Puisi Bali Anyar adalah puisi dalam bahasa Bali yang mengikuti gaya puisi Melayu dan Indonesia dengan menggunakan bait tetapi tetap mempertahankan unsur tembang khas Bali. Puisi ini merupakan karya sastra Bali pertama yang dipublikasikan pada majalah tahun 1950an dan berperan dalam perkembangan sastra Bali khususnya puisi.
Buku ini membahas sejarah kepanduan secara global dan di Indonesia. Kepanduan global dimulai pada 1908 oleh Robert Baden-Powell di Inggris. Di Indonesia, kepanduan dimulai pada 1912 oleh organisasi Belanda dan berlanjut dengan berdirinya berbagai organisasi kepanduan nasional Indonesia pada 1916-1920an untuk mendukung gerakan kemerdekaan. Upaya kesatuan organisasi kepanduan Indonesia dimulai pada 1920an melalui pembentukan federasi organisasi.
Ringkasan proposal kartu keyboard:
1. Proposal ini diajukan oleh Karang Taruna Prajakita untuk pengadaan alat musik (band) guna menyalurkan bakat musik pemuda desa dan mengurangi kegiatan negatif.
2. Tujuan pengadaan alat band adalah memberikan media bakat musik pemuda, membekali pengetahuan bermusik, meningkatkan keaktifan pemuda dalam kegiatan membangun, dan mengarahkan pemuda pada kegiatan positif.
3. R
Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tingkatan kepramukaan di Indonesia. Dokumen tersebut juga membahas tentang janji dan moral kepramukaan seperti Tri Satya dan Dasa Dharma.
Laporan Pertanggungjawaban Acara Wisuda dan Pelepasan Santri.pdfND Arisanti
Laporan ini merangkum kegiatan tasyakuran pelepasan dan wisuda santriwati kelas XII MA Hidayatullah yang dilaksanakan pada 29 Mei 2022. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan antar siswa, mendokumentasikan acara, dan menyerahkan siswa kembali ke orang tua. Kegiatan terdiri dari pra-acara, acara inti, dan pasca acara dengan berbagai rangkaian seperti sambutan, prosesi wisuda
Puisi Bali Anyar adalah puisi dalam bahasa Bali yang mengikuti gaya puisi Melayu dan Indonesia dengan menggunakan bait tetapi tetap mempertahankan unsur tembang khas Bali. Puisi ini merupakan karya sastra Bali pertama yang dipublikasikan pada majalah tahun 1950an dan berperan dalam perkembangan sastra Bali khususnya puisi.
Buku ini membahas sejarah kepanduan secara global dan di Indonesia. Kepanduan global dimulai pada 1908 oleh Robert Baden-Powell di Inggris. Di Indonesia, kepanduan dimulai pada 1912 oleh organisasi Belanda dan berlanjut dengan berdirinya berbagai organisasi kepanduan nasional Indonesia pada 1916-1920an untuk mendukung gerakan kemerdekaan. Upaya kesatuan organisasi kepanduan Indonesia dimulai pada 1920an melalui pembentukan federasi organisasi.
Ringkasan proposal kartu keyboard:
1. Proposal ini diajukan oleh Karang Taruna Prajakita untuk pengadaan alat musik (band) guna menyalurkan bakat musik pemuda desa dan mengurangi kegiatan negatif.
2. Tujuan pengadaan alat band adalah memberikan media bakat musik pemuda, membekali pengetahuan bermusik, meningkatkan keaktifan pemuda dalam kegiatan membangun, dan mengarahkan pemuda pada kegiatan positif.
3. R
Dokumen tersebut membahas tentang struktur organisasi dan tingkatan kepramukaan di Indonesia. Dokumen tersebut juga membahas tentang janji dan moral kepramukaan seperti Tri Satya dan Dasa Dharma.
Laporan Pertanggungjawaban Acara Wisuda dan Pelepasan Santri.pdfND Arisanti
Laporan ini merangkum kegiatan tasyakuran pelepasan dan wisuda santriwati kelas XII MA Hidayatullah yang dilaksanakan pada 29 Mei 2022. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan antar siswa, mendokumentasikan acara, dan menyerahkan siswa kembali ke orang tua. Kegiatan terdiri dari pra-acara, acara inti, dan pasca acara dengan berbagai rangkaian seperti sambutan, prosesi wisuda
Dokumen tersebut merangkum tentang rambu keselamatan (safety sign) di tempat kerja, termasuk definisi, kegunaan, landasan hukum, standar, pengelompokan, petunjuk pemasangan, jenis, dan pedoman umum rambu keselamatan yang mencakup warna, simbol, dan tulisan.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi dan kesekretariatan lembaga dakwah kampus. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kesekretariatan, fungsi, dan tugas-tugasnya seperti pengelolaan surat, dokumentasi, dan pengarsipan. Juga dibahas mengenai penyusunan proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
1. Dokumen tersebut membahas peran Kepolisian dalam penanganan berbagai jenis tindak pidana seperti illegal logging, korupsi, pencurian, dan lainnya.
2. Ilegal logging dan korupsi merupakan masalah besar yang memerlukan kerja sama antar lembaga untuk pencegahan dan penanggulangan.
3. Data kasus illegal logging dan korupsi tahun 2007 menunjukkan peningkatan penanganan oleh berbagai satuan Kepolisian di R
Modul ini membahas pengintegrasian pengurangan risiko banjir ke dalam pembelajaran di sekolah. Modul ini disusun untuk membantu guru mengajarkan tentang pencegahan banjir dan langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bencana ini. Harapannya, siswa dapat memahami bahaya banjir dan bertindak bijak ketika menghadapi bencana semacam itu.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dokumen tersebut merangkum tentang rambu keselamatan (safety sign) di tempat kerja, termasuk definisi, kegunaan, landasan hukum, standar, pengelompokan, petunjuk pemasangan, jenis, dan pedoman umum rambu keselamatan yang mencakup warna, simbol, dan tulisan.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi dan kesekretariatan lembaga dakwah kampus. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kesekretariatan, fungsi, dan tugas-tugasnya seperti pengelolaan surat, dokumentasi, dan pengarsipan. Juga dibahas mengenai penyusunan proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
1. Dokumen tersebut membahas peran Kepolisian dalam penanganan berbagai jenis tindak pidana seperti illegal logging, korupsi, pencurian, dan lainnya.
2. Ilegal logging dan korupsi merupakan masalah besar yang memerlukan kerja sama antar lembaga untuk pencegahan dan penanggulangan.
3. Data kasus illegal logging dan korupsi tahun 2007 menunjukkan peningkatan penanganan oleh berbagai satuan Kepolisian di R
Modul ini membahas pengintegrasian pengurangan risiko banjir ke dalam pembelajaran di sekolah. Modul ini disusun untuk membantu guru mengajarkan tentang pencegahan banjir dan langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bencana ini. Harapannya, siswa dapat memahami bahaya banjir dan bertindak bijak ketika menghadapi bencana semacam itu.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
1. PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PARIK PAGA NAGARI
BUDI PERWIRA NEGARA AP. M.Si
KEPALA BADAN KESBANGPOL AGAM
MAGEK, SABTU 19 NOVEMBER 2022
3. PARIK PAGA
Undang-UndangNo.6Tahun2014tentangDesa;
Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga
KemasyarakatanDesadanLembagaAdatDesa;
Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan
Masyarakat;
Peraturan Daerah Prov. Sumbar Nomor 7 tahun
2018tentangNagari
DASAR HUKUM
Pemerintah Kabupaten Agam
4. PARIK PAGA
-Sistem Pertahanan Nagari-
Parik Paga dalam Nagari adalah Unsur dari
Pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang
Ketentraman dan Keamanan
(Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2018)
Pemerintah Kabupaten Agam
suatu unsur atau lembaga yang bertugas menjaga ketertiban
masyarakat nagari.
Sebagai tembok sekaligus benteng pertahanan ketika ada
masalah dari luar maupun dari dalam yang akan merusak citra
dan keamanan nagari.
5. KEPALA NAGARI
jINIH NAN AMPEK NAGARI
MANTI NAGARI
PARIK PAGA NAGARI
PARIK PAGA
-Parik Paga dalam Kelembagaan Nagari-
Pemerintah Kabupaten Agam
URANG NAN AMPEK JINIH
Pimpinan Nagari
Melaksanakan Tata Usaha Nagari
(Penyelesaian Sengketa)
Imam, Khatib, Bilal dan Maulana
(Pembimbing Agam Islam)
Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat Nagari
6. PARIK PAGA
-Kedudukan, Tugas dan Fungsi-
Parik Paga sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Nagari dalam menjaga ketertiban dan
ketentramanmasyarakatnagari.
ParikPagabertanggungjawablangsungkepadawalinagari
Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 sebagai Lembaga Kemasyarakatan Daerah, Parik Paga memiliki
fungsi;
melakukanpemberdayaanmasyarakatDesa;
ikutsertadalamperencanaandanpelaksanaanpembangunan;dan
meningkatkanpelayananmasyarakatDesa.
DalammelaksanakantugasParikPagamengusulkanprogramkerjadankegiatankepadaPemerintahNagari.
Pemerintah Kabupaten Agam
7. TUGAS KEWAJIBAN HAK
Membantu menyelenggarakan ketentraman,
ketertiban umum dan Parik Paga dalam skala
kewenangan nagari
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab
dan menjunjung tinggi norma hukum, norma
agama, norma susila, dan perilaku sosial yang
hidup dan berkembang di masyarakat
mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan
kapasitas Parik Paga
membantu penanganan ketenteraman, ketertiban
umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu,
pilkada dan pilwana
melaksanakan janji Parik Paga mendapatkan kartu tanda Anggota Parik Paga
membantu dalam penanggulangan dan pencegahan
bencana serta kebakaran;
melaporkan kepada Walinagari apabila
ditemukan atau patut diduga adanya
gangguan keamanan, ketenteraman dan
ketertiban masyarakat serta Parik Paga
mendapatkan sarana dan prasarana penunjang
tugas operasional;
membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
kemasyarakatan;
mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah
mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh)
tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh)
tahun dari gubernur;
membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; mendapatkan biaya operasional dalam menunjang
pelaksanaan tugas
membantu upaya pertahanan negara;
membantu pengamanan objek vital
PARIK PAGA
-Tugas, Hak dan Kewajiban-
Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 27 - 31
Satlinmas atauParikPagadalampenyebutan lembagakemasyarakatanadatnya,memilikiTugas,Hak,dankewajiban.
Pemerintah Kabupaten Agam
9. TUJUAN PENINGKATAN
KAPASITAS PARIK PAGA
Agar anggota Parik Paga memiliki
disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat
dan mampu berpartisipasi aktif serta
tertanam rasa persatuan dan kesatuan
tinggi dalam melaksanakan tugas.
Pemerintah Kabupaten Agam
10. PENINGKATAN KAPASITAS PARIK PAGA
-Pelaksanaan Tugas-
DUA ESTETIKA MENDASAR PARIK PAGA DALAM MENJALANKAN TUGAS
PERATURAN ETIKA
Bertindak sebagai wakil kanagarian diharapkan dan dipercaya oleh warga
untuk bekerja dalam lingkungan adat
Melindungi dan mengamankan lingkungannya dari setiap gangguan serta
pelanggaran hukum
Melaksanakan seluruh tugasnya secara tidak memihak, tanpa pandang
bulu membedakan status, jenis kelammin, suku dan agam.
Menggunakan kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai dengan
posisinya atau kewenangannya.
Tidak akan menggunakan tindakan atau kekerasan yang tidak perlu serta
bertentangan dengan aturan hukum.
Harus bekerjasama dengan semua organisasi baik kemasyarakatan,
kepemudaan dan aparat hukum dalam menjalankan tugas yang ada di
kanagarian.
Meningkatkan dan menambah pengetahuan dan kecakapan.
Bertingkah laku yang baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PERATURAN HUKUM
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum Agraria
Hukum Pekawinan
Hukum tata Negara
Hukum adat
Menyadari pentingnya masyarakat yang aman,
tertib dan teratur melalui lembaga-lembaga
pemerintah dan menerapkan sebuah peraturan
hukum untuk menetapkan standar perilaku yang
aman dan layak.
Dalam menyikapi ketertiban dan ketentraman,
Parik Paga harus mengacu kepada aturan-aturan
hukum nasional seperti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemerintah Kabupaten Agam
11. PENINGKATAN KAPASITAS PARIK PAGA
-Ilmu yang Harus Dikuasai-
Ketulusan Moral
Memahami, mengetahui dan mematuhi
undang-undang baik hukum adat dan agama
maupun hukum formal (normal)
Cinta Nagari sebagai cinta tanah air
Memahami apa yang disebut Ragam urang
Urang, dapat merasakan buruk dan yang baik, tinggi dan
yang rendah, gelap dan yang terang. Merasa Malu kalau
tidak dapat sama dengan orang lain.
Urang Sabana Urang seperti Urang kabilangan,
urang Kuat, Urang tahu, dan urang Arif Bijaksana
Takah Urang, tampak normal, tetapi tidak mempunyai
sikap yang tetap. Turut kemana angin keras disana dia
rebah
Angkuah Urang, Berlagak tahu seperti orang lain tetapi
sebernaya tidak paham. Orang yang tidak punya malu
Urang- Urang, umbua-umbua di tengah sawah. Orang ini
bebal (dungu)
Ragam Urang ;
Pemerintah Kabupaten Agam
12. PENINGKATAN KAPASITAS PARIK PAGA
-Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat-
Disesuaikan dengan kearifan
lokal di masing-masing daerah
Bidang
Kesamaptaan
Bidang
Perlindungan
Masyarakat
Bidang
Penanggulangan
Bencana
Bidang
Kekhususan
Meningkatkan Kapasitas Kedisiplinan :
PBB
Perarutan Penghormatan
Tata Upacara
Meningkatkan Pembinaan Jasmani
Beladiri
Senam/Olahraga
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
Meningkatkan Pengetahuan Perlingungan Masyarakat ;
Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat ;
Etika Pergaulan;
Pengetahuan tentang Bencana
Pengetahuan tentang pamswakarsa;
Bela Negara
Meningkatkan Pengetahuan Tentang Penanganan
Gangguan Kamtibmas;
Pengaturan
Penjagaan
Pengawalan
Patroli
Pengamanan TPS
Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan
tranmas
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bencana Banjir dan Tsunami ;
Bencana Kebakaran;
Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus,
Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin;
Penanganan Pengungsi;
Sistem pengamanan;
Dukungan kepada pengungsi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pemerintah Kabupaten Agam