LKPM materi bimtek pemerintahan indonesia

1. PELAPORAN LKPM

2. Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian LKPM
Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal
Pasal 15:
Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau
lokasi.
Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 173 ayat (1) huruf c:
Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal
2

4. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
What?
 LKPM adalah laporan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi
produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait
pelaksanaan Penanaman Modal.
 LKPM juga merupakan alat atau media komunikasi antara Pelaku usaha dengan Pemerintah
terkait perkembangan realisasi penanaman modal termasuk permasalahan yang dihadapi
Pelaku Usaha di Lokasi Proyek dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Who? Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4):
1. Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester);
2. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan).
When?
 Pelaku Usaha kecil (dengan investasi Rp1 -5 Milyar) wajib menyampaikan LKPM setiap 6
(enam) bulan (semester)
 Pelaku Menengah (dengan investasi Rp.5 – 10 Milyar) wajib menyampaikan LKPM
setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)
 Pelaku Menengah (dengan investasi diatas Rp.10 Milyar) wajib menyampaikan LKPM setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)

5. Hal yang Perlu diperhatikan Pelaku Usaha
1. LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa
pelaporan
2. Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM
ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan
Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki lebih
dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) wajib merealisasikan nilai minimum investasi
sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4
Tahun 2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu
maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan
5

6. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
Login melalui laman website oss.go.id
Login OSS
Username
Password

7. 1. Data Kegiatan Usaha
2. Realisasi Penanaman Modal
a. Modal Tetap
• Pengadaan tanah
• Pembangunan Bangunan Gedung
• Pengadaan Peralatan/Sarana/Mesin
• Lain-lain (biaya operasional selama kegiatan konstruksi
b. Modal Kerja untuk 1 turn over
3. Penggunaan Tenaga Kerja
a. Tenaga Kerja Indonesia
b. Tenaga Kerja Asing
4. Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran per tahun (untuk LKPM tahap Produksi)
5. Kewajiban Perusahaan (untuk LKPM tahap Produksi)
a. Kewajiban Divestasi
b. BPJS Ketenagakerjaan
c. Kemitraan dengan UMKM
d. Pelatihan Tenaga Kerja
e. Tanggungjawab sosial perusahaan
f. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
4. Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha
KOMPONEN LKPM

8. TAHAPAN REALISASI INVESTASI
PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI
PERLUASAN/
RESTRUKTURISASI
Pembelian lahan,
Pra feasibility study,
Biaya Persiapan
Bangunan, Pembelian
mesin, dan peralatan,
Instalasi mesin, dan
lain-lain
Operational
cost, Biaya
maintenance,
Biaya lain-lain
Penambahan kapasitas dan
faktor produksi lainnya,
penggantian mesin-mesin
lama, replanting, dan lain-
lain
Melibatkan:
Tenaga kerja langsung, tenaga kerja outsourcing, tenaga kerja dari para sub-
contractor.

9. Tanah Bangunan
Mesin/
sarana/
Peralatan
Lain-lain
MODAL
TETAP
Biaya pengeluaran atas nilai
perolehan untuk pengadaan
dan pematangan tanah (land
clearing, cut and fill, dan lain-
lain) dalam lokasi proyek
Biaya pengeluaran atas nilai
perolehan bangunan gedung
termasuk konstruksi baru,
renovasi atau penambahan
bangunan gedung baru yang
serta biaya konsultan desain,
pembangunan jalan permanen di
dalam lokasi proyek, fasilitas
umum, khusus, penunjang, dan
fasilitas lainnya
Biaya yang dikeluarkan atas nilai
perolehan untuk pembelian,
penggantian/ penambahan
mesin/peralatan baru baik yang
diimpor maupun pembelian
lokal, termasuk peralatan
pencegahan pencemaran
lingkungan, serta biaya
pengiriman dan instalasi
Biaya Feasibility Study, biaya
persiapan, biaya untuk sewa
tanah/bangunan/ sewa kendaraan,
biaya operasional penunjang usaha
dan peralatan kantor, pembelian
kendaraan,serta pengadaan sumber
daya manusia serta kegiatan lain
sebelum dilakukannya operasional
dan/atau komersial
Pencatatan realisasi penanaman modal berdasarkan harga perolehan dan tidak mengenal adanya penyusutan
modal tetap dan revaluasi aset
PELAPORAN LKPM TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

10. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap
operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu
turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya
operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan
*) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian
bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk
pembelian bahan baku kembali)
Pencatatan Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi,
yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat
Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya

11. Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan
Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha
siap
operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai
realisasi satu turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong,
gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku
cadang, dan biaya overhead perusahaan
*) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional
mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil
penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali)
11
Pencatatan Tenaga
Kerja
Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan
Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TK6, serta tenaga
kerja lokal setempat
Pencatatan Permasalahan Pelaku
Usaha
Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan
usahanya
Pencatatan Realisasi Modal
Kerja

12. Modal Tetap Modal
Kerja
Setelah operasional/produksi
komersial, tidak ada lagi tambahan
realisasi modal tetap, kecuali atas
pembelian capital expenditure (capex)
berupa tanah, bangunan, mesin
produksi, kendaraan, ataupun aset
perusahaan lainnya
Khusus bagi non UMK, realisasi
modal kerja berupa nilai realisasi
pengeluaran bahan baku atau
penolong, biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah
karyawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon), dan biaya overhead
perusahaan tidak diinput dalam
LKPM OSS berbasis risiko
PELAPORAN LKPM TAHAP OPERASIONAL
DAN/ATAU KOMERSIAL
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

13. Pencatatan Realisasi Produksi/Jasa dan Pemasaran
Realisasi produksi/jasa diisi atas produksi barang/jasa yang dihasilkan dalam satu tahun
Pencatatan realisasi ekspor dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$) selama satu tahun
dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor
Pencatatan Kewajiban Pelaku Usaha
a. Kewajiban divestasi
b. BPJS Ketenagakerjaan
c. Kemitraan
d. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
e. Tanggung jawab sosial perusahaan
f. Kewajiban pengelolaan lingkungan
g. Kewajiban lainnya yang dipersyaratkan

14. ALUR VERIFIKASI LKPM
LKPM SUDAH
DIPERBAIKI
Pelaku Usaha telah
memenuhi
kewajiban
pelaporan LKPM
LKPM
TERKIRIM
PELAPORAN
LKPM
PROSES VERIFIKASI
LKPM PERLU
PERBAIKAN
LKPM
DISETUJUI
LKPM dikembalikan
ke Pelaku Usaha
untuk diperbaiki
LKPM diperbaiki
Pelaku Usaha dan
dikirimkan kembali

15. Peringatan
Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
ringan, salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai
tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode
berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua (15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari
kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi
kewajiban dan memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabila tidak, akan diberikan sanksi
administratif selanjutnya
TENGGAT WAKTU SANKSI
DAPAT DIKENAKAN SECARA
BERJENJANG
SANKSI ADMINISTRATIF

16. KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENYAMPAIAN LKPM
MEMBENTUK PROFIL PELAKU USAHA
Kriteria kepatuhan pelaku usaha
1. Sangat baik
2. Baik
3. Kurang baik
DATA KEPATUHAN
Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang
dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai
Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan,
Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal
DATA KEGIATAN USAHA
Informasi dan data terkait pelaku usaha
(Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status
Penanaman Modal (PMA/PMDN), Data
Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Maksud
dan Tujuan)
DATA LEGALITAS
DATA SHARING

17. SANKSI AKAN MENGURANGI NILAI KEPATUHAN