalam pengertian mengenai pembangunan yang
memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta cita-cita mengenai keadilan sosial
yang tetap dijunjung tinggi.
Partisipasi yang berdasarkan cara keterlibatannya dibagi menjadi dua,
yang pertama partisipasi langsung yaitu keterlibatan seseorang, kelompok maupun
masyarakat yang ikut berperan aktif, baik menyediakan tenaga pada proses-proses
pembangunan maupun memberikan kontribusi pemikiran dan mengikuti saat
36. 24
pembuatan rancangan kegiatan pembangunan. Kedua partisipasi tidak langsung
adalah partisipasi yang diwakili oleh seseorang untuk ikut partisipasinya kepada
orang lain dalam aktivitas partisipasi.
Partisipasi dalam pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai
peran serta masyarakat untuk ikut mengambil andil dalam proses-proses
pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
2.1.12 Definisi Pembangunan
Pembangunan adalah perubahan secara berkelanjutan atau secara terus
menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang
diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak kepada
pembangunan masyarakat yang diharapkan mampu memacu partisipasi
masyarakat dalam pembangunan itu sendiri,Orocomna (2014 : 17 ). Menurut
Siagian (1994:9), pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan
perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,negara
dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
Menurut Adisasmita (2017:55), pembangunan pedesaan merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk
peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dari masyarakat pada
keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan
kemampuan pedesaan.
Menurut Todaro (2005:99), menyatakan bahwa pembangunan bukan
hanya fenomena semata,namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus
37. 25
melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Menurut Ginandjar
Kartasasmita dalam ( Hayati , 2017), menyatakan bahwa pembangunan prasarana
satu diantara upaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.
Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh
masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial,ekonomi dan institusional,
mencakup usaha- usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ,Nain (2019:
29). Pembangunan dapatlah dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki
sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang
dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat,Pangemanan (2017:55).
Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan
lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin
dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat
memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia
dan mengembangkan potensi yang ada,Suwandi & Rostyaningsih (2012).
Dengan demikian pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebuah
program terencana yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan untuk
mengurangi keterbelakangan kemiskinan yang dengan demikian pembangunan ini
dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan.
Menurut Solaeman (Zamhariri, 2018:77), pembangunan masyarakat
seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:
1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
38. 26
4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menjadikan transportasi,
pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial
ekonomi. Pada dasarnya pelaksanaan infrastruktur dilaksanakan oleh masing-
masing individu.sama halnya dengan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya,
Kogoya et al., (2015).
Berbagai program pengembangan pembangunan telah dilaksanakan
dengan pendekatan partisipatif yang meliputi pembangunan infrastruktur
pedesaan,perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menurut Hadi (2015),
konsep dari pembangunan yang partisipatif ini meliputi tiga unsur,yaitu:
1. Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan .implementasi
pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan serta evaluasi
pembangunan.
2. Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan
syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan
indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang sebagai proses
dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat
keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Konsep pembangunan
39. 27
dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa
keuntungan antara lain:
1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga
kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung
sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai
fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri.(Kogoya
et al., 2015:110).
Berbagai program pengembangan pembangunan telah dilaksanakan
dengan pendekatan partisipatif yang meliputi pembangunan infrastruktur
pedesaan, perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menurut Hadi (2015),
konsep dari pembangunan yang partisipatif ini meliputi tiga unsur,yaitu:
1. Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan.implementasi
pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan serta evaluasi
pembangunan.
2. Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator.
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan
syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan
indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang sebagai proses
dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat
keberhasilan khususnya program pembangunan desa. Konsep pembangunan
40. 28
dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa
keuntungan antara lain:
1. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga
kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin.
2. Pembangunan menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung
sebagian atau seluruh biaya proyek pembangunan tersebut.
3. Peranan pemerintah atau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai
fasilitator sedangkan inisiatif berasal dari masyarakat itu sendiri. (Kogoya
et al, 2015:110).
2.1.13 Definisi Masyarakat Desa
Khusus sosiologi desa dibagi menjadi dua otologi yaitu sebagai statikan
dan sebagai dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas dan pada
ruang dan waktu yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sedangkan
sebagai dinamika, desa adalah proses yang terus mengalir dalam waktu dan dalam
keniscayaan untuk berubah, serta menggerakkan suatu kapasitas akan evolusi
(Salman, 2016) Pengertian sosiologi pedesaan adalah cabang ilmu sosiologi yang
secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan
lingkungan pedesaan, hubungan yang dimaksud ialah hubungan sosial melalui
proses interaksi secara individu atau kelompok.
Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.
Dalam pandangan Samderson, pengertian sosiologi desa adalah ilmu-ilmu sosial
41. 29
yang memberikan kajian dan pembahasan dalam kemasyarakatan, kajian yang
dilakukan tentunya mengenai kehidupan yang ada di lingkungan pedesaan.
Sedangkan pendapat dari Rogers dalam sosiologi desa mengemukakan bahwa
cabang ilmu sosial yang memberikan bahasa dan pengetahuan dalam masyarakat,
fenomena kehidupan tersebut khususnya dilakukan di dalam pedesaan.
Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa yang mengartikan kesatuan
dalam masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Desa sangat perlu dukungan dan dorongan baik dari internal maupun eksternal
dalam memajukan desa. Hal tersebut merupakan segala sarana yang disediakan
untuk desa dan mampu bekerja sama dengan baik untuk berkembang dengan cepat
dari setiap fasilitas desa.
Desa dalam pandangan sosiologi atau sosiologi desa adalah lingkungan
sosial yang mengalami dinamika dalam kelompok sosial di pedesaan dalam
kesatuan wilayah yang ditempati sejumlah keluarga yang dipimpin oleh kepala
desa serta berhubungan dengan pemerintah dan mengalami perubahan baik
revolusi maupun evolusi. Desa merupakan masyarakat yang memiliki sifat
homogen, masyarakat sangat menjunjung tinggi interaksi atau solidaritas sosial
yang kuat karena mereka berpendapat bahwa mereka menjunjung persaudaraannya
dan adanya timbal balik atau stimulus yang terjadi.
42. 30
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam
mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.
Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi. Berikut
merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
No Nama Judul Penelitian Hasil penelitian
1. Muhammad Firial Akbar,
Srihandayani, Surati
(2017)
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Perencanaan
Pembangunan di
Desa Jatimulya
Kabupaten Boalemo
Bahwa Kepala Desa
telah melaksanakan
Perannya sebagai
pemimpin dengan baik,
komunikasi Desa
dengan masyarakat
terjalin dengan baik dan
rendah nya pendidikan
masyarakat
mempengaruhi
partisipasi dalam
perencanaan
pembangunan di desa
jatimulya.
2. Nuraida (2020) Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Infrastruktur di Desa
Laccori Kecamatan
Duo Baccoe
Kabupaten Bone
Hasil dari penelitian ini
menggambarkan bahwa
partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan
infrastruktur desa dalam
pembangunan
infrastruktur jalan
masih belum memenuhi
harapan masyarakat dan
tidak optimal, karena
program pembangunan
khususnya
pembangunan
43. 31
No Nama Judul Penelitian Hasil penelitian
infrastruktur jalan yang
masih belum terlihat
ada perubahan dari
beberapa tahun silam
dan kurang
mendapatkan perhatian
dari pemerintah
setempat. Adapun
kendala dalam
pembangunan
infrastruktur
3. Sarah Nuramalia,
(2017)
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa
(Studi Kasus Balesari
Kecamatan Bansari
Kabupaten
Temanggung)
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan di Desa
Balesari Kecamatan
Bansari Kabupaten
Temanggung dilihat
dari keempat bentuk
partisipasi yaitu
partisipasi yaitu
partisipasi dalam bentuk
pemberian ide/gagasan,
partisipasi dalam bentuk
sumbangan tenaga,
sumbangan material,
sumbangan dana. Dan
yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di
Desa Balesari adalah
kesadaran/kemauan,
usia, jenis kelamin,
pendidikan, dan
penghasilan.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
44. 32
2.3 Kerangka Pemikiran
Menurut Uma (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berpikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan
demikian kerangka maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang
paling melandasi pemahaman- pemahaman lainnya,sebuah pemahaman mendasar
dan pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian yang
akan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
pedesaan merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat pedesaan pada umumnya.
Untuk memudahkan atau memberikan gambaran pada pemikiran dalam
penelitian ini, maka dapat dikemukakan kerangka pemikiran yang tampak pada
gambar berikut ini :
45. 33
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa
Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.
Pikiran(Psychological participation)
Tenaga (Physical participation)
Keahlian (Participation with skill)
Barang (Material participation)
Dana (Money participation
Cohen dan Uphoff dalam Tangkilisan
(2019:323)
Meningkatkan kemampuan masyarakatkat sebagai subyek dan pelaku
utama melalui pelaksanan kebijakan dan program pembangunan.
46. 34
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian
Metode penulisan menurut (Sugiyono,2015:4) adalah metode penulisan
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. “ Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini
adalah pendekatan kualitatif. Karena dengan pendekatan ini penulis bisa
mendeskripsikan hasil penulisan secara jelas yaitu berupa uraian kata-kata dari
hasil observasi di lapangan. Penulisan kualitatif merupakan proses penulisan yang
dilakukan secara natural dan sudah sesuai dengan kondisi pengamatan di lapangan
tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan berupa data
kualitatif” Sugiyono (2015:6).
Jenis penulisan menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis.
Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4) mengemukakan bahwa penulisan
kualitatif adalah “ prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” .
Penulisan kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik,
memposisikan manusia sebagai alat penulisan, melakukan analisis data secara
induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penulisan yang dilakukan
disepakati oleh penulis dan subjek penulisan.
Metode deskriptif cocok dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011:52)
menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah
47. 35
satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penulisan deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara
sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Dalam melakukan penulisan nya, penulis menggunakan metode penulisan
kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan Partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Panongan
Kecamatan Panongan. Dan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi
pendukung maupun penghambat dari Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
pembangunan infrastruktur di Desa Panongan Kecamatan Panongan ini. Penulis
memilih untuk menggunakan Cohen dan Uphoff dalam Tangkilisan (2005:323)
karena sesuai dengan kondisi eksistensi yang ada di Desa Panongan, khususnya
untuk mengetahui kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi membangun desa.
3.2 Ruang Lingkup Objek Penulisan
Menurut Moleong (2017:92), “ ruang lingkup penulisan merupakan
masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penulis atau melalui
pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan
lainnya. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka
diperlukan pemilihan ruang lingkup penulisan” . Dalam penulisan ini penulis
membatasi ruang lingkup penulisan pada “ Program Partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Panongan Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang ” .
48. 36
3.3 Sumber Data Penulisan
Menurut Lofland (Moleong, 2017) sumber data utama dalam penulisan
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penulisan dibutuhkan dua
sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
3.3.1 Sumber Data Primer
Sumber data utama adalah sumber utama yang dapat memberikan
informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau
sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif,
sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau
diwawancarai. (bungin, 2013 : 129 dalam ibrahim (2015:69)
3.3.2 Sumber Data Sekunder
Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan,
wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer
merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau
sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 187). Adapun dalam penulisan ini
sumber data primer adalah Masyarakat Desa Panongan Kecamatan Panongan
Kabupaten Tangerang yang meliputi; Kades Panongan ,Sekdes Masyarakat Desa
Panongan, ,Staf Pemberdayaan Masyarakat , Tokoh Masyarakat Desa Panongan
dan Masyarakat Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
49. 37
3.4 Jenis Data
Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif. Data
kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk
angka (Sugiyono, 2015:2). Yang termasuk data kualitatif dalam penulisan ini
yaitu gambaran umum objek penulisan, meliputi: Sejarah singkat, letak geografis ,
Visi dan Misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2015:224), pengumpulan data adalah langkah paling
strategis dalam penulisan, karena tujuan dalam penulisan ini mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data
apabila melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2015:231). Untuk mempermudah
pendalaman oleh pembaca mengenai penulisan ini, maka penulis mencoba
mendeskripsikan daftar pedoman wawancara sebagai bahan primer. Adapun
alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, khususnya dalam
melakukan wawancara adalah:
a. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
50. 38
b. Handphone Camera: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan
penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penulisan.
c. Handphone recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu
informan apakah diperbolehkan atau tidak.
2. Observasi
Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis
terhadap gejala yang muncul pada objek penulisan. Observasi merupakan
metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek
penulisan yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan
terhadap objek di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada
bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung adalah
pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang
akan diselidiki (Margono, 2004:156).
3. Studi Dokumentasi
Menurut Moelong (2017:176), dokumen adalah setiap bahan tertulis, foto,
video, rekaman serta lain sebagainya. Alasan dokumen dijadikan sebagai data
untuk membuktikan penulisan karena dokumen adalah sumber yang stabil,
dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah,
tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi. Selain itu,
hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas
pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
51. 39
3.6 Teknik Analisis Data
Dalam penulisan kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber,
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam- macam
(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis
data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang
diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi
hipotesis.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam
hal ini Nasution dalam (Sugiyono, 2015:245) menyatakan “ Analisis telah mulai
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan
berlangsung terus sampai penulisan hasil penulisan. Namun dalam penulisan
kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan
dengan pengumpulan data.”
Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penulisan, karena
dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh penulis. Data
yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi,
wawancara, studi literatur dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya
dideskripsikan dalam bentuk laporan.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang
terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246).
Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus.
52. 40
Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan
rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.
Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan
interaktif. Penulis harus siap bergerak diantara empat “ sumbu” kumparan itu
selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk lebih memperjelas alur
kegiatan analisis data penulisan tersebut, akan dijelaskan pada bagan berikut:
Gambar 3.1
Alur Kegiatan Analisis Data Penulisan
1. Reduksi Data
Adalah data diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu
dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama penulis di lapangan maka jumlah
akan semakin banyak. Maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi
data.
2. Data Display
Setelah di reduksi data selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini
dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan sejenisnya. Melalui
Subyek penelitian
Kepala Desa Panongan
Kepala Urusan Keuangan
Kepala Urusan Perencanaan Desa
Masyarakat
53. 41
penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun pola hubungan
sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila bila
tidak ditemukan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid saat
penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian
3.7.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penulisan ini di lakukan di Kantor Desa Panongan Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang.
3.7.2 Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penulisan dilakukan mulai Desember 2021- Juli 2022
sampai dengan selesainya penulisan ini.
54. 42
No.
Kegiatan
Penelitian
Tahun 2021/2022
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
1.
Pengajuan
Judul
2.
Pengajuan
Ujian
Proposal
3.
Ujian
Proposal
4.
Pengumpulan
Data
5.
Bimbingan
Skripsi
6.
Pengolahan
Data
7.
Ujian
Skripsi
Tabel 3.1
Jadwal Penelitian
55. 43
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penulisan
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Panongan
Sumber: Pemerintah Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
Gambar 4.1
Kantor Desa Panongan
Desa Panongan adalah sebuah Desa yang terletak di jantung wilayah
Kecamatan Panongan, kapan dan oleh siapa nama Panongan. Diberikan kepada
Desa ini, sampai saat ini belum ada satu orang pun masyarakat Desa Panongan
dan sekitarnya yang bisa menceritakannya. Namun menurut cerita yang
berkembang di masyarakat, nama : Panongan itu sendiri diberikan karena lebih
pada faktor sejarah.
Desa panongan merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya
didominasi mempunyai tingkat kemiringan wilayah yang tidak curam, dan
56. 44
persawahan dengan kedalaman yang cukup realistis dan sistem pengairan
mengandalkan hujan (sawah tadah hujan).
Panongan secara bahasa berasal dari bahasa sunda yaitu Panoongan yang
memiliki arti penglihatan. Menurut Hikayat cerita rakyat yang disampaikan secara
turun menurun bahwa Desa Panongan dahulu kala sebelum menjadi Desa adalah
wilayah dari kerajaan Banten yang terletak sebelah wetan (Timur). Kenapa nama
Panongan dipakai menjadi Desa? Sampai saat ini tidak ada yang bisa
menjelaskannya, diambil dari sejarah jaman dulu bahwa daerah ini ditempati oleh
seorang Putri yang bernama Nyai Menong yang memiliki paras cantik nan elok
asal muasal Nyai Menong sendiri tidak diketahui namun keberadaan Nyai Menong
menjadi buah bibir masyarakat disekitar wilayah tersebut. Nyai Menong tinggal
seorang diri dan tempat tinggal Nyai Menong sering disebut sebagai Hulu
Panoongan yang kawasannya ada di sekitar Panongan I (sekarang) karena
kecantikan Nyai Menong terkenal seantero jagat mengundang pemuda yang
memiliki kanuragan disebut (Jawara) untuk berdatangan ke Panongan untuk
mendapatkannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan petilasan Ki Banteng, Ki
Banjir, dll yang sampai sekarang masih berdatangan orang yang berziarah di
tempat tersebut. Situs yang lainnya yang ada di Desa Panongan adalah Sumur
Tujuh dan Telapak Sujud yang kawasan tersebut berada di kampung Ciapus. Pada
abad ke 19 (sekitar tahun 1933 Desa Panongan membentuk Pemerintahan sendiri
dengan dipimpin oleh (Kepala Desa).
57. 45
NO DESA DUSUN RT RW
1. PANONGAN 6 51 6
Sumber: Pemerintah Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Panaongan secara Administratif
4.1.2 Letak Wilayah
Desa Panongan merupakan salah satu dari 7 Desa di wilayah Kecamatan
Panongan, yang terletak dari 6 Kilometer sebelah Timur dari Pemerintah Pusat
Kabupaten Tangerang, Desa Panongan mempunyai luas wilayah seluas 464
hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Panongan:
Sumber: Pemerintah Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
Gambar 4.2
Letak wilayah Desa Panongan
BATAS DESA
Sebelah Utara Desa Ciakar
Sebelah Selatan Desa Serdang Kulon
Sebelah Timur Desa Ranca Kalapa
Sebelah Barat Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa
Tabel 4.2
Batas Desa
58. 46
4.1.3 Luas Wilayah dan Kependudukan
Luas wilayah Desa Panongan Kabupaten Tangerang adalah 464 Hektar.
Dengan jumlah Penduduk Desa Panongan sebanyak : 17.088 Jiwa terdiri dari Laki
- Laki: 8.774 Jiwa, Perempuan : 8.314 Jiwa dan 4.521 Kepala Keluarga, dengan
Jarak tempuh ke Kecamatan Panongan 600 Meter, Jarak Tempuh ke Kabupaten
11 Kilometer.
4.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya
Kondisi Sosial dan Budaya Desa Panongan Kecamatan Panongan adalah
sebagai berikut :
a. Tingkat Pendidikan Masyarakat
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1. Tidak Sekolah/Buta Huruf 1256
2. Tidak Tamat SD/Sederajat 2512
3. Tamat SD/Sederajat 3303
4. Tamat SLTP/Sederajat 5540
5. Tamat SLTP/Sederajat 3351
6. Tamat D1,D2,D3 521
7. Tamat Sarjana/S1/S2 605
b. Kesenian Masyarakat
No Jenis Kesenian Jumlah Kelompok Status
1. Jaipong 1 Aktif
2. Wayang Golek 1 Aktif
3. Dangdut 1 Aktif
59. 47
c. Mata Pencarian Masyarakat
Petani Pedagang PNS Tukang/Jasa Lain-lain
305 2.401 65 7.674 6.643
d. Kepemilikan Ternak
Ayam/Itik Kambing Sapi Kerbau
5.700 869 105 101
e. Jumlah Penduduk
No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 8.774 Orang
2. Perempuan 8.314 Orang
3. Kepala Keluarga 4.521 KK
f. Jumlah Penduduk Menurut Umur
No Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)
1. >65 36
2. 60-65 164
3. 55-60 289
4. 50-55 316
5. 45-50 475
6. 40-45 946
7. 35-40 1.469
8. 30-35 1.962
9. 25-30 2.371
10. 20-25 2.778
11. 15-20 2.911
12. 10-15 1.179
13. 5-10 1.685
14. >5 503
Jumlah 17.088
Sumber: Pemerintah Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
60. 48
4.1.5 Sarana
Untuk itu tuntutan akan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas kerja
pemerintahan desa panongan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam
mekanisme kerja, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan
tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme pemerintahan di Kabupaten
Tangerang. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kinerja
pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas,
karena kinerja dan sarana prasarana pendukungnya merupakan bagian yang saling
melengkapi, sehingga dapat terjalinnya suasana kerja yang kondusif dan
profesional dapat terlaksana dengan baik.
Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di desa
panongan belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak
menyurutkan semangat kerja pegawai desa panongan dalam melaksanakan
tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat
diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya.
Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih
kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah :
1. CCTV = 0 Unit
2. Lemari arsip = 3 Unit
3. Komputer = 1 Unit
4. Laptop = 2 Unit
5. Printer = 2 Unit
61. 49
4.1.6 Koordinasi Lintas Sektor
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, desa panongan perlu
melakukan koordinasi lintas sektoral agar program dan kegiatan yang dilaksanakan
mencerminkan asas transparansi, demokrasi dan akuntabel. Adapun Instansi yang
berkoordinasi dengan desa panongan adalah sebagai berikut :
1. UPT Pendidikan
2. UPT Kesehatan
3. KUA
4. Koramil
5. Polsek
4.1.7 Visi dan Misi Desa Panongan
1. VISI
MENUJU DESA PANONGAN YANG LEBIH BAIK, MAJU DAN
MANDIRI
2. MISI
a. Melakukan pembangunan fisik maupun non fisik secara berkelanjutan
di Desa Panongan.
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.
c. Melakukan pembinaan dan bimbingan generasi muda secara berkala.
d. Meningkatkan kerukunan antar warga Desa Panongan tanpa melihat
Agama dan Kasta.
62. 50
4.1.8 Struktur Organisasi Desa Panongan
Sumber: Pemerintah Desa Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang
Gambar 4.3
Struktur Organisasi Desa Panongan
63. 51
4.1.9 Tugas Perangkat Desa Panongan
1. Kepala Desa
a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa.
e. Menetapkan APB Desa.
f. Membina kehidupan masyarakat desa.
g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya
agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya
kemakmuran masyarakat desa.
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
k. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa.
l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif:
64. 52
m. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Desa Panongan
a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadministrasianaset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayananumum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
65. 53
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas
Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan
Pemerintah yang lebih tinggi.
3. Tugas Pokok Kaur Umum Desa Panongan
Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat:
a. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas.
2) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa.
4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa.
5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor.
6) Penyiapan rapat-rapat.
7) Pengadministrasian aset desa.
8) Pengadministrasian inventarisasi desa.
9) Pengadministrasian perjalanan dinas.
10) Melaksanakan pelayanan umum.
66. 54
4. Tugas Pokok Kaur Keuangan Desa Panongan
a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.
c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.
2) Menyusun APBDes.
3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan desa.
5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).
6) Menyusun laporan kegiatan desa.
7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Tugas Pokok Kaur Urusan Perencanaan Desa Panongan
a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.
c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
67. 55
1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.
2) Menyusun APBDes.
3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan desa.
6. Tugas Pokok Kaur Urusan Perencanaan Desa Panongan
a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.
c. Melaksanakan Tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
1) Mengkoordinasikan Urusan Perencanaan desa.
2) Menyusun APBDes.
3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa.
7. Tugas Pokok Kaur Urusan Perencanaan Desa Panongan
a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
di bidang pemerintahan.
b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
68. 56
1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa.
2) Menyusun rancangan regulasi desa.
3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa.
6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa.
9) Melakukan Tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4.1.10 Profil Narasumber
Berikut adalah profil dari masing-masing informan / narasumber :
1. Dari pihak Kantor Desa Panongan
a. Nama : Suhendi
Usia : 56
Pendidikan Terakhir : Sma
Jabatan : Kepala Desa
Masa Kerja : 6 Tahun
b. Nama : Didi Maryadi
Usia : 46
Pendidikan Terakhir : Sma
Jabatan : Sekretaris Desa
Masa Kerja : 6 Tahun
69. 57
c. Nama : Iwan Setiawan
Usia : 49
Pendidikan Terakhir : Sma
Jabatan : Kaur Keuangan
Masa Kerja : 6 Tahun
d. Nama : Marsudi
Usia : 50
Pendidikan Terakhir : Sma
Jabatan : Kaur Perencanaan
Masa Kerja : 6 Tahun
2. Profil Key Informan
a. Nama : Nur Hasanah
Alasan Memilih : Warga Desa Panongan
Usia : 35
Alamat : Desa Panongan RT 001 RW 004
b. Nama : Wan Sugandi
Alasan Memilih : Ketua BPD
Usia : 55
Alamat : Desa Panongan RT 001 RW 004
c. Nama : H. Mardana
Alasan Memilih : Tokoh Masyarakat
Usia : 65
70. 58
Alamat : Desa Panongan RT 001 RW 004
d. Nama : Neli
Alasan Memilih : Ketua RT 001 RW 004
Usia : 59
Alamat : Desa Panongan RT 001 RW 004
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa
1. Pembangunan Infrastruktur fisik
Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari proses
perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis
masalah dan perumusan masalah yang tepat. Dalam perumusan masalah ini
perencanaan harus berasal dari bagaimana kita memiliki keinginan untuk keluar
dari permasalahan yang ada dan mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang
kita inginkan dan dapat dicapai secara rasional.
Perencanaan bersama masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang paling
mendasar untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan.
Sebagaimana dikutip dari teori Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati,2019) bahwa
masyarakat harus ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi
yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif
solusi mengenai masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan keterlibatan
masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan keadaan yang terjadi.
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan terutama
71. 59
pembangunan infrastruktur. Masyarakat harus mampu memberikan aspirasi
mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara individu maupun
secara berkelompok yang didukung dengan kesadaran diri sendiri maupun
dorongan orang lain. Pembangunan berupa jalan dan drainase yang bertujuan
untuk mempermudah akses jalan warga, memperlancar aktivitas warga dan antar
desa, sebab akses jalan menjadi faktor penting Drainase adalah pembuangan
massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan tanah
dari suatu tempat yang digunakan untuk mengalirkan resapan air hujan di
lingkungan warga menuju badan sungai yang terdekat. diharapkan dapat
meningkatkan kelancaran transportasi dan perhubungan darat antar desa dan
mempermudah aktivitas pertanian.
Semua sumber pendapatan yang diterima oleh desa harus digunakan untuk
kepentingan pembangunan desa, salah satunya pembangunan infrastruktur. Proses
pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan perencanaan yang baik. Dalam
penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntabel
dan partisipatif sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa. Selain itu kualitas
pembangunan desa akan ditentukan oleh desa sejauh mana peran serta masyarakat
desa dalam memberikan aspirasi untuk melaksanakan,mengawasi serta
mengevaluasi pembangunan tersebut.
Selain pembangunan desa akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah
desa mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yaitu: transparansi,
partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabilitas), serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga masyarakat memiliki
72. 60
akses untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan desa.Seperti
hasil wawancara dengan sekretaris Desa Panongan yang mengatakan bahwa:
“ Dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di Desa Panongan
dengan proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap-tahap berdasarkan
proses pencairan anggaran dan ini melalui proses musyawarah
pembangunan, tapi untuk tahun ini karena terdampak pandemi covid-19
adanya pemotongan anggaran atau refocusing tergantung dari tingkat
urgensi atau kebutuhannya maka anggaran tersebut disesuaikan dengan
skala prioritas tingkat kebutuhan yang mendesak dan ini disetujui melalui
proses musyawarah perencanaan pembangunan.” (Wawancara, 3 Juni
2022)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perkembangan
pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan secara berkelanjutan
(sustainable),proses pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap
berdasarkan pencairan dari anggaran yang ada untuk pelaksanaan pembangunan
infrastruktur berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Namun karena adanya wabah
pandemi covid 19 ini adanya pemotongan atau refocusing anggaran untuk
penanganan covid 19. Senada dengan pendapat dari kepala Desa Panongan yang
mengatakan bahwa:
“Dilihat dari keadaan perekonomian sekarang akibat adanya wabah virus
corona atau covid 19 ada pemotongan atau refocusing anggaran untuk
penanganan covid 19 berupa bantuan kepada masyarakat seperti BLT,BST
dan lain sebagainya dan ini sudah direncanakan sebelumnya dan ini salah
satu bentuk kebijakan pemerintah pusat. Ini adalah salah satu cara yang
dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat di bidang
perekonomian karena semua orang terdampak” (Wawancara, 3 Juni 2022)
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemotongan anggaran
ini dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah untuk membantu perekonomian
masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 dengan memberikan
bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat yang
73. 61
terdampak. Dalam hal ini pembuatan kebijakan akan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur sempat tertunda dengan perencanaan sebelumnya akibat adanya
refocusing anggaran.
Dari beberapa wawancara di atas mengenai pembangunan infrastruktur
dan anggaran yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis pembangunan yang ada di Desa
Panongan baik sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat desa
setempat untuk kesejahteraannya yang dikelola dengan menggunakan beberapa
jenis sumber anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari anggaran dana
desa itu sendiri guna menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur itu
sendiri.
4.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur
Fisik
1. Partisipasi pikiran (psychological participation)
Partisipasi pikiran merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi
seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong nya untuk memberikan
sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan serta turut
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses di mana
masyarakat ikut terlibat dalam menganalisis permasalahan, lalu merumuskan
masalah yang terjadi dalam lingkungan desa.
74. 62
Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan atau proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan
adanya musrenbang ini maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau
pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa Panongan yang diwakili oleh
beberapa perwakilan dari para pemangku kepentingan stakeholder baik itu dari
Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT,RW, dan Tokoh Masyarakat. Melalui
perwakilan ini mereka diharapkan membawa inspirasi,pikiran, dan masukan
berdasarkan kebutuhan masing- masing di setiap desa,kelompok,lembaga dan
lainnya. Dalam proses perumusan masalah ini ada beberapa tahap dalam
pelaksanaannya, yaitu:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Adapun partisipasi
pikiran yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa yaitu:
a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di
Desa Panongan
Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) merupakan
agenda tahunan dimana warga saling bertemu untuk mendiskusikan masalah yang
mereka hadapi untuk memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.
Kemudian permasalahan yang telah didiskusikan secara musyawarah mufakat
akan di usulkan kepada pemerintah melalui badan pengawas desa (BPD)
berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.
75. 63
Fokus utama dari pembahasan Musrembang adalah fokus pelaksanaan
program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa harus
mampu bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrembang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan serta
kemajuan desa, dengan cara memotret potensi desa dan sumber-sumber
pembangunan yang tidak tersedia baik di dalam desa maupun di luar desa.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
menjadi media pemerintah untuk melibatkan semua kalangan masyarakat.
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak
adanya, di samping untuk merangkul tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri
secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan
dijalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari
wawancara dengan salah satu Warga Desa Panongan ibu Nur Hasanah yang
mengatakan bahwa:
“ Kadang saya tidak sempat ikut berpartisipasi karena adanya beberapa
kendala pekerjaan yang mengakibatkan saya tidak bisa ikut pada proses
pengambilan keputusan pada saat proses perumusan masalah yang terjadi
di lingkungan setempat” (Wawancara, 1 Juni 2022)
Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat terkadang
tidak bisa ikut berpartisipasi pada saat perumusan masalah yang terjadi di
lingkungan setempat karena adanya beberapa kendala masalah pekerjaan yang
mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi pada proses tersebut. Berikut
wawancara ketua BPD Wan Sugandi yang mengatakan bahwa:
“ Memang betul pada saat proses pengambilan keputusan terhadap
masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar hanya diwakili oleh beberapa
pihak terkait atau pun mewakili,kemudian masalah yang telah diusulkan
76. 64
dan telah mencapai hasil musyawarah mufakat ini di bawah ke proses
musrenbang untuk dibicarakan kembali berdasarkan tingkat kepentingan
dan kebutuhannya” (Wawancara, 1 Juni 2022)
Wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan
terhadap suatu masalah lingkungan sekitar hanya diwakili oleh beberapa orang
seperti ketua RT dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam perumusan
masalah tersebut berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. Kemudian
dari beberapa masalah yang terjadi akan dipertimbangkan kembali pada saat
pengambilan keputusan di proses musrenbang.Tambahan wawancara dengan Kaur
Perencanaan Bapak Marsudi Yang mengatakan bahwa:
“ Pada saat proses pengambilan keputusan terhadap masalah yang terjadi
di beberapa desanya, hanya diwakili oleh beberapa orang seperti, RT
ataupun tokoh masyarakat yang sempat hadir untuk proses pengambilan
keputusan tersebut, kemudian permasalahan yang telah dibicarakan
bersama di pertimbangkan kembali untuk dalam musrenbang agar masalah
tersebut bisa segera diselesaikan” (Wawancara, 3 Juni 2022)
Wawancara diatas diketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap
masalah yang terjadi harus di pertimbangkan kembali berdasarkan tingkat
kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar masalah yang terjadi bisa
ditangani dengan bijak oleh pemerintah. Proses pembuatan keputusan atau
perumusan masalah mengenai pembangunan dimana masyarakat memberikan
pemikiran berupa saran, kritik maupun masukan yang dapat ditampung dan terima
sebagai suatu aspirasi masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang
mewakili memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang
mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan infrastruktur
yang lebih baik.
77. 65
b. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDES)
Dalam proses perencanaan pembangunan yang baik pemerintah desa
dituntut untuk akuntabel dan partisipatif dalam proses perencanaannya sesuai
dengan amanah undang-undang desa. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan
suatu kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) yang
dilakukan dalam jangka 5 tahun. Proses RPJMDES di Desa Panongan
dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengikuti protol kesehatan di masa
pandemi covid 19.
Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Suhendi kepala Desa Panongan
yang mengatakan bahwa:
“ Pada proses perencanaan RPJMDES tidak semua lapisan masyarakat
ikut dilibatkan hanya ada beberapa orang yang terkait atau diwakilkan
kepada pihak terkait seperti stakeholder, BPD,kepala Desa,RT/RW dan
para tokoh masyarakat apalagi ini masa pandemi covid 19 harus mengikuti
protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Dari para
pihak yang di wakil kan ini di harapkan membawa beberapa aspirasi dari
masyarakat mengenai masalah yang terjadi di lingkungan desa Panongan
untuk di pertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan
nya untuk mencapai pembangunan desa yang berkualitas” (Wawancara, 3
Juni 2022)
Sependapat dengan Sekretaris desa Bapak Didi Maryadi yang mengatakan
bahwa :
“ Memang tidak semua lapisan masyarakat kembali dilibatkan dalam
pertemuan atau rapat seperti penyusunan RPJMDES dengan pertimbangan
masyarakat memiliki kesibukan masing-masing. Kalau ada bentuk
penyampaian aspirasi bisa melalui anggota kami ataupun para perwakilan
masyarakat lainnya untuk disampaikan kembali” (Wawancara, 3 Juni
2022)
78. 66
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses perencanaan
RPJMDES di Desa Panongan tidak semua lapisan atau kalangan masyarakat
diundang untuk mengikuti proses RPJMDES hanya beberapa orang terkait seperti
para stakeholder, BPD, Kepala Desa, Ketua RT dan para Tokoh masyarakat
lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah di
masa pandemi covid 19 untuk mencegah dari wabah virus. Tambahan wawancara
dengan Bapak Marsudi Kaur Perencanaan Desa Panongan yang mengatakan
bahwa:
“ Secara administrasi kami sudah berusaha mengundang semua lapisan
masyarakat yang terkait untuk mengikuti proses penyusunan RPJMDES
untuk menyampaikan aspirasi tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan
dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat hadir karena ada nya
beberapa faktor atau kendala dari kesibukan sehingga mereka tidak sempat
hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut” ( wawancara, 22 Juni
2022)
Dari hasil wawancara di atas dapat kembali diketahui bahwa tidak semua
lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya
diwakilkan pada beberapa pihak terkait sehingga pengambilan keputusan hanya
didasarkan pada aspirasi yang di bawah pihak tersebut. dalam proses perumusan
masalah seharusnya masyarakat harus mampu ikut berpartisipasi untuk
menyampaikan aspirasi dan solusi dari masalah yang mendesak.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu Ketua BPD Wan Sugandi Yang
mengatakan bahwa:
“ Dalam pengambilan keputusan atau proses Musrembang atau pun
RPJMDES seharusnya masyarakat harus mampu dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan, karena ini menyangkut perencanaan
pembangunan yang berkelanjutan jadi memerlukan perencanaan yang
tepat sasaran bukan hanya masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses
pembangunan tapi masyarakat harus dilibatkan sepenuh nya dari program
79. 67
kebijakan tapi sebalik nya masyarakat harus mengetahui perencanaan
tersebut. tetapi kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk
berpartisipasi seperti masyarakat yang seharusnya diundang tidak
diundang. atau mungkin karena ada unsur politik yang dimainkan oleh
pemerintah” (Wawancara, 22 Mei 2022)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat
tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan program
kebijakan yang telah dibuat.
Seharusnya masyarakat dijadikan sebagai subjek dan bukan hanya sebagai
objek dari program kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur itu sendiri dan masyarakat akan sadar dan paham akan pembangunan
yang akan dilakukan kedepannya.
Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat
diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu
kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan terutama
dalam pembangunan infrastruktur. Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab II
Keith Davis (sastropoetro:2016) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat
adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi
sumbangan kepada tujuan,cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab
terhadapnya. Dengan Kata Lain keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan dan perumusan masalah terhadap kegiatan yang dilakukan harus
berdasarkan cita-cita dalam dalam kelompok yang hendak dicapai. Sedangkan,
menurut Isbandi Rukminto yang mengatakan bahwa partisipasi adalah keikut
sertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasian masalah dan potensi yang
ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
80. 68
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Perencanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan harus benar-benar di
dasar kan pada skala prioritas kebutuhan sehingga proses pembangunan dapat
dilakukan secara merata dan dirasakan oleh semua masyarakat. Pada dasarnya
pembangunan yang partisipatif harus mampu menjadikan masyarakat sebagai
subjek dari pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan
yang merata secara berkeadilan.
2. Partisipasi Tenaga (physical participation)
Pada dasarnya pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan
yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi di dalam nya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa terutama di
bidang infrastruktur dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu
desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana diberikan oleh
masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau
program pembangunan berupa tenaga atau dapat disebut gotong royong, kerja
bakti dan lain sebagainya.
Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangsih
berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungan Desa
Panongan tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk umum atau yang